Okt 102017
 

KETUA DPR MPR RI TENTANG KENAIKAN GAJI 1988

Jakarta, Antara

Melihat situasi keuangan negara sekarang, tampaknya sukar bagi Pemerintah menaikkan gaji pegawai negeri dan ABRI, kata Ketua DPR/MPR Kharis Suhud hari Selasa setelah.

Menjawab pertanyaan wartawan di Bina Graha Jakarta, Kharis Suhud mengakui masalah kenaikan gaji yang oleh semua fraksi di DPR diusulkan naik disinggung dalam pembicaraannya dengan Presiden.

“Dalam hal ini kita harus berpegang pada realitas, keinginan naik gaji selalu ada, tapi masalahnya sampai di mana kemampuan keuangan negara saat ini” katanya didampingi Wakil Ketua MPR dari Utusan Daerah, R. Soeprapto dan Sekjen DPR/MPR Wang Suwandhi.

Selama kemampuan keuangan sangat terbatas, ujamya, maka kemampuan untuk menaikkan gaji minim sekali, mungkin tidak ada.” Yang penting bagaimana menaikkan pendapatan negara agar anggaran negara bisa diperbesar” katanya.

Ia menilai, meskipun pendapatan dari ekspor komoditi non migas meningkat namun pendapatan dari sektor migas masih belum menentu.

Pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara.

Dalam pertemuan konsultasi lebih dari satu jam itu pimpinan DPR/MPR menyampaikan dukungan DPR atas keberangkatan Presiden ke Manila menghadiri KTT ASEAN.

“Dukungan ini didasarkan berbagai hal terutama mengingat prestise ASEAN dan kepercayaan dunia kepada ASEAN” demikian Kharis Suhud.

Para wakil rakyat di DPR, menurut pimpinan lembaga itu, mendoakan agar KTT ASEAN berjalan sukses dan selamat.

Setelah mendengar dukungan tersebut, menurut Kharis Suhud, Presiden mengucapkan terima kasih. Karena keadaan, banyak pihak di ASEAN menggantungkan harapan kepada Presiden Indonesia.

Oleh karena itu Presiden Soeharto harus dengan besar hati dan tidak ragu-ragu berangkat ke Manila menghadiri KTI tersebut,demikian Kharis Suhud.

Ketika ditanya tentang pelantikan Ali Said SH sebagai anggota MPR Kharis Suhud mengatakan pelantikan itu diharapkan dapat berlangsung dalam masa sidang ketiga, yakni setelah 5 Januari 1988.

Begitu juga ketika menyinggung adanya pandangan agar pimpinan MPR dipisah dari pimpinan DPR, Kharis Suhud secara pribadi berpendapat bahwa penggabungan pimpinan kedua lembaga itu seperti sekarang lebih praktis.

Ia menunjuk pada bunyi UUD 1945 yang menyebutkan, keanggotaan MPR adalah anggota DPR ditambah Utusan Daerah dan Golongan-Golongan.

“Jadi inti MPR adalah DPR, sehingga pimpinannya pun lebih praktis dirangkap. Lagi pula dalam kegiatannya praktis DPR lebih banyak,”demikian Kharis Suhud.

Dengan Presiden juga dibahas usaha pimpinan DPR untuk meningkatkan kualitas anggota DPR. Kharis Suhud mengatakan, DPR bersama PWI Pusat mengadakan lokakarya tentang pemberitaan pers di bidang kegiatan DPR.

Pimpinan DPR juga memberitahukan kunjungan delegasi Parlemen Kanada ke Indonesia, terutama untuk melihat keadaan di Timor Timur yang berlangsung 17 sampai 19 Nopember 1987.

Sumber: ANTARA (08/12/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 590-591

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: