KETUA DPR HARAPKAN 1994 TAHUN KEBERUNTUNGAN BAGI INDONESIA

KETUA DPR HARAPKAN 1994 TAHUN KEBERUNTUNGAN BAGI INDONESIA[1]

 

Jakarta, Antara

Ketua DPR H. Wahono mengharapkan, tahun 1994 akan membawa keberuntungan dan memberikan prospek yang cukup baik bagi pembangunan Indo­nesia sebagai pengamalan Pancasila.

“Dengan harapan ini maka Dewan bersama Pemerintah akan segera membahas RUU APBN 1994-95 dan membahas saran-saran Dewan mengenai Repelita VI dan PJPT. II,” kata Wahono ketika membuka masa persidangan III tahun sidang 1993- 94 di Jakarta Kamis.

Dalam rapat paripurna ini Presiden Soeharto menyampaikan keterangan pemerintah tentang Rancangan APBN tahun 1994-95. Sidang dihadiri pula oleh Ibu Tien Soeharto, Wapres Try Sutrisno, para pimpinan dan anggota Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, para menteri Kabinet Pembangunan VI dan para Dubes negara sahabat. Hadir pula pada acara kenegaraan ini Ketua Asosiasi Persahabatan Portu­gal-Indonesia (APPI), Jenderal (purn) Carlos Galvao de Melo.

Tantangan

Ketua Dewan menilai, PJPT. I berhasil menyelesaikan berbagai masalah sebagai hasil pembangunan, walaupun masih banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan utama, menurut Ketua Dewan, adalah rendahnya tingkat pendapatan per kapita, penyediaan lapangan kerja yang makin meningkat guna menampung angkatan kerja yang juga makin meningkat, upaya-upaya untuk memeratakan pembangunan dengan menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan.

Tantangan utama lainnya, adalah pemerataan pertumbuhan pembangunan, penataan peran ketiga pelaku ekonomi, peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan usaha golongan berkemampuan lemah. Ketua DPR menyebutkan masih ditemukannya inefesiensi dalam perekonornian berkaitan dengan prosedur dan perizinan, aturan hukum dan perangkatnya, disamping adanya pengaruh luar serta perkembangan internasional yang kadang-kadang tidak mendukung.

“Tantangan-tantangan itu semua harus dapat kita selesaikan di dalam PJPT. II, yang akan dimulai pada tahun anggaran 1994/95,” ujarnya.

Menyadari pelbagai tantangan tersebut, Ketua Dewan mengingatkan bangsa In­donesia hendaknya mampu menempatkan sasaran-sasaran yang tepat dalam batas­ batas kemampuan dalam PJPT. II.

“Kita harus meningkatkan kemampuan menggelorakan semangat kebangsaan dan mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang telah maju , sebab PJPT. II adalah Kebangkitan Nasional II,”kata Wahono.

Karena itu, sasaran umum PJPT. II adalah terciptanya ku alitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri, dalam suasana tenteram lahir batin dan harus mampu membawa rakyat Indonesia ke tingkat kehidupan yang makin baik.

Pansus Repelita VI

Untuk itu, Dewan sudah siap untuk membentuk Panitia Khusus Repelita VI yang akan melakukan pembahasan secara rinci sektor demi sektor, dengan harapan agar Repelita VI merupakan penjabaran GBHN  1993 benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, kata Ketua Dewan. Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan Repelita VI Dewan akan senantiasa melakukan pengawasan bersifat politis terhadap kebijaksanaan pemerintah, yang didukung oleh hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh sebab itu Dewan sangat mengharapkan, agar berbagai kebijaksanaan sebagai penjabaran GBHN dan pelaksanaan operasionalnya, benar-benar didukung oleh kemampuan, kemauan baik, kerja keras dan disiplin yang tinggi dari birokrasi pemerintah. Ketua DPR juga menilai Presiden berhasil dalam memainkan peran yang lebih aktif di berbagai forum internasional, baik selaku Kepala Negara RI maupun selaku Ketua Gerakan Non Blok (GNB).

Dipilihnya Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) tahun ini menunjukkan semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan dan peranan Indonesia dalam percaturan politik, serta upaya perdamaian dunia dan kerjasama internasional lainnya, kata Wahono.

Dalam kesempatan ini Ketua DPR menyampaikan ucapan selamat kepada Megawati Taufiq Kiemas yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993- 98 dengan harapan, PDI tetap mengikat dan konsisten terhadap kelangsungan Orde Baru dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. (U.Jkt-001/10:25/DN03 / 6/01/94 10:49)

Sumber: ANTARA (06/01/1994)

_________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 480-481

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.