Agu 232017
 

PERTEMUAN KE-1 PRESIDEN PIMPINAN DPR MPR RI

 

 

Pimpinan baru Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) yang diketuai Kharis Suhud hari Sabtu (17/10-87) mengadakan pertemuan dengan Presiden Soeharto untuk memperkenalkan diri serta memberitahukan jadwal kegiatan kedua lembaga tersebut.

Dalam pertemuan di Bina Graha Jakarta itu pimpinan DPR/MPR hadir lengkap, yaitu ketua Kharis Suhud serta para wakil ketua DPR/MPR yaitu R. Sukardi (Golongan Karya), J. Naro (Partai Persatuan Pembangunan), Suryadi (Partai Demokrasi lndonesia), Sjaiful Sulun (Fraksi ABRI) dan Wakil Ketua MPR dari Utusan Daerah, R. Soeprapto.

Seusai pertemuan lebih setengah jam itu Ketua DPR/MPR Kharis Suhud menjelaskan kepada wartawan, DPR akan mengadakan sidang pleno tanggal 19 Oktober untuk mensahkan alat-alat kelengkapan DPR yaitu Komisi-komisi, Badan Urusan Rumahtangga (BURT), Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan Badan Musyawarah (Bamus).

Setelah komisi terbentuk, 20 dan 21 Oktober komisi-komisi akan memilih pimpinan masing-masing untuk segera dapat memulai tugasnya.

“Tugas yang segera dihadapi komisi-komisi adalah menggarap penyusunan RAPBN 1988/89 dengan pihak Pemerintah,” katanya.

Dalam kaitan itu Ketua DPR/MPR dengan tegas menolak anggapan sebagian masyarakat yang menilai seolah-olah DPR hanya menyetujui RAPBN yang diajukan Pemerintah.

“Pembahasan RAPBN sudah digarap oleh DPR sejak awal, berupa pembahasan pendahuluan,” ujar Kharis Suhud yang dalam kepemimpinan periode lalu menjabat Wakil Ketua DPR/MPR dari Fraksi ABRI.

Komisi-komisi juga akan menggarap masalah-masalah yang tersisa dari DPR lama dan mungkin pula membahas Rancangan Undang-undang baru yang diajukan Pemerintah kemudian, katanya.

Sementara itu Badan Peketja MPR akan mengadakan sidang pleno pertama juga tanggal 19 Oktober 1987, di mana akan dipilih wakil-wakil ketua badan tersebut. Sedang ketua Badan Pekerja secara fungsional dijabat oleh Wakil Ketua MPR dari Utusan Daerah, yaitu R. Soeprapto (bekas Gubernur DKI Jakarta).

Menurut Kharis Suhud, badan pekerja tersebut merencanakan untuk mengundang Tim Sembilan (tim yang dibentuk Presiden untuk menyusun sumbangan pemikiran mengenai GBHN kepada MPR) yang diketuai Menmuda/Seskab Moerdiono, untuk membicarakan masalah-masalah yang menyangkut penyusunan rancangan GBHN.

Setelah reses 22 Desember sampai 2 Januari, Badan Pekerja MPR akan mengadakan sidang pleno terakhir dan sehari kemudian badan tersebut akan menyerahkan hasil karyanya (berupa naskah rancangan GBHN dan rancangan Ketetapan-Ketetapan MPR lainnya) kepada pimpinan MPR untuk dibahas dan disahkan oleh Sidang Umum MPRyang dimulai 1 Maret 1988.

Badan pekerja itu selama tugasnya akan membentuk dua panitia ad-hock, yaitu masing-masing menggarap naskah rancangan GBHN dan bukan GBHN.

Kharis Suhud mengharapkan, sidang umum MPR akan selesai tuntas tanggal 11 Maret 1988, bertepatan dengan selesainya mandat yang diberikan MPR kepada Presiden. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (17/10/1987)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 265-266.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: