PRESIDEN : DALAM ERA GLOBALISASI, DAERAH HARUS MEMILIKI KEMANDIRIAN

PRESIDEN : DALAM ERA GLOBALISASI, DAERAH HARUS MEMILIKI KEMANDIRIAN[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Presiden Soeharto, mengingatkan, daerah tingkat II merupakan ujung tombak bagi pembangunan bangsa. Dalam era globalisasi, kita menyadari bahwa pembangunan suatu bangsa tidak berjalan dengan cepat dan sekaligus merata bila mana pelaksanaan pembangunan di daerah selalu ditentukan Pemerintah Pusat.

Dalam era globalisasi ini daerah harus memiliki kemandirian dan harus lebih berinisiatif untuk kemajuan pembangunan daerahnya. Hal itu dikatakan Kepala Negara dalam sambutannya pada peresmian pembukaan Penataran Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah bagi Pejabat Eselon I Selasa (17/8) di Istana Negara.

Meskipun demikian, kata Presiden, upaya tadi tidak akan terwujud jika aparatur di pusat sadar atau tidak sadar tidak memberikan dukungan sepenuhnya. Otonomi Daerah Tingkat II hanya dapat terwujud dengan cepat dan lancar, jika kepada mereka diberi kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah dan pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah di atasnya.

“Karena itu, saya minta saudara-saudara untuk sepenuhnya membantu proses pelaksanaannya agar dapat berjalan lancar dan membantu mengatasi permasalahan yang masih mereka hadapi.” kata Kepala Negara.

“Sebagaimana tadi dilaporkan oleh Saudara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa dalam kaitannya dengan ekonomi daerah, selama ini keluhan-keluhan yang ada kebanyakan berkaitan dengan masalah kelembagaan, kewenangan, penyerahan urusan, pelayanan, keuangan, perlengkapan dan sumber daya manusia. Saya minta agar permasalahan tadi dapat saudara-saudara kaji dan pecahkan penyelesaiannya dalam penataran ini, sehingga tidak akan ada lagi masalah yang dapat mengganggu.”

“Mudah-mudahan usaha dan jerih payah saudara-saudara dapat menghasilkan saran kebijak sanaan ataupun keputusan yang nyata dalam rangka mewujudkan amanat UUD’45 dan Undang-undang No.5 Tahun 1974.” kata Kepala Negara.

Menurut Presiden Soeharto, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan, kita telah menjadikan 26 Daerah Tingkat II Percontohan tersebut sebagai laboratorium uji coba untuk melaksanakan otonomi daerah.

Pemantauan

Dalam pelaksanaan uji coba yang sudah berjalan satu tahun ini,pemerintah selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus, agar dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu dalam rangka mempersingkat dan mempercepat pelayanan masyarakat. Yang menggembirakan adalah tingginya semangat penyelenggaraan  otonomi pada jajaran pemerintahan di daerah. Semangat ini hendaknya dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang makin meningkat.

Kerja Sama

Penataran ini diselenggarakan atas kerja sama Kantor Menpan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Bappenas dan kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan. Penataran diikuti oleh para pejabat eselon I sebanyak 5 angkatan dan masing­-masing angkatan terdiri dari 120 orang.

Menpan TB Silalahi dalam laporannya menjelaskan, dalam waktu dekat ini Dati II Percontohan (penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemda Dati II) akan diperluas dengan 25 Kota Madya Ibukota Provinsi dan 43 Dati I yang merupakan permintaan dari gubernur masing-masing.

Seperti diketahui dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembangunan, pemerataan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penggalian potensi daerah dan pelayanan masyarakat pemerintah melalui PP No.8 tahun 1995 telah menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemda Tingkat II. Untuk kelancaran penyerahan urusan tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan program percontohan di 26 Dati II.

“Dari hasil pengamatan ataspercontohan tersebut dapat dikatakan sudah berjalan seperti yang diharapkan, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.” kata Silalahi.

Menurutnya, walaupun dalam pelaksanaannya daerah percontohan nampak telah mampu memberi motivasi bagi daerah dalam melakukan penyelenggaraan rumah tangga daerah serta pembersihan pelayanan masyar akat. Namun, dari hasil pemantauan proyek percontohan tersebut masih dijumpai beberapa kendala terutama yang berkaitan dengan urusan kelembagaan, SDM, pembiayaan dan sarana. Namun, semua itu masih dalam batas kewajaran, kata Menpan. Untuk mempercepat proses tersebut, Menpan mengingatkan kepada para pejabat eselon I dan wakil gubernur agar ikut memberi andil dan pemikiran.

“Untuk kepentingan itu, terlebih dulu harus samakan persepsi, karena sering dilaporkan persepsi para pejabat belum sama. Untuk itulah maka penataran ini diharapkan dapat menyamakan persepsi tersebut.” Ianjut Silalahi.

Sumber : BISNIS INDONESIA (18/12/1996)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Pertama, 2008, hal 101-103.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.