PRESIDEN: PANCASILA BUKAN DOGMA BEKU

PRESIDEN: PANCASILA BUKAN DOGMA BEKU [1]

Jakarta, Suara Pembaruan

Presiden Soeharto mengatakan seluruh kegiatan penataran yang dilakukan, dengan tukar pikiran yang terbuka tapi terarah, jelas merupakan gerakan besar­ besaran dalam meningkatkan kualitas kesadaran dan tanggungjawab politik rakyat Indonesia.

“Dengan tukar pikiran yang terbuka, berarti kita memahami dan mengamalkan Pancasila itu dengan sikap kritis dan dinamis,” kata Kepala Negara ketika membuka penataran calon penatar P 4 Tingkat Nasional/Manggala di Istana Bogor, Senin (9/1) pagi.

Dikatakan, Pancasila itu memang ideologi terbuka. Bukan dogma beku. “Dengan tukar pikiran yang terarah, berarti pemahaman yang kritis dan dinamis itu kita tujukan untuk memperkuat dan mengamalkan Pancasila. Bukan untuk menyimpang, apalagi mengubah Pancasila. Sasaran yang ingin kita capai adalah terwujudnya kesatuan bahasa, kesatuan sikap dan kesatuan gerak dari seluruh bangsa Indonesia,

“jelas Kepala Negara. Saat ini, kata Kepala Negara, enam belas tahun setelah gerakan penataran P4, maka dapat dikatakan bahwa sasaran tersebut pada dasarnya telah dicapai. “Sebagai bangsa, dalam masalah-masalah bersama , kita sudah memiliki satu bahasa, sudah mempunyai satu sikap dan sudah berkiprah dalam satu gerak. Itulah sebabnya, antara lain, mengapa kita dapat mencapai hasil-hasil besar, yang memang hanya mungkin diwujudkan jika seluruh potensi dan kekuatan nasional kita satukan,” tambah Presiden Soeharto.

Zaman Baru

Saat ini, kata Presiden Soeharto, bangsa Indonesia berada pada babak yang paling awal dari suatu zaman baru. “Kita hidup dalam suasana yang makin terbuka. Zaman kemajuan elektronika telah melepaskan arus informasi yang sangat cepat dan menyebar ke mana-mana. Tidak ada cara apa pun yang dapat membendung arus informasi itu. Melalui radio dan televisi apa pun yang tetjadi di ujung dunia yang satu, pada saat itu juga dapat diketahui di ujung dunia yang lain. Informasi itu hampir­ hampir tanpa batas di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Itulah makna terdalam dari zaman keterbukaan sekarang ini.”

Sikap bangsa Indonesia terhadap arus keterbukaan dunia itu, harus positif. “Di satu pihak, kita manfaatkan semua yang baik dari luar untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kita. Di lain pihak, kita saring agar hal-hal yang negatif tidak merugikan atau merusak perkembangan bangsa kita,” kata Kepala Negara. Satu-satunya yang bisa membentengi kita sebagai bangsa terhadap arus perubahan yang dapat merusak tadi, adalah ketahanan ideologi, ketahanan sosial kita. Ini meyakinkan kita, betapa pentingnya penataran yang kita selenggarakan selama ini, tambah Kepala Negara.

Menjaga Diri

Kepala Negarajuga mengatakan tempo perubahan dalam dunia masa depan yang serba elektronik akan terlalu cepat untuk diimbangi secara efektif oleh lembaga pemerintahan yang mana pun juga. Bangsa itu secara keseluruhan harus dapat menjaga dirinya, harus dapat menyegarkan dirinya, harus dapat mengembangkan kemampuannya, harus dapat menjawab tantangan den peluang yang terbuka di hadapannya. Tugas utama negara adalah menyediakan prasarana-prasarana utama serta memberi arab, menciptakan peluang memberi dorongan dan mengayomi prakarsa dan kreativitas rakyatnya. Pemerintah yang bersikeras hendak melaksanakan sendiri segala-galanya , seperti dalam sistem komunisme, akan runtuh sendiri karena keberatan beban, yang sesungguhnya tidak perlu dipikulnya sendiri. Ditinjau dari segi ideologi dan konstitusi, bangsa Indonesia sudah lama menyiapkan diri untuk memasuki kurun bam ini. ”Negara kesatuan yang kita dirikan tetap membuka peluang untuk otonomi dan desentralisasi serta merangsang kemandirian golongan-golongan dalam masyarakat. Sistem ketatanegaraan kita dengan sengaja dirancang untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” katanya. Yang nyata-nyata menjadi tugas negara untuk menjaga kesatuannya adalah terutama dalam bidang politik, moneter,diplomasi dan pertahanan keamanan. “Dalam banyak segi kehidupan lainnya kita siap secara berkesinambungan untuk mendesentralisasikan, mendekonsentrasikan dan mengembangkan otonomi pemerintahan , keterbukaan ekonomi dan memperluas ruang gerak kemajemukan sosial budaya dari negara kebangsaan kita.”

Ditinjau dari segi sosial ekonorni,tatanan dasar untuk mengembangkan kreativitas dan prakarsa  masyarakat  sudah  diletakkan  sejak tahun 1983. Sejak itu telah dilancarkan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. “Sekarang, kita menyaksikan tumbuhnya dengan cepat kekuatan-kekuatan baru dalam ekonomi, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil. Kita telah berupaya menciptakan kemitraan antara ketiga-tiganya tadi, untuk menciptakan kemakrnuran rakyat yang sebesar-besarnya.” “Kita memang merasakan masih banyak kelemahan dan kekeliruan. Namun kita telah, sedang dan akan terus mengoreksi kelemahan dan kekeliruan tadi. Dengan memperhatikan hukum-hukum ekonomi yang rasional, kita harus membangun perekonornian nasional yang tetap berasaskan kekeluargaan. Ini berarti semua pelaku ekonomi, setiap kekuatan ekonomi kita, hams juga memahami P4. Jangan sekali­ kali kita lupakan bahwa pembangunan kita hams dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”ujar Kepala Negara.

Dapat disaksikan, bangkitnya kernbali bakat-bakat kewiraswastaan di tengah­ tengah masyarakat, setelah demikian lama menciut di bawah penjajahan serta dihambat oleh instabilitas politik dan oleh gejolak keamanan yang hampir tiada putus-putusnya. “Ini merupakan kebangkitan kembali, sebab sebelum Tanah Air kita dijajah oleh negeri-negeri asing, bangsa kita adalah bangsa wiraswasta yang terbiasa merantau berlayar dan berniaga ke negeri-negeri yang jauh.”

Wujud HatiHati

Dengan tiada ragu, kita terima tantangan dan kita sambut peluang dalam kurun bam dihadapan kita, apalagi tersedia waktu untuk mengadakan persiapan. Memang, tambah Presiden, di masyarakat ada yang ragu-ragu mengenai ketepatan, kebenaran, bahkan keabsahan, keputusan yang telah kita ambil khususnya jika melihat kondisi kita sekarang yang memang masih banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu, keraguan itu perlu kita pahami sebagai wujud sikap hati-hati dan realistis, sebaiknya kita sambut dengan lapang dada. Presiden juga mengemukakan tirnbulnya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis dan profesional menyangkut kesiapan kita sebagai bangsa, memasuki era keterbukaan dunia dan era globalisasi. Apakah bangsa kita sanggup menghadapi suasana persaingan yang ketat, apakah jajaran pemerintahan dan peraturan perundang-undangan kita siap mendukung tatanan ekonomi baru itu dan sederetan pertanyaan lainnya.

Keraguan lainnya, kata Kepala Negara,juga dengan pertimbangan ideologis, apakah sistem perdagangan dan investasi bebas tidak berarti kita menerima liberalisme? Apakah deregulasi dan debirokratisasi ekonomi selama ini bukan menuju ke arah kapitalisme, apakah kita sudah meninggalkan semangat pasa133 UUD 1945?

Pertanyaan-pertanyaan  mendasar ini memerlukan jawaban dan penanganan yang bersifat mendasar pula. Bila tidak, kita semua akan diliputi keraguan. Padahal. kita tidak boleh ragu sedikitpun dalam memasuki kurun baru mendatang itu, tegas Presiden Soeharto.

“Keraguan adalah kelemahan, yang pasti akan menjadi penghambat dalam mencapai sasaran yang telah  kita tetapkan. Keraguan masyarakat akan amat merugikan peljuangan, keraguan jajaran pemerintahan sebagai akan lebih merugikan lagi. “Kita jelas harus siap secara teknis profesional. Lebih dari itu kita harus siap secara ideologis, politis, ekonomi dan sosial budaya,” tambah Presiden.

Pembangunan ekonomi kita, tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait dengan pembangunan bidang-bidang lainnya. ltulah sebabnya kita perlu menyelenggarakan peningkatan dan perluasan pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 ini. Bukan sekedar mengulang-ulang apa yang telah kita ketahui selama ini, tetapi justru untuk menghadapkannya kepada peluang dan tantangan baru di masa datang. Ideologi mana pun juga memang barus mampu menjawab tantangan zamannya.

Kepada para peserta, Kepala Negara menekankan, posisi eselon I dalam pemerintahan sangat penting dan menentukan. Karena itu, harus menjadi pejabat­ pejabat yang cakap dan sekaligus pembina ideologi yang terpercaya.

“Saudara-saudara adalah manggala. Seluruh manggala adalah pejuang ideologi nasional kita. Saya percaya saudara-saudara akan menerirna kehormatan ini dengan rasa tanggungjawab yang sebesar-besamya,”  demikian ditekankan Presiden.

 

80% Diskusi

Sementara itu, Kepala BP7 Pusat, Soeprapto dalam laporannya mengatakan, jumlah  peserta penataran Manggala angkatan VIII ini sebanyak 103 orang terdiri dari Pejabat Lingkungan ABRI 22 orang, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I7 orang, Sekjen/Sekretaris Lembaga Tinggi Negara/Menko 30 orang, Irjen 7 orang, Kepala/ Ketua/Wakil/ Asisten Menteri Negara/LPND 13 orang dan Dirjen, Deputi serta Pejabat Eselon I sebanyak 24 orang. Penataran ini dilaksanakan dalam 5 angkatan yang diselenggarakan dari bulan Januari hingga  April 1995. Seliap angkatan dengan peserta sekitar 100 orang terdiri dari pejabat Eselon I Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan para gubernur seluruh Indonesia.

Penataran calon Manggala ini untuk sedap angkatan berlangsung selama 10 hari dan kepada para peserta akan diberikan materi mengenai penjelasan masalah-masalah mutakhir di bidang I poleksosbud hankam dan strategi kebijaksanaan pembangunan jangka panjang yang akan disampaikan oleh para menteri kabinet Pembangunan VI dan para pakar. Lainnya mengenai pemantapan penguasaan materi P4, UUD 1945 dan GBHN yang dikaitkan dengan bidang tugas dan fungsi departemen/Lembaga pemerintah. Menurut Soeprapto, metode yang digunakan dalam penataran ini adalah bentuk ceramah 20% dan 80% berbentuk diskusi. Materi penataran disajikan dan dipandu oleh narasumber yang terdiri dari para menteri pembangunan VI, Manggala dan para ahli dibidangnya masing-masing. Sedangkan bentuk diskusi berupa diskusi umum yang mengupas masalah tantangan dan peluang menghadapi abad ke-21, diskusi mengenai masalah-masalah mendasarkan/koseptual tentang Pancasila, P4, UUD. 1945 dan GBHN.

Sumber: SUARA PEMBARUAN (09/01/1995)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 44-48.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.