PRESIDEN: NEGARA MAJU PERLU TINGKATKAN BANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN

PRESIDEN: NEGARA MAJU PERLU TINGKATKAN BANTUAN BIDANG KEPENDUDUKAN[1]

 

Nusa Dua Bali, Antara

Presiden Soeharto mengatakan, negara-negara maju perlu meningkatkan bantuan mereka di bidang kependudukan kepada negara-negara berkembang agar masalah ini dapat ditangani hingga tuntas.

“Masalah kependudukan bukan masalah negara berkembang  atau masalah Gerakan Non Blok saja,” kata Presiden ketika selaku Ketua GNB membuka Pertemuan Menteri Kependudukan GNB, 11-13 November, di Nusa Dua, Bali, Kamis malam.

Kepala Negara mengemukakan, selama ini negara maju yang biasa disebut Utara memang menyalurkan bantuan mereka kepada negara berkembang yang biasa disebut Selatan, di bidang kependudukan. Untuk itu, negara berkembang secara tulus menyatakan rasa terima kasihnya. “Tetapi masalah kependudukan yang dihadapi dunia terasa bertambah besar dan mendesak,” kata Presiden.

Masalahnya, antara lain, laju pertumbuhan penduduk negara berkembang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Di beberapa negara maju, malah terjadi penduduk tanpa  pertumbuhan, sedangkan di negara-negara berkembang, laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Pada saat ini, jumlah penduduk dunia mencapai 5,5 miliar jiwa. Dengan laju pertumbuhan 1,7 persen satu tahun, maka pada tahun 2010 jumlah penduduk dunia akan menjadi tujuh miliar jiwa. “Tidak terbayangkan, bagaimana dampak yang akan muncul jika kecepatan pertambahan penduduk dunia sampai tidak terkendali,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan, kerjasama antara Utara dan Selatan memerlukan kemitraan dalam arti luas, yaitu kemitraan pemberi dan penerima bantuan.

Sendiri-Sendiri

Presiden Soeharto, yang didampingi Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Haryono Suyono menegaskan, sekalipun bantuan negara maju perlu ditingkatkan, namun ketjasama di antara negara berkembang, khususnya GNB juga perlu diperluas.

“Masalah kependudukan tidak bisa diatasi secara sendiri-sendiri. Diperlukan solidaritas antar bangsa untuk bersama-sama mengendalikan pertumbuhan penduduk,” tegas Presiden. Ketika berbicara tentang pengalaman di bidang kependudukan, Kepala Negara mengemukakan, kini laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,6 persen per tahun.

“Kami ingin menawarkan pengalaman pembangunan kami di bidang kependudukan, khususnya Keluarga Berencana, kepada sesama anggota Gerakan 1 on Blok,”kata Presiden.

Dijelaskannya juga, pemuka agama, adat dan tokoh masyarakat mendukung secara penuh upaya di bidang KB. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk secara besar-besaran ini membuahkan hasil yang membesarkan hati.

“Tanpa dibarengi dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, maka semua hasil pembangunan yang kami capai dengan susah payah akan tertelan habis oleh penduduk yang terus meningkat jurnlahnya,”kata Presiden.

Kini, kata Presiden, wawasan pembangunan kependudukan di Indonesia bukan lagi hanya untuk mengatasi masalah tingginya laju pertumbuhan penduduk, tapi sudah merupakan ikhtiar membangun serta meningkatkan sumber daya manusia.

Tiga Dokumen

Menteri Haryono Suyono dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini diikuti sekitar 190 delegasi dari 71 negara yang terdiri dari negara anggota GNB, negara pengamat dan organisasi internasional serta, simpatisan yang mendukung pembangunan kependudukan.

Pertemuan tingkat menteri itu, sebelumnya didahului dengan pertemuan tingkat Pejabat Senior yang membahas tiga dokumen penting yang akan menjadi bahasan pokok pada pertemuan tingkat Menteri.

Pertama, rekomendasi di bidang kependudukan yang terdiri dari 17 bab dan 231 butir, kedua, 13 rancangan kerangka kerjasama Selatan-Selatan, berikut segala implikasinya.

Ketiga, rancangan Deklarasi Denpasar, bila disetuj ui pada tingkat Menteri, berisikan seruan bagi semua pihak agar lebih tekun mengusahakan terwujudn ya tata dunia yang lebih aman, seimbang, serasi, sehingga pembangunan nasional dan internasional dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Hadir juga pada pembukaan tersebut Menteri Luar Negeri Ali Alata s, Menko Kesra Azwar Anas, Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief, Gubernur Bali Ida Bagus Oka, Ketua UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) Navis Saddiq dan undangan lainnya.

(U-EU02/PU 12/DPS .003/DPS.002/DPS .001/DN04/19:50!RE2/20:15)

Sumber: ANTARA (11/11/1993)

_____________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 920-923.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.