Mei 082018
 

PRESIDEN SOEHARTO: ABRI HARUS TERUS BUKA DIRI BAGI MASYARAKAT

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto mengatakan ABRl harus terus membuka diri bagi masyarakat. Adanya interaksi timbal balik antara jajaran ABRl di berbagai tingkat komando dengan lapisan dan goIongan dalarn masyarakat kita yang majemuk ini akan lebih memantapkan Demokrasi Pancasila yang menjadi salah satu perhatian Rapim ABRl sekarang ini.

“Kita perlu mempersiapkan para perwira agar mereka mempunyai wawasan yang luas dan tidak terbatas pada bidang kecabangan angkatan atau ABRl nya sendiri. Mereka juga harus mampu berkomunikasi secara terbuka dan dinamis dengan masyarakat bangsanya” kata Presiden dalam pengarahannya kepada para peserta Rapim ABRI 1992 Rabu pagi di Istana Negara Jakarta.

Presiden mengingatkan jangan kita lupakan pula bahwa doktrin kita menyatakan ABRl adalah tentara rakyat dan dalam menunaikan tugas kita berpedoman pada kemanunggalan ABRl dengan rakyat. Kemanunggalan ABRl dan rakyat itu sendiri merupakan salah satu wujud operasional dari paham kebersamaan yang terkandung oleh Demokrasi Pancasila.

Kepala Negara mengatakan makna penting dari Demokrasi Pancasila bagi keberhasilan pembangunan nasional adalah kemampuannya mendayagunakan seluruh kekuatan nasional untuk rnewujudkan karya-karya besar yang diperlukan demi tercapainya masyarakat adil makmur “Inilah yang merupakan titik kuat demokrasi Pancasila dibanding dengan wujud demokrasi lainnya,” katanya.

 

Tantangan

Tahun tahun mendatang demikian Presiden merupakan tahun tahun tantangan bagi generasi penerus ABRI. Generasi 1945 baik dari jajaran ABRI maupun dari kalangan luas diluar ABRI telah berhasil menyelamatkan Republik Proklamasi dan meletakkan landasan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan bangsa kita dengan kekuatan sendiri.

Namun keselamatan dan landasan saja menurut Presiden tidak cukup keselamatan harus ditindaklanjuti dengan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran. diatas landasan yang kuat itu masih harus dibangun struktur budaya ekonomi, struktur sosial budaya, struktur politik dan struktur hankam yang memungkinkan seluruh lapisan serta golongan mengembangkan kreatifitas dan prakarsanya dalam bidang kehidupan yang dipilihnya.

“Bagairnana mewujudkan harapan itu adalah merupakan tantangan yang kita hadapi termasuk oleh generasi penerus ABRI baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah yang jauh.”

Presiden mengemukakan ditingkat nasional kita harus merumuskan kebijaksanaan dan strategi yang tepat didaerah daerah kita perlu merumuskan penjabaran yang tepat. Disatu pihak harus sesuai dengan kebijaksanaan dan strategi nasional dan dilain pihak harus sesuai dengan sistem nilai, tata kelembagaan serta tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.

Hal ini berarti, demikian Kepala Negara pembinaan wilayah dan pembinaan tentorial ABRI perlu lebih disegarkan dimantapkan dan disempurnakan secara terus menerus sebagai bagian dari keseluruhan konsep pembangunan nasional kita secara menyeluruh. Untuk setiap daerah perlu dikembangkan pola pengembangan tentorial yang khas yang sesuai dengan kondisi geografi dan demografi serta kondisi sosial daerah.

 

GBHN

Pada bagian lain Presiden mengemukakan GBHN adalah dokumen konstitusi kita yang dinamis sifatnya dan secara strategis menjabarkan nilai nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan Undang undang Dasar 1945, katanya proses menghimpun bahan bahan GBHN membahasnya dan merumuskan kebijakan serta strategis pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dapat kita pandang sebagai bagian dari proses pembangunan politik yang terus menerus kita lakukan.

Dalam proses ini, menurut Presiden Soeharto, dengan tidak terasa, jauh sebelum Sidang MPR itu sendiri telah demikian banyak terlibat golongan dan lapisan masyarakat kita yang majemuk. Semua goIongan dan lapisan masyarakat ini mengenai sadar memilah-milah mana kegiatan ke dalam yang akan ditanganinya sendiri dan mana yang merupakan kepentingan bersama yang akan dilaksanakan secara nasional.

“Perkembangan seperti ini sangat sehat, karena memang tidak semua hal hams ditangani secara nasional.” kata Presiden dan menambahkan. dalam proses yang berkelanjutan ini, jajaran ABRI perlu tetap menyegarkan wawasan, doktrin dan program-programnya, baik, sebagai kekuatan pertahanan keamanan maupun sebagai kekuatan sosial politik serta menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan masyarakat, bangsa dan negara kita.

Presiden mengatakan, politik dan strategi nasional yang kita anut dalam mencapai tujuan nasional kita adalah politik dan strategi perdamaian serta kerja sama baik di dalam negeri sendiri, maupun dikawasan ASEAN, antara negara-negara yang sedang berkembang maupun dengan negara-negara industri maju. Perdamaian dan kerja sama terbukti lebih tepat dan lebih mantap dalam mengantarkan suatu bangsa ke arah cita­cita dan tujuan nasionalnya dibandingkan dengan peperangan dan konfrontasi.

“Jajaran ABRI perlu menjabarkan lebih lanjut politik dan strategi nasional ini, baik dengan tugasnya sebagai alat hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik.”

Menurut Kepala Negara, timbulnya gejolak-gejolak dalam bidang hankam dan dalam bidang sosial politik sesungguhnya menunjukkan adanya masalah dalam sistem nasional suatu bangsa. Oleh karena itu dalam menangani masalah hankam dan masalah sosial politik hams ditelusuri akar-akar masalahnya secara mendasar, mencari bagaimana altematif pemecahannya secara mendasar pula dan memilih altematif penyelesaian yang terbaik.

Memang jarang ada masalah hankam dan masalah sosial politik yang sederhana. Karena itu, selama ini kita sangat hati-hati dalam menanganinya. Dalam mencari pemecahannya pun kita tidak ingin buru-buru, demikian Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Soeharto menyematkan Satya Lencana Wirakarya kepada Jenderal TNI Try Sutrisno sebagai penghargaan atas darma bakti dan jasanya yang besar terhadap negara dan bangsa Indonesia dalam upaya mendorong menyukseskan dan memasyarakatkan KB di lingkungan ABRI dan membangkitkan semangat her KB secara nasional. Penghargaan itu diberikan sesuai dengan keputusan Presiden No. 073/TK/1992.

 

 

Sumber : SUARA PEMBARUAN (21/10/1992)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 340-342.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: