KEMANTAPAN KEADAAN DALAM NEGERI FAKTOR MENENTUKAN KELANCARAN POLITIK LUAR NEGERI

PRESIDEN : KEMANTAPAN KEADAAN DALAM NEGERI FAKTOR MENENTUKAN KELANCARAN POLITIK LUAR NEGERI [1]

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan, kemantapan dan kemampuan untuk membina keadaan dalam negeri mempakan salah satu faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang tidak selamanya mudah untuk ditempuh.

Kepala Negara mengemukakan hal itu dalam wejangannya pada upacara pelantikan lima duta besar baru Indonesia di Istana Negara, Sabtu pagi.

Presiden Soeharto mengingatkan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif itu -sesuai dengan Garis2 Besar Haluan Negara- harus diabdikan kepada kepentingan nasional, khususnya kepentingan pembangunan.

“Ini berarti bahwa politik yang kita jalankan harus dapat memperkuat kondisi­kondisi agar pembangunan nasional kita dapat beljalan dengan lancar” katanya.

Politik luar negeri yang diabdikan kepada pembangunan itu, menurut Presiden, memang tampak semakin cocok dengan perkembangan-perkembangan dunia pada masa kinidi manajalin menjalinnya hubungan antara bangsa telah mencapai sedemikian eratnya sehingga keselamatan bangsa yang satu menjadi bagian dan keselamatan bangsa yang lain. Demikian pula dalam hal kesulitan.

“Oleh karena itu, terpeliharanya perdamaian dan pembangunan bangsa-bangsa jelas mempakan pokok semua bangsa”, katanya.

Dikemukakannya, untuk melaksanakan pembangunan perlu perdamaian karena mustahil pembangunan dapat berjalan lancar apabila keadaan kacau baik di dalam maupun di luar negeri.

Meningkatnya hasil pembangunan yang dilakukan Indonesia, menurut Kepala Negara, telah menyebabkan semakin mantapnya jalan politik luar negeri yang bebas dan aktif itu.

Namun, diakuinya, bahwa masih banyak masalah2 yang harus dipecahkan, oleh karena itu perluasan hubungan ekonomi dan kerjasama dengan negara2 lain masih perlu ditingkatkan.

Kelima dutabesar yang dilantik itu adalah : Jenderal TNI Makmun Murod, bekas KASAD, untuk Malaysia; Marsekal Saleh Basarah, bekas KASAU untuk Kerajaan Inggeris; Mohammad Sabiruntuk Republik Persatuan Tanzania; Drs. Martono Kadri untuk Republik Arab Suriah dan Sudarno Martonagoro untuk Kerajaan Denmark dan Kerajaan Norwegia.

Kepada kelima duta besar barn itu Presiden berpesan agar mereka tidak hanya mewakili dan mengurusi kepentingan Indonesia di luar negeri, tetapi harus dapat menterjemahkan kepribadian dan menggambarkan cita2 bangsa Indonesia.

Dukungan untuk Arab

Presiden Soeharto satujam sebelumnya di Istana Merdeka menerima Surat2 Kepercayaan Duta Besar RepublikArab Suriah yang baru untuk Indonesia, Ahmad Imael.

Dalam kesempatan itu Presiden Soeharto menegaskan kembali sikap Indonesia yang sejak semula selalu mendukung bangsa2 Arab dan Palestina dalam perjuangannya melawan Israel.

“Kami yakin bahwa sahabat-sahabat kami bangsa-bangsa Arab akan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah ini”, kata Presiden.

Kepala Negara mengungkapkan, hubungan kerjasama antara Indonesia dan Suriah bertambah erat, terutama setelah ia mengadakan pertukaran pendapat dengan Presiden Hafez AlAssad dalam kunjungannya ke Suriah beberapa bulan yang lalu.

Presiden Soeharto juga menyampaikan salamnya kepada rekannya dari Suriah itu. (DTS)

Sumber: ANTARA (25/02/1978)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 621-622.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.