Jul 312017
 

PRESIDEN SOEHARTO : APARTHEID HARUS DITUMPAS SECARA TUNTAS DALAM SEGALA BENTUK DAN MANIFESTASINYA

 

 

Presiden Soeharto mengatakan, apartheid harus ditumpas secara tuntas dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Presiden mengatakan hal itu dalam pesannya pada Konperensi Dunia mengenai Sanksi terhadap Rasialis Afrika Selatan tanggal 16-20 Juni di Paris, Perancis, yang dibacakan oleh Ketua Delegasi RI/Duta Besar RI untuk Perancis, Bachtiar Rifai.

Indonesia menganggap konferensi tersebut sangat penting karena berdasarkan pengalaman di bawah penindasan kolonial dan dalam perjuangan merebut kemerdekaan, Indonesia sangat merasakan arti penderitaan sebagai akibat perlakuan yang tidak adil dari apartheid dan kolonialisme.

“Tidak ada tawar-menawar dalam perjuangan melawan ke dua kejahatan ini, Apartheid tidak dapat dirombak atau ditambal sulam,” kata Presiden.

Apartheid harus ditumpas secara tuntas dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sementara itu, kata Presiden, kolonialisme sedang mengalami kepunahannya di seluruh dunia, meskipun belum punah sama sekali.

Salah satu bentengnya yang terakhir di Namibia masih tetap dipertahankan, tapi kehancurannya telah dapat dipastikan, kata Presiden.

Kecaman Dunia

Menurut Presiden, meski telah dilakukan upaya-upaya internasional secara terpaut, rejim Apartheid yang dikecam dunia selalu melakukan tindak kekerasan terhadap mayoritas rakyat tertindas serta memperkuat pendudukannya yang tidak sah atas Namibia.

Dengan timbulnya kebencian menghadapi masalah ini, kata Presiden, maka bangkitlah perlawanan rakyat yang luar biasa yang tidak dapat diatasi lebih lama lagi oleh angkatan bersenjata Pretoria.

“Jelas, tanpa segera diakhirinya penindasan ini, perjuangan untuk penghapusan Apartheid serta pembebasan Nimibia dari penindasan kolonial tidak dapat dielakkan dan akan semakin meningkat,” tandas Presiden Soeharto.

Presiden menilai, agresi dan kekacauan yang tidak putus-putus dilakukan rejim Pretoria terhadap negara-negara tetangganya mencerminkan keputusan rejim rasialis Pretoria dan menimbulkan bahaya yang terus menerus atas perdamaian serta keamanan regional dan internasional.

Tindakan Internasional

Situasi konflik di Afrika bagian selatan tersebut, menurut Presiden, mendorong perlunya peningkatan tindakan internasional, antara lain dengan mengerahkan dukungan dunia dan dengan berpegang pada sanksi yang lebih efektif dalam rangka menghancurkan sikap “keras kepala” Afrika Selatan serta memaksa untuk mematuhi keputusan-keputusan PBB.

Indonesia, kata Presiden, sejak dulu mencanangkan diberlakunya sanksi secara ketat terhadap politik Apartheid Afrika Selatan. “Saksi itu seyogianya didukung oleh masyarakat intemasional secara keseluruhan tanpa ada kecuali,” tandas Presiden.

Untuk itu, setiap bantuan yang mungkin termasuk sanksi secara paksa dan menyeluruh, harus diberikan kepada PBB agar badan dunia itu dapat melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam PBB dalam menghadapi tingkah laku Afrika Selatan yang angkuh dan tidak menghiraukan hukum Internasional, kata Presiden.

Presiden menilai Konferensi Dunia itu merupakan kesempatan bersejarah guna menunjukkan kepada Afrika Selatan dan pendukung­pendukungnya bahwa ketetapan dan solidaritas masyarakat internasional tidak akan memberikan penangguhan apapun kepada rejim rasialis kecuali Apartheid dihapuskan serta Namibia memperoleh kemerdekaan.

Indonesia, kata Presiden, menyatakan penghargaan kepada Komite Khusus Anti Apartheid atas prestasinya yang cukup lama dan sangat berkesan dalam perjuangan menentang Apartheid.

Komite telah memenuhi peranan yang sangat penting dalam menggalang pendapat umum dunia menghadapi dan penurunan martabat manusia yang diwakili oleh Apartheid yang sangat rasialis dan menghimpun umat manusia menentang bentuk yang paling berbahaya dari rasisme dan diskriminasi rasial.

Konferensi Dunia tersebut dibuka Sekjen PBB, Javier Peres de Guellar dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Luar Negeri anggota PBB, negara-negara bukan organisasi-organisasi Antar Pemerintah Nasional, Badan-badan Khusus PBB, Organisasi dan undangan-undangan khusus lainnya.

Delegasi Indonesia terdiri atas enam orang anggota dan dipimpin oleh Dubes RI untuk Prancis, Bachtiar Rifai. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (20/06/1986)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 425-427.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: