Konglomerat tak Perlu Dikhawatirkan: PRESIDEN, NEGARA MAMPU KENDALIKAN DENGAN BERBAGAI  KEBIJAKAN

Konglomerat tak Perlu Dikhawatirkan: PRESIDEN, NEGARA MAMPU KENDALIKAN DENGAN BERBAGAI KEBIJAKAN[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto menegaskan, jangan ada pihak-pihak yang silau melihatnya perturnbuhan ekonomi yang seolah-olah dikuasai dan dinikmati hasilnya hanya oleh segelintir orang. Aktivitas konglomerat tak perlu dikhawatirkan, karena negara mampu mengembalikan konglomerat tersebut dengan berbagai kebijakan. “Tidak benar adanya pendapat seolah-olah perekonornian kita dikuasai oleh segelintir konglomerat itu. Justru keberadaan konglomerat tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan menopang pembangunan”.

Penegasan itu disampaikan Kepala Negara pada acara silaturahmi dengan para dalang yang tergabung dalam Pepadi (Persatuan Dalang Indonesia) di Istana Merdeka, Sabtu lalu.

Presiden mengatakan, negara Indonesia maju karena menggunakan potensi yang ada, seperti keberadaan konglomerat. Tetapi sekarang kita lihat kenapa orang kemudian setelah ini, seolah-olah pembangunan kita hanya dinikmati oleh orang-orang itu saja, demikian bahwa ekonomi kita akan dikuasai oleh mereka diatur oleh mereka. Menurut Kepala Negara hal itu tak perlu dilakukan, karena UUD 45 pasal33 menegaskan ekonomi bangsa Indonesia harus diatur atas dasar usaha-usaha kekeluargaan; alat produksi yang menyangkut hasrat hidup rakyat dikuasai oleh negara, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

“Untuk apa?. Untuk kesejahteraan rakyat. Di sini yangpenting, perekonomian tetap dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” kata Presiden.

Namun Presiden juga mengatakan, jika negara belum bisa menguasai, dengan sendirinya akan memberi kesempatan para konglomerat untuk menguasai tapi sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu dalam menguasai tersebut tidak berani menguasai dengan mengurus sendiri. Inti dengan penularan dan kebijaksanaan  pemerintah.

“Umpama konglomerat tersebut usahanya bisa maju. Kita harus arahkan kemakmurannya. Karena itu kita atur, konglomerat, yang telah berhasil itu benar-benar berdasarkan  untuk kemakmuran  rakyat,” ucap Presiden.

Untuk menghilangkan keragu-raguan. Presiden mengungkapkan, boleh saja konglomerat memiliki perusahaan-perusahaan besar dan seolah-olah yang menjadi kaya adalah konglomerat tersebut. Tetapi sebenarnya rakyat ikut merasakan.

“Lantas apa yang bisa dinikmati rakyat?. Ya. hasilnya, produknya,” kata Presiden. Diberikan contoh misalnya pabrik tekstil, itu bukan hanya untuk pemiliknya tetapi untuk rakyat yang membutuhkan, di samping pangan, sandang dan papan.”Lha kalau tidak ada pabrik tekstil di sini, kan terpaksa kita impor. Jika impor menggunakan devisa, ya kalau devisanya ada. Kalau tidak ada kan rakyat tetap akan… telanjang terus,” kata Presiden.

Selain produknya untuk kepentingan sendiri, Kepala Negara, karena memiliki industri sendiri, dengan sendirinya bisa menampung lapangan kerja. Dan kalau usahanya berhasil, penerimaan pajak dari industri tersebut bisa untuk membiayai pembangunan. “Bagaimana kalau mereka itu mati?. Ya biarkan. Toh industrinya tetap di sini, tidak dibawa. Jadi dengan demikian maka jelas bahwa kita bisa mengatur untuk sebesar-besarnya kemakmuran untuk rakyat. Karena itu kita tidak perlu khawatir,” kata Kepala Negara.

Mengenai kepemilikan yang hanya dijual segelintir orang. Presiden menegaskan bahwa rakyat tetap akan menikmati hasilnya. “Kita telah membuat peraturan bahwa semua perusahaan harus go public. Jadi rakyat bisa tumt memiliki saham dan supaya tidak hanya  perorangan yang mampu membeli lewat pasar modal. Tetapi juga melalui koperasi. Kalau koperasi yang menimbulkan berarti orang banyak. Dengan demikian tidak perlu khawatir bahwa modal, saham, itu akan dimiliki terus oleh  mereka, ucap Presiden. Kepada para dalang, Presiden mengharapkan bisa memberikan gambaran kepada rakyat tentang peran para konglomerat tersebut dan manfaat yang bisa dinikmati rakyat.

Mutlak

Menyinggung tentang tinggallandas pada PJP II, Kepala Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tinggal landas bukan dalam pengertian “terbang”. “Tetapi tinggal landas dalam pengertian melanjutkan, bahkan meningkatkan dan memperdalam pembangunan, sehingga makin mendekatkan cita-cita adil dan makmur berdasarkan Pancasila,” ucap Presiden.

Presiden mengakui tidak bisa cita-cita tersebut seluruhnya tercapai sekaligus. Sekarang sasaran PJP II membuat landasan yang tetap berpegang pada Trilogi Pembangunan, yakni stabilitas nasional, pemerataan dan pertumbuhan.

“Kita jangan silau seolah-olah melihat pertumbuhan tersebut hanya dinikmati dan dikuasai oleh segelintir orang. Karena untuk pertumbuhan mutlak harus ada. Tanpa perturnbuhan, tak ada yang digunakan untuk melaksanakan pemerataan, demi memperbaiki tarafhidup rakyat,” kata Presiden.

Menurut Presiden, sekarang ini bangsa Indonesia hidup dalam masyarakat adil dan makmur, makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

“Kalau adilnya mudah, sama-sama miskin, itu adil. Semuanya miskin, adil. Makmurnya itu yang sulit, harus sama-sama dibangun melalui pertumbuhan,”ujar Presiden .

Dalang Manggala

Masalah lain yang dipaparkan Kepala Negara kepada para dalang ialah tentang P4 yang perlu untuk terus dimasyarakatkan. Upaya memasyarakatkan tidak hanya sekali saja, tetapi terus menerus, mulai SD hingga ke perguruan tinggi.

“Sekarang ini sedang ada penataran Manggala. Para dalang mestinya harus masuk Manggala, karena peran dalang sasarannya sangat luas dalam masyarakat.”

Itulah sebabnya, kata Kepala Negara, kita harus berusaha memasyarakatkan Pancasi la, UUD 45, dan memasyarakatkannya tidak hanya menyadari kebenaran Pancasila dan UUD 45, tetapijuga turut menghayati. Menyinggung masalah materi pena laran Manggala, setelah mengikuti sendiri diskusi penataran tersebut di Bogor baru-baru ini,Presiden menyatakan seharusnya para peserta tidak hanya mendengarkan pidato saja. ”Nah, ini barangkali perlu saya tekankan, peserta tidak hanya menerima pidato saja, tetapi semua harus ikut diskusi untuk mengupas. Materi pidatonya itu cukup hanya 20 persen sedangkan diskusinya 80 persen.

Sumber : SUARAKARYA( 23/0l/l995

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 338-340.

 


 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.