PEMERINTAH TETAPKAN KEBIJAKSANAAN DEREGULASI

PEMERINTAH TETAPKAN KEBIJAKSANAAN DEREGULASI

 

 

Pemerintah mulai hari Kamis menetapkan kebijaksanaan deregulasi baru sebagai lanjutan dari kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi tahun lalu.

Menko Ekuin Ali Wardhana mengungkapkan hal itu kepada wartawan setelah ia bersama Menteri Perdagangan Rahmat Saleh dan Menteri Perindustrian Hartarto diterima Presiden  Soeharto di kediaman Jl. Cendana Jakarta, Kamis siang.

Menko Ekuin mengatakan, Presiden telah memberikan petunjuk-petunjuknya bahwa kebijaksanaan deregulasi baru itu meliputi empat sektor industri yakni industri tekstil, industri baja, industri mesin dan mesin listrik serta industri kendaraan bermotor.

Selain itu, kata Ali Wardhana, ditetapkan pula kebijaksanaan penurunan dan pembebasan bea masuk untuk barang barang tertentu guna meningkatkan daya saing ekspor khususnya komoditi non migas Indonesia.

Ia mengatakan, sek:itar 300 tarip pos (CCCN) yang mengalami perobahan dengan kebijaksanaan deregulasi baru ini di antaranya 103 tarip pos akan dibebaskan tataniaganya dan diganti dengan kebijaksanaan tarip.

Dari 103 tarip pos itu, 92 tarip pos menyangkut bidang tekstil, 11 tarip untuk industri baja. Dari 300 tarip yang berobah itu, 142 tarip pos yang dipindahkan dari sistem tataniaga ke sistem importir terdaftar. Dari 142 tarip itu, 135 tarip untuk industri tekstil dan tujuh tarip untuk industri baja, kata Menko Ekuin.

Dari 300 tarip, 55 tarip mengalami penurunan atau dibebaskan bea masuknya, katanya menambahkan.

Menteri Perdagangan Rahmat Saleh mengatakan, dalam kebijaksanaan deregulasi baru ini mencakup penyederhananaan pengaturan tata niaga impor khususnya tekstil dan barang barang baja dan bukan baja.

Mengenai tataniaga impor tekstil, menteri mengatakan, terdapat 92 CCCN (tarip pos) yang dibebaskan sama sekali, namun untuk komoditi yang berkaitan dengan produksi batik masih diatur tataniaganya.

Dalam kebijakksanaan deregulasi bam ini misalnya impor kapas boleh dilakukan oleh produsen atau importir, namun para pengimpor juga diwajibkan menggunakan kapas produksi dalam negeri.

Khusus di bidang industri, Menteri Perindustrian Hartarto pada kesempatan itu menjelaskan kepada wartawan, kebijaksanaan deregulasi baru di bidang industri diarahkan untuk mendorong kreativitas pengusaha yang bergerak di bidang industri dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan pabrik-pabrik mesin yang ada serta bengkel perawatan dan pemeliharaan milik industri pengolahan yang ada.

Menteri mengatakan, pihak produsen boleh mengimpor lebih dari satu sumber (multi sourcing) dan memanfaatkan secara luas komponen dalam negeri. Untuk para pembuat komponen diberi kebebasan untuk menjual produknya termasuk untuk ekspor.

Menko Ali Wardhana menegaskan, kebijaksanaan deregulasi baru ini yang merupakan kebijaksanaan deregulasi di bidang ekonomi tahun 1986 diharapkan dapat mengggiatkan  ekonomi dalam negeri, meningkatkan kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan daya saing ekspor non migas. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (15/01/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 368-369.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.