PEMBINAAN DAN PENEGAKAN HUKUM HARUS TERUS DILANJUTKAN

PEMBINAAN DAN PENEGAKAN HUKUM HARUS TERUS DILANJUTKAN[1]

 

Jakarta, Angkata Bersenjata

Presiden Soeharto minta agar pembinaan dan penegakan hukum terus dilanjutkan mengingat kesadaran masyarakat akan hukum makin tinggi dan masyarakat semakin kritis, berkat pendidikan politik dan informasi yang mereka terima selama ini. Permintaan itu disampaikan Presiden saat menerima Menteri Kehakiman Oetojo Oesman di Bina Graha Rabu pagi yang menelorkan pokok-pokok program kerja departemen yang baru dipimpinnya.

“Presiden Soeharto menekankan, betapa pentingnya sekarang dengan telah ditempatkannya hukum dalam satu bidang tersendiri. Posisi hukum semakin strategis di dalam kehidupan berbangsa, bermasyaraka t dan bernegara,” kata Menkeh.

Sehubungan dengan itu departemen kehakiman dalam melaksanakan program kerjanya di masa yang akan datang akan menitik beratkan kepada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), karena tugasnya makin luas dan makin berat.

Karena itu kemampuan profesional dan kesadaran akan wawasan dan sikap mental ideologis serta produktivitas kerjan ya, baik di dalam pendidikan karyawannya yang akan memberikan jasa hukum, maupun para petugas yang khusus menangani peradilan seperti calon hakim  dan notaris serta calon karyawan imigrasi akan ditingkatkan.

Misalnya pelayanan UU hak paten dan merk memerlukan tenaga yang secara kuantitas cukup besar dan kualitas yang dapat melayani, karena disadari kecepatan pelayanan hukum baik mengenai keimigrasian dan pengesahan badan hukum diperlukan guna memenuhi harapan masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang hukum.

Dalam hubungan ini departemen kehakiman telah mengetrapkan manajemen modem karena sangat diperlukan untuk memperlancar pelayanan hukum, serta pembentukan dan penyusunan perundang-undangan dari berbagai jasa di bidang hukum.

Untuk itu pula diperlukan keterpad uan karena perkembangan di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara ini makin kompleks. Tugas ini akan dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran akan wawasan dan landasan yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Presiden juga berharap agar segala peraturan perundangan yang telah ada dimasyarakatkan segera. “Kurangnya usaha memasyarakatkan peraturan ini, maka masyarakatpun tidak mempunyai persepsi yang sama bila mereka nanti mencari keadilan, “kata Menkeh.

Dalam rangka permasyarakatan berbagai peraturan inijuga perlu diterbitkan himpunan keputusan peradilan, di mana iniakan menjadi tuntunan untuk melihat mana perkara yang diputuskan dengan baik sehingga teratur di dalam memutus perkara ini.

Program lainnya adalah pembinaan hukum nasional. Proyek pembinaan hukum iniakan lebih ditingkatkan dan dimantapkan. Ini sebagai salah satu upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Langkah ini selain efisien, juga mendapat sambutan antusias dari masyarakat.

Misalnya perkembangan di dalam hukum kewarisan, perkawinan bahkan sekarang mengenai hukum pertanahan. Ini merupakan masalah yang semakin perlu dimasyarakatkan untuk menghindarkan benturan-benturan yang tidak diperlukan. Demikian pula tentang pembaharuan per-UU-an dan peraturan-peraturan dari yang kolonial menjadi nasional sifatnya. Mulai tahun anggaran ini, 70 peraturan yang akan ditransformasikan dari peraturan-peraturan yang ada dalam suasana dan jiwa kolonial menjadi nasional.

Kuala Lumpur

Kepada Presiden juga dilaporkan rencana kunjunganya ke Kuala Lumpur untuk menghadiri Konperensi para Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung ASEAN. Konperensi tersebut bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dimana dibahas masalah yang merupakan kesepakatan yang dimulai pada pertemuan pertama pada tahun 1986. Disarnping itu juga akan didiskusikan makalah tentang kerangka pemikiran hukum dalam penerapan AFTA nanti. Oetojo Oesman yang juga menjabat sebagai Kepala BP 7 melaporkan pula usaha meningkatkan materi dan metoda serta mutu penyelenggaraan penataran P-4. Akan kami perkaya dengan pengarahan-pengarahan dari Presiden mengenai hal yang berkenaan dengan P-4. Mulai 16 April yang akan datang BP 7 akan memulai mengumpulkan bahan untuk memasyakatkan GBHN 1993-1998.

Dengan Presiden juga dibicarakan mengenai penggantian Kepala BP 7 Pusat sehubungan dengan diangkatnya ia sebagai Menteri Kehakiman. Namun Oetojo Oesman belum b!sa menyebutkan siapakah calon Kepala BP 7 Pusat yang baru, karena masih memerlukan penelitian lagi.

Menanggapi laporan Kepala BP 7, Presiden Soeharto menyatakan, pendidikan politik hams terns dilaksanakan, karena pembangunan politik ini tidaklah mudah, apalagi sekarang hampir semua bidang mengalami globalisasi. Karena itu jangan sampai karena kurang pahamnya kemudian mencari alternatif lain selain apa yang cocok dan merupakan kesepakatan bangsa ini. (3.13/2.1)

Sumber: ANGKATAN BERSENJATA( 15/04/1993)

_______________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 656-658.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.