PRESIDEN INGATKAN AGAR WARTAWAN TAK CARl FAKTA UNTUK PERKUAT OPINI

PRESIDEN INGATKAN AGAR WARTAWAN TAK CARl FAKTA UNTUK PERKUAT OPINI[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto mengingatkan agar wartawan tidak mencari sebuah fakta hanya untuk memperkuat opini yang sudah dimilikinya, apalagi kalau sampai mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. “Kalau sampai ini terjadi, akan banyak mengganggu partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional,” kata Kepala Negara seperti dikutip Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 1993-1998 Sofjan Lubis, seusai bertemu Kepala Negara, Kamis, di Istana Merdeka. Wartawan juga diingatkan oleh Kepala Negara agar dapat melihat keadaan dengan jernih dan hati-hati, jangan sampai malah menghangatkannya sehingga terjadi kecemburuan sosial. Peringatan ini disampaikan Kepala Negara saat menjelaskan keberhasilan sebagian warga negara memanfaatkan kesempatan yang ada dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini jelas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ditegaskan bahwa yang terjadi sekarang ini tidak akan mengurangi jiwa pasal 33 UUD 45. Kesempatan yang dimanfaatkan sebagian warga negara ini juga demi untuk kepentingan rakyat. Mereka ini bukan saja berperan  memenuhi barang kebutuhan sehingga mengurangi barang-barang impor, tetapi juga memberikan pemasukan pajak dan membuka lowongan kerja. “Siapapun yang memiliki usaha tersebut, itu merupakan aset nasional, karena dia ada di Indonesia,” kata Presiden.

Presiden, kata Sofjan, juga menjelaskan bahwa untuk suksesnya pembangunan diperlukan partisipasi masyarakat dan diperlukan peran pers untuk menggairahkan partisipasi masyar akat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu untuk menjadi wartawan, seseorang perlu dites dan dididik. “Menjadi wartawan itu jangan seenaknya saja, karena itu perlu dilakukan testing, ujian bagi wartawan,”kata Kepala Negara seperti dikutip Sofjan.

Di samping itu,perlu ditekankan masalah Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan. Hal inldimaksudkan agar wartawan lebih mengerti, memahami dan menghayati kode etik tersebut serta mengambil jiwa kode etik itu sendiri sehingga dalam menjalankan tugas dapat memenuhi ketentuan yang ada.

Pak Harto, kata Sekjen PWI Pusat Parni Hadi, menilai bahwa banyak yang ingin menjadi wart awan hanya untuk sekadar menggunakan kebebasan dan keterbukaan. “Sekarang ini banyak orang yang ingin menjadi wartawan untuk menggunakan kebebasan,”kata Kepala Negara.

Kepada Presiden, dilaporkan 15 keputusan basil Kongres XIX PWI. Selain Sofjan, dalam pertemuan itu hadir 7 pengurus PWI Pusat yaitu Ketua Dewan Kehormatan Sjamsul Basri, Sekjen Parni Hadi, Bendahara Herry Komar, Ketua Bidang Pendidikan RB Sugiantoro, Ketua Bidang Luar Negeri Tribuana Said, Ketua Bidang Organisasi Daerah Atang Ruswita dan Ketua Bidang Kesejah teraan Sondang Meliala.

Kemiskinan

Menurut Sofyan, Presiden juga mengutarakan, selama ini orang luai banyak melihat keberhasilan bangsa Indonesia dalam membangun pacta PJP I. Sebaliknya di dalam negeri, justru ada orang-orang Indonesia yang hanya melihat pembangunan dari kekurangannya saja.

Hal itu, kata Sofjan, diingatkan Presiden bahwa dalam PJP I itu sudah banyak sukses yang dicapai, namun demikian diakui masih banyak kekurangan. Tapi Presiden mengatakan, dengan sanjungan dari luar negeri ini tidak akan membuat kita menjadi mabok. Tentang masalah kemiskinan, dikatakan, program Inpres Desa Tertinggal (ID1), yang sebelumnya sudah ada dan memberikan bantuan kepada daerah sebesar Rp 100 ribu/desa, dimaksudkan sebagai pancingan untuk menggairahkan  partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang ada. Bantuan yang pernah diberikan, memang telah berhasil mengangkat kehidupan masyarakat, namun demikian masih ada desa yang tertinggal sehingga dilaksanakan program IDT. Setiap desa memperoleh bantuan Rp 20 juta sebagai modal desa yang bersangkutan. “Wartawan diminta mengamati program IDT ini, dan prioritas apa yang harus diutamakan,”katanya. Menjawab pertanyaan tentang adanya kesan yang mengatakan pers sudah tidak dipercaya lagi, Sofjan mengatakan, dalam pembicaraan dengan Pak Harto hal itu tidak disinggung, namun menurut perkiraannya Pak Harto mengetahui ini semua. Presiden saat itu, ujarnya, hanya mengingatkan saja bahwa untuk menjadi wartawan itu jangan seenaknyalah, dan diingatkan perlu diuji. Mengenai pesan Presiden, Sofjan mengatakan, pengurus PWI Pusat menanggapi kritik itu cukup baik. Dalam program PWI yang diamanatkan dalam kongres PWI Bandarlampung, sebagian besar sudah tercakup program, misalnya masalah kemiskinan. (N-1)

Surnber : SUARAKARYA( 04/02/1994 )

________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 691-693.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.