Reformasi: Kebutuhan Rumah Murah Masih Belum Terpenuhi

Mar 192013

Reformasi: Kebutuhan Rumah Murah Masih Belum Terpenuhi

Proyek Rumah Murah Pasti Akan Gagal Jika Diserahkan Sepenuhnya Kepada Mekanisme Pasar.

Pemerintah reformasi masih kesulitan memenuhi kebutuhan rumah murah di Indonesia. Dari kebutuhan sebanyak 600 ribu unit per tahun, pemerintah hanya bisa menyediakan 200 ribu unit rumah murah per tahun. Bagaimana cara pemerintah memenuhi target itu?

Pemerintah pun mengakui tidak bisa mencapai target pembangunan perumahan rakyat. Kementerian Perumahan Rakyat lebih dari 13,6 juta warga Indonesia masih belum memiliki rumah. Sejumlah faktor dikeluhkan telah menghambat pembangunan rumah murah. Termasuk langkanya tanah di perkotaan.

Bukan hanya itu, perizinan juga masih sulit lalu bunga kredit konstruksi pun masih tinggi. Dari sisi konsumennya sendiri, kemampuan mereka menyediakan uang muka masih rendah.

Pemerintah juga mengaku kekurangan uang untuk membiayai pembuatan rumah murah. Dana yang dibutuhkan untuk membangun 600 ribu unit rumah memakan biaya lebih dari 18 triliun rupiah.

Karena itu, Kementerian Perumahan Rakyat berdalih, pemerintah hanya berkewajiban menyediakan prasarana umum dan pengajuan kredit perumahan. Sementara tanggung jawab pembangunan perumahan ada di tangan pengembang.

Asosiasi Pengembang Perumahan Real Estate Indonesia (REI) menuturkan ada problem koordinasi di pemerintah yang menyebabkan pengembang tidak bisa mengakses kredit program yang diberikan pemerintah. REI mencontohkan sejumlah kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat yang tidak didukung Kementerian Keuangan. Misalnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FPLPP yang dikeluarkan Kementerian Perumahan, dimana masyarakat bisa mengakses kredit hingga 80 juta rupiah. Namun kebijakan itu tidak didukung Kementerian Keuangan.

Padahal, seperti diungkapkan Cosmas Batubara, Menteri Perumahan Rakyat (1978-1983 dan 1983-1988), kunci kesuksesan pemerintahan Pak Harto membangun rumah untuk rakyat adalah komitmen seluruh instansi pemerintah dalam mendukung program tersebut. “Saya merasa berhasil membangun perumahan rakyat pada periode 1978-1988 karena saya selalu mendapat dukungan dari Menko Ekuin dan Menkeu. Jadi kebijakan pemerintah betul-betul diwujudkan dengan dukungan semua pihak,” kata Cosmas seperti dikutip Kompas, April tahun lalu.

DPR mengusulkan pemerintah memberi insentif khusus kepada pengembang. Tujuannya agar pengembang bersemangat membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengamat perumahan dan tata kota, Bambang Heryudwan, melihat masalah perumahan akan selalu menjadi momok pemerintah setiap tahun. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang menyerahkan pembangunan perumahan murah kepada pengembang.

“Bagaimana suatu mekanisme pasar menaruh perhatian kepada persoalan perumahan rakyat, susah itu. dikontrol dengan baik, supaya terjawab persoalan. Pimpinan negara ini harus sadar betul bahwa bagaimana perumahan rakyat bisa maju kalau diserahkan kepada mekanisme pasar,” katanya.

Suara senada juga disampaikan pengamat perumahan dari Institut Teknologi Bandung Jehansyah Siregar. Menurut Jehansyah, proyek rumah murah pasti akan gagal jika diserahkan pada pengembang karena terkendala pajak. Ia mengusulkan agar pemerintah mewajibkan daerah membentuk perusahaan daerah sendiri untuk menjadi pengembang perumahan murah.

Pemerhati perumahan menilai pemerintah sebaiknya perlu mengkaji ulang kebijakan dan berbagai pola pengadaan perumahan rakyat guna memastikan tersedianya rumah bagi masyarakat dan mengurangi kekurangan ketersediaan rumah (backlog). Jehansyah mengatakan pertambahan backlog dari 8,1 juta unit rumah menjadi 13,6 juta unit rumah menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kebijakan, program dan pendekatan perumahan rakyat selama ini tidak efektif memenuhi target rumah untuk rakyat.

Salah satu penggagas Housing and Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan dalam upaya mengatasi backlog, pemerintah sebaiknya menguatkan kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat. Ke depan, lanjut Zulfi, pemerintah seharusnya menjadikan 6 lembaga sebagai pilar pembangunan perumahan rakyat yaitu Kementerian Perumahan Rakyat, Perum Perumnas, Bank BTN, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) dan Bank Pembangunan Daerah.

Karena itu, Pemerintah pun diminta untuk mengoptimalkan peran Perum Perumnas untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan tempat tinggal yang mencapai 13,6 juta unit itu.

Perumnas perlu diberi wewenang khusus untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian, Pemerintah memberi kucuran dana public service obligation (PSO) untuk menunjang fungsi dan tugas-tugas Perumnas.

Melalui PSO, Perumnas akan fokus membangun rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan, pengembang swasta akan memiliih pengembangan rumah-rumah komersial yang harganya di atas subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) seharga Rp 80 juta.

Perumnas juga perlu diberi kemudahan. Misalnya, perizinan untuk rumah umum dipermudah, tak terkecuali untuk pembangunan prasarana, sarana, dan utilitasnya seperti jaringan listrik, air, dan jalan. Selain itu, biaya-biaya yang tidak jelas harus dihapus. Semua langkah itu akan memudahkan rumah-rumah umum bisa segera dibangun dengan harga semurah mungkin.

Jehansyah Siregar juga mengatakan pemerintah harus memiliki public housing delivery system untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat. Sistem kelembagaan publik ini harus dijalankan oleh pengembang publik yang memiliki kemampuan menyediakan serta mengelola bangunan dan kawasan dalam skala besar.

Peran tersebut, menurut dia, tidak bisa dijalankan oleh pengembang swasta. Di sini peran pemerintah nasional melalui pengembang publik, seperti Perumnas, masih cukup besar untuk mewujudkan itu,” kata dia. Dia menyarankan agar peran Perumnas direvitalisasi menjadi National Housing and Urban Development Corporation (NHUDC).[]

Galeri Foto Soeharto.co, Presiden Soeharto meninjau pabrik komponen rumah murah Perlit di Cibinong Bogor, 15 Juli 1974:

Sumber: Harian Pelita 30 Oktober 2012 dan Galeri Foto Soeharto.co

Bulog Dirindukan Kembali

Jejak Langkah No Responses »

Mar 192013

Bulog Dirindukan Kembali

Antara Badan Otoritas Pangan dan Bulog

Pemerintah sebaiknya menjadikan Perum Bulog sebagai Badan Otoritas Pangan. Selain lebih simpel, perubahan status Bulog menjadi Badan Otoritas Pangan akan menghemat biaya, waktu, dan tidak menciptakan rantai birokrasi baru.

DEWAN Perwakilan Rakyat pada Kamis, 18 Oktober 2012, menyetujui Rancangan Undang-Undang Pangan. Esensi terpenting dari UU Pangan yang baru, pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam, serta harganya pun harus terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pak Harto sedang memeriksa persediaan beras di gudang Bulog

Lahirnya UU Pangan yang menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan salah satunya didasari oleh kecemasan akan impor pangan yang semakin meningkat, baik jumlah maupun nilainya. Sebagai contoh, beras sebagai makanan pokok bangsa ini pun sebagiannya masih diimpor dari negara lain. Swasembada beras pun seakan terus menjadi mimpi. Padahal, pada 1984 Indonesia bisa berbangga karena sanggup memenuhi sendiri kebutuhan beras di dalam negeri.

Keasyikan untuk terus melakukan impor pertanian salah satu sebabnya adalah karena ada keuntungan di balik itu. Impor beras yang dilakukan, misalnya, bukan semata-mata karena kekurangan stok beras di masyarakat, tetapi di balik setiap kilogram beras yang diimpor, ada keuntungan yang luar biasa.

Itulah yang kemudian membuat kita enggan untuk bisa mencapai swasembada. Ketika kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi sendiri, maka tidak ada peluang bisnis yang bisa didapat. Itulah salah satu yang membuat kita begitu asyik mengimpor dan lupa untuk meningkatkan produksi pertanian di dalam negeri.

Padahal dulu Indonesia memiliki Bulog. Pada awal sejarahnya, Bulog yang berstatus Lembaga Pemerintah Non Departemen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden mampu mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, tepung terigu, kedelai, pakan, daging sapi dan bahan pangan lainnya. Keberadaan Bulog sebagai importir tunggal juga mampu membatasi impor pangan agar tidak dikendalikan para mafia importir.

Namun ketika era reformasi lahir pada 1998, wewenang Bulog pun dipangkas atas tekanan Dana Moneter Internasional (IMF). Komoditas pangan pun diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Alhasil, kebijakan itu merugikan masyarakat dan petani. Harga bahan kebutuhan pokok berfluktuasi tajam dan impor pangan pun tak terkendali.

Perubahan status Bulog dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Perusahaan Umum pada 2003 telah mengubah peran dan tujuan Bulog. Tujuan awal Bulog sebagai lembaga negara adalah menyejahterakan masyarakat tanpa memikirkan profit secara berlebihan. Namun, kini Perum Bulog lebih memikirkan profit dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat. Perubahan orientasi ini terlihat dari seringnya Perum Bulog mengimpor beras padahal persediaan beras di tingkat petani lokal masih mencukupi.

Kini semangat swasembada pangan tercermin dalam UU Pangan yang baru. Untuk itu, UU Pangan mengamanatkan hadirnya Badan Otoritas Pangan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan nasional. Lembaga itu dapat mengusulkan kepada Presiden, untuk memberi penugasan khusus bagi BUMN di bidang pangan, guna melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya. Status lembaga yang harus terbentuk paling lama pada 2015 itu akan diatur melalui peraturan presiden (perpres).

Mengingat tugas dan peran Badan Otoritas Pangan yang mirip dengan tugas dan peran Bulog pada Pemerintahan Presiden Soeharto, banyak kalangan menyarankan Pemerintah sebaiknya menjadikan Perum Bulog sebagai Badan Otoritas Pangan. Selain lebih simpel, perubahan status Bulog menjadi Badan Otoritas Pangan akan menghemat biaya, waktu, dan tidak menciptakan rantai birokrasi baru.

Apalagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berencana membuat Instruksi Presiden yang akan merevitalisasi peran Bulog sebagai stabilisator harga pangan sekaligus penyangga stok pangan utama nasional. Revitalisasi bertujuan agar Bulog bisa menjaga kepentingan petani di satu sisi dan kepentingan konsumen di sisi lain. Konsumen dapat membeli pangan dengan harga terjangkau, tapi petani juga memperoleh nilai tukar yang bagus.

Presiden Yudhoyono juga menyatakan Bulog akan kembali diserahi tugas mengelola beras, gula, kedelai, dan daging sapi. Bahkan, dikabarkan Bulog akan ditempatkan langsung di bawah Presiden. Jika demikian, itu berarti peran Bulog akan dikembalikan ke era Pemerintahan Pak Harto.

Perum Bulog dikabarkan pula berharap bisa menjalankan tugas sebagai Badan Otoritas Pangan yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pangan dalam negeri. Lembaga itu menyatakan siap ditunjuk sebagai stabilisator pangan, menyusul kehadiran UU Pangan yang baru.[]

Sumber: Harian Pelita 22 Oktober 2012

Gebrakan Pak Harto Menyehatkan Ibu dan Anak

Jejak Langkah No Responses »

Mar 112013

Gebrakan Pak Harto Menyehatkan Ibu dan Anak

Kesehatan ibu dan anak masih menjadi masalah di Indonesia. Padahal, dulu Pak Harto telah mengembangkan Posyandu yang diakui berhasil memberi kehidupan yang lebih baik bagi ibu dan anak.

KEPALA Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry Budiutomo Harmadi mempunyai kabar tak baik. Awal tahun ini (2012), dia mengatakan bahwa setengah dari sekitar 260 ribu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Indonesia kini tak aktif lagi. Menurut Sonny, kurangnya dukungan politik, pendanaan, dan minimnya sukarelawan menyebabkan hal itu.

“Zaman sudah berubah. Orang-orang kini tak bangga lagi menjadi sukarelawan Posyandu,” kata Sonny seperti dikutip The Jakarta Globe.

23 Gebrakan Pak Harto Menyehatkan Ibu dan Anak

Komitmen Pak Harto Terhadap Ibu dan Anak

Padahal, Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyakit, khususnya pada ibu dan anak. Apalagi, metode pencegahan kini dijadikan prioritas ketimbang penyembuhan oleh Kementerian Kesehatan. Namun demikian, Kementerian Kesehatan seolah melupakan Posyandu dan membiarkannya berjalan tanpa arahan dan dukungan.

Dikembangkan atas prakarsa Presiden Soeharto pada 1984, Posyandu dulu pernah menjadi kebanggaan rakyat. Setiap bulannya, rakyat berbondong-bondong mendatangi Posyandu yang dikelola berbasiskan komunitas. Tenaga sukarelawan kesehatan di Posyandu—yang telah mendapatkan pelatihan dari dinas kesehatan setempat—memberikan panduan kesehatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Selain itu, Posyandu juga memberi vaksinasi dan makanan suplemen kepada bayi dan balita. Posyandu juga menjadi media deteksi dini kasus-kasus malnutrisi dan kekurangan gizi pada bayi dan balita.

Gebrakan Pak Harto lewat Posyandu memang menunjukkan hasil signifikan. Survei Demogarafi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 menunjukkan angka kematian ibu melahirkan menurun dari 390 kematian per 100.000 kelahiran pada 1990 menjadi 228 kasus pada 2007. Angka kematian bayi menurun dari 70 kematian per 1.000 bayi lahir pada 1986 menjadi 34 pada 2007. Demikian pula angka kematian balita, yang menurun dari 69 kematian per 1.000 kelahiran pada 1993 menjadi 44 pada 2007. Prestasi tersebut bahkan membuat Honduras mengadopsi konsep Posyandu dan malah mengembangkannya lebih baik daripada Indonesia saat ini.

Hari ini, Posyandu memang tampak tak begitu efektif daripada sebelumnya. Perkembangannya sepertinya mengalami perlambatan.

Ini terlihat pada data SDKI 2007. Meskipun angka kematian ibu terus menurun, perkembangan rerata angka kematian bayi baru lahir justru melambat. Sejak 2003 hingga 2007, angka kematian bayi hanya berkurang satu dari 35 kematian per 1.000 kelahiran menjadi hanya 34 pada 2007. Ini perkembangan paling lambat sejak 2000. Sementara itu, angka kematian balita hanya turun dua, dari 46 kematian per 1.000 kelahiran pada 2000 menjadi hanya 44 pada 2005. Lagi-lagi angka perkembangan terlambat sejak 2000.

Kepemimpinan Pak Harto dalam Kesehatan Ibu Dan Anak

MENURUT Jeremy Shiffman dari American Public Health Association—dalam artikel “Generating Political Priority for Maternal Mortality Reduction in 5 Developing Countries” yang dimuat dalam American Journal of Public Health—keberhasilan Pemerintah Orde Baru menurunkan angkan kematian ibu dan anak didorong oleh apa yang dia sebuah sebagai “political entrepreneurship” yang dimiliki Pak Harto. Shiffman menulis Pak Harto memimpin langsung kampanye kebijakan, menambah anggaran untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak, dan memobilisasi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk memerhatikan masalah yang sama.

Selama kepemimpinan Pak Harto, Puskesmas dan Posyandu menjadi ujung tombak sekaligus implementasi program di bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan dan Posyandu yang tersebar hingga desa terpencil berhasil menekan angka kematian bayi, mengendalikan penyebaran penyakit menular, dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat.

Puskesmas yang digagas Bung Karno berkembang pesat di era Pak Harto. Melalui program Inpres Sarana Kesehatan pada 1994 hingga 1995 telah 6.984 unit Puskesmas, 20.477 unit Puskesmas Pembantu, dan 3.794 unit Rumah Dinas untuk dokter di daerah terpencil pun berdiri.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis, Pak Harto mengupayakan penempatan dokter di daerah-daerah tertinggal yang dikenal dengan program dokter Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada 1994-1995 telah ditempatkan lebih dari 3.000 dokter PTT dan 800 dokter gigi PTT. Jumlah tersebut terus meningkat untuk tahun-tahun berikutnya.

Gebrakan menarik lain adalah pengadaan bidan ketika akseptor dan calon akseptor Keluarga Berencana (KB) sernakin merebak di berbagai pelosok desa dan tidak bisa lagi dilayani dokter, karena padukuhan tempat tinggal mereka jauh dari Puskesmas. Memperhatikan kondisi demikian, Pak Harto menggelar Inpres Bidan (crash program pengadaan bidan) dengan membuka sekolah bidan di mana-mana dan dalam tiga tahun kebutuhan bidan terpenuhi.

Secara khusus, Posyandu menjadi pusat penyebaran informasi betapa pentingnya KB dan pelayanan kesehatan sebelum dan setelah persalinan. Posyandu mengajarkan warga bagaimana mengelola nutrisi yang baik, pakaian yang bersih, dan rumah yang sehat.

Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan Posyandu yang awalnya begitu aktif digelar di kampung-kampung itu akhirnya semakin ditinggalkan. Kegiatan yang begitu kaya manfaat itu kini harus mati suri.

Dugaan muncul, bahwa kegiatan Posyandu mengalami penurunan karena terpengaruhi oleh situasi politik pasca 1998. Sebagaimana kita ketahui, ketika reformasi bergulir, segala yang berbau Orde Baru pun ikut ditinggalkan meskipun positif, termasuk Posyandu.

Selain itu, tampaknya era desentralisasi—yang disebut otonomi daerah—juga menjadi salah satu pemicu penurunan aktivitas posyandu. Kebijakan pelayanan kesehatan kini sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan kemampuan dan kesadaran pemerintahan daerah terhadap pelayanan kesehatan, termasuk dalam masalah Posyandu tidak sama. Hal ini kemudian berakibat pada kecilnya persentase anggaran daerah (APBD) dalam masalah pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak.

Shiffman juga melihat faktor tersebut. Dia menulis ketika pada 1998 terjadi desentralisasi, tak ada lagi prioritas pada kebijakan kesehatan ibu dan anak. Kapasitas Pemerintah Pusat untuk mengarahkan pemerintah daerah melemah. Kini pemerintah daerah lebih suka memfokuskan sumberdaya yang ada kepada hal-hal populis—yang bisa memberi mereka suara dalam pemilu—seperti pembangunan jalan.

Posyandu Harus Direviltalisasi

Meskipun terkendala sejumlah persoalan di atas, Posyandu mutlak direvitalisasi karena beberapa hal berikut—yang sejatinya menjadi konsepsi dan pemikiran Pak Harto saat mengembangkan Posyandu.

Pertama, Posyandu membantu warga untuk tetap sehat sehingga pendapatan bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Terlebih lagi, mengurangi ketergantungan warga kepada Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tentu akan menghemat penggunaan anggaran negara.

Kedua, peran Posyandu sangat krusial ketika ketersediaan tenaga dokter masih belum memadai. Meskipun jumlahnya meningkat, dokter praktik umum tak tersebar secara merata. Rasio dokter per populasi antara kota dan desa sangatlah senjang, yakni 32 berbanding 6 per 100.000 populasi. Sebab, banyak dokter enggan bekerja di wilayah pedesaan, terkecuali pengorbanan yang mereka hadapi—kehilangan kesempatan dan penghasilan lebih tinggi di kota—dikompensasi dengan penghargaan yang pantas.

Ketiga, Posyandu mengurangi ketergantungan berlebihan masyarakat kepada penggunaan obat-obatan.

Untuk merevitalisasi Posyandu, Kementerian Kesehatan harus to mengkaji kembali konsep awal Posyandu. Konsep Posyandu adalah konsep kesehatan komunal, dimana warga di suatu wilayah secara kolektif bertanggung jawab terhadap kesehatan satu sama lain.

Kunci sukses Posyandu pada era kepemimpinan Pak Harto adalah kemampuan pemerintahannya melibatkan dan memobilisasi warga— baik sebagai subjek maupun objek pelayanan kesehatan— serta mengadaptasi proyek itu ke dalam konteks lokal.

Posyandu pada dasarnya bertujuan mengakomodasi kapasitas keuangan warga, mengintegrasikan pengetahuan komunitas, dan mengunakan segala sumberdaya lokal yang tersedia. Hasilnya, masyarakat yang berpartisipasi dalam proyek ini mampu mengidentifikasi masalah mereka dan mencarikan solusinya. Yang lebih penting, warga kemudian menjadi sadar akan manfaat Posyandu sehingga mereka secara sukarela bersedia untuk membantu agar Posyandu tetap ada di lingkungan mereka.

Posyandu sukses ketika itu karena kepemimpinan Pak Harto berinisiatif dan mampu mengembangkan inisiatif itu untuk mengatasi masalah lokal. Dan yang tak kalah penting, Pak Harto sangat menjaga kesinambungan dari setiap kebijakan yang ia jalankan.[]

Sumber: Harian Pelita, 09 Oktober 2012

Pak Harto, Rumah Murah Untuk Rakyat

Jejak Langkah No Responses »

Mar 112013

Pak Harto, Rumah Murah Untuk Rakyat

Pemerintah harus punya komitmen mendukung rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini porsi dan tugas pemerintah.

PEMBANGUNAN perumahan sangat penting bagi kehidupan rakyat, karena bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga tempat pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga.

Untuk memantapkan program pembangunan perumahan, maka pemerintahan Presiden Soeharto membentuk Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) pada Mei 1972. Sebagai pelaksana, dibentuklah Perum Pembangunan Rumah Nasional (Perumnas).

1974 7 15 Meninjau Pabrik Rumah Murah 92510004 Pak Harto, Rumah Murah Untuk Rakyat

Presiden Soeharto Meninjau Pabrik Rumah Murah di Perlit Cibinong Bogor, 15-7-1974

Pada Pelita II mulai diperkenalkan sistem pembiayaan pembelian rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pada 10 Desember 1976, untuk pertama kalinya Bank Tabungan Nasional (BTN) merealisasikan KPR yang dibangun pengembang swasta bagi 17 debitur yang membeli rumah di Semarang dan Surabaya.

Kemudian pada tahun yang sama, Perum Perumnas menyelesaikan pembangunan rumah sederhana (RS) di Depok (Jawa Barat) dan di Klender, Jakarta Timur.

Program ini dilanjutkan dengan penjualan rumah atas dukungan KPR-BTN kepada pegawai negeri, ABRI, karyawan BUMN dan perusahaan swasta serta mereka yang terkena proyek pemerintah.

Langkah ini diikuti pembangunan rumah murah (RS dan RSS) di provinsi-provinsi lain. Jumlah rumah yang dibangun mencapai 53.354 unit, sebanyak 50.672 unit dibangun oleh Perum Perumnas sedangkan sisa 2.682 unit dibangun oleh pengembang swasta.

Pada Pelita III pembangunan perumahan yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah terus ditingkatkan. Di bidang perumahan kota dilakukan peningkatan program perbaikan lingkungan perumahan kota. Program ini mencakup 200 kota kecil, sedang dan besar. Pembangunan rumah sederhana yang ditargetkan 150.000 unit dapat dilampaui. Sebanyak 80.536 unit dibangun oleh Perumnas dan sisanya 216.158 unit dibangun oleh pengembang swasta.

Di bidang perumahan desa diadakan proyek perintis pemugaran perumahan desa (P3D). Proyek yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum ini menjangkau 6.000 desa. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula program peningkatan swadaya masyarakat dalam perumahan lingkungan (PSMPL) yang ditangani Departemen Sosial serta program perbaikan perumahan dan lingkungan desa (PPLD) oleh Departemen Dalam Negeri.

Secara kuantitatif dan kualitatif, pembangunan perumahan terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada Pelita IV secara kualitatif ditingkatkan pengembangan program perumahan dan pemukiman di daerah perkotaan. Meliputi perintisan perbaikan lingkungan perumahan kota di 400 lokasi kota. Perintisan peremajaan kota di beberapa kota besar dan pengembangan kota serta pusat-pusat pertumbuhan baru.

Secara kuantitatif, pada periode ini dapat dibangun 288.438 unit rumah sederhana dari 300.000 unit yang ditargetkan. Dari jumlah itu sebanyak 217.643 unit dipasok pengembang swasta anggota REI (Real Estat Indonesia) dan 70.795 dibangun oleh Perumnas. Sedangkan di bidang perumahan desa, lokasi P3D ditingkatkan menjadi 10.000 desa. Selain itu ditingkatkan pula keterpaduan penanganan perumahan desa melalui pemugaran perumahan dan lingkungan desa terpadu (P2LDT).

Pak Harto, di bidang pembangunan perumahan rakyat, memberdayakan BKPN yang diketuai Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Pada Pelita V, pemerintah mengikutsertakan koperasi di dalam pembangunan perumahan yang berjumlah 375.832 unit. Di sini REI membangun sebanyak 271.056 unit, Perumnas 85.280 unit dan Koperasi 19.496 unit. Masih ada pembangunan perumahan yang dilakukan melalui instansi lain, seperti Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Sejak Pelita I sampai Pelita V melalui program transmigrasi telah dibangun 834. 977 unit rumah.

Sedangkan pembangunan perumahan bagi masyarakat suku terasing yang tersebar di 20 propinsi mencapai 31.896 unit.

Sejak Pelita V diperkenalkan peremajaan pemukiman kota yang dipadukan dengan perintisan pembangunan rumah sewa dan rumah milik dalam bentuk rumah susun sederhana. Sampai Pak Harto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, selama Pelita VII, pemerintah menargetkan untuk membangun sejuta rumah.[]

Sumber: Harian Pelita, 30 Oktober 2012

Pak Harto Berhasil Stabilkan Harga Beras, Kini Bergejolak

Jejak Langkah No Responses »

Mar 102013

Pak Harto Berhasil Stabilkan Harga Beras, Kini Bergejolak

PRESIDEN Soeharto memahami bahwa kurangnya stok beras dapat memicu keresehan sosial. Bagaimanapun beras di Indonesia selalu menjadi barometer tak resmi dari kesejahteraan rakyat. Beras adalah salah satu isu kunci dalam agenda setting Pemerintah. Bahkan anehnya, kaitan antara stok beras beras dengan inflasi sangat erat. Ketika permintaan akan beras meningkat, maka harga pun melambung dan harga barang lain mengikuti.

Ketika kondisi seperti itu terjadi, sangat sering para spekulan memanfaatkan kurangnya stok beras sebagai dalih menimbun beras dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Pada akhirnya, terjadilah keresahan publik dalam skenario terburuk, kerusuhan sosial. Keresahan sosial akan mengancam keamanan dan pada gilirannya akan membawa Negara ke arah instabilitas yang menghambat proses pembangunan.

Karena itu, sejak 1967 Pemerintahan Pak Harto menetapkan kecukupan stok beras sebagai salah satu prioritas utama. Kebijakan pertanian di era Pak Harto benar-benar fokus pada pencapaiain swasembada beras. Pak Harto menetapkan beberapa program untuk meningkatkan produktivitas produksi beras.

harga beras 1 Pak Harto Berhasil Stabilkan Harga Beras, Kini Bergejolak

Stabilitas Harga Beras Era Orde Baru

Salah satu strategi utama ketika itu adalah mengembangkan benih baru dan memperkenalkan teknik baru dalam menanam. Karena itu, Pemerintah mengerahkan sarjana dan mahasiswa Institut Pertanian Bogor untuk hidup bersama petani. Mereka bekerja penuh dedikasi sebagai penyuluh pertanian di desa-desa. Program ini dilakukan secara nasional dan terbukti sangat efektif. Pada 1970, diperkenalkanlah benih paru padi yang disebut Padi Baru 5 dan 8. Varietas unggul ini tahan terhadap penyakit daripada yang pernah petani tanam sebelumnya.

Selain itu, Pemerintah saat itu meningkatkan luas lahan untuk persawahan hingga 50 persen. Pak Harto juga menggagas Bimbingan Massal (Bimas) untuk merehabilitasi sistem irigasi, pendanaan untuk pupuk dan pestisida. Bimas memberi kredit modal kerja kepada petani. Begitupun dengan Instruksi Massal (Inmas). Prgram ini bertujuan memberi arahan kepada masyarakat bagaimana menggunakan modal kerja tersebut.

Semua program tersebut pada akhirnya membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Selama periode 1965 hingga 1969, Indonesia hanya mampu memproduksi 1,25 ton beras per hektar. Namun, pada 1970-an, Pak Harto berhasil menggandakan produksi hingga 3 sampai 4 ton beras per hektar. Dalam buku Soeharto: The Life and Legacy of Indonesia’s Second President (2007), Retnowati Abdulgani-Knapp mengungkapkan bahwa Bimas menjadi bukti lain kedalaman pengetahuan Pak Harto tentang pertanian dan kesadaran beliau tentang tingkat kemampuan di antara petani.

Setelah persoalan produksi beras tertangani dengan baik, maka keseimbangan harga pun harus diperhatikan. Salah satu solusi untuk menyelesaikan problem logistik adalah dengan menciptakan badan pangan nasional yang kemudian dikenal dengan nama Badan Urusan Logistik (Bulog). Bulog merupakan gabungan dari dua wilayah, yakni distribusi pangan yang ditangani Badan Pelaksana Urusan Pangan dan logistik nasional yang diurusi Komando Logistik Nasional (Kolognas).

harga beras 2 Pak Harto Berhasil Stabilkan Harga Beras, Kini Bergejolak

Gejolak Harga Beras Era Reformasi

Dibentuk pada 1967, Bulog awalnya bertanggung jawab mengoordinasi semua institusi yang bertanggung jawab dalam hal suplai dan distribusi komoditas penting, seperti beras. Selanjutnya struktur organisasi Bulog disesuaikan dengan tugas barunya sebagai pengelola cadangan pangan dalam rangka mendukung upaya nasional untuk meningkatkan produksi pangan. Pada 1971 tugas tanggung jawab Bulog diperluas dan ditunjuk sebagai importir tunggal gula pasir dan gandum dan distributor gula pasir serta tepung terigu. Tahun-tahun berikutnya tanggung jawab Bulog diperluas lagi dengan tambahan untuk mengelola beberapa komoditi pangan yaitu daging, kedelai, jagung, dan kacang tanah.

Menurut Retnowati Abdulgani, Pak Harto saat itu tahu bahwa pembentukan Bulog merupakan paradoks dalam situasi pasar bebas. Namun demikian, Pak Harto percaya bahwa kehadiran Bulog akan sangat membantu mengamankan stok pangan dan karenanya menjaga stabilitas harga beras sekaligus mempertahankan stabilitas politik.

Terbukti dari penelitian Eric Dodge dan Sinafikeh Gemessa dari Harvard University, Amerika Serikat, dalam “Food Security and Rice Price Stabilization in Indonesia: Analysis of Policy Responses”, stabilitas harga beras domestik berhasil dipertahankan pada periode 1969-1995 meskipun harga beras dunia mengalami guncangan. Sebaliknya pada periode 2001-2011, harga domestik dibiarkan melambung bahkan hingga lebih tinggi daripada harga dunia.

Sumber: Harian Pelita, 22 Oktober 2011

Reformasi: KUD Terbengkalai, Harga Pupuk Membumbung Tinggi

Jejak Langkah No Responses »

Mar 062013

KUD dan Harga Pupuk

KOPERASI Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Indonesia pernah sukses dalam swasembada pangan pada 1985/1986. Prestasi itu tidak bisa dilepaskan dari peran KUD. Namun, sejak dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998, KUD tidak lagi menjadi koperasi tunggal di tingkat kecamatan.

Program-program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan, seperti distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan KUD di Indonesia secara umum mengalami penurunan kinerja dan tidak sedikit yang hanya tinggal papan nama.

Menurut data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah KUD di Indonesia sebanyak 7.431. Dari total tersebut, KUD yang masih aktif sebanyak 5.026 sedangkan yang sudah tidak aktif sebanyak 2.405.

Rasio harga gabah terhadap harga pupuk terus mengalami penurunan, terutama pada 1998 ketika Pemerintah atas tekanan IMF menghapus subsidi pupuk. Keadaan itu semakin diperberat saat Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 19 tahun 1998 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang KUD. Padahal, Inpres Nomor 4 Tahun 1984 benar-benar telah memberdayakan KUD dan memudahkan petani mendapatkan pupuk secara murah. Sebab, KUD berperan sebagai distributor utama pupuk di tingkat tapak.

Penurunan rasio harga gabah terhadap harga pupuk menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang semakin kecil. Sebab, rasio itu merupakan salah satu unsur yang menentukan indeks harga yang diterima petani.[]

Sumber: Harian Pelita, 15 Oktober 2012

Petani: Hanya Pak Harto Yang Sayang Kami

Jejak Langkah No Responses »

Mar 062013

KUD Dikerdilkan, Pupuk Langka

Di tengah kelangkaan pupuk yang terus menerus terjadi, sejumlah kalangan kembali melirik kebijakan Pak Harto. Dulu, Pak Harto sukses melindungi petani dengan menyalurkan pupuk melalui KUD.

“YANG terhomat Bapak Presiden, saya sebagai petani gurem yang sangat membutuhkan pupuk justru sulit setengah mati mendapatkannya. Mohon kepada Bapak Presiden menginstruksikan instansi terkait agar kami mudah mendapatkannya. Mudah-mudahan terrkabul. Amin…3x.”

14 10 Infografis Jejak Langkah 2 Petani: Hanya Pak Harto Yang Sayang Kami

KUD Terbengkalai Pada Era Reformasi

Yusman, petani yang beralamat di Bojong- Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah, menulis keluhan di atas pada kotak “Pesan” di portal internet Presiden Republik Indonesia Dr H Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember 2008.

Pada hari yang sama, Y Harnowo, petani yang berdomisili di Desa Kaotan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jatim, menulis di portal yang sama.

“Sekarang saatnya musim tanam padi. Musim yang sangat ditunggu para petani seperti saya. Kami menunggu kepastian kapan kami mendapat pupuk. Sebab jika kami terlambat memupuk, panen kami pasti menurun. Kami mohon kebijakan Bapak Yudhoyono untuk memikirkan hal tersebut. Bapak yang memikirkan tersedianya pupuk, kami yang memikirkan produksi padinya.”

Tiga setengah tahun berlalu, keluhan yang sama masih terdengar di sana- sini. Nasib pertanian dan jutaan petani gurem terombang-ambing di tengah kelangkaan pupuk urea.

Kelangkaan pupuk bukan fenomena baru. Pada era Orde Baru, hal itu sudah terjadi. Namun, hanya sesekali muncul. Itu pun skalanya kecil dan cepat diselesaikan karena Presiden Soeharto peduli dan memiliki kebijakan nyata dan tegas untuk mengejar swasembada pangan.

Sebaliknya di era reformasi, hal itu terjadi secara massal dan berlarut-larut pada hampir setiap musim tanam. Instansi terkait menyebut penyebabnya faktor cuaca, gangguan mesin di pabrik, pasokan gas tersendat, petani menggunakan pupuk berlebihan, dan banyak lagi.

Namun, di kalangan petani sendiri, bukan rahasia lagi bahwa pupuk bersubsidi yang seharusnya mereka terima dilego ke perusahaan perkebunan besar dan sebagian lagi diselundupkan ke negara lain.

Padahal, produksi pupuk urea di dalam negeri lebih dari cukup. Tahun 2010, misalnya, produksi pupuk urea berkisar 7,3 juta ton atau naik 7,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 6,8 juta ton. Sementara itu, kebutuhan pupuk bersubsidi 6 juta ton, atau naik dari 5,5 juta ton tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kelangkaan pupuk seharusnya tidak terjadi karena kebutuhan pupuk bersubsidi masih di bawah kapasitas produksi dalam negeri.

Namun, disparitas harga antara pupuk bersubsidi dan nonsubsidi terlalu lebar. Inilah yang menjadi sumber bencana. Harga eceran tertinggi pupuk urea bersubsidi. Bagi para mafia pupuk, disparitas harga itu merupakan harta karun. Dengan mengalihkan distribusi pupuk bersubsidi ke perkebunan besar di luar Jawa dan negara lain, para mafia meraup keuntungan triliunan rupiah. Maka, tidak mengejutkan jika masalah kelangkaan pupuk berlarut-larut karena menyangkut kepentingan para mafia, termasuk mafia berdasi.

Pupuk dan Peran KUD

Sebelum reformasi, distributor pupuk ditangani oleh PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) sementara KUD-KUD bertindak sebagai penyalur. Pada saat di tangan KUD, tak ada ceritanya soal pupuk langka. Walau harganya mungkin lebih tinggi daripada HET (Harga Eceran Tertinggi), namun stok pupuk selalu ada di kios-kios pengecer.

Pak Harto, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, mengeluarkan instruksi presiden yang mendorong pembentukan, pembinaan, dan pengembangan KUD di wilayah unit desa di seluruh Indonesia. Pada masa itu, KUD yang digerakkan oleh petani dan masyarakat pedesaan menjadi pusat penyediaan alat-alat produksi pertanian, termasuk pupuk. Tak heran, jika KUD berperan sentral dalam pengadaan pangan secara nasional. Semua pemangku kepentingan dalam bidang ketahanan pangan, seperti Pemda dan Bulog dan semua aspek pangan dari mulai suplai dan harga melibatkan KUD.

Namun, setelah reformasi, buah dari pasar besar, komoditi pupuk dibebaskan untuk dikelola oleh pasar. Akibatnya hanya pedagang berduit saja yang bisa bermain. Akhirnya, belakangan ini kisah pupuk langka sering atau kerap terjadi di mana-mana. Harga sudah mahal, langka pula. Ini karena para pedagang murni menerapkan prinsip ekonomi. Tak peduli kondisi petani kian termajinalkan.

Koperasi Unit Desa (KUD) mempunyai sejarah panjang. Koperasi sudah ada sejak kolonial Belanda. Pada 1950-an muncul jenis-jenis koperasi pertanian, seperti koperasi pertanian (koperta), koperasi desa, koperasi kopra, dan koperasi karet. Selanjutnya, pada tahun 70-an, Pak Harto menyatukan koperasi-koperasi itu dalam wadah KUD.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973, KUD adalah koperasi pertanian. Kemudian pada 1978, dengan Inpres Nomor 2 Tahun 1978, KUD menjadi koperasi pedesaan. Kemudian Inpres Nomor 4 Tahun 1984 menunjukkan itikad kuat Pemerintahan Pak Harto untuk membina dan mengembangkan KUD.

KUD pun mampu melibatkan petani secara efektif dalam program peningkatan produksi beras. Di wilayah unit desa, satu kesatuan sawah dengan irigasi teknis yang meliputi areal 600 hingga 1.000 hektar, dibentuk KUD yang berfungsi sebagai sarana penopang dan penyalur sarana produksi—termasuk pupuk—yang kemudian berkembang sebagai penyalur pemasaran hasil pertanian.

Namun, pada era reformasi 1998, melalui Inpres Nomor 18 Tahun 1998, pemerintah mencabut Inpres Nomor 4 Tahun 1984 sekaligus menghapus dukungan pemerintah kepada KUD sebagai organisasi koperasi di tingkat pedesaan. Inpres ini berfungsi layaknya palu godam yang meruntuhkan banyak KUD. Banyak KUD yang tidak sukses melaksanakan pengadaan pangan. Hal ini diperparah dengan penghapusan subsidi pupuk. Banyak KUD yang juga gagal melaksanakan penyaluran pupuk. Pengadaan pangan dan penyaluran pupuk tersebut kemudian diambil alih oleh Bulog, LSM, dan perusahaan swasta.

Setelah itu, keluar kebijakan pemerintah yang meliberalisasikan koperasi. Dengan bebas masyarakat mendirikan koperasi dengan hanya izin dari dinas koperasi tingkat kabupaten dan mendapatkan insentif kredit lunak. Alhasil, banyak koperasi yang tumbuh hanya karena akan mendapat fasilitas pemerintah, tanpa kegiatan alias koperasi papan nama.

Akhir-akhir ini pemerintah mengembangkan berbagai program yang tidak lagi menggunakan KUD, tetapi membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan/program seperti kelompok tani, gapoktan (gabungan kelompok tani), dan LKMA (lembaga keuangan mikro agribisnis). Harapannya, gapoktan tersebut akan berkembang menjadi koperasi.

Kenyataannya belum seperti yang diharapkan. Kelompok tani yang dibentuk sebagai akibat adanya program pemerintah biasanya tidak permanen. Begitu program selesai kelompok tani tersebut bubar. Dan bila ada program pemerintah dari kementerian yang berbeda, biasanya dibentuk kelompok tani baru. Keadaan ini berlangsung terus, sehingga tidak berkembang kelompok tani menjadi koperasi. Kementerian Dalam Negeri mengembangkan lembaga ekonomi di pedesaan berupa BUMD (badan usaha milik desa). Namun, perkembangannya belum bisa melembaga secara nasional.

Revitalisasi KUD

Oleh karena itu, kini muncul wacana untuk kembali menghidupkan peran KUD seperti pada masa Pak Harto. Pada Agustus 2009, misalnya, pakar pertanian dari UGM Profesor Masyhuri meminta Inpres Nomor 18 Tahun 1998 yang melemahkan peran KUD dicabut. Menurut dia, distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah yang dibuka kepada pasar bebas telah membuat KUD kolaps dan pupuk pun menjadi langka.

”Program pemerintah untuk membangun masyarakat pedesaan yang semula dilakukan KUD kini diserahkan kepada mekanisme pasar. Akibatnya, KUD tak mampu bersaing. Inpres ini salah satunya yang justru menggembosi peran KUD,” katanya seperti dikutip harian Suara Merdeka.

Karena itu, dia menambahkan, KUD perlu direvitalisasi. Revitalisasi KUD seluruh Indonesia penting untuk melindungi dan memfasilitasi usaha petani dari hulu hingga hilir.

“Inpres Nomor 18 Tahun 1998 dicabut dan KUD perlu dikembalikan lagi ke konsep awal,” jelasnya.

Menurut pendapatnya, KUD juga perlu dibuka kembali peluangnya untuk terlibat dalam program pemerintah, seperti distribusi pupuk bersubsidi, pengadaan pangan khususnya gabah/beras, dana bergulir pertanian (unit simpan pinjam) dan program lain seperti lumbung pangan.

Guru besar Fakultas Pertanian UGM itu juga mengemukakan, pada era KUD berperan, KUD mampu mengembangkan ekonomi nasional bahkan menghasilkan swasembada beras.

Gayung pun bersambut. Di sejumlah wilayah, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) serta Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) meminta Pemerintah mengembalikan penyaluran pupuk ke petani kepada KUD, seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Pak Harto dulu. Tujuannya, selain untuk menumbuhkan semangat berkoperasi di kalangan petani, juga untuk mengatasi kelangkaan dan menghilangnya pupuk dari peredaran yang kini sering terjadi.

“Hanya Pak Harto yang Sayang Kami”

Ketika menemani sejumlah peneliti Amerika Serikat di Desa Muara Dadahup Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, aktivis LSM Achmad Siddik memiliki kisah yang menarik.

Setelah menyampaikan beberapa pertanyaan dalam sebuah wawancara yang berlangsung santai, peneliti Amerika itu kemudian bertanya kepada seorang petani, “Apakah ada bantuan dari Pemerintah kepada Bapak, misalnya benih atau pupuk?”

Si petani itu dengan lugu menjawab, “Zaman Pak Harto dulu sering. Sekarang ramai janjinya tapi sedikit ngasihnya. Kalau dulu, zaman Pak Harto kami banyak dapat bantuan. Hanya Pak Harto yang sayang sama kami.”

Petani merindukan masa dulu, masa dimana petani menjadi subyek dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Petani menjadi tulang punggung kemandirian bangsa. Dulu petani ikut andil dalam mengangkat harkat martabat bangsa. Melalui tangan petani, Indonesia dengan bangga menjadi negara yang mandiri pangan karena berhasil mencapai swasembada pangan. Indonesia juga membantu negara-negara tetangga memenuhi kebutuhan pangannya.

Apa yang terjadi saat ini? Mereka tak lagi menjadi subyek dan seringkali menjadi obyek program yang tak mengakar pada rakyat. Petani sudah bersusah menanam padi untuk menghidupi banyak orang, pemerintah lebih suka mengimpor dan menyuruh rakyat makan dari keringat orang lain. Petani kerap menjadi obyek penyaluran bantuan yang sebagian besar hanya dinikmati pelaksana proyek. Petani didatangi hanya saat pemimpin ingin dukungan dalam pemilu.

Pantas saja mereka merindukan masa-masa mereka mendapat tempat terhormat di antara warga bangsa. Saat mereka diliput di televsisi dengan keterampilan dan wawasan mereka. Ketika petani menikmati masa panen dengan suka cita. Saat panen adalah saat hidup bisa berubah. Masa-masa itu mereka nikmati saat negera ini dipimpin oleh Presiden kedua Indonesia. Siapa lagi bila bukan Almarhum Presiden Soeharto.

Demikian kisah Achmad Siddik dalam blognya.[]

Sumber: Harian Pelita, 15 Oktober 2012

Program Pertanian Era Pak Harto

Jejak Langkah No Responses »

Mar 062013

Pak Harto dan Ketahanan Pangan

KEUNGGULAN program ketahanan pangan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto diakui oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono (2004-2009) dengan banyak mengadopsi program-program semasa Orde Baru. Anton mengaku, merasa berutang budi kepada Pak Harto karena tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertanian saat itu hanya menyatukan kembali puing-puing yang berserakan yang telah dibangun Pak Harto. “Beliau telah meletakkan dasar-dasar pembangunan pertanian yang benar. Banyak program beliau yang bagus dan saya lanjutkan,” ujar Anton.

31 01 Foto Jejak Langkah 2 Presiden Suharto meresmikan jaringan irigasi Panatusan Tulung Agung Program Pertanian Era Pak Harto

Untuk Mendorong Produktivitas Pertanian Presiden Suharto Meresmikan Jaringan Irigasi Panatusan, Tulung Agung, 11 Maret 1983

Menurut Anton, setelah era Pak Harto, hampir tidak ada pembangunan waduk-waduk besar. Pak Harto juga membangun infrastruktur perbenihan, pengamatan, dan pengendalian hama. Banyak peninggalan Presiden Kedua Indonesia itu yang sangat bermanfaat bagi pembangunan pertanian selanjutnya. “Saya kagum terhadap beliau yang sangat paham masalah pertanian sehingga saya tidak ragu menyebut beliau Bapak Pembangunan Pertanian Indonesia.”

Menguatkan pendapat Anton, Menteri Pertanian Prof Bungaran Saragih (2001-2004) mengatakan Pak Harto menempatkan upaya memenuhi kebutuhan pangan pokok tanpa harus impor, sebagai fokus pembangunan di masa pemerintahannya. “Waktu itu, ada tekad yang kuat dari pemerintah untuk berswasembada beras.”

Pada masa Pak Harto, selain tekad yang kuat juga dikembangkan kebijakan dan penerapan program yang tepat dan konsisten. “Pak Harto membangun dan mengembangkan organisasi atau institusi yang akan menjalankan program-program tersebut.”

Selanjutnya, setelah memiliki tekad, kebijakan, program, dan organisisasi pelaksana dari pusat hingga ke daerah, Pak Harto menyediakan sumber daya manusia, yang relatif lebih pintar dengan menghasilkan sarjana-sarjana pertanian yang akan diterjunkan melaksanakan dan mendukung program tersebut, baik di lapangan maupun di lembaga-lembaga penelitian dan kampus. Pak Harto juga menyediakan sumber dana yang besar untuk menyukseskan program menuju swasembada pangan.

Pak Harto juga sukses memobilisasi masyarakat, terutama petani untuk bersama-sama meningkatkan produksi pertanian. “Kita beruntung saat itu mendapatkan benih unggul melalui program revolusi hijau saat itu. Pak Harto menangkap revolusi hijau dengan tekad, dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan dan program, dicetak melalui institusi, kemudian disediakan SDM dan dana serta mobilisasi masyarakat petani.”

Wakil Presiden M Jusuf Kalla (2004-2009) juga menilai Presiden Soeharto berjasa besar di bidang pembangunan ekonomi dan pertanian karena mampu menurunkan tingkat inflasi dari 650 persen menjadi 12 persen dalam beberapa tahun pertama kepemimpinannya. Selain itu, Pak Harto juga punya andil besar dalam pembangunan irigasi pertanian yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Bahkan sampai saat ini, kata Kalla, belum ada presiden yang mampu menandinginya.

“Itulah sumbangan terbesar dalam pembangunan ekonomi, selain membuat Indonesia ini dapat berswasembada pangan karena belum ada presiden yang dapat membangun saluran irigasi pertanian sebesar yang dibangun Pak Harto,” kata Kalla.

Program Pertanian era Pak Harto

MENGAWALI masa pemerintahannya pada 1966, Presiden Soeharto memprioritaskan sektor agraria dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mengarah pada revolusi pangan. Hal ini ditempuh karena kemiskinan dan kelangkaan pangan menjadi prahara sekaligus pemantik munculnya konflik dan krisis politik yang melanda Indonesia yang masih belia saat itu.

Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pertanian. Sejumlah waduk, bendungan, dan irigasi dibangun. Pada Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), swasemabda pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Pak Harto. Di dalam Pelita I Pertanian dan Irigasi dimasukkan sebagai satu bab tersendiri dalam rincian rencana bidang-bidang. Di dalam rincian penjelasan dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan produksi pangan terutama beras.

Pada masa pemerintahan Pak Harto juga dikembangkan institusi-institusi yang mendukung pertanian, mulai dari koperasi yang melayani kebutuhan pokok petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog yang menampung hasil dari petani, institusi penelitian seperti BPTP yang berkembang untuk menghasilkan inovasi untuk pengembangan pertanian yang pada masa Pak Harto salah satu produknya yang cukup terkenal adalah Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW), hingga berbagai bentuk kerjasama antar lembaga yang terkait penyediaan sarana prasaran yang mendukung pertanian seperti irigasi dan pembangunan pabrik pupuk.

Penyediaan sarana penunjang, seperti pupuk, diamankan dengan membangun pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali dengan kemudahan memperoleh kredit bank. Pemasaran hasil panen mereka dijamin dengan kebijakan harga dasar dan pengadaan pangan. Diperkenalkan juga manajemen usaha tani, dimulai dari Panca Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah memfasilitasi ketersediaan benih unggul, pupuk, pestisida melalui subsidi yang terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk dibangun. Petro Kimia Gresik di Gresik, Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean Aceh Fertilizer di Aceh.

Teknologi pertanian diperkenalkan dan disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah menempatkan para penyuluh pertanian di tingkat desa dan kelompok petani. Selain program penyuluhan, kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca, pemirsa), juga menjadi salah satu program pertanian Orde Baru yang khas, karena menyuguhkan temu wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan menteri atau Presiden Soeharto langsung. Kelompencapir juga menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah.

Swasembada Beras

Program kerja pertanian Pak Harto berbuah prestasi. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraria pengimpor beras terbesar pada 1966, mampu mencukupi kebutuhan pangan di dalam negeri melalui swasembada beras pada 1984. Pada 1969 Indonesia memproduksi beras sekitar 12,2 juta ton beras, sementara pada 1984, bisa mencapai 25,8 juta ton beras.

Kesuksesan ini mengantarkan Pak Harto diundang berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO (Food and Agriculture Organization) /Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia), di Roma, Italia, 14 November 1985. [Sumber: Jurnal Diplomasi Vol. 3 No. 3 September 2011, Pusdiklat Kementerian Luar Negeri RI]

Reformasi, Jaringan Irigasi Terbengkalai

Jejak Langkah No Responses »

Mar 062013

Irigasi, Riwayatmu Kini

Proyek pembangunan jaringan irigasi selama Orde Baru mampu mengairi 1,7 juta hektar lahan sawah. Tapi kini, 52 persen jaringan itu rusak dan sisanya hanya mampu mengairi 800 ribu hektar.

SEKITAR 18 kilometer dari Binjai, atau 30 menit berkendara roda empat, kita akan menemukan sebuah tempat wisata asri. Ia dinamakan Pemandian Alam Pangkal Namu Sira-Sira, terletak di Desa Blinteng dan Durian Lingga, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemandian alam ini sebenarnya adalah Bendungan Irigasi Namu Sira-Sira, yang dibangun untuk mengairi sawah petani. air yang jernih dan bersih serta pesona alam yang indah membuat bendungan irigasi itu menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi pada hari libur.

Suasana itulah yang terlihat hari-hari ini. Namun 42 tahun lalu, siapa yang bisa menduga warga Kecamatan Sei Bingai bisa memiliki irigasi yang mutifungsi seperti Bendungan Namu Sira-Sira. Ketika itu, sistem cocok tanam belum serempak. Warga menanam padi suka-suka sesuai selera masing-masing. Akibatnya, kerap terjadi selisih paham antarwarga karena memperebutkan aliran Sungai Bingai untuk mengairi sawah mereka.

Kondisi tersebut berubah saat Presiden Soeharto melakukan pertemuan dengan warga di Pasar IV Namu Terasi tepat pada hari Ulang Tahun ABRI, 5 Oktober 1986. Mendengar masukan warga, Pak Harto pun mengeluarkan kebijakan untuk merehabilitasi irigasi Namu Sira-Sira dan membangun bendungan.

Kini warga bisa merasakan banyak manfaat dari keberadaan Bendungan. Selain bisa memperoleh air untuk sawah mereka, warga pun bisa menabur benih ikan di sepanjang saluran irigasi. Setiap satu pintu air mewakili satu kelompok karena di sepanjang saluran irigasi ini terdapat beberapa pintu air. Pada waktu yang disepakati, warga memanen ikan bersama-sama. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan hasil panen sesuai kontribusi masing-masing. Kegiatan panen bersama ini bahkan menjadi tradisi yang mengundang wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Pendeknya, Bendungan telah menjadi sentra ekonomi yang meningkatkan taraf hidup warga.

Pada pemerintahan Pak Harto, rehabilitas dan pembangunan infrastruktur pertanian, terutama irigasi, menjadi fokus utama. Dalam Pidato Kenegaraan di hadapan DPR-GR pada 16 Agustus 1968, misalnya, Pak Harto menekankan pentingnya membangun irigasi. “Kita harus sadar bahwa kita harus memiliki bendungan-bendungan, memiliki irigasi-irigasi yang baik, agar air sungai bermanfaat buat pertanian dan mencegah banjir,” kata Pak Harto ketika itu.

Bendungan Namu Sira-Sira yang Pembangunannya diinisiasi Pak Harto

Salah satu upaya mempercepat pembangunan irigasi, Pak Harto menginisiasi Operasi Bhakti yang dilakukan para prajurit ABRI. Di seluruh Indonesia, pada awal 1970-an saja, Operasi Bhakti berhasil memperbaiki dan membangun irigasi dan tanggul seluas 1,5 juta meter persegi.

Setidaknya dalam dua tahun pertama masa pemerintahannya, Pak Harto berhasil memperluas irigasi di sejumlah daerah sentra pangan. Yang paling terkenal adalah proyek Jatiluhur yang dapat memperluas area persawahan hingga 160 ribu hektar. Proyek utama irigasi lain di antaranya Proyek Serbaguna Brantas, Jawa Timur, Proyek Bendungan Tulungagung Selatan, Sumatera Selatan, Proyek Irigasi Karanganyar, Jawa Tengah, dan Proyek Irigasi Kelara, Sulawesi Selatan. Selain itu, masih banyak tersebar proyek irigasi kecil, seperti proyek Batanghari Utara, Sumatera Selatan, dan proyek Raman Utara (Lampung).

Pada Pidato Kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus 1994, Pak Harto mengungkapkan bahwa selama Pembangunan Jangka Panjang Pertama, proyek pembangunan jaringan irigasi baru mampu mengairi 1,7 juta hektar lahan sawah sedangkan irigasi yang diperbaiki mencapai luas 2,9 juta hektar. Pembangunan irigasi juga mampu menyediakan air bersih sehingga cakupan penduduk yang menikmati air bersih mencapai 80 persen di perkotaan dan 50 persen di pedesaan. Padahal sebelumnya, hanya 20 persen penduduk di perkotaan yang memiliki akses ke air bersih. Yang lebih utama, kata Pak Harto, pembangunan irigasi telah membantu Indonesia mencapai swasembada pangan. “Pembangunan irigasi berperan besar bagi peningkatan produksi pertanian, terutama dalam mencapai swasembada pangan.”

Namun sayang, infrastruktur pertanian, terutama irigasi, kini kurang diperhatikan. Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar, misalnya, menilai kekeringan yang terjadi pada lahan pertanian di berbagai daerah disebabkan Pemerintah kurang memperhatikan infrastruktur pertanian. Selain itu, laju konversi lahan pertanian yang tinggi juga menjadi pemicu kekeringan.

Kurangnya pembangunan waduk atau bendungan baru menjadi sebab banyak sawah mengalami puso dan kekeringan yang berkelanjutan setiap tahun. “Kekeringan yang terjadi saat ini sesungguhnya bukan hanya karena musim kemarau yang panjang sebagai akibat anomali cuaca, tapi disebabkan minimnya alokasi anggaran dari Pemerintah terhadap pengembangan dan pembangunan infrastruktur pertanian,” ujarnya.

Masih menurut Rofi, investasi dalam infrastruktur pertanian cenderung terabaikan sejak reformasi, sehingga sektor pertanian mengalami stagnasi. Dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu penghasil padi nasional, Jawa Barat mengalami kekeringan mencapai 37.000 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 13.000 hektar di antaranya mengalami puso atau gagal panen. Ribuan hektare areal persawahan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menganggur atau tidak digarap petani selama musim kemarau akibat sulitnya pasokan air.

Jumlah bendungan yang ada di Indonesia saat ini sekitar 284 bendungan besar, hanya dapat mengaliri sekitar 800 ribu hektar atau 11 persen dari 7,5 juta hektar lahan irigasi teknis. Peran bendungan sangat vital untuk pertanian, terutama pada saat musim tanam ke dua dan seterusnya. Tersedianya air untuk irigasi merupakan faktor penentu dalam produksi beras sehingga kebutuhan pangan yang diharapkan dapat terpenuhi. Apalagi saat ini lebih dari 52 persen irigasi rusak sehingga bisa mengganggu peningkatan produksi pangan.

Perbaikan jaringan irigasi tersier lahan sawah sejak 2010-2012 baru terealisasi 808.968 hektar atau 21,3 persen dari total jaringan irigasi yang rusak, yakni 3,8 juta hektar sesuai hasil audit pada 2010. Berdasarkan hasil audit pada 2010, kondisi jaringan irigasi yang rusak mencapai 52 persen atau 3,8 juta hektar dari total luas lahan irigasi 7,5 juta hektar. Kondisi kerusakan jaringan irigasi itu dikategorikan dalam kerusakan berat 10 persen, rusak sedang 26 persen, dan rusak ringan 16 persen.

Kementerian Pertanian memiliki program perbaikan jaringan irigasi tersier. Jaringan tersier menjadi tanggung jawab petani, tetapi petani tidak mampu membenahi sendiri, sehingga Kementan ikut membantu perbaikan jaringan tersier yang rusak tersebut. Realisasi perbaikan jaringan tersier pada 2010 seluas 108.260 hektar, pada 2011 seluas 176.358 hektar, dan pada 2012, 524.350 hektar, sehingga total 2010-2012 seluas 808.968 hektar.

Karena sudah ada otonomi daerah, maka ini tanggung jawab jaringan irigasi pertanian ini dipikul bersama-sama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan irigasi seluas 2,32 juta hektar, provinsi 1,4 juta hektar, dan kabupaten/kota 3,5 juta hektar. Kriteria tangung jawab jaringan irigasi itu yaitu jaringan irigasi seluas lebih dari 3.000 hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat, 1.000-3.000 hektar kewenangan provinsi, sedangkan kurang dari 1.000 hektar kewenangan kabupaten dan kota.[man]

Sumber: Harian Pelita, 1 Februari 2013

Era Reformasi: Defisit Neraca Perdagangan

Jejak Langkah No Responses »

Feb 242013

Defisit Perdagangan Terbesar dalam 51 Tahun

ORDE BARU TAK PERNAH DEFISIT

Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit terbesar sejak 1961. Barang impor, dari migas hingga nonmigas, membanjiri negeri ini. Ini memprihatinkan.

BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia kurun Januari hingga Desember 2012 mencapai US$190,04 miliar atau turun 6,61 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011. Sementara nilai impor pada 2012 mencapai US$191,67 miliar atau naik 8,02 persen dibandingkan 2011 senilai US$ 177,4 miliar. Dengan acuan data tersebut, neraca perdagangan Indonesia selama 2012 mengalami defisit hingga US$1,63 miliar.

Menurut sektor, ekspor hasil industri turun sebesar 4,95 persen dibandingkan 2011. Demikian pula hasil tambang turun 9,57 persen dan pertanian 7,98 persen. Sementara ekspor migas turun 10,86 persen dibandingkan 2011.

Terbesar Sejak 1961

Defisit perdagangan pada 2012 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia, paling tidak sejak 1961. Tingginya tingkat impor sektor migas untuk memenuhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dituding menjadi biang keladi defisit tersebut.

“Kalau defisit itu terus menerus berjalan, maka defisit migas kita akan bertambah tinggi,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar.

Mahendra mengatakan, upaya untuk mengurangi defisit perdagangan harus dilakukan dengan menekan konsumsi BBM bersubsidi pada 2013. Pemerintah juga harus mendukung kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang mendukung kebijakan pengurangan konsumsi BBM.

“Pemerintah pusat harus mendukung kebijakan Pemda dalam mengeluarkan pro pengurangan konsumsi BBM, seperti pengembangan moda transportasi massal,” kata Mahendra.

Dia melanjutkan, tak ada cara lain untuk menahan laju defisit perdagangan nasional selain menjaga subsidi BBM dalam posisi terkendali. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab untuk terus menjaga besaran nilai subsidi.

“Harus menjaga dan mengendalikan tingkat volumenya dan juga efektivitasnya pun harus dijaga,” paparnya.

BBM Biang Keladi ?

Sektor migas menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Indonesia dengan nilai mencapai US$5,59 miliar. Beruntung penurunan masih dapat ditekan dengan perdagangan nonmigas yang mengalami surplus US$3,96 miliar. Impor BBM selama Januari-November sudah mencapai US$26 miliar, sedikit di bawah impor mesin dan peralatan mekanik sebesar US$26,2 miliar. Apalagi kuota BBM bersubsidi sudah ditambah dan tambahan itu berasal dari impor. Biang keladi dari pengganggu instabilitas perekonomian ternyata impor BBM.

Pada 2011, impor BBM melonjak jadi US$28,1 miliar dari US$18,0 miliar pada 2010. Tak ada yang mengalahkan laju peningkatannya. Pemburukan neraca perdagangan 2012 merupakan kelanjutan dari yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya. Sedemikian parah sudah keadaannya sehingga defisit minyak kita tidak bisa lagi dikompensasikan oleh surplus gas.

Untuk kedua kalinya setelah 2008, kini kita kembali mengalami defisit perdagangan migas. Jika pada 2008 defisit perdagangan migas baru US$1,4 miliar, pada Januari-November 2012 melonjak menjadi US$4,8 miliar. Kedaulatan energi kita kian rapuh.

Impor Non Migas Juga Naik

Namun, yang harus diperhatikan juga adalah turunnya ekspor nonmigas dan naiknya impor nonmigas. BPS mencatat ekspor nonmigas pada 2012 US$153,1 miliar atau turun 5,52 persen dibandingkan 2011. Sedangkan impor nonmigas pada 2012 US$149,1 miliar atau naik 9,05 persen dibandingkan 2011.

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, mengatakan pemerintah harus membatasi kuota impor guna menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia tahun 2012 yang tercatat defisit.

“Bahkan, ketika krisis ekonomi 1997-1998 saja kita masih surplus,” katanya.

Menurut Fadli, pemerintah harus membuat langkah strategis untuk menangani defisit tersebut, yakni menata ulang pola perdagangan dengan mengadakan “National Trade Policy” (Kebijakan Perdagangan Nasional) yang mengutamakan kepentingan nasional.

“Selama ini, kita telah membuka sebesar-besarnya perdagangan bebas, namun karena daya ekspor dan daya saing kita kurang, akhirnya malah Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk asing,” ujarnya.

Dia memperkirakan neraca perdagangan pada 2013 akan tetap mengalami defisit bila nilai impor masih lebih tinggi dibanding nilai ekspor.

“Perkiraan ekspor Indonesia pada 2013 mencapai 9,22 persen, namun impor bisa mencapai 9,24 persen,” kata Fadli.

Dia mendesak pemerintah untuk segera membatasi kuota impor, khususnya kuota impor barang holtikultura, barang modal, dan migas.

“Sebab komoditas-komoditas itu yang mengalami peningkatan impor pada tahun lalu,” jelasnya.

Selain itu, dia menyarankan adanya penguatan sektor industri domestik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, dimana Indonesia tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar jika memang tersedia di dalam negeri.

Dia mengatakan, realisasi impor bahan baku pada 2012 Rp313,2 triliun dibandingkan target awal yang hanya Rp283 triliun.

“Selama ini, investasi modal selalu diiringi impor bahan baku. Inilah yang menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit,” ujarnya.

Fadli menekankan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap tata cara investasi dan perdagangan bebas yang diterapkan sekarang ini.

“Pola perdagangan bebas saat ini terbukti tidak tak mampu mendorong perkembangan ekonomi nasional sehingga hal ini harus dicegah agar neraca perdagangan kita tidak defisit terus-menerus,” katanya.

Orde Baru Tak Pernah Defisit

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai neraca perdagangan Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Saat ini, menurut pihak Kadin, banyak aturan aneh dalam perdagangan yang membuat impor lebih besar daripada ekspor.

“Sekarang sering timbulkan kebijakan aneh. Kalau kita berbicara mengenai hambatan nontarif, biasanya ini untuk menekan impor. Justru hambatan itu malah banyak dilakukan untuk menekan ekspor,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo.

Pada masa Orde Baru, dia bilang, Indonesia tidak pernah mengalami defisit atau impor melebihi ekspor. Namun saat ini telah terjadi peningkatan impor bahan baku dan barang modal. “Kami juga sampaikan ke pemerintah, ini sangat memprihatinkan.”

Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan impor bukan ekspor. Permintaan ini bukan untuk untuk membatasi proses hilir tapi hulu dalam proses daya saing.

“Dunia usaha jangan hanya obyek regulasi, dunia usaha mendatang agar mampu berkontribusi bagi pembangunan,” kata dia.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Orde Baru Satrio Budihardjo Yudono meminta pemerintah tegas memainkan hambatan nontarif guna memperbaiki defisit neraca perdagangan terhadap sejumlah negara. Pengurangan tarif masuk bagi barang impor yang membuat Indonesia dibanjiri produk asing berharga murah harus diseimbangkan dengan pemberlakuan pengetatan hambatan nontarif.

Selain defisit terhadap Singapura dan Thailand, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami nasib serupa terhadap Cina dengan besar defisit senilai US$1,174 miliar pada Januari 2012. Billy Yudono, demikian dia akrab disapa, menyarankan agar pemerintah mengantisipasi banjir impor produk negara tetangga dengan memberlakukan aturan mutu dengan konsisten.

Pengetatan hambatan nontarif dinilainya efektif menyembuhkan defisit perdagangan. Billy juga mengaku prihatin dengan banjir produk impor yang berbahaya bagi produsen lokal.

“Kalau hambatan tarif dikurangi, sekarang yang dimainkan hambatan nontarif. Jadi tidak hanya mengenakan pada tarif saja. Barang-barang yang murah bisa masuk karena aturan mengenai mutu tidak diterapkan,” ujarnya.

Billy menyebut Standarisasi Nasional (SNI) sebagai salah satu hambatan nontarif yang dapat dimaksimalkan. “Itu salah satu dari banyak hambatan nontarif,” tandasnya.

Dalam buku Panjangnya Jalan Politik, Mantan menteri Orde Baru Cosmas Batubara menulis kebijakan ekonomi Orde Baru fokus pada bagaimana memperbesar tabungan pemerintah dengan menjaga nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor. Impor pun hanya difokuskan kepada barang yang berfungsi menunjang proses industrialisasi. Hasilnya, tabungan pemerintah pada tahun anggaran 1993/1994 mampu membiayai lebih daripada setengah anggaran pembangunan.[]

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 8 Januari 2013

Older Entries