Mei 172017
 

HARUS DIPUPUK, KERJASAMA APARAT DENGAN MASYARAKAT DI BIDANG PEDIDIKAN NON FORMAL

Jumlah guru yang diperlukan harus diteliti

Kerja sama aparat dengan masyarakat harus dipupuk dalam usaha departemen melaksanakan pendidikan non formal bagi mereka yang ‘jebol sekolah" dan warga masyarakat yang karena suatu hal tidak bersekolah, guna memungkinkan mereka mencari nafkah berdasarkan keterampilan tertentu.

Apabila generasi muda kita sekurang-kurangnya telah mendapatkan pendidikan dasar diharapkan untuk masa yang akan datang seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan sebaik-baiknya sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Hal itu dikemukakan Presiden Soeharto ketika membuka Rapat Kerja para rektor universitas/institut negeri dan Kakanwil Dep. P & K di Istana negara, Senin kemarin.

Pada kesempatan itu hadir 234 peserta a.I. 40 Rektor, 80 Pembantu Rektor, 7 Ketua Kopertis, 27 Kakanwil, 27 Ka Perencanaan, 43 Pejabat teras P dan K dan 10 Ketua Akademis. Rapat Kerja akan berlangsung sampai 6 Maret di Sahid Jaya Hotel.

Menyinggung pembangunan nasional, perhitungan bangsa, Presiden mengingatkan kita tidak boleh melupakan bahwa bangsa kita adalah bangsa Indonesia, di mana manusia adalah pelaku dan tujuan pembangunan.

Persoalan manusia ini harus didekati dari berbagai sudut. "Persoalan manusia yang hanya diselesaikan dari satu sudut saja, seperti yang lazimnya dilakukan oleh suatu disiplin ilmiah, tidak akan terselesaikan secara memuaskan," kata Presiden.

Kerjasama dengan masyarakat di bidang pendidikan dasar juga sangat diperlukan, mengingat Taman Kanak-Kanak yang sistern pendidikan sebagian besar diselenggarakan oleh swasta. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar supaya dilakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kewajiban belajar. Anak yang cacat fisik, maupun mental secara khusus hendaknya mendapatkan perhatian.

Jumlah Guru Supaya Diteliti

Mengenai pengadaan, pengangkatan serta penempatan guru yang diperlukan dalam rangka penuntasan penampungan pendidikan anak-anak usia 7-12 tahun, Presiden minta agar mengadak:an perhitungan secara teliti jumlah guru yang diperlukan. Penelitian ini harus sampai ke desa, bahkan ke tingkat pemukiman yang terpencil.

Dengan perhitungan kebutuhan guru yang tepat, kerja sama yang lebih baik antara aparat di pusat dan di daerah, serta peningkatan kecepatan dalam memproses pengangkatan dan penempatan guru baru, diharapkan kekurangan guru khususnya di tingkat sekolah dasar kan dapat dipenuhi dengan cepat.

"Dalam rangka ini saya minta perhatian khusus tentang pembinaan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) tanggung jawab lulusan SPG begitu penting sebagai guru pada tingkat pendidikan dasar."

Ditegaskan, sistem pendidikan pada SPG harus disempurnakan dan ditingkatkan agar mempunyai daya guna dan tepat guna secara optimal. Lulusan SPG harus dapat melayani kebutuhan pendidikan dasar dan harus memenuhi syarat agar pelaksanaan pendidikan terhadap semua anak usia sekolah dasar dapat berlangsung sebaik­baiknya.

Perhatian khusus harus kita berikan terhadap Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, sebab di sinilah kita semakin benih-benih bangsa yang akan menjadi kekuatan bangsa kita di kemudian hari.

Di tingkat pendidikan menengah, tanpa mengurangi perhatian dan pelayanan yang semakin sempurna untuk jenis pendidikan umum, pendidikan kejuruan perlu mendapatkan perhatian yang khusus.

Sebelumnya Presiden mengatakan, pembangunan SD Inpres pada tahun 1980/ 1981 telah mencapai 80.000 unit. Mulai tahun ketiga Pelita III Inpres Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar akan ditingkatkan. Dalam hubungan ini Presiden minta agar Rapat Kerja ini juga memikirkan dan membahas peningkatan kerja sama yang sudah ada dengan Pemda, demi pelaksanaan yang tuntas dari usaha perintisan kewajiban belajar.

Penataan Kembali

Di tingkat pendidikan tinggi, usaha-usaha perbaikan struktural dan pengembangan kurikuler yang sedang dilakukan sekarang perlu dilanjutkan dalam masa-masa mendatang.

Perlu ada penataan kembali bukan saja mengenai konsep pembinaannya, tetapi juga mengenai struktur organisasi serta mekanisme kerjanya termasuk pula peningkatan sikap dan disiplin para pengajarnya.

"Jika perguruan tinggi ingin mengibarkan tinggi-tinggi disiplin ilmu, maka disiplin ilmu itu harus dilandasi olehdisiplin moral yang bersumber pada kemampuan diri sendiri untuk mendisiplinkan diri dalam menaati kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan kerjanya masing-masing," kata Presiden.

Ditegaskan pula agar para dosen harus menyadari dan memahami betul-betul mengenai peran dan tugas perguruan tinggi yang diandalkan sebagai dapur ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu meningkatkan martabat bangsa Indonesia.

Di dalam usaha besar mengembangkan masyarakat ilmiah ini perguruan tinggi swasta hendaknya terus dibina agar mampu menjadi partner bekerja yang setaraf dari perguruan tinggi negeri.

Pembukaan rapat kerja rektor dan kepala kantor wilayah P dan K se-Indonesia itu dihadiri Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, Menko Kesra Surono, Menteri P dan K Dr. Daoed Joesoef, Menteri Muda Urusan Pemuda Dr. Abdul Ghafur, Dirjen Kebudayaan Prof. Dr. Haryati Soebadio dan pada peserta raker. (DTS)

Jakarta, Pelita

Sumber: PELITA (03/03/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 527-529.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: