PAK HARTO: ADA KELOMPOK YANG DISKREDITKAN SAYA

PAK HARTO: ADA KELOMPOK YANG DISKREDITKAN SAYA[1]

 

Tapos, Republika

Presiden Soeharto menengarai belakangan ini sekelompok orang-orang tertentu gencar mendiskreditkan pemerintah maupun pribadinya. Hal itu dikemukakannya ketika menerima peserta “Pembekalan Back To Basics” TNI Angkatan Laut di Petemakan Tri S, Tapos, Jawa Barat, Minggu (23/1). Karena itu, Pak Harto minta agar semua pihak dirninta waspada dan tetap berpikir secara jernih.

“Saya menerima sebuah buku berjudul Prima Dosa. Isinya menggugat pemerintahan yang ada sekarang ini dan menggugat saya bahwa yang menciptakan G 30 S/PKI itu saya, karena Letkol Untung itu katanya bekas anak buah saya. Mereka memutar balik fakta,”kata Pak Harto.

Menurut Presiden pada acara yang dihadiri oleh Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, Kasal Laksdya Tanto Kuswanto dan puluhan perwira tinggi dijajaran AL itu, buku tersebut dikeluarkan oleh orang yang selama Orde Baru mengaku menderita terus karena pindah ke mana-mana selalu digusur. “Kita harus hati-hati dengan hal itu, karena hal semacam itu terus berjalan,” ujarnyya.

Sebagai contoh Presiden menunjuk berkembangnya isu tentang petemakan Tapos, yang karena milik Presiden maka Segala fasilitas ada, termasuk helipad, golf course dan kolam renang. Padahal yang dimaksudkan kolam renang itu bak penampungan air untuk minum ternak. Begitu juga dengan helipad sebenamya hanya tempat penjemuran kopi. Sedang istana tak pernah ada.

Semua ini, kata Presiden dilakukan oleh  orang yang secara gencar ingin mendiskreditkannya agar rakyat tidak hanya mendukung saja, tapi juga ada yang anti. “Itu tidak apa-apa, karena merupakan tantangan tersendiri bagi saya,”kata Pak Harto. Selain mengungkit-ungkit masalah pribadi, kata Presiden, gerakan itu juga mengarah untuk mempersoalkan masalah-masalah yang sebenarnya sudah menjadi konsensus nasional, seperti peran sosial politik ABRI, asasbemegara dan juga masalah UU kepartaian.

Dengan merujuk pada sejarah, Presiden mengatakan penetapan ABRI sebagai salah satu kekuatan politik itu ditetapkan oleh konsensus nasional. “Bukan saya yang ngarang,” katanya. Walaupun sebenamya dengan kekuatan yang diberikan oleb Supersemar dan TAP MPR, kata Presiden, ia bisa saja memaksakan kebendaknya. “Tapi itu kan nggak bisa.

langgeng. Dengan konsensus dan demokrasi semuanya akan lebih langgeng,” tegasnya. Ketika itu, lanjut Kepala Negara, sedang ada program penyederhanaan partai. Nah ketika ditanyakan kepada para pimpinan partai tersebut apakah ABRI diakui sebagai kekuatan sosial politik atau tidak. Jawabnya tetap diakui, karena sejarahnya. “Kalau begitu saya katakan harus sama baknya dengan kekuatan politik yang lain,” ujar Presiden.Tempatnya di mana? Sebagai sebuah kekuatan yang dapat menampung aspirasi masyarakat, tempatnya ya di legislatif artinya DPR, baik pusat daerah tingkat I, II dan juga MPR.

Persoalannya sebagai kekuatan politik ABRI dalam turut menampung aspirasi seperti kekuatan politik lain ya harus ikut pemilihan umum. Terserah maju dengan pemilihan umum oke. “Tapi kalau menang ya jangan menyesal, tapi akhirnya mereka bilang ndak usah. Ya sudah kalau begitu diangkat saja,” katanya.

Makanya kemudian keanggotaan ABRI di lembaga legislatif melalui pengangkatan. Pengangkatan ABRI itu menurut Kepala Negara, fungsinya tidak untuk menguasai suara di lembaga legislatif. Tapi sebagai dinamisator dan stabilisator. Kemudian ditunjuk 100 orang di DPR. Juga sepertiga di MPR.

Hal tersebut, menurut Presiden karena “Kita tidak ingin merubah UUD 45, Sebab UUD 45 itu MPR bisa merubah”. Ini dimungkinkan karena dalam UUD 45 pasal 37, dua pertiga anggota MPR bisa mengusulkan perubaban UUD. Nab dalam rangka mengamankan itulah, kata Presiden, sepertiga MPR itu berasal dari ABRI, agar keinginan untuk mengubah UUD 45 itu tidak terwujud.

Menyinggung soal Pancasila dan UUD 45 sebagai asas bernegara, menurutnya tak bisa ditawar-tawar. “Pancasila itu sudah terkandung dalam mukadimah, batang tubuh UUD 45,jadi dengan demikian Pancasila dalam UUD 45 itu disebutkan sebagai dasar negara. Ini dengan sendirinya harus kita akui sebagai ideologi,” katanya. (ha.)

Sumber: REPUBLIKA ( 24/01/1994)

—————–

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 6-8.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.