PAK HARTO: JANGAN SULUT KEMARAHAN RAKYAT

PAK HARTOJANGAN SULUT KEMARAHAN RAKYAT[1]

 

Jakarta, Republika

Persatuan Wartawan Indonesia diminta ikut menjaga dan menjelaskan hasil pembangunan yang dicapai bangsa Indonesia. Penjagaan dan penjelasan ini dilakukan seperti ditegaskan Presiden Soeharto, “dengan kacamata jernih”. Ini penting demi terciptanya stabilitas nasional karena tanpa stabilitas, bangsa Indonesia akan susah membangun dan Presiden mengingatkan agar menjadi wartawan itu jangan seenaknya saja”. Presiden juga mengingatkan agar wartawan pandai-pandai dalam memberitakan masalah yang menyangkut WNI keturunan (Cina) dan kekayaan mereka. “Jangan sampai pemberitaan itu menyulut kemarahan rakyat dan kecemburuan sosial. Sebab jika rakyat marah mereka akan melakukan perusakan-perusakan kalau itu terjadi kita semualah yang rugi,” kata Pak Harto.

Presiden menegaskan, “Siapa pun yang memiliki kekayaan di Indonesia termasuk WNI keturunan adalah aset nasional”. Ditegaskannya kembali. “Mereka itu dapat menguasai perekonomian Indonesia, sebab semuanya bisa diatur melalui undang­ undang, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.”

“Kesejahteraan tak selalu harus diukur dari ikut memiliki tetapi turut menikmati. Jika rakyat ingin tururt memiliki itu dimungkinkan melalui pemilikan saham” kata Pak barto pula. Seraya menambahkan selama inirakyat telah ikut pula menikmati basil para pengusaha itu, misalnya dalam lapangan pekerjaan dan tercakupinya barang-barang kebutuhan yang semula harus diimpor. Misalnya tekstil. “Pak Harto melihat dewasa ini ada orang-orang yang silau melihat kekayaan para pengusaha WNI keturunan.

Kata Pak harto dalam pertemuan dengan rombongan pengurus PWI Pusat dipimpin ketua umumnya Sofjan Lubis di Istana Merdeka . Kamis (3/2) dengan memaharni kondisi demikian wartawan diharapkan dapat menjelaskan untuk suksesnya pembangunan itu diperlukan partisipasi masyarakat. Karena itu Presiden mengatakan perlunya pendidikan bagi wartawan. Juga dinggatkan menjadi wartawan itu jangan seenaknya saja perlu tes dan ujian,” kata Sofjan.

Sofjan bersama bebarapa orang pengurus lainnya melaporkan basil Kongres PWI di Bandar Lampung hadir dalam pertemuan itu. Sekjen Parni Hadi, Bendahara Herry Komar, Ketua Bidang Pendidikan RB. Sugiantoro, Ketua Bidang Luar Negeri Tribuana Said. Ketua Bidang Organisasi Daerah Atang Ruswita, Ketua Bidang Kesejahteraan Sondang Meliala dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Samsul Basri.

Menjawab pertanyaan apakah pernyataan Presiden “bertalian dengan adanya pejabat yang menyebut pers tak perlu  dipercaya” Sofjan menyahut “Itu tidak disinggung sama sekali” Atang Ruswita menambahkan, permintaan Pak Harto terhadap wartawan demikian itu, sudah lama dikemukakan sejak beberapa kongres PWI terdahulu.

Menurut Presiden seperti dikutif Sofjan pertumbuhan ekonorni merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun dalam menghadapi tantangannya jelas ada yang mampu menggunakan kesempatan sehingga ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. Tapi itu bukan berarti mengurangi pelaksanaan jiwa pasal33 UUD 45.

Presiden, menurut Sofjan juga menekankan agar wartawan lebih mengerti, memahami dan menghayati kode etik jurnalistik dan mengambil jiwa kode etik sendiri. Dalam menjalankan tugas ada satu ketentuan yang harus dipenuhi jangan sampai wartawan mencari satu fakta hanya untuk memperkuat opini yang sudah dimiliki, atau kata Sekjen Parni Hadi, “Sekarang Pak harto melihat banyak yang ingin jadi wartawan hanya sekedar menggunakan kebebasan dan keterbukaan. Beliau mengingatkan itu sekarang ini banyak  orang yang ingin menjadi wartawan untuk menggunakan kebebasan, katanya.

Menanggapi kritik Presiden Sofjan mengatakan pengurus PWI pusat menanggapinya cukup baik. Sebab semua itu bagian besar sudah tercakup dalam program PWI yang diamanatkan pada Munas di Bandar Lampung. Kode etik jumalistik kata Sofjan akan lebih dimasyarakatkan, bukan hanya di lingkungan PWI tapi juga ke pihak luar pada mitra kerja agar mereka paham. “Kalau ada kekurangpasan pemberitaan, gunakan hak  jawab. Jadi nggak usah ribut-ribut. Ada salurannya dan ini bukan kepentingan kami saja, tapi juga masyarakat,” Katanya.

Parni Hadi mengatakan, ia mengusulkan kepada Presiden, kalau bisa banyak wartawan senior dijadikan dubes. “Presiden menanggapi, ‘kan sudah ada dua orang’.” Paling tidak, kata Parni Hadi “mudah-mudahan ini kabar baik. Saya bilang kan baik senior-senior menjadi dubes. Dan beliau bilang sudah ada dua orang, ini saya kira penting toh, bagaimana kita bisa membantu ‘press diplomacy ‘, saya kira beliau senyum itu mudah-mudahan bisa terwujud,” ujarnya.

Sumber: REPUBLIKA ( 04/02/1993)

_______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 695-696.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: