Feb 062017
 
HM Soeharto dalam berita

PRESIDEN MINTA MENTERI PERHUBUNGAN : AGAR DIAMANKAN, ANGKUTAN LEBARAN UNTUK RAKYAT [1]

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto, Senin kemarin, minta Menteri Perhubungan untuk benar­benar mengamankan Angkutan Lebaran bagi rakyat. Selesai diterima Presiden di Cendana Senin kemarin, Menteri Emil Salim mengatakan angkutan udara, kereta-api, bis dan ferry kinitelah diperbanyak kapasitasnya.

Ditanya mengenai masih adanya keluhan penumpang, misalnya pencatutan tiket pesawat, ia mengatakan akan mengeceknya.

“Tapi kalau memang masih terjadi begitu, itu luar biasa, mengingat kapasitas telah ditambah banyak, termasuk pengerahan pesawat DC-10,” katanya.

Ia hanya mengatakan “itu suara sentimen,” ketika ditanya mengapa para anggota DPR masih diberi fasilitas misalnya dalam mendapatkan karcis kereta-api.

“Apakah tidak baik fasilitas itu sementara dihapuskan supaya sama rata, sehingga para anggota DPR dapat lebih merasakan suka duka rakyat yang konon mereka waktu dalam antri karcis,” kata para wartawan. “Toh mereka memakainya bukan untuk tugas, tapi hanya untuk Lebaran saja.”

Menurut Emil Salim, sistim jatah kini memang diciutkan, tidak lagi seperti dulu­dulu. Perbandingan jumlah karcis yang disediakan untuk masyarakat sekarang 90 %, selebihnya untuk penjatahan khusus. Menteri menambahkan, penciutan itu dimaksud untuk menghindarkan jangan sampai jatah itu jadi sumber penyediaan karcis yang kemudian dipercatutkan.

Menteri tidak bersedia mengungkapkan, apakah ia akan melakukan kunjungan diam-diam ke berbagai pusat pengangkutan Lebaran dalam hari-hari ini.

“Bukit Barisan”

Menyinggung kapal ferry “Bukit Barisan” yang terbakar dan karam pekan lalu di Merak, Menteri mengatakan kapal tersebut memang tidak diasuransikan, dengan alasan kapal itu mempakan milik Pemerintah.

“Milik Pemerintah tidak diasuransikan, sebab jumlahnya akan banyak sekali,” katanya.

Ia menambahkan, hal ini beda dengan pesawat milik Garuda, sebab perusahaan ini sudah menjadi PT atau Persero. Sedang, kapal ferry milik PJKA tidak mengingat perusahaan itu sifatnya masih Perjan, perusahaan jawatan.

Kapal itu nilainya sekitar Rp 900 juta. Tapi belum diketahui berapa seluruh kerugian, mengingat sebagian barang angkutan yang ikut hilang dalam kecelakaan tersebut.

Menteri menekankan, sampai saat ini pemeriksaan belum dapat membuktikan, apakah kecelakaan itu memang akibat sabotage. Yang terang, katanya, api berasal dari salah satu tumpukan barang di dek. Kini sedang diteliti jenis barang asal-mula api tersebut.

Ia membenarkan, sebelumnya Kas Kopkamtib sebagai hasil peninjauannya di Merak telah memperingatkan mengenai bahayanya penumpukan barang muatan yang tidak beraturan di dek kapal, terutama terhadap bahaya api. Dari peringatan itu, Deperhub meneruskannya ke Balai Besar PJKA yang kemudian membuat pedoman petunjuk mengenai pemuatan barang pada kapal-kapal PJKA, termasuk ferry “Bukit Barisan”.

Menurut Emil Salim, petunjuk dari Balai Besar itu telah diterima di lapangan sebelum terjadinya peristiwa tersebut.

“Memang perlu pembinaan baik terhadap mandor muatan maupun EMKL yang memuat,” katanya.

Sidang ICAO

Kepada pers ia menjelaskan akan diadakannya sidang Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) di Montreal (Kanada) mulai tanggal 19 September. Sidang tingkat menteri itu akan membahas berbagai konvensi penerbangan.

Tapi menurut Emil Salim, bagi Indonesia salah satu soal terpenting adalah mempertahankan kedudukan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO. Ia mengatakan, Indonesia menduduki kursinya sejak tahun 1970, dan kini ada tanda sementara pihak menghendaki Indonesia diganti.

Menurut Menhub, keuntungan menjadi anggota Dewan antara lain dalam mengarahkan dana-dana yang tersedia, disamping memperjuangkan, aspirasi Asia atau negara-negara sedang berkembang lainnya dalam penerbangan internasional.

Ia menunjukkan, dunia penerbangan kini dikuasai negara-negara besar, sehingga pembagian kue angkutan udara amat timpang. Ini mengingat negara-negara tersebut punya armada dan dana besar, sehingga hampir semua jalur penerbangan intemasional mereka kuasai. Ia mengatakan, yang dikehendaki adalah agar perusahaan penerbangan dari negara-negara meskipun diberi kesempatan sama untuk operasi pada jalur sama, tanpa mengurangi hak penumpang untuk memilih mana yang disukai. (DTS)

Sumber: KOMPAS (13/09/1977)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 571-572.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: