PRESIDEN : DAERAH HARUS MILIKI KEMANDIRIAN

PRESIDEN : DAERAH HARUS MILIKI KEMANDIRIAN[1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menegaskan, di era globalisasi ini pembangunan suatu bangsa tidak akan berjalan dengan cepat dan merata, bila pelaksanaan pembangunan di daerah selalu ditentukan pemerintah pusat.

“Dalam era globalisasi ini, daerah harus memiliki kemandirian dan harus lebih berinisiatif untuk kemajuan pembangunan daerahnya.” kata Kepala Negara saat membuka penataran penyelenggaraan pemerintah daerah bagi pejabat eselon I di Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/12).

Acara itu antaralain juga dihadiri Wakil Presiden Try Sutrisno dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) TB Silalahi. Penataran tersebut akan diikuti pejabat eselon I sebanyak lima angkatan, yang tiap angkatan terdiri sekitar 120 pejabat. Waktu penataran selama satu hari, mulai pukul 08.00 hingga pukul 17.30. WIB di aula Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Presiden menekankan, untuk mempercepat dan memperpendek prosedur pelayanan, pemerintah bertekad memberikan kewenangan kepada Pemda Tingkat II agar dapat berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah dalam pelayanan tertentu yang bersifat lokal. Untuk itu, pemerintah telah menjadikan 26 propinsi sebagai percontohan penyerahan sebagian urusan pemerintahan, melalui PP NO.8 Tahun 1995.

Dalam hal ini, pemerintah terus memantau uji cobanya,

“Yang menggembirakan adalah, semangat penyelenggaraan otonomi pada jajaran pemerintahan di daerah. Semangat ini hendaknya dapat mewujudkan pelayanan masyarakat yang makin meningkat.” kata Kepala Negara.

Namun, lanjut Presiden,

“Upaya mewujudkan amanat UUD’45 dan UU NO.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah itu, tidak akan terwujud, bila aparatur di pusat, sadar atau tidak sadar, tidak memberi dukungan sepenuhnya. Otonomi Daerah Tingkat II hanya dapat terwujud dengan cepat dan lancar, jika kepada mereka diberi kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan danpembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah di atasnya.” tegas Presiden.

“Karena itu saya minta, Saudara-saudara untuk sepenuhnya membantu proses pelaksanaannya, agar dapat berjalan lancar dan membantu mengatasi permasalahan yang masih mereka hadapi.” lanjut Kepala Negara.

Presiden meminta pula, seluruh pihak terkaitmampu menyelesaikan persoalan pelaksanaan Otonomi Daerah. Terutama keluhan-keluhan yang sebagian besar berkaitan dengan masalah kelembagaan, kewenangan, penyerahan urusan, pelayanan, keuangan, perlengkapan, dan sumber daya manusia.

Berkaitan Erat

Ditegaskan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan strategi pembangunan nasional, karena pemerintah daerah langsung berhubungan dengan manusia dan masyarakat Indonesia. Karena itu, Kepala Negara berpesan, jajaran pemerintah daerah harus bisa menciptakan tatanan, kondisi, peluang, dan kesempatan bagi masyarakat agar makin mampu mengembangkan kreatifitas dan prakarsa ,sehingga bisa menjadi kekuatan utama pembangunan.

“Berhasil atau tidaknya kita mengembangkan tatanan yang demikian tadi akan membawa pengaruh besar bagi keberhasilan kita dalam memelihara momentum dan dinamika pembangunan nasional, di tengah-tengah dunia yang bergerak sangat dinamis dewasa ini.” lanjut Presiden.

Menurut Kepala Negara, hasil pembangunan selama inibisa dijadikan landasan kukuh dan modal dasar bangsa memasuki abad 21.

“Ditinjau dari segi ideologi dan konstitusi, kita sudah lama menyiapkan diri untuk memasuki abad baru ini.” kata Presiden.

Dikemukakan Presiden, negara kesatuan yang didirikan tetap membuka peluang untuk otonomi dan desentralisasi serta merangsang kemandirian golongan dalam masyarakat.

Sistem ketatanegaraan dengan sengaja dirancang untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Ditegaskan, yang nyata menjadi tugas negara adalah menjaga kesatuan dalam bidang politik, moneter, diplomasi, dan pertahanan keamanan. Diimbangi dengan upaya mendesentralisasikan, mendekonsentrasikan, dan mengembangkan otonomi pemerintahan, keterbukaan ekonomi, dan memperluas ruang gerak kemajemukan sosial budaya, dalam upaya memperkuat akar politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Sumber : KOMPAS (19/12/1996)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Pertama, 2008, hal 103-104.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.