Mei 172017
 

PERS AGAR BANTU JADIKAN PEMILU 1982 PESTA BESAR DEMOKRASI

Pers nasional, Jumat pagi, di Istana Negara Jakarta, menyampaikan kepada Presiden Soeharto dukungannya terhadap usul dan pernyataan rakyat agar Jenderal Purnawirawan Soeharto ditetapkan menjadi Bapak Pembangunan Nasional dan kebulatan tekad pers Indonesia menyukseskan pemilihan umum.

Pers Indonesia, dalam pemyataan dukungan yang disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Harmoko itu, menilai pernyataan dan usul berbagai lapisan masyarakat Indonesia agar Jenderal Purnawirawan Soeharto ditetapkan menjadi Bapak Pembangunan Nasional dan dipilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia adalah wajar serta mempunyai dasar yang kuat.

Presiden Soeharto ketika menanggapi dukungan pers nasional Indonesia yang merupakan hasil pertemuan besar pemimpin redaksi dan PWI seluruh Indonesia itu menyatakan :

"saya hanya akan mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan saya akan mengembalikan kepada rakyat karena saya hanya akan mengabdi kepada rakyat".

Presiden dalam pidatonya setelah Ketua PWI Harmoko menyampaikan semua keputusan pertemuan besar 256 orang pemimpin redaksi dan pimpinan PWI seluruh Indonesia menitipkan kepada pers nasional pemeliharaan stabilitas yang dinamis bagi seluruh bangsa Indonesia.

Presiden mengatakan bahwa stabilitas yang dinamis lebih diperlukan lagi menjelang hari2 yang bertambah dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum.

Kepala Negara mengajak pers nasional dan seluruh rakyat agar benar2 menjadikan pemilihan umum sebagai pesta demokrasi yang meriah karena melalui pemilihan umum itu seluruh bangsa Indonesia menggunakan hak politiknya yang sangat penting menentukan wakil2 rakyat yang dipercaya untuk menggariskan masa depan bangsa Indonesia.

Pers berseru : "Marilah kita jaga bersama agar pemilihan umum itu tetap memperkuat persatuan kita dan tidak mencerai-beraikan kita sebagai bangsa".

Presiden yakin bahwa dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab dan mampu mengendalikan diri, pemilihan umum akan dapat berjalan dengan penuh kegairahan, lancar dan tertib sehingga semakin mantaplah kehidupan demokrasi dan persatuan seluruh bangsa Indonesia.

Bentuk Suasana Demokrasi

Ketika menyinggung peranan pers dalam pembangunan bangsa dalam arti yang luas, Presiden menyatakan bahwa pers Indonesia ikut membentuk suasana demokrasi di negeri ini, lebih2 lagi karena salah satu unsur penting bagi kehidupan demokrasi adalah berkembangnya kebebasan mengeluarkan pendapat.

Dalam hubungan ini, Presiden mengatakan bahwa pers merupakan salah satu saluran untuk mengeluarkan pendapat secara bebas tersebut.

Namun, Presiden mengatakan bahwa kebebasan yang ingin dikembangkan bangsa Indonesia adalah kebebasan yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama dalam wadah negara yang dimiliki, bukan kebebasan untuk kebebasan dan bukan kebebasan tanpa batas.

Presiden menyatakan bahwa tidak ada sesuatu kekuasaan pun di negara Indonesia ini yang dapat menggunakan kekuasaannya tanpa batas.

"Lagi pula", kata Presiden, "tidak dapat dibayangkan suatu kehidupan yang tertib dan tenteram jika ada di antara kita yang memiliki kekuasaan tanpa batas."

Hidup bermasyarakat dengan tertib dan sopan jelas memerlukan pembatasan2 atau tidak menggunakan kebebasan tanpa batas, katanya. Menurut Presiden, batas penggunaan kebebasan itu adalah keselamatan kehidupan bersama, keselamatan kehidupan sebagai bangsa dan kehidupan negara.

"Karena itu, kebebasan yang dibimbing rasa tanggung jawablah yang harus dikembangkan bersama dan dikembangkan pula oleh pers nasional di Indonesia. Hanya dengan kebebasan pers yang bertanggung jawab itulah pers akan benar2 dapat menggunakan kekuatannya secara positif bagi kemajuan dan kesentosaan bangsa kita," kata Presiden.

Karena itu pula Presiden meminta agar pers sendiri lah yang pandai2 menggunakan keampuhan kekuatannya, pandai menggunakan kebebasan yang dipunyainya sehingga kebebasan itu bermanfaat bagi kebaikan dan kemajuan masyarakat bangsa Indonesia.

Berdasarkan pengamatannya akhir2 ini, Presiden menyatakan kegembiraannya melihat kenyataan bahwa asas kebebasan yang bertanggung jawab itu semakin membudaya dikalangan pers Indonesia.

Presiden mengharapkan agar sikap yang demikian itu terus dikembangkan dan makin dimantapkan karena hanya dengan kebebasan yang bertanggung jawab itu pers akan bertambah bobot kewibawaannya.

Kebutuhan Hidup

Presiden menyatakan bahwa azas kebebasan yang bertanggung jawab itu perlu disadari pers sendiri karena pers dalam masyarakat modern semakin penting dan dari hari ke hari semakin dirasakan sebagai kebutuhan hidup.

Hal ini tampak jelas dari kenyataan terus naiknya oplah surat kabar dan majalah dan bertambahnya jenis dan aneka-ragam majalah dalam tahun2 terakhir ini, yang ikut memperkaya dan memperluas cakrawala pandangan masyarakat.

Ini telah mendorong masyarakat memiliki alternatif yang lebih luas dalam memandang suatu masalah dan mencari jalan keluarnya dan ini berarti pula pers secara nyata ikut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan Pembukaan Undang Undang ’45.

Dalam zaman pembangunan ini pers ikut mengamati jalannya pembangunan dan melaporkannya kepada masyarakat. Pers juga ikut meneliti gerak pembangunan dan mengemukakan pendapat atas hasil penelitiannya itu kepada masyarakat di samping melontarkan kritik sosial dalam melaksanakan kontrol sosialnya kepada masyarakat.

Dengan melakukan semuanya itu, pers sebenarnya dapat mengobar-ngobarkan semangat membangun. Sebaliknya perspun dapat mematahkan semangat membangun. Namun Presiden menyatakan keyakinannya bahwa pers nasional sebagai kekuatan nasional yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan pembangunan ini akan ikut mengobar-ngobarkan semangat pembangunan dalam dada seluruh rakyat Indonesia.

Di bagian lain pidatonya Presiden mengemukakan pula bahwa untuk melaksanakan kebebasan yang bertanggung jawab itu pers sendiri perlu mendalami dan merenungi nilai2 dan tuntunan yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

"Jika pers telah dapat mengamalkan P-4, tidak sulit lagi bagi pers melaksanakan Kode Etik Jurnalistik yang merupakan kode etik profesi itu," demikian Presiden mengatakan.

Ketika menerima para peserta pertemuan besar pemimpin redaksi dan PWI seluruh Indonesia itu, Presiden didampingi Mensesneg Sudharmono dan Menpen Ali Murtopo. Hadir pula dalam pertemuan itu Dirjen PPG Sukarno SH dan Sekmil Presiden Kardono. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (11/09/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 535-537.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: