Penghargaan Kependudukan Kita Jadikan Momentum: MEMBUDAYAKAN DAN MEMANDIRIKAN MASYARAKAT TERHADAP KEBUTUHAN KB

Penghargaan Kependudukan Kita Jadikan Momentum: MEMBUDAYAKAN DAN MEMANDIRIKAN MASYARAKAT TERHADAP KEBUTUHAN KB

 

Jakarta, Angkatan Bersenjata

BAYANGAN tantangan itu memang amat berat. Tetapi, lebih berat lagi jika tidak ditangani. Dan masalahnya akan terus membesar bagai bola salju yang menggelinding, merembeskan dampaknya pada berbagai aspek kehidupan. Bayangan problematis itu, ialah masalah Keluarga Berencana (KB). Tentu pula, Presiden Soeharto pada 20 tahun lalu, tatkala mulai dicanangkannya KB secara nasional di negeri ini, sudah menimbang secara matang buruk baiknya program kependudukan ini.

Memang benar, tidak sedikit tantangan, lebih-lebih dari kalangan masyarakat yang terlingkar dalam peta-peta tradisi dan fanatisme teguh, tatkala KB mulai diintrodusir. Para pelaksana teknis, penyuluh KB di lapangan, bahkan pemegang kebijaksanaan, menerima tantangan-tantangan itu seperti serapan sehari-hari. Tetapi, lambat laun, tantangan dan kendala-kendala yang bersifat unrecevient dari masyarakat menjadi pupus . Berbalik dari antipati menjadi simpati.Dari semula dinilai bagai pekerjaan “setan”, kini dinilai sebagai kebutuhan, dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran.

 

Perjuangan dan Mata Dunia

PRESIDEN Soeharto telah menerima penghargaan kependudukan UN Population Award (UNPA) pada 8 Juni lalu dari Sekjen PBB di New York AS. Kita ketahui, pada 3 Desember lalu, di Jakarta, Kepala Negara juga telah dianugerahkan penghargaan dalam bidang yang sama dari The Population Institute Washington AS, berupa penghargaan Global Salesman Award.

Jika apa yang dianugerahkan pada Pak Harto itu tahun lalu, merupakan kepala negara pertama yang menerima tanda penghargaan dari The Population Institute, maka pada penghargaan hari lalu di New York, merupakan penghargaan kepada orang atau lembaga yang dianggap berjasa dalam memajukan kependudukan. Tahun ini, hanya Pak Harto dan sebuah lembaga KB di Togo (Afrika) yang menerima tanda penghargaan dari PBB.

Pantas sekali penghargaan itu diberikan organisasi terbesar dunia itu kepada Presiden Soeharto. Semua itu bisa melihat, bahwa perjalanan KB selama pemerintahannya, memperoleh hasil cukup pesat dan mempunyai makna menentukan bagi pembangunan, di samping tentu pula bahwa Indonesia telah menunjukkan kemauannya terhadap masalah kependudukan, sebagai masalah yang sangat global (baca: masalah dunia).

Kalau diperhatikan, cukup ban yak kendala yang dihadapi negara kita untuk menggalang program ini. Kendal a itu, berupa kondisi sosio ekonomi yang masih rendah; fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga. teknis masih begitu minim; tingkat pendidikan masih tergolong rendah; kondisi geografis yang berpulau-pulau jaringan komunikasi dan transportasi antara desa dengan kota atau antara kota dengan wilayah yang masih banyak pencil, cukup sulit dan banyak lagi tantangan yang dihadapi.

Namun, berkat segala ketekunan, keuletan, kerja keras dan pola-pola manajemen yangjitu, dan dengan pendekatan yang serba luwes, perencanaan kerja yang serba kreatif maupun inovatif, semua tantangan bisa dilunakkan. Padang belantara permasalahan, mampu dijelajah, dan arus tantangan mampu dijinakkan menjadi bagian surnberdaya yang mendukung keberhasilan program KB.

Akselerasi aksi dan pembudayaan KB di Indonesia, temyata memang memiliki gaya khas. Tidak pemah ada dipraktekkan di negara manapun. Maka, tak heran jika Werner Fomors, Presiden The Population Institute, tatkala di Jakarta tahun lalu dalam rangka menganugerahkan penghargaan kepada Presiden Soeharto, mengatakan akan menjadikan model aksi KB kita ini untuk dipraktekkan di negara-negara berkembang lainnya.

 

Gejala Pergeseran Demografis

KINI, kurang lebih 18 juta pasangan peserta KB aktif berhasil dibina. Hasilnya setelah 20 tahun, angka kelahiran kasar menurun dari 44 menjadi 29 per seribu penduduk. Pertumbuhan penduduk, yang dulunya 2,3 persen per tahun, menjadi 2,1 persen per tahun. Tetapi puncak sukses negara kita dalam Keluarga Berencana, adalah tingkat fertilitas total kini telah mencapai 3,1. Padahal, menurut Survai Prevalensi Indonesia (SPI) tahun 1987, tingkat fertilitas total (TFR) pada periode hingga tahun 1970, adalah 5,5. Hingga tahun 1979, TFR turun menjadi 4,6.Dan pada tahun 1985, TFR menjadi 3,66. Berarti, rata-rata turun 2 anak dalam periode 15 tahun. TFR, maksudnya adalah jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama hidupnya. Perhitungan TFR ini didasarkan pada own children method, metode anak kandung.

Bahkan perkiraan Dr. Terrence H. Hull dari Demographic Department Australian National University, Canberra, dengan metode kelahiran anak terakhir (last life birth), TFR 1985 telah turun menjadi 3,3 per wanita. Ini berarti mengalami penurunan 2,3 anak dari 5,6 pada tahun 1971. Perkiraan Dr. C. Chandrasekaran,

Konsultan UNFPA, tingkatTFR 1985 sebesar 3,47. Berdasarkan ini, jelaslah terlihat perkiraan yang akurat, bahwa tahun 1985, TFR berkisar antara 3,3 sampai 3,7 per wanita, sebagaimana disampaikan BKKBN (Sumber: BKKBN, 1987).

Ada beberapa gejala menandai indikasi di atas. Yakni, antara lain naiknya rata­ rata usia kawin, usaha program Keluarga Kecil Bahagia (KKB) lewatjalur pendidikan kependudukan, peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, menurunnya tingkat kematian, terutama Balita sebagai sebab membaiknya kesehatan dan kampanye kesehatan lingkungan.

Gejala-gejala ini kemudian berkembang makin positif, dan lebih terasa lagi setelah menginjak dasawarsa 1980-an. SUPAS 1985 menyuguhkan fakta, bahwa rata-rata usia kawin wanita cenderung meningkat, dari rata-rata 20 tahun pada 1970-1980 menjadi 21,2 pada periode 1980-1985. Diharapkan pada sensus-sensus berikutnya, rata-rata tersebut meningkat antara 22 sampai 25 tahun.

Perkembangan data di atas, jelas menunjukkan kemajuan pesat. Dan walau Tingkat Fertilitas Total (TFR) yang ideal (baca: sasaran), masih jauh, yakni 1,9 namun sebagai negara berkembang dan dibanding dengan negara-negara lain di Asia dan Afrika, sukses KB di negara kita amat menonjol. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Indonesia bisa menempatkan diri sejajar dengan 2 negara berpenduduk mayoritas Islam yang berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduknya melalui program KB. Kedua negara tersebut adalah Albania dan Turki. Catatan, sesuai pengamatan para ahli, bahwa di negara berpenduduk mayoritas Islam, perjalanan program KB tidak begitu mulus (bandingkan Masri Singarimbun Penurunan Angka Kelahiran; Kompas 19 Mei 1989).

 

Jurus Pendekatan Keterpaduan

SUKSES kita mengelola KB, tentu saja merangsang banyak orang untuk bertanya, bagaimana KB itu dibudidayakan justru dalam peta masyarakat yang religius, multi etnis dan masih terlingkar dalam tingkat sosio ekonomi yang relatif rendah? Di suatu forum, Dr. Haryono Suyono, Kepala BKKBN menyiratkan bahwa pola keterpaduan menjadi ciri menarik dari aksi pembangunan ke arah yang saling menguntungkan, yang mampu mengubah struktur penduduk dan tercapainya proses transisi demografi itu sendiri (catatan dari pertemuan FKUPKB, 19 Nopember 1987).

Pola aksi demikian memang benar-benar diaplikasikan dengan berbagai aksi pendekatan integratif. Yakni, pendekatan kemasyarakatan ,dengan cara memberikan rangsangan pada masyarakat sebagai titik awal dan tumpuan pengembangan kegiatan KB. Kemudian, pendekatan wilayah paripurna, yang menganggap tiap daerah sebagai

satu kesatuan dengan kekuatan dan kelemahannya, sehingga tiap daerah ditangani dengan berbagai kekhususan tersendiri.

Kecuali itu, ditetapkan pula pendekatan Catur Bhava Utama dan pendekatan Mandiri. Pendekatan disebut pertama, didasarkan pada asas hemat dan bermanfaat dalam menggunakan dana dan daya yang ada. Sedang pendekatan yang disebut kemudian, dilakukan berdasarkan dana dan daya yang dipikul bersama atau disediakan masyarakat sendiri, dengan keyakinan yang tumbuh bahwa KB adalah kebutuhan yang sangat penting.

Kelima pendekatan ini kelak menjadi kekuatan bagi penggarapan KB, yang dimobilisir dalam tiga dimensi. Dimensi pertama, perluasan jangkauan, yakni konsentrasi perluasan kesadaran dan partisipasi masyarakat secara intensif terhadap KB. Dimensi kedua, yakni pembinaan, yang mengkonsentrasikan peningkatan kualitas dan frekuensi jaringan pelayanan, kesertaan dan kemantapan dalam menerima NKKBS. Sedangkan dimensi ketiga, adalah pelembagaan dan pembudayaan yang mengarahkan terciptanya kelembagaan dan pembudayaan NKKBS sebagai pola hidup pembangunan. Semua itu, ditempuh melalui duajalur pelayanan. Yakni, melalui jalur komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) danjalur pelayanan kontraseptis, yang melayaniklinis-klinis KB.

Tetapi, yang patut kini kita saluti dalam pola manejemen KB secara menonjol ialah mekanisme kepaduannya mengintemalisasikan KB kepada kehidupan masyarakat Iuas dan lapisan. Kita perhatikan saja mobilitasnya melalui kepaduan struktural, yang mengkaitkan program KB dengan berbagai momen dalam rangka pembangunan sektor-sektor kehidupan lainnya. Perhatikan pula dengan kepaduan programnya yang menggarap KB secara gotong-royong dengan pembangunan lainnya.

Ternyata bahwa kepaduan demikian, telah menjadi tombak ampuh membudayakan KB secara dinarnis dan terbuka, hingga mampu mengangkat pamor program KB Indonesia sampai ke luar negeri. Menurut pengamat kependudukan luar negeri, Indonesia merupakan negara yang paling maju dalam hal memasyarakatkan kontrasepsi. Bahkan lebih maju daripada Muangthai, Sri Lanka, Korea Selatan dan Taiwan. Negara-negara ini, boleh dikatakan merupakan kampiun dalam pemasyarakatan dan pelayanan alat-alat KB.

Tidak sulit misalnya bila kita hendak menyaksikan secara tidak sengaja di masyarakat lingkungan kita, bagaimana penginteraksian program KB dengan masyarakat melalui pola-pola penyuluhan dan pola pelayanan kebutuhan sosio ekonomi dan medis. Dalam hal ini misalnya perbaikan gizi keluarga (UPGK, Upaya Perbaikan Gizi Keluarga), kesempatan luas masyarakat memperoleh alat-alat kontrasepsi, penimbangan anak Balita, immunisasi, kesehatan lingkungan sebagaimana yang biasa kita dapati di Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Pos ini diusahakan dan dikelola oleh masyarakat.

 

Inovasi dan Responsibilitas Dinamis

TATKALA Dr. H. Mahler, Direktur Jenderal WHO berkunjung ke Jawa Timur tahun 1987lalu, begitu tertegun menyaksikan kegiatan Posyandu di sebuah kelurahan. Sistem Posyandu ini menurutnya, hanya satu-satunya di dunia. Tidak ada metode seperti itu dijumpai di negara manapun. Diakuinya sebagai sangat positif dan mengagumkan. Kontan Mahler berkata, akan menawarkan sistem tersebut ke negara lain, terutama negara-negara berkembang untuk ditirukan.

Posyandu, dengan 5 program utama, yakni program Kesehatan lbu dan Anak (KIA), KB, Gizi, Immunisasi dan Diare, memiliki peran penting mengurangi Angka Kematian Bayi (AKB). AKB di Indonesia memang cukup tinggi dan tertinggi di lingkungan ASEAN. Manjurnya sistem ini, terbukti dari kenyataan bahwa Posyandu secara perlahan mampu menekan AKB. Jika pada periode 1961-1971, tingkat AKB mencapai 137 perseribu. Dalam periode ini belum dikenalkan Posyandu. Tetapi, begitu Posyandu diintrodusir dan dimasyarakatkan secara luas, AKB turun menjadi 100 per seribu per kelahiran hidup.Pada Pelita III, turun menjadi 85 per seribu sampai pada Pelita IV turun lagi menjadi 66 per seribu per kelahiran.

Mempersoalkan kesehatan bayi, sebagaimana juga menjadi bagian program Posyandu, tentunya bukan cuma dalam kaitan kesejahteraan anak-anak. Namun, lebih dari hal itu, angkakematian yang tinggi bagi bayi (AKB) dapat merangsang kenaikan tingkat kelahiran. Sebaliknya, tingginya tingkat kelahiran, dapat pula mempengaruhi tingginya tingkat kematian. Dan, kecenderungan ini umumnya dialami oleh negara­negara berkembang. Barangkali, di sinilah letak kekaguman Mahler, Dirjen organisasi kesehatan sedunia tadi.

Penjajagan inkonvensional per-KB-an di Indonesia, tampaknya sudah merupakan ciri melekat program. Inkonvensionalisasi dengan cara inovasi penggarapan Program KB menciptakan mutu maupun kuantita produktivitas sasaran KB. Dan gaya kerja demikian, tampaknya mendapat responsibilitas yang cukup baik, bukan saja dari kalangan masyarakat sasaran, tetapi juga dari kalangan instansi pemerintah dan swasta.

Sebagai contoh dikemukakan di sini, kerjasama antara Departemen Tenaga Ketja dengan BKKBN dalam upaya memadukan KB dengan berbagai perusahaan (pemerintah dan swasta). Di berbagai propinsi, ternyata berhasil dioperasikan dengan sokongan nyata dari perusahaan terhadap program pelembagaan dan pembudayaan

KB. Dan dalam suatu seminar internasional yang bertema International Regional Workshop inFamily Planning inCommercial Sector, di Jakarta sekitar dua tahun lalu, para peserta negara lain spontan mengacungkan pujian atas gaya kerja yang mengintegrasikan KB dengan berbagai perusahaan. Kembali disebut di sini, bahwa negara kita mendapat komentar positif belum ada duanya cara itu di dunia.

Satu hal lagi lebih menarik, ialah program KB yang dikaitkan dengan sistem insentivitas (incentiv system). Para akseptor KB yang sukses menjalankan KB diberikan penghargaan, misalnya menghadiahkan bibit kelapa hibrida, pemberian bea siswa bagi anak-anak para akseptor aktif, menghadiahkan sertiflkat Danareksa, dan lain-lain. Dan, tentulah insentif demikian bukan semata-mata sebagai rangsangan. Tetapi, di sini para akseptor telah merasa dihargai sepenuhnya atas partisipasi nyata masyarakat terhadap ajakan pembangunan.

Demikian terakhir ini, dikembangkan sistem kartu potongan harga (discount card) bagi para akseptor (aktif), merupakan langkah kreatif dan inovatif membudayakan KB. Para akseptor mendapatkan kartu ini dan dapat digunakan untuk meringankan harga jika berbelanja bagi kebutuhan rumahtangga, obat-obatan di apotik serta jika berobat ke rumah sakit.

Memandirikan Masyarakat Menuju Lingkaran Sukses

MANAJEMEN KB yang royal akan variasi, inovasi dan kreasi seperti dikemukakan di atas, sungguh berperan mengedepankan negara kita sebagai yang berhasil di tingkat dunia. Karena justru lewat model-model demikianlah budaya KB Indonesia tampak hidup secara dinarnis dan diadopsikan secara spontan.

Kini kita menuju kurun mandiri. Suatu fase program KB yang akhirnya akan menjadi tanggungjawab masyarakat dan tidak lagi menyandarkan diri pada bantuan, terutama dari pemerintah. Program ini lazim dipopulerkan dengan KB Mandiri. Jurus KB ini di arahkan untuk menjadikan pembudayaan KB sebagai pilar utama bagi kerangka tinggal landas.

Selama ini, KB masih tercakup dalam tiga kategori. Pertama, kategori belum mandiri. Golongan ini masih harus diajak berpartisipasi serta pembiayaannya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. GoIongan kedua, setengah mandiri (mandiri parsial), yakni kemandiriannya hanya sebagian saja yang mampu dipenuhi, sementara sebagian lain masih dibantu pemerintah. Golongan ketiga, yakni mandiri penuh, di mana dari segi mental, kesadaran, sarana, pelayanan KB dan pasca pelayanan, sepenuhnya dilakukan atas upaya ybs., dan lembaga-lembaga masyarakat. Menurut data,jumlah peserta KB golongan kedua dan ketiga masing-masing diperkirakan 31% dan 10-15%.

Dimensi-dirnensi KB Mandiri menyangkut kemampuan institusi masyarakat, kemantapan persepsi masyarakat dan kesiapan struktur organisasi pengelolaan program. Di sini diperlukan dukungan dengan mencari dan melembagakan model­ model aksi. Paling tidak, terobosan selama ini perlu kian dipertajam.

Menurut hemat penulis, dukungan-dukungan yang kiranya perlu dipertajam dalam model-model berikut ini. Satu, masih perlu diteruskan dan dicari berbagai model­model pembudayaan KB, baik yang konvensional maupun yang inkonvensional. Pelayanan informasi dan klinis KB sebagai salah satu ujung tombak sukses KB, hendaknya makin dioptimalisir. Paket-paket Lingkaran Biru hendaknya makin diperbanyak dan dipadatkan pada berbagai kota dan bukan sajahanya di kota besar. Personil dokter, bidan dan petugas penyuluh, masih harus ditingkatkan, baik dari segi kuantitas maupun mutu pelayanan.

Kedua, kegiatan inti mandiri KB seperti KB pedesaan, UUP-KA, Posyandu, pos KB desa, paguyuban KB atau KB perkotaan, perlu makin diperbanyak, dibina dan dirangsang berkembang. Ketiga, jaringan pendekatan yang bertujuan memacu pertumbuhan KB, terutama pada pendekatan institusional, seperti kepada lembaga­lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh agama dan para penatua masyarakat pedesaan, sudah barang tentu makin diperluas dan dikembangkan.Hams diingat, bahwa salah satu ciri kesuksesan negara kita, adalah keberhasilannya mendekati para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Ciri ini belum dimiliki oleh negara-negara berkembang, maupun negara-negara yang tergolong cukup religius.

Keempat, dalam menuju KB Mandiri ini, ternyata masih sangat dibutuhkan kebijakan-kebijakan konstruktif. Misalnya, para personil yang bertugas dalam Lingkaran Biru justru ditempatkan di kota kecil atau terpencil, hendaknya dipikirkan semacam tunjangan khusus. Hal ini akan merangsang para dokter dan medislainnya membuka paket Lingkaran Biru di daerah terpencil. Tarif pelayanannya pun hendaknya ditata supaya disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat. Masih dibutuhkan pola debirokratisasi dan deregulasi untuk memberi kesempatan luas pada masyarakat mendapatkan jangkauan pemasyarakatan KB. Setidaknya, supaya dikikis segala produk kebijakan yang cenderung kurang mendukung pertumbuhan K3. Jika kita sudah sampai pada era pembudayaan Lingkaran Biru, hingga ke desa-desa, maka di sana pun tentu kita sudah sampai pada lingkaran sukses. Semoga

*) N.H.T. Siahaan, adalah pemgamat masalah sosio-ekologi, alumnus Universitas Padjadjaran, Bandung. Menulis buku: Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan, 1987.

 

 

Sumber : ANGKATAN BERSENJATA (15/06/1989)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XI (1989), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 912-918.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.