Sep 022017
 

IRJENBANG PERLU PENGAWASAN PROYEK INPRES

 

 

Inspektur Jenderal Pembangunan Tahir menganggap perlu para pelaksana pembangunan di daerah meningkatkan pengawasan agar hasil pembangunan terutama menyangkut Proyek Inpres tidak mengecewakan masyarakat.

Pengawasan harus sudah dilakukan sedini mungkin sejak perencanaan dan pelaksanaan sampai ke perawatan hasil proyek, kata Tahir dalam kunjungannya ke proyek-proyek Inpres di Kabupaten Pasaman dan 50 Kota Sumatera Barat selama empat hari baru baru ini.

Ia menunjuk proyek penghijauan atau reboasasi yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam agar negara Indonesia ini tidak diwariskan dalam keadaan gersang kepada generasi mendatang. Untuk itu proyek penghijauan tersebut harus dirawat secara terus menerus agar hasilnya selalu dapat dimanfaatkan.

Begitu pula halnya dengan Inpres Penunjang Jalan yang ditujukan untuk mempelancar arus pengangkutan dan distribusi betul-betul sesuai dengan besteekyang sudah ditetapkan sehingga kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah menyadari pentingnya Proyek Inpres bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sehingga dalam tahun anggaran 1987/88 dananya tidak dikurangi dan bahkan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat dinaikkan dari Rp 325,- menjadi Rp 400,- per kapita.

Tahir dalam peninjauan lapangan itu menilai pelaksanaan proyek Inpres di Sumatera Barat arahnya sudah benar dan sudah merata sampai ke daerah terpencil atau jauh dari pusat kabupaten dan propinsi.

Seleksi Pemborong

Irjenbang minta aparatur daerah agar memilih kontraktor yang betul-betul berpengalaman agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

Tugas ini merupakan bagian dari disiplin pembangunan yang ditekankan Presiden Soeharto dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 1987/88 kepada DPR 6 Januari 1987, kata Tahir.

Irjenbang dalam kunjungan tersebut meneliti hasil Proyek Inpres sejak tahun anggaran 1983/84 sampai sekarang seperti proyek penujang jalan yang menghubungkan desa-desa dengan ibu kecamatan dan sekaligus ke ibu kota kabupaten sampai 240 km dari pusat propinsi atau 10 km dari perbatasan Sumbar dengan Sumatera Utara.

Ia melihat kesadaran pemakai jalan masih rendah yang membawa kendaraan truk ukuran lima ton di jalan yang hanya mampu bagi ukuran sampai 2,5 ton, sehingga mempercepat kerusakan jalan.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan ini mendapat perioritas tinggi dari Pemerintah, sehingga dana Inpres Penunjang Jalan 1987/88 akan dipertahankan pada jumlah Rp 130 miliar sekalipun keadaan keuangan negara sangat memprihatinkan.

Di samping itu Inpres Dati II yang jumlahnya juga dipertahankan Rp 1.250,- per kapita atau totalnya Rp 226 miliar sebagian besar digunakan pula untuk proyek penunjang jalan dalam rangka mempertinggi produksi dan mempelancar distribusi hasil pertanian. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (26/01/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 377-378.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: