Agu 042017
 

PRESIDEN : KITA JANGAN TAKUT MEMANFAATKAN NUKLIR

 

 

Presiden Soeharto mengatakan kepada pimpinan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) hari Kamis bahwa masalah keselamatan dalam pemanfaatan tenaga nuklir banyak bergantung pada faktor manusia yang mengelolanya.

“Kita jangan takut memanfaatkan nuklir jika ingin maju,” ujar Kepala Negara ketika berkonsultasi dengan pimpinan DPA di Bina Graha Jakarta mengenai pembangunan pusat listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan.

Ketua DPA, M. Panggabean, seusai konsultasi itu mengungkapkan kepada wartawan bahwa Presiden menjelaskan kalau manusia yang mengelola nuklir dilengkapi pengetahuan yang cukup maka mudah-mudahan resiko kebocoran seperti terjadi di Chemobyl (Uni Sovyet) beberapa bulan lalu bisa dihilangkan atau dikurangi sekecil mungkin.

Kalau bangsa Indonesia ingin terus maju, maka pembangunan bidang industri harus terus dilakukan dan pembangunan industri memerlukan banyak energi. Sejauh mungkin Indonesia akan memanfaatkan sumber-­sumber energi yang dimilikinya, namun kalau itupun tidak cukup maka pilihan lain adalah pembangunan suatu PLTN, demikian Panggabean mengulang keterangan Presiden.

Ia juga mengemukakan bahwa masalah pembangunan PLTN sudah masuk dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1981.

“Jadi ini sudah merupakan amanat rakyat dan kita tidak boleh mundur,” katanya.

Yang perlu dilakukan sekarang adalah kita harus berusaha sekuat tenaga mengantisipasi langkah resiko, sebagaimana telah dilakukan negara maju seperti Amerika dan Inggeris yang sudah memiliki PLTN-PLTN.

Sekarang ini di Bandung, Yogyakarta dan Serpong sudah ada lembaga yang mendidik tenaga yang akan menangani reaktor nuklir di masa datang.

Selain menyampaikan pertimbangan-pertimbangan mengenai pembangunan PLTN, pimpinan DPA juga memberikan tambahan penjelasan tentang makalah di bidang pendidikan politik dalam rangka memantapkan demokrasi Pancasila, serta upaya mempertinggi harkat dan martabat manusia Indonesia melalui peningkatan kesadaran beragama, berbudaya dan kesadaran hukum.

Menyinggung pembangunan politik, Presiden menegaskan bahwa Pemerintahan Orde Baru tidak pernah mengabaikan pembangunan politik, di samping pembangunan bidang lain seperti ekonomi.

Dalam melaksanakan pembangunan perlu ada prioritas didasarkan pada kebutuhan yang mendesak, dalam hal ini pembangunan nasional Indonesia memprioritaskan pembangunan bidang ekonomi.

Tanpa pembangunan ekonomi, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dilakukan dan tidak pula dapat melaksanakan pembangunan bidang lain. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (20/06/1986)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 647-648.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: