MENKOP TUTUP RAKER KOORDINASI DEPKOP 1987/1988

MENKOP TUTUP RAKER KOORDINASI DEPKOP 1987/1988

Jakarta, Antara

Menteri Koperasi Bustanil Arifin, segera menginstruksikan para kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi (Kakanwildepkop) dan kepala kantor Departemen Koperasi (Kakandepkop) untuk diperbantukan kepada gubernur dan bupati setempat.

“Agar para gubernur dan bupati dapat memanfaatkan Kakanwilkop dan Kakandepkop, akan segera saya keluarkan instruksi tertulis bahwa saudara 100 persen diperbantukan pada gubernur atau bupati,” kata Menteri Bustanil ketika menutup Rapat Kerja Koordinasi Depkop 1987/88 di Jakarta, Kamis sore.

Bustanil mengatakan, kerja sama antara aparat perkoperasian dengan pejabat di daerah sangat diperlukan. “Dengan memperbantukan Kakanwilkop serta Kakandepkop, kini para gubernur dan bupati tidak perlu lagi membentuk Dinas Koperasi,” kata Bustanil.

Menkop Bustanil mengatakan, ketika menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha Jakarta Kamis pagi guna melaporkan hasil Raker ia menanyakan tanggapan Presiden mengenai maksud gubernur membentuk Dinas Koperasi di propinsi dan kabupaten agar mereka dapat secara penuh mengawasinya.

Presiden tidak merestui pembentukan dinas-dinas koperasi dan menyarankan agar memperbantukan saja para Kakanwilkop dan Kakandepkop kepada para gubernur dan bupati.

“Dengan perbantuan ini gubernur dan bupati tidak usah ragu-ragu memanfaatkan mereka. Para Kakanwil dan Kakandepkop akan menyampaikan laporan kepada gubernur/bupati, termasuk melaporkan rencana mengadakan perjalanan dinas ke dalam atau ke luar daerahnya serta menerima instruksi dari para gubernur/bupati,” kata Menkop Bustanil.

Pihak Departemen Koperasi hanya membina dari segi teknis operasional, kata Menkop menambahkan.

Menkop menginstruksikan agar Dirjen Bina Usaha Koperasi (Binuskop) dan Dirjen Bina Lembaga Koperasi (BLK) segera memberikan petunjuk pelaksanaan ketentuan tentang tolok ukurnya.

Dalam rangka masuknya kelompok tani sebagai bagian KUD, kata Bustanil , Dirjen BLK dan Dirjen Binus perlu segera menyusun mekanisme operasional antara kelompok tani dengan KUD.

Sedang Kakanwildepkop perlu segera melakukan pendekatan/koordinasi dengan Kanwil Deptan atau Dinas pertanian dan instansi terkait lainnya di daerah setempat untuk menyiapkan langkah-langkah lebih lanjut.

Pembinaan pelaksanaan program supra Insus musim tanam 1987/88 di tujuh propinsi oleh 565 KUD terus ditingkatkan agar pada musim tanam mendatang semua KUD di wilayah supra Insus dapat ikut serta secara aktif.

Ia menyerukan perlu diinventarisasi kemampuan KUD dalam melayani kebutuhan petani antara lain sarana produksi, permodalan dan tenaga pelaksana di KUD serta pentahapan KUD sebagai penyalur.

Inventarisasi ini tidak lain guna mempersiapkan KUD sebagai penyalur maupun pengecer 100 persen. Potensi usaha lain yang telah dimiliki KUD tetap terus dikembangkan melalui kerjasama dengan BUMN, swasta dan koperasi sekunder, terutama dalam bidang komoditi ekspor nonmigas.

Mengingat masa tahun anggaran 1987/88 tinggal dua bulan lagi, aparat koperasi diminta untuk memacu pelaksanaan proyek pembangunan di lingkungan masing­ masing, sehingga tidak terjadi SIAP/SIAR yang berpengaruh terhadap penyediaan dana DIP/DIK 1988/89.

Jakarta, ANTARA

Sumber : ANTARA (28/01/1988)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku X (1988), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 242-244.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.