Sep 292016
 

PIDATO KENEGARAAN PD. PRESIDEN DJEN. SUHARTO DI DPRGR TGL. 16-8-1967 (X) [1]

 

Djakarta, Angkatan Bersendjata

  1. penjempurnaan pemberian Bonus Ekspor, sehingga lebih merangsang ekspor;
  2. perobahan daftar golongan barang-barang ekspor jang lebih realistis untuk lebih meningkatkan kegiatan ekspor ;
  3. penjederhanaan prosedur ekspor dan impor ;
  4. dan lain-lain;
  5. Untuk lebih mengarahkan penggunaan devisa bagi produksi dalam negeri, telah pula diambil tindakan-tindakan antara lain:

Untuk lebih mengarahkan penggunaan devisa bagi produksi dalam negeri, telah pula diambil tindakan-tindakan antara lain:

  1. penjesuaian barang-barang jang telah diimpor, baik melalui Bonus ekspor ataupun Bonus Ekspor tanpa cover;
  2. ) penjesuaian penilaian tarif bea masuk ; jang kesemuanja setjara terperintji telah diuraikan dan dilaporkan oleh Pemerintah (Menteri Utama EKU) kepada Sidang DPR-GR.

Usaha-usaha ini bersamaan dengan tindakan menurunkan padjak pendjualan serta proteksi, diharapkan dapat menggairahkan produksi dalam negeri tanpa mengganggu usaha untuk mengendalikan ladju inflasi.

Lebih penting daripada materi dari peraturan-peraturan tersebut adalah semangat jg mendukung kebidjaksanaan ini.

Kebidjaksanaan ini bertolak dari pendirian memberi kepertjajaan dan kebebasan jang lebih wadjar kepada pengusaha-pengusaha Indonesia dan mengadjaknja setjara aktif dalam usaha mengendalikan inflasi dan pembangunan ekonomi sesuai dengan landasan idiil demokrasi ekonomi.

Pemerintah mengharapkan agar pemberian kebebasan jg lebih luas kepada pengusaha2 kita, dapat digunakan dengan penuh tanggung djawab demi kepentingan Rakjat kita seluruhnja. Adalah pula mendjadi harapan Pemerintah agar dengan adanja suasana kelulurusan dan kepertjajaan ini iklim ekonomi akan lebih sehat dan kegiatan ekonomi akan dapat mendjadi lebih hidup dan menggairahkan.

Dalam tindakan 28 Djuli 1967 ini, Pemerintah telah “rela” menjerahkan sebagian daripada penerimaan padjak ekspor. Padjak pendjualan dan lain2 dengan harapan adanja penerimaan jang lebih besar dan realistis bagi pengusahan dan Daerah, dapat lebih merangsang kegiatan ekonomi. Sehingga setjara keseluruhan membawa kemadjuan pada ekonomi Indonesia.

Garis kebidjaksanaan ini tentulah akan lebih berhasil apabila Pemerintah Daerah djuga menghajati semangat ini, dan turut mentjiptakan iklim ekonomi jang sehat memberi kepertjajaan dan kebebasan jang lebih wadjar kepada pengusaha2 dan berusaha mengurangi faktor2 jg menghambat kelantjaran arus barang. Dalam hal ini hasil2 Musjawarah Kerdja antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tgl 26 s/d 28 Djuli jang lalu dapat didjadikan pedoman dalam usaha peningkat kegiatan ekonomi Negara kita.

Sekaligus dengan adanja garis kebidjaksanaan ini diharapkan dapat pula membantu usaha Pemerintah untuk menghapuskan kegiatan penjelundup2an, dengan menjalurkan kearah usaha ekonomi jang menjeluruh setjara sah dan wadjara.

Hasil2 Jang Ditjapai

Sedjak Pemerintah melaksanakan tugas jang dipertjajakan oleh MPRS kepadanja, maka usaha2nja senantiasa diarahkan sesuai dengan skala­ – prioritas jang telah ditentukan oleh MPRS. Chusus dalam usaha mengendalikan inflasi hasil jang ditjapai Pemerintah djika dibandingkan dengan perkembangan inflasi ditahun 1968, mentjatat angka2 statistik sebagai berikut:

KENAIKAN INDEKS BIAJA HIDUP

(Djakarta)

Bulan:                   1966                       1967

Djanuari               54%                        10%

Februari               20%                        20%

Maret                   30%                        3,7%

April                       9%                          0,65%

Mei                        7%                         0,19%

Djuni                     34%                        3,19%

Djuli                       9%                          2%

Dari angka statistik ini djelaslah bahwa tingkat kenaikan harga menundjukkan prosentase jang lebih rendah dibandingkan dengan tahun jg lampau. Pemerintah akan berusaha keras agar supaja dibulan2 jang akan datang tingkat kenaikan harga ini dapat lebih diredakan.

Dalam usaha pentjukupan kebutuhan pangan Pemerintah memberikan perhatian sepenuhnja kepada peningkatan produksi pangan. Rentjana peningkatan produksi beras melalui Bimbingan Massal (BIMAS) terus diselenggarakan.

Dalam hubungan ini penjediaan pupuk, bahan obat2an (insektisida), perbaikan saluran irigasi. diharapkan lebih menguntungkan dan meningkatkan produksi pangan setjara pesat.

Disamping itu, Pemerintah djuga terus mentjari ichtiar2 agar kepada masjarakat, kita dapat disediakan bahan pangan pengganti beras jang kadar dan rasanja tidak kalah dengan beras.

Penelitian dan pertjobaan untuk memproduksi bahan pengganti beras jang serupa dgn beras dan tidak kalah mutunja, tengah giat dilakukan, Mudah2an hasil pertjobaan ini dalam waktu jang singkat dapat diperkenalkan pada masjarakat. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah karena kebutuhan kita akan beras adalah sangat besar dan terus meningkat, sedangkan produksi beras kita meskipun dapat ditingkatkan, belum dapat mengedjar peningkatan kebutuhan.

Disamping masalah beras maka sembilan bahan pokok senantiasa mendapat perhatian jang chusus dari Pemerintah. Dengan memadukan kebidjaksanaan impor, produksi dalam negeri distribusi dan pemasaran di daerah2 dari beberapa bahan2 kebutuhan pokok, Pemerintah mengharapkan dapatnja bahan kebutuhan ini tersediakan tepat pada waktunja.

Dalam kegiatan rehabilitasi prasarana ekonomi, titik berat diletakkan kepada perbaikan djalan2, peningkatan kapasitas angkutan kereta-api, pengerukan sungai dan dasar pelabuhan, serta perbaikan alat telekomunikasi. Oleh karena keperluan untuk rehabilitasi dibidang ini sangatlah besar, terutama akibat terlantarnja prasarana ekonomi selama bertahun2, maka mungkin masih dirasakan, bahwa perbaikan jang telah dilakukan dalam bidang ini masih sangat ketjil dibandingkan dengan kerusakan2 jang ada.

Sungguhpun demikian, dengan segala daja dan tenaga dan dgn mengikut­sertakan Civic Mission dari Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, Pemerintah akan berusaha mengedjar ketinggalannja dalam rehabilitasi prasarana jang diabaikan oleh rezim Orde-Lama selama ini.

Dalam rangka usaha peningkatan kegiatan ekspor, Pemerintah mentjatat bahwa hasil ekspor jang ditjapai dalam semesta pertama (6 bulan) telah mentjapai 58% dan dari target ekspor tahun 1967 dapat ditjapai.

Sementara itu, Pemerintah tidak menutup mata pada kesukaran2 jang akan dihadapi pada bulan mendatang ini.

Kenaikan tarif untuk beberapa bahan ekspor kita ke Negara2 jang tergabung dalam Pasar Bersama Eropa, kedjadian2 di Timur Tengah jang menimbulkan gangguan akan kelantjaran arus barang berhubung ditutupnja Terusan Suez dan lain2, merupakan hal2 jang perlu kita perhitungkan dalam usaha peningkatan kegiatan ekspor.

Oleh karena itulah kita harus tetap berusaha dapatnja meningkatkan efisiensi usaha ekspor kita lebih meningkatkan kwalitas bahan2 ekspor kita, agar kepertjajaan Dunia Internasional terhadap produksi, jang berasal dari Negara kita; tetap terpelihara bahkan lebih meningkat; dalam hubungan ini Pemerintah akan memberikan perhatian jg lebih chusus untuk menertibkan penentuan kwalitas serta lain2 usaha untuk meningkatkan kepertjajaan dunia internasional tersebut.

Dalam usaha mentjukupi kebutuhan sandang, Pemerintah telah berusaha untuk menjediakan djumlah sandang sebesar lk. 5 meter bagi setiap djiwa, untuk tahun ini.

Dalam masa2 meningkatkannja permintaan akan barang-tekstil, berhubung dengan hari raya; maka Pemerintah merasa perlu untuk mengimpor tekstil. Akan tetapi untuk selandjutnja; Pemerintah ingin mengembalikan penjediaan tekstil pada kemampuan produksi dalam negeri.

Pemerintah mengharapkan agar mulai sekarang sudah dapat disusun rentjana oleh sektor industri tekstil untuk menampung permintaan kebutuhan tekstil bagi rakjat, baik utk memenuhi kebutuhan biasa, maupun untuk hari2 raya

Apabila dalam semester pertama industri dalam negeri perlu mengadakan penjesuaian berhubung dengan tindakan2 stabilisasi ekonomi maka untuk waktu2 mendatang ini, chususnja berkat masuknja bahan2, alat onderdil dan perajaten modal jang lebih banjak dari luar negeri, serta kebidjaksanaan “proteksi” Pemerintah mengharap agar industri2 jang sehat dapat memulihkan kapasitas produksinja kembali. Dengan demikian kegiatan produksi ini akan dpat menampung tenaga kedja lebih banjakan produktivitas dapat ditingkatkan jang kesemuanja itu berarti sumbangan jang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita.

Dalam hubungan ini kami serukan agar kita semunja-djuga aparatur Pemerintahan-mau menghargai dan menggunakan barang2 jang telah dapat dihasilkan oleh produksi dalam negeri kita sendiri. Sebaliknja para produsen kita hendaknja terus berusaha meningkatkan efesiensi kedja dan meningkat mutu produksi.

Pengerahan APBN

Garis kebidjaksanaan Pemerintah untuk waktu mendatang adalah tetap melandjutkan usaha sesusai dengan skala prioritas djangka pendek jang ditetapkan oleh MPRS dalam rangka usaha ini, Pemerintah merentjanakan untuk mentjapai ladju inflasi paa tingkat jang serendah2nja ditahun 1968, sehingga terdapatlah landasan jang sehat dan kuat abgi rentjana dan usaha pembangunan jang diharapkan akan dimulai pada tahun 1969.

Seperti jang telah kami kemukakan pada permulan uraian ini, Pemerintah belum berkesempatan menjampaikan Rantjangan2 Undang2 APBN 1968 pada hari jang ditetapkan oleh DPR GR, jaitu pada hari ini.

Meskipun demikian pada kesempatan ini Pemerintah ingin menjampaikan beberapa pokok2 fikiran jang akan didjadikan pegangan oleh Pemerintah dalam menjusun anggaran tersebut. Mengingat bahwa pengendalian-inflasi masih merupakan tugas utama djuga untuk tahun 1968 maka Pemerintah bermaksud untuk tetap berpegang pada prinsip Anggaran Berimbang untuk tahun 1968 ini. Stabilisasi ekonomi tidak mungkin tertjapai apabila inflasi masih belum dapat dikembalikan. (DTS)

Sumber: ANGKATAN BERSENJATA (30/08/1967)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku I (1965-1967), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 617-621.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: