PRESIDEN : KEHIDUPAN BERDEMOKRASI PERLU KESABARAN

PRESIDEN : KEHIDUPAN BERDEMOKRASI PERLU KESABARAN[1]

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto mengemukakan perubahan sosial secara terencana memberi manfaat yang besar bagi bangsa dannegara secara menyeluruh dibandingkan dengan perubahan yang dilakukan melalui gejolak, betapapun kecilnya gejolak itu.

“Kita tidak menyetujui sikap pihak mana pun yang berkehendak melakukan penekanan dengan cara yang tidak demokratis untuk memaksakan kehendaknya.” kata Kepala Negara.

Kepala Negara yang didampingi Wakil Presiden Try Sutrisno dan Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Surono mengemukakan hal itu pada pembukaaan Musyawarah Besar Nasional Angkatan 45 ke-10 di Auditorium Deparpostel, Jakarta, Selasa (10/12).

Presiden menegaskan, kehidupan berdemokrasi memang memerlukan kesabaran. Untuk memecahkan suatu masalah, banyak alternatif yang dapat kita pilih. Tidak ada penyelesaian yang mutlak benar atau mutlak salah.

“Yang kita perlukan adalah rumusan penyelesaian yang kita sepakati bersama dan kita laksanakan bersama pula. Karena itu, kita bukan saja harus bersedia mendengarkan pendapat orang lain tapi juga mengembangkan kemampuan untuk meyakinkan orang lain terhadap pendapat tadi.” kata Presiden.

Masalah ini dikemukakan Kepala Negara karena bangsa Indonesia akan memasuki abad ke-21 yang mempunyai banyak perbedaan dengan abad ke-20 yang akan segera ditinggalkan bangsa ini.

“Bagaimana wujudnya yang pasti, masih belurn nampak jelas.” kata Presiden pada acara yang dihadiri pula Menko Polkam Soesilo Soedarman, Menhankam Edi Sudradjat, Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung serta Menparpostel Joop Ave.

Transisi

Presiden di depan para peserta MubenasAngkatan 45 mengingatkan, dewasa ini ban gsa Indonesia sedang dalam momen-momen transisi besar. Transisi itu meliputi berbagai bidang dan sektor kehidupan. Sebagian dari transisi itu merupakan dampak dari berbagai persetujuan, baik persetujuan bilateral maupun multilateral.

Kondisi bangsa Indonesia di masa depan akan banyak ditentukan oleh keberhasilan bangsa ini dalam mengintegrasikan seluruh proses perubahan menjadi suatu kesatuan yang harmonis dan saling mendukung dengan keseluruhan sistem nasional.

“Sebagai generasi pembebas, kita berkepentingan dengan keseluruhan proses dan dampak perubahan. Kita harus ikut memberi arah agar seluruh perkembangan itu selaras dengan cita-cita kemerdekaan nasional.” kata Presiden.

Diplomasi

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara menyinggun masalah perjuangan bersenjata dan diplomasi yang berlangsung pada saat-saat mencapai proklamasi.

“Generasi 45 sering mendapat kritik kurang menghargai peranan diplomasi dan terlalu mementingkan peranan perjuangan bersenjata. Kita tidak dapat menyesalkan timbulnya kesan itu, karena memang peljuangan bersenjata dalam kemerdekaan kita tidaklah kecil.” kata Presiden.

Sekalipun perjuangan bersenjata adalah penting, kata Presiden, peranan pejuang di bidang diplomasi sama sekali tidak boleh dikecilkan. Merekalah yang berhasil menggalang dukungan pendapat dunia.

“Demi kebenaran sejarah, memang sudah saatnya hal itu kita luruskan kembali. Dengan jujur, kita perlu mengakui bahwa diplomasi maupun perjuangan bersenjata mempunyai andil masing-masing dalam keseluruhan perjuangan kemerdekaan kita.” kata Kepala Negara.

Pemilu

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Moh Yogie SM dalam sambutannya kepada peserta Musyawarah Besar Nasional Dewan Harian Nasional 45 di Jakarta, Selasa (10/ 12), mengatakan dalam pemungutan suara mendatang hendaknya masyarakat memilih organisasi sosial politik yang paling merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan.

Yogie sendiri tidak menyebutkan Orsospol mana yang menurutnya paling bertanggung jawab itu namun mengingatkan dalam lima kali pemilihan umum, Orde Baru telah menampilkan diri dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pembangunan. Diakui, masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara namun hal itu janganlah dilihat secara subjektif.

“Mereka yang tidak suka terhadap pemerintahan sekarang, tentunya akan melihatnya sebagai kesalahan besar yang tidak dapai ditoleransi.” katanya.

Dikemukakan pula, jangan sampai ada aparat atau oknum yang berbuat salah lantas diartikan pula sebagai Orde Baru yang salah. Dalam sambutannya, Yogie juga mengemukakan beda pendapat merupakan hal yang biasa menjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak cara untuk mengelola perbedaan pendapat, salah satunya dengan musyawarah menuju mufakat.

Meski demikian, pembina politik dalam negeri ini mengemukakan banyak perbedaan pendapat yang sebenamya belum matang dibuka di depan urnurn atau kalau diutarakan di forum terbuka akan melahirkan masalah yang lebih besar. Bahkan, persilangan pendapat itu telah menjadi lahan bisnis bagi media massa dan sebaliknya menjadi iklan untuk popularisasi diri.

Mendagri mengingatkan, pernyataan-pernyataan yang saling menjatuhkan dan merendahkan orang lain merupakan hal yang kurang bijaksana.

“Ini bukan masalah benar atau salah,melainkan masalah cara menyampaikan pendapat itu.” Katanya.

Berkaitan dengan para eksponen Angkatan 45, Mendagri menyatakan Angkatan 45 masih diperlukan tampil meskipun tidak dalam kedudukan formal. Mereka perlu ditonjolkan dalam berperilaku apa pun, termasuk dalam moralitas berbisnis.

“Para eksponenAngkatan 45 pun perlu memberi keteladanan dalam bersilang pendapat antara sesama saudara, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.” ujar Mendagri.

Sumber : SUARA KARYA (11/12/1996)

_________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Pertama, 2008, hal 157-160.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.