Feb 012017
 
HM Soeharto dalam berita

Pertanggung – Jawaban Presiden/Mandataris

MPR TIDAK KONSTITUSIONIL JIKA DISAMPAIKAN KPD MPR LAMA [1]

 

Jakarta, Suara Karya

Tidak konstitusionil, kata Mendagri Amirmachmud tegas, jika Presiden/ Mandataris MPR mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Pemerintahannya selama 5 tahun kepada MPR yang diresmikan tanggal 1 Oktober 1972.

Menurut Mendagri, sesuai TAP MPR No. IX/MPR/1973 tanggal 23 Maret 1973 pasal2, Presiden/Mandataris MPR mempertanggungjawabkan sepenuhnya penyelenggaraan Pemerintahan selama 5 tahun kepada MPR setelah masa jabatan itu habis. (Pasal 2 TAP MPR No. IX/MPR/1973 sbb: Masajabatan Presiden/Mandataris yang dimaksud dalam pasal2 Ketetapan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak diucapkan sumpah/janji dihadapan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat – Red).

Dalam amanatnya selesai melantik Penjabat Gubernur DKI Jakarta Letjen Tjokropranolo, Mendagri selanjutnya juga menegaskan pertanggungan jawab penyelenggaraan Pemerintah kepada MPR yang diresmikan 1 Oktober 1972 tidak konstitusionil karena menyimpang dari ketentuan UUD 1945.

Untuk mengamankan hal itu, kata Mendagri selanjutnya Presiden dapat menggunakan pasal2 TAP MPR No.X/MPR/7193.

(Bunyinya sbb: Memberi kewenangan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya,  yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan landasan-landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Red).

Setiap Eselon Harus Memahami

Itulah sebabnya Mendagri menegaskan pula setiap eselon dalam sistim birokrasi Pemerintah negara harus memahami bahwa segala sesuatu yang dilaksanakannya. adalah bagian integral daripada mandat yang dilimpahkan penyelenggaraannya kepada Presiden/Mandataris MPR.

“Oleh MPR”, ucap Mendagri, “sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Bukan oleh seseorang, segolongan organisasi atau lembaga lain di luar MPR”.

Presiden/Mandataris MPR yang hanya ditetapkan oleh MPR dan tidak ditetapkan oleh MPR dan tidak ditetapkan oleh seseorang, segolongan ataupun lembaga­-lembaga, sungguh melaksanakan ketetapan MPR,

“Dengan kesadaran yang mendalam terhadap aspirasi rakyat yang menderita,” kata Mendagri.

Tanggung Jawab Politik

Menanggapi adanya anggapan yang mengatakan Pemilu 1977 yang menghasilkan kursi DPR untuk PPP 99 buah, Golkar 232 buah, PDI 29 buah dan 75 buah untuk ABRI sebagai tidak demokratis, menurut Mendagri orang itu tidak memahami makna demokratis, dan dikatakan sebagai sudah “keblinger”.

“Adalah menjadi tanggungjawab politik bagi setiap warganegara untuk mematuhi setiap kesepakatan yang telah dicapai, dan melaksanakannya sebagaimana mestinya”, katanya memperingatkan. (DTS)

Sumber: SUARA KARYA (02/07/1977)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 343-344.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: