Nov 132013
 

Menggerakkan Kemampuan Pemerintah dan Masyarakat [1]

Saya mendirikan yayasan-yayasan. Itu masih ada hubungannya dengan tugas sebagai Presiden/Mandataris, yakni menggerakkan kemampuan pemerintah dan kemampuan masyarakat. Saya himpun segala kekuatan yang ada.

Jelas bagi saya bahwa tidak seluruh masalah bisa ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus diikutsertakan. Dalam mengikutsertakan masyarakat itulah saya menempatkan diri sebagai warga negara. Tetapi itu pun dalam rangka mendukung tugas saya sebagai Presiden/Mandataris.

Sementara pemerintah tidak atau belum bisa mengatasi segala kekurangan, atau kemampuannya masih terbatas, maka kita perlu mencari tambahan dari luar pemerintah. Kalau dihimpun, kekuatan-kekuatan yang ada di luar pemerintah itu akan menjadi besar untuk melaksanakan pembangunan materiel. Sukses tidaknya bergantung pada partisipasi masyarakat.

Di dalam Undang-undang Dasar ’45 disebutkan antara lain, bahwa orang miskin dan yatim piatu itu menjadi tanggungan negara. Tetapi nyatanya negara belum mampu menanggungnya, sedangkan si miskin atau si yatim piatu itu harus segera memperoleh bantuan. Maka saya bentuk “Yayasan Dharma Bhakti Sosial” (Dharmais) dengan maksud dan tujuan menghimpun dana yang dibutuhkan oleh semua panti asuhan.

Begitu pula mengenai “Yayasan Supersemar”. Kita melihat, bahwa salah satu cita-cita kemerdekaan kita adalah mencerdaskan bangsa. Hal ini bisa kita lakukan melewati pendidikan. Pemerintah memang belum mampu untuk membebaskan biaya pendidikan itu.

Di balik itu, kalau sekarang pendidikan itu hanya dimungkinkan bagi orang yang punya uang saja, itu pun tidak tepat dalam membentuk kader bangsa.

Di tengah masyarakat ada orang yang sebetulnya otaknya encer, cerdas. Tuhan mengaruniakan kepadanya kecerdasan: “Tetapi dia, atau keluarganya tidak mampu membiayainya. Kalau dibiarkan begitu, maka hal itu adalah kekuatan yang tidak bisa kita kembangkan dalam membentuk kader bangsa. Maka orang yang pandai tetapi tidak mampu itu perlu diberi kesempatan. Untuk itu, diperlukan bantuan, bahkan beasiswa bagi mereka.

Itulah dasar pikiran mengapa saya dirikan “Yayasan Supersemar”. Yakni, untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang pandai, tetapi orang tuanya tidak mampu, supaya kepandaiannya itu dapat kita kembangkan melewati pendidikan.

Sasaran yang dibiayai oleh Yayasan Supersemar ialah anak pandai. Maka saya sarankan kebijaksanaan kepada Rektor untuk menunjuk, memilih anak pandai tetapi orang tuanya tidak mampu. Rektor yang mengajukan kepada kami. Untuk tiap universitas negeri, kami tetapkan jatahnya. Umpamanya UI diberi jatah 300. IAIN juga mendapat jatah sebanyak itu. Semua universitas negeri mendapatnya, termasuk IKIP.

Kalau tidak salah, pada tahun 1985 kurang-lebih 6.000 (enam ribu), mahasiswa yang memperoleh beasiswa Supersemar. Dan jumlah uangnya, sekarang sudah bisa kami berikan antara 25.000 sampai 30.000 rupiah tiap bulan untuk tiap mahasiswa. Untuk daerah yang ekonominya agak mahal, seperti Jakarta, Bandung —lima kota jumlahnya— ditetapkan Rp 30.000,- untuk tiap mahasiswa. Tetapi mahasiswa yang di Malang dan di kota lain menerima Rp 25.000,- tiap bulan.

Kalau saya tidak keliru, sekarang (1985) jumlahnya sudah mendekati 5.000 sarjana yang telah lulus dengan menikmati beasiswa Supersemar. Mereka yang menerima atau pernah menerima bantuan Supersemar itu banyak yang berkirim surat, menyatakan terima kasih.

Di samping itu, ada juga siswa-siswa SMP Teladan yang pandai, tetapi tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Mereka pun kita beri bantuan, beasiswa, asal mereka memilih sekolah kejuruan. Misalnya SMEA, Pertanian Atas, Peternakan, Guru. Pokoknya kejuruan. Kalau SMA, prospeknya belum jelas.

Maka kami berikan beasiswa melewati Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Depdikbud yang memilih pelajar pintar, tetapi orang tuanya tidak mampu. Dan pelajar yang demikian itu bisa menerima beasiswa mulai kelas satu sampai lulus. Kami berikan Rp 10.000,- tiap bulan untuk tiap siswa. Dan mulai tahun ajaran 1987-1988 rapat pengurus telah memutuskan menaikkan menjadi Rp 12.500,- tiap bulan.

Kalau mahasiswa, memang dipilih. Ada yang menerima beasiswa mulai tingkat II, atau mulai tingkat III, dan seterusnya. Tetapi  tiap tahun diperbaharui. Maksudnya, kalau sampai tidak berhasil dengan baik, dengan sendirinya beasiswa itu dicabut. Tetapi karena semuanya anak pandai, ya, semua yang menerima beasiswa itu kelihatannya bisa terus menerimanya sampai selesai.

Yayasan Supersemar juga memberikan bantuan kepada anak yang berprestasi. Misalnya, kepada olahragawan yang berprestasi diberikan medali emas. Kita berikan kepadanya bantuan, agar ia terus memelihara kondisinya, untuk mempertahankan prestasinya.

Bantuan ini saya salurkan lewat PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia) misalnya. Diberikan Rp 30.000,- tiap bulan untuk tiap atlet yang berprestasi, sebagai dorongan untuk memelihara latihannya dan kondisi badannya. Dalam hal ini, dilihat perkembangannya dalam satu tahun. Kalau prestasinya nyatanya melorot, maka bantuan itu ditarik.

Kemudian mengenai yayasan untuk mesjid dan sebagainya. Pendidikan agama perlu kita wujudkan, perlu kita realisasikan. Kita mengetahui bahwa dalam hal ini kemampuan masyarakat masih terbatas. Padahal, kalau kekuatan-kekuatan itu kita himpun, ternyata kesulitan itu bisa kita atasi.

Sekaligus pegawai negeri di didik untuk melakukan kewajibannya sebagai umat beragama, pikir saya, yakni untuk memberikan sedekah barang 50, 100, 500 dan 1000 rupiah. Golongan I menyumbang 50 rupiah; golongan II 100 rupiah; golongan III 500, dan golongan IV sedekah 1000 rupiah tiap bulan. Saya yakin, itu tidak terasa oleh mereka yang melakukan sedekah itu.

Ternyata seluruh pegawai negeri setiap bulannya telah mengumpulkan 250 juta rupiah. Dan setelah kita tetapkan begitu, maka ternyata kita bisa membangun tiga mesjid tiap bulan. Saya tarik uang dari pegawai negeri itu untuk membangun mesjid sebagai amal bakti Muslim Pancasila.

Saya ingat, tidak semua pegawai negeri itu Muslim. Maka sedekah yang dikumpulkan sebagai amal dari pegawai negeri yang Kristen dan yang bukan Muslim lainnya itu saya pisahkan, dan saya salurkan melalui Yayasan Dharmais untuk yatim piatu. Jadi, sumbangan yang dari orang Kristen dan yang bukan Muslim itu tidak dijadikan sebagai amal bakti Muslim Pancasila, melainkan untuk diserahkan kepada panti-panti asuhan guna menolong yatim piatu. Panti-panti asuhan dikelola oleh masyarakat Katolik, Protestan, Muhammadiyah. Dan itu semua dibantu.

Begitu saya putuskan: pegawai negeri yang beragama Islam bersedekah untuk mesjid. Jika telah memungkinkan, maka nanti  bisa kita perluas untuk juga membantu rumah sakit misalnya, dan sebagainya.

Sumbangan dari pegawai negeri yang Kristen tidak disalurkan kepada gereja sebab saya nilai gereja itu sudah cukup kuat. Untuk keperluan gereja, masyarakat gereja sendiri sudah mengadakan iuran yang cukup. Tetapi walaupun demikian, kita juga masih membantunya, misalnya  untuk gereja di Timor Timur.

Di samping itu, kita masih membantu pendidikan seni menari. Bantuan itu dari Bantuan Presiden (Banpres).

Kalau tidak salah, Yayasan Supersemar itu kami dirikan pada tahun 1974. Saya ingat, itu satu tahun lebih tua dari Yayasan Dharmais, yang telah memperingati dasawarsa pertamanya pada tahun 1985, sedangkan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila baru-baru saja.

Yayasan Dharmais juga memberikan bantuan kepada anak gelandangan. Anak yang menderita itu tidak mendapat bantuan dalam bentuk makanan, tetapi diberi bekal untuk hidupnya.

Jadi, dalam hal ini, misalnya kami bekerja sama dengan Bupati Bogor, dengan Pemda Tingkat II Bogor, untuk melatih dulu pengemis­pengemis yang ada di jembatan Bogor itu. Dulu, kalau ke Ciomas, kita lewat jembatan itu. Maka saya panggil Bupati dan berpesan, “mbok soal itu diatasi“.

Ternyata anak-anak pengemis itu bisa dilatih dalam tiga bulan bersama keluarganya. Kami berikan asrama di Ciluwer, lantas mereka dilatih selama tiga bulan. Terus mereka disiapkan untuk dijadikan transmigran. Sampai sekarang sudah ada 8 angkatan gelandangan dengan anak-anaknya yang dilatih di sana dan diberangkatkan sebagai transmigran. Mereka mendapat latihan ketrampilan dan ternyata ada yang bisa menjadi lurah di tempat transmigrasi itu.

Malahan di antara mereka ada yang bekas guru, lantas menjadi guru kembali di daerah transmigrasi itu. Mulanya menyedihkan, tetapi kemudian bisa terangkat lagi derajatnya. Malahan mereka umumnya menjadi teladan karena memang disiapkan lebih dahulu. Kita berikan bekal alat-alat, seperti gergaji dan sebagainya. Kita berikan perlengkapan di samping yang mereka peroleh dari lembaga transmigrasi.

Tiap lichting (angkatan) itu, kalau tidak salah, terdiri atas 30-40 kepala keluarga. Dan delapan angkatan sudah. Sekarang, di pertengahan 1985 ini, sedang dilatih angkatan yang ke-9.

Mereka dikirimkan ke daerah transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Semua berhasil. Tidak ada yang kembali. Padahal mereka itu tadinya anak-anak gelandangan. Tetapi dengan mendapat didikan mental dan didikan keterampilan selama tiga bulan, ternyata mereka bisa terangkat dari kedudukannya yang menyedihkan itu.

Laporan mengenai Yayasan Dharmais, pada tanggal 30 September 1985 menyebutkan, budget tahun 1985/1986 mencapai kurang lebih 5 milyar rupiah. Laporan keuangan terakhir menyebutkan, Yayasan Dharmais masih mempunyai Rp 60.800.000.000,-. Di antaranya adalah 50 milyar deposito, di samping itu ada surat-surat berharga senilai kurang-lebih 6,5 milyar. Lainnya masih dalam bentuk giro, karena memang untuk pengeluaran-pengeluaran.

Karena apa bisa berkembang demikian? Karena kami sudah menjaga agar kontinyuitasnya terpelihara. Yang kami gunakan hanya bunganya. Yang kami depositokan itu mendapat bunga 1,5%, berarti 750 juta. Itulah yang kami gunakan sebagai kegiatan operasi amalnya.

Mengenai Yayasan Supersemar untuk beasiswa, juga begitu halnya. Sekarang, pada tahun 1985, jumlah yang ditolong sudah mencapai 16.000 pelajar dan 6.000 mahasiswa, dengan biaya bermilyar-milyar. Di samping itu ada olahragawan.

Yayasan Dharmais juga begitu. Tahun ini memberikan bantuan kepada 20.000 anak yang umurnya antara 7 sampai 12 tahun. Ayah asuh untuk 20.000 anak itu sudah memberikan Rp 60.000,­ yang berarti Rp 1,2 milyar dalam setahun.

Yayasan Supersemar juga hampir sama. Kekayaannya 62.962 juta rupiah. Di antaranya deposito 52 milyar, surat-surat berharga senilai 6,8 milyar rupiah, dan lainnya giro.

Dari depositonya saja sudah kita dapatkan 780 juta tiap bulan. Sekarang ada lagi “Dana Abadi” dari DAKAB (Dana Abadi Karya Bakti). Yayasan Dakab ini bertujuan membantu perjuangan Keluarga Besar Golongan Karya, dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekarang, tahun 1985, kekayaan Yayasan DAKAB itu 43 milyar rupiah.

Itu semua uang yayasan-yayasan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini kaya, memang saya kaya, tetapi sebagai Ketua Yayasan.

Orang lantas mengkritik saya. Dikiranya saya ini memegang uang. Padahal saya hanya menetapkan kebijaksanaan, mengatur, mengumpulkan uang, untuk tujuan sosial, dalam rangka pembangunan.

Pengalaman ini saya terapkan seperti dulu pernah saya laksanakan di bidang pertanian. Saya lakukan ini atas dasar pengalaman pembangunan di Territohum IV.

Mengenai kegiatan sosial ini, saya sudah mendapat pengalaman pada waktu menjadi Panglima Kostrad, setelah selesai melaksanakan tugas sebagai Panglima Mandala.

Pada waktu saya sebagai Panglima Mandala banyak prajurit yang gugur. Anak mereka menjadi yatim. Yang tinggal adalah ibu-ibu mereka. Siapa yang bertanggungjawab atas anak-anak yatim itu? Benar, tugas negara. Tetapi saya, sebagai komandannya, terpanggil untuk menempatkan diri sebagai ganti ayah-ayah mereka itu.

Maka saya mendirikan sebuah yayasan, “Yayasan Trikora” namanya. Tujuan yayasan itu adalah untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak itu, mulai dari yang duduk di sekolah TK sampai lulus semampu mereka.

Bantuan yang diberikan agak lain. Ibu-ibunya hanya menerima pensiun dari pemerintah yang jumlahnya sedikit. Dengan sendirinya, uang yang mereka terima itu kurang. Bagaimana caranya mengatasi persoalan yang mereka hadapi? Maka saya tetapkan  “Yayasan Trikora” itu memberikan bantuan kepada setiap anak, pada waktu itu Rp 5.000,- tiap bulan untuk yang duduk di SD, kurang Iebih Rp 7.000,­ untuk anak yang duduk di SMP, dan Rp 8.000,- untuk yang duduk di akademi.

Semua anak yang ditinggalkan ayahnya karena gugur sewaktu Trikora menerima bantuan itu. Jadi kalau seorang ibu mempunyai 5 anak yang semuanya duduk di SMP, maka si ibu itu menerima bantuan Rp 35.000,- tiap bulan, di samping pensiunnya.

Tetapi saya berikan bantuan untuk tiga bulan sekaligus. Dengan sendirinya, si ibu itu menerima 3 x Rp 35.000,-. Maka dengan itu saya anjurkan kepada si ibu supaya uang itu di-ubed[2]kan, dijereng-jereng sampai tiga bulan. Tiap tiga bulan toh saya berikan sejumlah itu. Maka dengan uang itu mereka bisa makan, bisa untuk modal rantangan, dan sebagainya. Ternyata itu membantu sekali. Saya katakan kepada mereka, “Tidak perlu untung”. Karena masalahnya bukan mencari untung, melainkan bisa ngubed-kan sekaligus. Misalnya, dengan rantangan itu kita bisa turut makan. Dan tiap 3 bulan pasti mereka akan dapat lagi sebanyak itu dari yayasan. Anak-anak itu diberi bantuan sebanyak itu sampai mereka selesai sekolah. Waktu itu ada kurang-lebih 1.500 anak yang mendapat bantuan. Lantas disambung dengan janda-janda dan anak-anak yatim akibat Dwikora. Lalu dilanjutkan lagi dengan “Seroja”. Atas dasar pengalaman itu, maka usaha ini nampak bermanfaat besar untuk janda-janda dan yatim-yatim itu. Anak-anak itu bisa menamatkan sekolah mereka. Dan kalau berkirim surat kepada saya, mereka menyatakan betapa gembiranya mereka. Anak-anak itu, ya anak-anak Pak Harto.

Bisa Saudara tanyakan hal ini kepada orang yang menanganinya, saudara Parwis Nasution, S.H,. Ia mengetahui banyak tentang ini.

Atas dasar pengalaman-pengalaman itu, maka saya dirikan yayasan­yayasan dalam rangka mencari dana yang kemudian saya depositokan dan bunganya kami pergunakan  untuk pelbagai macam jenis bantuan, yang sifatnya sosial. Sampai sekarang usaha seperti itu bisa berjalan terus. Modalnya tidak hilang. Dulu waktu selesai Trikora saya minta bantuan kepada Bung Karno. Saya katakan kepada beliau, saya akan bertanggungjawab atas uang itu. Lantas saya mendirikan Yayasan Trikora itu, dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp 30 juta dari Bung Karno pada tahun 1962. Uang itu saya depositokan. Maka uang itu bertambah lagi, bertambah lagi. Sampai akhirnya bisa terus menjadi modal.

Setelah Trikora, saya memikirkan korban-korban Dwikora, lalu Seroja. Yayasannya tetap saja yang itu. Untuk perjuangan politik pun kami adakan yayasan yang serupa. “Yayasan Dana Abadi Karya Bakti” namanya, atau Yayasan DAKAB.

Dengan itu maka perjuangan politik pun akan terjamin. Sekarang, 1985, praktis setiap bulan kami membantu dengan kurang lebih dua ratus juta rupiah kepada  Golkar, sampai dengan DPD Tk-II.

Bantuan yang diberikan kepada partai-partai politik lain lagi. Itu saya tetapkan dari bantuan umum (BANPRES) seperti halnya untuk pertanian, peternakan, dan lain-lain sebagainya.

Untuk ini, sumbernya ada pada urusan niaga cengkih. Ada dua perusahaan yang bersangkutan dengan ini, yaitu PT Mercubuana dengan pimpinannya Probosutedjo dan PT Mega dengan pimpinannya Soedono Salim (Liem Soei Liong). Mereka itu hanya mendapatkan fee, sedang kelebihan keuntungannya semuanya masuk dana bantuan umum, Banpres itu. Saya tidak pegang uangnya, hanya menentukan kebijaksanaan. Yang pegang keuangan ialah Pak Ali Afandi, Asisten Umum Menteri Sekretaris Negara. Sampai-sampai orang berobat ke luar negeri pun dibantu dengan Banpres (Bantuan Umum) itu.

Dari tiap perusahaan itu kita menerima Rp 123 milyar. Jadi, dari dua perusahaan kita terima Rp 246 milyar. Uang Banpres itu pun didepositokan dan bunganya digunakan. Dan selama kita masih mengimpor cengkih, dengan sendirinya uangnya masih akan tambah terus.

Yang paling banyak mendapat bantuan dari Banpres adalah Rumah Sakit Gatot Subroto, sebanyak Rp 40 milyar. Itu bukan dari budget negara, melainkan dari Banpres.

Penanaman kelapa Hibrida juga mendapat bantuan dari Banpres dalam rangka gerakan penanaman kelapa itu. Begitu juga urusan sapi­sapi, kerbau-kerbau, dan ternak lainnya, gerakan gogo rancah, Operasi Makmur, dan sebagainya.

Jangan merasa ganjil melihat gerakan penanaman kelapa Hibrida itu dikaitkan dengan Keluarga Berencana. Saya pikir peserta KB itu pasangan yang subur dan bertujuan tidak hanya berkeluarga kecil, tetapi keluarga kecil bahagia. Mereka akan bahagia kalau memang mendapat penghasilan. Jadi, bukan hanya karena keluarganya kecil lantas mereka bahagia. Tidak! Tetapi akan begitu kalau penghasilan mereka bertambah. Kalau penghasilan mereka bertambah, ya, mereka masih bisa gembira, karena tanggungjawab mereka kecil. Tetapi untuk bisa lebih bahagia lagi, maka harus ada penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan itu kita praktekkan dengan mengikuti cara nenek moyang kita.

Dulu, kalau ada anak lahir, nenek moyang kita biasa menanam kelapa, yang sekian tahun kemudian menjadi sumber penghasilan tambahan.

Maka sekarang pun kita lakukan hal itu. Kita berikan bibit kelapa yang bagus kepada peserta KB itu. Nanti, kalau anaknya sudah besar, umur 4 tahun, kelapa yang mereka terima itu sudah berbuah. Dengan begitu mereka mendapat penghasilan tambahan, untuk membiayai anak mereka yang satu atau dua orang saja banyaknya itu.

Tiap peserta KB mendapat dua bibit kelapa. Lihatlah hal ini dengan kacamata nasional, dengan pandangan mengenai peremajaan kelapa. Berapa juta pohon kelapa baru yang kita tanam!

Tetapi apakah gerakan ini bisa tercapai? Kita tidak perlu ngaya[3]. Tetapi saya kira, mereka pasti  menanamnya di pekarangan­pekarangan rumah mereka.

Begitu juga dengan operasi khusus dalam rangka peningkatan pertanian, seperti yang kita laksanakan di Nusa Tenggara Barat dengan gogo rancahnya (GORA). Kita keluarkan bantuannya dari Banpres. Pada waktu dilakukan langkah pertama gerakan pertanian ini, seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah, rakyat tidak perlu  mengeluarkan biaya. Banpres yang mengeluarkan biayanya.

Setelah rakyat yakin akan manfaatnya, maka kelanjutannya tidak susah lagi. Itulah kunci suksesnya peningkatan produksi pangan di negeri kita yang tidak  diketahui oleh negara-negara lain.

Di Aceh pun demikian, waktu belakangan ini rakyat yang dekat hutan menanam kemiri. Banpres menyediakan biaya untuk mengadakan bibitnya senilai Rp 200 juta.

Dengan begitu buah kemirinya nanti adalah untuk rakyat di sana. Mereka tidak akan lagi merusak hutan. Erosi dapat dicegah. Hutannya tetap hijau. Dengan biaya Rp 200 juta, hasilnya bisa dipetik bertahun­tahun dan nilainya beberapa  milyar.

Begitu juga dengan gerakan penanaman cengkih. Bibit cengkih kita adakan dan kita berikan kepada rakyat. Sudah berapa milyar sekarang nilainya! Di Sulawesi Tengah saja sudah ditanam 3 juta pohon. Tiap pohon sudah bisa menghasilkan kurang lebih 3 kg. Itu berarti 9 ribu ton, basah. Kalau keringnya, berarti 3 ribu ton atau 3 juta kg. Kalau sekilonya harganya 5 ribu rupiah, berarti semuanya senilai 15 milyar rupiah. Itu penghasilan dari satu kabupaten.

Soal dana cengkih itu pernah jadi ribut. Wah, itu monopoli, katanya. Saya biarkan saja mereka ribut. Kita mengetahui, untung dari cengkih itu besar. Padahal yang melaksanakan impor cengkih itu hanya mendapat fee 2% saja.

“Mercubuana” dan “Mega” itu masing-masing mendapat 2%. Hendaknya diketahui, modalnya dari mereka sendiri. Pinjaman dari bank. Tetapi tentu ada perhitungannya.

Belum lama ini (akhir tahun 1985), karena kita kekurangan cengkih, kita izinkan pengimpor cengkih itu memasukkan 10.000 ton. Yang direalisasi baru 3.000 ton. Dulu harganya per ton 8.000 dollar AS. Sekarang harganya turun menjadi 3.000 dollar AS. Kita mesti melindungi cengkih rakyat. Maka saya suruh menjual cengkih impor itu dengan harga 10.000 rupiah. Dengan diambil ongkos dan sebagainya, maka seluruh cost-nya menjadi Rp 5.000,-

Maka yang disetorkan kepada Dana Bantuan Umum itu Rp 5.000,­ per kg. Jadi dari impor 3.000 ton, yang masuk ke Dana Bantuan Umum (atau Banpres itu) adalah 3 juta kali Rp 5.000,- berjumlah Rp 15 milyar.

Begitulah saya tetapkan kebijaksanaan dan kami laksanakan kebijaksanaan itu. Dengan bantuan itu kita bisa mengadakan peralatan ICU. Lembaga-lembaga kedokteran, kedokteran gigi, sarana angkutannya, team penggerak PKK Pusat, peralatan kantornya, menerima bantuan dari Banpres ini. Departemen-departemen yang bersangkutan juga mengeluarkan Uang. Tetapi kami tambah.

Sampai tahun 1985 kebutuhan dana itu mencapai 199,3 milyar rupiah. Di samping itu, masih ada dollarnya yang jumlahnya 12 juta. Berarti seluruhnya 200 milyar rupiah lebih. Pengeluaran sampai 31 Agustus 1985 mencapai 209 milyar rupiah.

Saya yakin, dengan cara ini, atau jalan ini, kita menambah kemampuan pemerintah. Dengan jalan ini, kita akan mempercepat jalannya pembangunan.

Kalau segala kita jadikan tanggungan pemerintah, sedang pemerintah tidak mampu, maka jalan inilah yang baik kita tempuh. Kita kerahkan kemampuan rakyat secara gotong royong. Maka dengan ini kita percepat pembangunan kita.

Memang benar  ini berkaitan dengan kedudukan saya. Tetapi saya harus cari akal. Yang jelas, ini bukan untuk diri sendiri. Semuanya untuk pembangunan.

Dari Banpres saja sudah Rp 250 milyar lebih. Itu kan tidak kecil. Orang lantas masih ada yang curiga. “Wah, berapa anunya, tuh,” katanya. Padahal, saya tidak pernah pegang uangnya. Minta pun tidak.

Saya yang mendirikan yayasan-yayasan itu. Saya yang mencari uang untuk yayasan-yayasan itu. Saya tidak menerima honorarium dari yayasan-yayasan itu. Tidak! Malahan nombok. Apa tombokan saya? Kalau rapat di rumah saya, kan saya yang membiayainya.

Hanya yang kerja sebagai full-timer untuk yayasan itu kami beri honorarium. Sekretariatnya, misalnya. Tetapi pengurusnya, tidak.

Anak-anak saya, saya masukkan ke dalam yayasan-yayasan itu. Mereka tidak dibayar. Tetapi mereka belajar dalam rangka kegiatan sosial. Sigit bersama Indra duduk dalam Yayasan Dharmais. Kemudian Tomy bersama Bambang saya masukkan ke dalam Yayasan DAKAB. Begitu mereka bisa melatih diri mulai memikirkan dan memberikan sumbangannya bagi kegiatan-kegiatan sosial.

Di samping itu, masih ada yayasan yang lain, yang didirikan oleh istri saya. Saya sebagai pelindungnya dalam Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. Itu yayasan keluarga. Istri saya yang memimpinnya, di samping ia memimpin “Yayasan Harapan Kita” yang membantu pembangunan rumah sakit, Taman Mini, dan sebagainya. Pengurusnya terdiri dari anak-anak saya. Kami akan membangun museum keluarga. Semua yang ada di tangan yayasan ini akan kami serahkan kepada museum itu.

Yayasan Purna Bhakti Pertiwi ini nantinya akan memberikan beasiswa juga.

Setahun sekali dilakukan pemeriksaan atas keuangan yayasan­yayasan itu, sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Dan tiap enam bulan sesudah tutup buku diadakan rapat anggota. Paling lambat enam bulan sesudah tutup buku, pengurus harus mengadakan rapat untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah lewat dan menentukan program yang akan datang.

Melihat apa yang terjadi pada yayasan-yayasan yang lain, 70% dari uang yang ada padanya habis untuk pengurus. Pada yayasan-yayasan yang ada di tangan saya, 100% uang yang ada untuk kegiatan sosial. Maka kalau ada yayasan dari luar yang meminta bantuan kepada salah satu yayasan kami, saya tolak. Tidak bisa lain, karena banyak yayasan lain hanya menghabiskan uangnya untuk kepentingan pribadi pengurusnya saja.

Belakangan ini saya turut mendukung istri saya mendirikan lagi Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan untuk membantu mereka yang jadi korban bencana alam.

***


[1]      Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal. 283-293.

[2] Diatur-atur, dikelola untuk sebanyak mungkin manfaat

[3] Memaksakan diri, dilakukan sebatas kemampuan

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: