Presiden Soeharto : KITA SlAP KEMBANGKAN KETERBUKAAN EKONOMI

Presiden Soeharto :

KITA SIAP KEMBANGKAN KETERBUKAAN EKONOMI[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Presiden Soeharto mengatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap membuka peluang untuk otonomi dan desentralisasi serta merangsang kemandirian masyarakat.

“Sistem ketatanegaraan kita dengan sengaja dirancang untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.” ujarnya.

Presiden mengungkapkan hal itu kemarin ketika membuka Penataran Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah bagi Pejabat Eselon I di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Kepala Negara, yang nyata-nyata menjadi tugas negara untuk menjaga kesatuannya adalah terutama dalam bidang politik, moneter, diplomasi, dan pertahanan keamanan. Dalam banyak segi kehidupan lainnya kita siap untuk terus mendesentralisasikan, mendekonsentrasikan, mengembangkan otonomi pemerintahan, keterbukaan ekonomi dan memperluas ruang gerak kemaj emukan sosial budaya kita. Itulah upaya-upaya kita untuk memperluas dan memperkuat akar-akar politik, akar-akar ekonomi, dan akar-akar sosial budaya dari negara kebangsaan kita.

Presiden juga mengemukakan milenium ketiga merupakan abad yang sangat dinamis. Tempo perubahan dalam dunia pada abad yang akan datang akan sangat cepat. Bangsa kita harus dapat mengembangkan dirinya untuk menjawab tantangan dan peluang yang terbuka, ujarnya.

Ditinjau dari segi ideologi dankonstitusi,tuturnya, kita sudah lama menyiapkan diri untuk memasuki kurun baru ini. Ditinjau dari segi sosial ekonomi, tambahnya, tatanan dasar untuk mengembangkan kreativitas dan prakarsa masyarakat sudah diletakkan sejak hampir 15 tahun yang lalu.

Sejak itu kita telah melancarkan kebijakan-kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.811995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan, ujar Presiden, pemerintah telah menjadikan 26 Daerah Tingkat II percontohan tersebut sebagai laboratorium uji coba untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan uji coba yang sudah berjalan satu tahun ini, pemerintah selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu dalam rangka mempersingkat dan mempercepat pelayanan masyarakat.

Yang menggembirakan, katanya, adalah tingginya semangat penyelenggaraan otonomi pada jajaran pemerintahan di daerah. Semangat ini hendaknya dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang makin meningkat.

Semangat tinggi itu, menurut dia juga menunjukkan bahwa mereka ingin segera membangun daerahnya dengan potensi sumber daya yang ada. Mereka menyadari bahwa Daerah Tingkat II merupakan ujung tombak bagi pembangunan bangsa.

Bangkit Kembali

Kepala Negara menilai bakat kewiraswastaan di tengah masyarakat kinibangkit kembali setelah lama menciut di bawah penjajahan serta dihambat instabilitas politik dan gejolak keamanan yang hampir tiada putusnya.

Ini merupakan kebangkitan kembali sebab sebelum Tanah Air kita dijajah oleh negeri asing, bangsa kita adalah bangsa wiraswasta yang terbiasa merantau berlayar dan berniaga ke negeri yang jauh.

Karena itulah, ujarnya, dengan tiada ragu  sedikitpun bangsa Indonesia siap menerima tantangan dan peluang yang diberikan kurunbaru di abad mendatang.

Dia merasa selama ini memang masih banyak kelemahan dan kekdiruan. Namun kita telah, sedang, dan terus mengoreksi kelemahan dan kekdiruan tadi.

Hasil pembangunan yang dicapai selama ini, tuturnya, dapat dijadikan landasan yang kukuh dan modal dasar bagi bangsa Indonesia memasuki abad ke-21.

Presiden jug amengemukakan saat ini masyarakat menyaksikan tumbuhnya dengan cepat kekuatan baru dalam bidang ekonomi, baik yang berskala besar, menengah, maupun kecil.

“Kita telah berupaya menciptakan kemitraan antara ketiganya tadi untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.”

Presiden menambahkan pemerintah telah bertekad memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah Tingkat II agar dapat berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah dalam bidang tertentu yang bersifat lokal. Hal itu, ujarnya, bertujuan untuk mempercepat dan memperpendek prosedur pelayanan.

Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan strategi pembangunan nasional.

“Karena jajaran pemerintahan di daerah itulah yang langsung berhubungan dengan manusia dan masyarakat Indonesia yang inginkita tingkatkan mutunya.”

Jajaran pemerintahan di daerah, katanya, harus dapat menciptakan tatanan, kondisi , peluang, dan kesempatan bagi masyarakat agar mereka dapat mengembangkan kreativitas dan prakarsanya sehingga mampu menjadi kekuatan utama pembangunan.

Menurut Presiden, berhasil-tidaknya pengembangan tatanan tersebut akan berpengaruh besar bagi keberhasilan bangsa Indonesia dalam memdihara momentum dan dinamika pembangunan nasional di tengah dunia yang bergerak sangat dinamis dewasaini.

Dalam era globalisasi, tuturnya, pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan cepat sekaligus merata bila pelaksanaan di daerah selalu ditentukan pemerintah pusat.

Dalam era globalisasi ini, tambahnya, daerah harus memiliki kemandirian dan harus lebih berinisiatif untuk kemajuan pembangunan daerahnya.

Sumber : BISNIS INDONESIA (29/02/1996)

_____________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Pertama, 2008, hal 280-283.

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.