Agu 102018
 

MEMPERHITUNGKAN  KEKUATAN  MASSA GOLKAR[1]

Oleh Priyambodo R.H.

Jakarta, Antara

“Semakin tinggi pohon, semakin banyak terpaan angin. Semakin bertambah usia, semakin pelik tantangannya,” demikian pepatah lama yang dapat mengungkapkan hukum alam dari suatu proses menuju kemajuan dan kedewasaan.

Pepatah tersebut agaknya berlaku pula bagi organisasi massa terbesar dalam percaturan politik nasional selama 29 tahun terakhir ini, yaitu Golongan Karya (Golkar) yang melangsungkan Musyawarah Nasional (Munas)-nya ke V di Jakarta, 20-25 Oktober 1993.

Perhatian terhadap kiprah Golkar yang kini memiliki massa pendukung mencapai sekitar 32,4 juta orang terlihat bukan sekedar menjadi perhatian masyarakat Indonesia, karena banyak pengamat politik asing turut menjadi peninjau resmi, antara lain dari Inggris, Amerika Serikat (AS), dan Australia.

“Dalam era global sekarang ini, untuk mempelajari sistem politik suatu negara akan lebih mudah melalui media massanya, atau langsung mengadakan studi banding yang melibatkan lembaga penelitian di negara bersangkutan,” kata Prof. R. William Liddle, pemerhati masalah politik Indonesia dari AS dalam satu analisanya seusai Sidang Umum MPR RI, Maret 1993.

Belajar sistem politik dari media massa, menurut Liddle yang belakangan ini mengadakan pula penelitian di Thailand, akan membantu proses pengumpulan data dari berbagai lembaga resmi. Sementara itu, dalam studi banding, secara langsung akan memudahkan mendapatkan fakta dan berbagai “bias” yang terselubung.

Bias tersebut seringkali kurang tercermin dari kliping media massa, karena beberapa faktor yang banyak dipengaruhi sistem politik yang justru berlaku di negaranya.

Liddle yang turut menghadiri puncak acara Sidang Umum (SU) MPR RI itu, berpendapat bahwa dalam mengamati dan memperhitungkan berbagai gejala politik yang berlangsung, maka obyek yang patut menjadi perhatian utama adalah rakyat sebagai massa pendukung sistem demokrasi.

“Setiap negara memiliki sistem politik yang berbeda, sesuai dengan sejarah mereka. Termasuk di Indonesia, banyak memiliki keunikan. Dalam hal ini kita sering sulit menilai apa itu mapan atau tidak?, tetapi yang penting adalah manfaatnya kepada rakyat,” kata Liddle yang fasih berbahasa Indonesia.

Pernyataan Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Ohio di AS tersebut tampaknya dapat menjadi salah satu acuan untuk memperhitungkan kekuatan massa Golkar yang sekaligus menjadi “motor penggerak” dan prioritas pembangunannya.

Kantong Massa

Penampilan Golkar dalam pentas politik nasional yang dimulai dengan nomor urut lima dari sembilan Organisasi Peserta Pemilu (OPP) pada 1971, terlihat memperoleh dukungan massanya terutama dari kantong- kantong suara di Pulau Jawa.

Dominasi OPP yang kala itu dikenal dengan sebutan “pojok kanan atas” dan masih bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar, mendominasi hasil Pemilu mencapai 62,8 persen dengan wilayah kantong massa di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Pada Pemilu 1971, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sekber Golkar ada1ah Mayjen TNI Suprapto Sokowati yang menggantikan jabatan Brigjen TNI Djuhartono sejak Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I di Jakarta, Desember 1965.

Drs. Ram1an Surbakti, MA, Ph.D, KetuaAsosiasi Ilmu Politik (AIPI) cabang Jawa Timur berpendapat, dalam Pemilu 1971 Golkar mampu meraih dominasi perolehan suara karena dapat menjadi alternatif terbaik dan tampil dalam kondisi “segar”.

“Saat itu masyarakat masih trauma dengan pemberontakan G30.S/PKI, dan Golkar yang kelahirannya didukung oleh ABRI telah menunjukkan komitmennya sebagai ‘penjaga’ Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

Alumnus program strata tiga (S3) di Universitas Illinois-AS itu menyatakan, massa pendukung Golkar pada saat itu lebih banyak di daerah Pulau Jawa yang masyarakatnya lebih banyak mengetahui perkembangan situasipolitik, selain konsolidasi Golkar masih dalam tahap permulaan.

Memasuki Pemilu 1977, Golkar yang menempati nomor urut dua dari tiga OPP setelah terjadinya fusi beberapa partai menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), maka Ormas “pohon beringin” itu terlihat kian memantapkan diri dengan perolehan suara mencapai 73,16 persen .

Dalam Pemilu tersebut Golkar yang dipimpin Ketua Umum DPP Mayjen TNI Amir Murtono berhasil menambah dukungan massa terbanyak di kantong suara wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sejalan dengan kian membaiknya program konsolidasi .

Kantong suara di Jatim terlihat mencuat dengan dukungan para alim ulama yang sering dikunjungi dan diajak berdiskusi oleh Amir Murtono, bahkan Ketua Umum DPP Golkar itu sering disambut dengan “Shalawat Badar” setiap kali berkampanye di lingkungan Pondok Pesantren.

Konsolidasi intern yang dipimpin Amir Murtono terlihat semakin mapan, setelah Golkar berhasil mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya, 4-10 September 1973, kemudian Munas II di Denpasar, 20-25 Oktober 1978.

Amir yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Golkar masa bakti 1978-1983, membuktikan kembali kehandalannya dalam mengkonsolidasikan massa Golkar, sehingga dalam Pemilu 1982 OPP yang tetap bernomor urut dua itu masih mendominasi perolehan suara 63 persen dengan kantong-kantong utama di Jatim, Jateng dan Jabar.

”Dominasi perolehan suara Golkar, selain ditentukan oleh keberhasilan konsolidasi Ketua Umum, selama iniharus diakui didukung pula oleh figur Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina, dan peran ABRI, serta suara dari pegawai negeri,” kata Ramlan yang mengambil tema disertasi tentang tatanan politik Indonesia di bawah Orde Baru.

Massa di Desa

Usai Munas III Golkar di Jakarta, 20-25 Oktober 1983, posisi Ketua Umum DPP Golkar dipegang oleh Letjen (Pumawirawan) Sudharmono yang kala itu lebih dikenal sebagai Menteri Sekretaris Negara, langsung memunculkan gagasan untuk memantapkan konsolidasi massa hingga ke tingkat pedesaan.

Gagasan Sudharmono yang terkesan “menambah vitalitas” Golkar adalah program Tri Sukses, yaitu “sukses konsolidasi, sukses Repelita IV, dan sukses Pemilu 1987”. Program kerja tersebut didukung pula dengan pembentukan Kader Tentorial Desa (Karakterdes), pendaftaran anggota Golkar, serta pembentukan Kader Fungsional.           Serangkaian program tersebut agaknya mampu “mematri” posisi Golkar bagi masyarakat pedesaan, karena mereka lebih memiliki wawasan berpolitik. Dan, dalam Pemilu 1987 Golkar mampu mempertahankan dominasinya dengan perolehan suara mencapai 63 persen, sedangkan kantong suara andalannya tetap di Jatim, Jabar, dan Jateng.

“Kalau dihitung dari perolehan suara dalam setiap Pemilu, Golkar tetap dominan. Tetapi, dominasi itu masih dipengaruhi oleh faktor pendukung lama. Sekalipun demikian, masuknya nama-nama kalangan muda profesi sebagai pendukungnya merupakan fenomena baru,” kata Ramlan.

Masa terus berputar. Demikian pula dengan proses kepemimpinan di Golkar yang dalam Munas IV di Jakarta, 20-25 Oktober 1988, memilih Letjen (Pumawirawan) Wahono menjadi Ketua Umum DPP.

Pada saat itu, Wahono lebih dikenal sebagai tokoh yang pernah menjadi Panglima Kodam (Pangdam) Brawijaya, dan baru setahun melepas jabatan Gubemur Jawa Timur. Dalam era Wahono, konsolidasi organisasi pembinaan kader Golkar terlihat masih memunculkan tokoh-tokoh lama, seperti Rachmat Witoelar sebagai Sekjen. Sekalipun, di sisi lain kalangan muda profesi menjadi semakin banyak, sehingga dana kegiatan Golkar menjadi lebih “berisi”.

Keterlibatan para profesi muda dalam prosespengumpulan dana kegiatan Golkar tampak pula dalam persiapan Munas V yang menetapkan penggunaan anggaran sekitar Rp. 2,2 milyar, atau sekitar 50 persen lebih kecil dibanding rencana anggaran semula.

Kegiatan pengutipan dana kegiatan Golkar dengan keterlibatan mereka terkesan lebih berhasil, terbukti dari dana kegiatan kampanye 1992 terkumpul biaya mencapai Rp.50 milyar yang sebagian besar dari sponsor, sisa deposito, iuran anggota, dan sumbangan pemerintah senilai Rp. 250 juta.

Dana kegiatan Pemilu yang terhitung lebih “kuat” dibanding dengan dua OPP lainnya, ternyata kurang mampu “mendongkrak” perolehan suara Golkar dari kantong suara andalannya selama Pemilu 1992.

Saat itu, sekalipun suara Golkar masih dominan (di atas 60 persen), namun “kehilangan” 17 kursi di DPR, 16 kursi direbut PDI, dan satu lagi diambil PPP.

Kalau keberhasilan program Golkar diperhitungkan dari perolehan suara selama Pemilu, maka dalam Munas V memerlukan ‘angin segar’ yang tertuang dalam program kegiatannya.

“Sikap mawas diri yang perlu dipertajam antara lain memantapkan kader dari generasi muda, dan kemandirian agar tidak berkesan ‘patemalistik’, “tambah Ramlan yang juga Ketua Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Airlangga (Unair) di Surabaya.

(T.PRHJSBY-006/SP04/20/10/93 13:28/RU l/14:05)

Sumber : ANTARA (20/10/1993)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 254-257.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: