Mar 202017
 

KUNJUNGAN KENEGARAAN KE INGGERIS

Balas-membalas kunjungan adalah fatsoen antar bangsa, tapi kunjungan kenegaraan Presiden Suharto ke beberapa negara antara 11 dan 16 Nopember nanti tentu mempunyai artinya sendiri.

Kunjungan ke Bangladesh, disamping membalas kunjungan Presiden Ziaur Rahman ke mari tahun lalu, juga lebih memberi makna bagi nilai kerjasama ekonomi dan industri yang sedang dikembangkan oleh kedua negara.

Dengan Sri Lanka terbentang beberapa kepentingan untuk kerjasama, baik yang mempunyai arti politik maupun ekonomi dan kebudayaan. Dengan Presiden Jayawardene, Kepala Negara tentu akan menyinggungnya lebih dalam.

Demikian pun kunjungan ke Inggeris selama tiga hari, yang akan menutup jadwal kunjungan kenegaraan Presiden Suharto kali ini. Niat utama tentulah untuk membalas kunjungan kenegaraan Ratu Elizabeth II beberapa tahun lalu.

Tapi antara Indonesia dan Inggeris terdapat beberapa latar belakang persoalan, yang mungkin perlu disiasati kembali terlebih dengan adanya perubahan pemerintahan dari Buruh ke Konservatif di bawah pimpinan PM Margaret Thatcher.

Inggeris kini adalah negeri minyak dan juga pusat bursa bahan-bahan mineral penting. Lalu meskipun kedudukannya tidak seberharga dulu sebagai super-power, negeri ini mempunyai otak dan perhitungan yang matang dalam menelaah maupun dalam mencerna politik dunia.

Di sini bermarkas Amnesty Internasional, himpunan paling peka dan teramat giat dalam mengawasi masalah-masalah hak-hak azasi. Dari lnggeris pula berkumandang ide tentang penerapan tehnologi tepat bagi pembangunan negeri-negeri berkembang.

Tidak dapat diramalkan sesuatu yang tak mungkin, dari kunjungan Kepala Negara di Inggeris. Tapi perlu dicatat bahwa negeri itu termasuk menguntungkan dari segi perdagangan timbal-balik, mempunyai pengertian yang cermat terhadap kebutuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia.

Dalam rangka ini ia tidak saja telah memelopori penghapusan hutang-hutang yang telah diberikannya kepada Indonesia tetapi telah menunjukkan minat aktif terhadap pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan di negeri ini.

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan penyebaran jalur­jalurnya ke daerah-daerah, partisipasi Inggeris dalam menyumbangkan metodik­metodik yang praktis serta alternatif pembiayaannya, mungkin sesuatu yang dapat dikembangkan lebih mungkin dalam ruang lingkup kerjasama ekonomi kedua negara.

Dalam trend perdagangan, Indonesia nampaknya mempunyai perhatian bagi kemungkinan perbaikan harga yang lebih meningkat pada kemantapan harga bahan­bahan mineral. Peranan Inggeris pasti menentukan dan pemikiran konstruktif bagi perbaikan harga pasaran timah, misalnya mungkin perlu dipertukarkan.

Inggeris kini menunjukkan minat yang lebih tinggi bagi investasi di Singapura dan ia mempunyai akses moril yang kuat untuk itu, termasuk pengaruh bagi tindakan­tindakan baru perluasan ekonomi Singapura.

Dalam konteks pembangunan pulau Batam dan usaha Singapura untuk memegang manajemennya, Inggeris mungkin faktor yang perlu diperhitungkan.

Tapi dalam soal politik, terutama yang menyangkut peranan RRT di Asia maupun yang berkaitan dengan kepekaan terhadap hak-hak azasi, pertemuan antara Presiden dengan PM Thatcher bisa diisi dialog yang hangat.

Bila ini seandainya terjadi, kita perlu menegaskan pada Thatcher bahwa Indonesia mempunyai pendirian yang logis tapi prinsipiil tentang kedua masalah itu.

Bahkan, jika pun ada sesuatu reaksi umum, terutama mengenai masalah-masalah hak, azasi, bertalian dengan keberadaan Presiden di lnggeris, haruslah hal itu dipisahkan bukan sebagai sikap rakyat Inggeris tapi pendirian kelompok-kelompok yang mempunyai konsep-konsepnya sendiri mengenai masalah-masalah kemanusiaan yang universil. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (10/11/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 195-197.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: