Feb 022017
 
HM Soeharto dalam berita

GAMBARAN DARI ATAS DAN DARI BAWAH [1]

 

Palembang, Merdeka

Ketika meresmikan pabrik Pusri IV dan “Rice Estate” di Palembang, Presiden Soeharto telah mengemukakan beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Kekurangan pangan, kata Presiden, bukan karena kegagalan Bimas dan Inmas. Dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah tidak boleh menutup diri terhadap kritik­-kritik. Kemudian Presiden juga menandaskan bahwa dalam 10 tahun pembangunan “kemajuan dan kesejahteraan telah mulai kita rasakan”.

Karena ketiga hal tadi dikemukakan oleh Presiden maka ia merupakan bagian dari pernyataan nasional yang secara tidak langsung menjawab pendapat yang dikemukakan dalam masyarakat tentang soal-soal tadi.

Kita tentu merasa untung karena dapat mendengar dari Kepala Negara pendapatnya tentang soal-soal yang sering dibicarakan dengan hangat dalam masyarakat diluar dinding ruang rapat kabinet, sekalipun kita mencatat bahwa apa yang tercema dalam daya faham masyarakat dan fikiran Rakyat mungkin berlainan dengan apa yang disimpulkan oleh Pemerintah.

Terutama mengenai Bimas. Mungkin benar bahwa kekurangan pangan tidak disebabkan oleh kegagalan Bimas atau Inmas, sebab kedua sistem itu diadakan untuk menjamin kenaikan produksi pertanian, sebagai sasaran strategis untuk mencapai tujuan swa-sembada pangan. Tetapi kalau kita ikuti laporan-laporan tentang kompleksitas penyelenggaraan proyeksi Bimas dan Inmas dengan segala ekses­ eksesnya, kita juga mempunyai suatu gambaran tentang bagaimana proyeksi itu berjalan.

Bahan-bahan yang dapat diperoleh dari kaum tani didesa-desa, dari laporan pers tentang halangan-halangan dan manipulasi birokrasi terhadap pelaksanaan Bimas dan Inmas, pendapat para ahli pertanian dalam tulisan-tulisan maupun fikiran ilmiah dalam pertemuan-pertemuan tehnis serta data-data stastitik tentang peserta Bimas dan Inmas serta perluasan areal kini jika dibandingkan dengan tahun-tahun pertama, kita mempunyai gambaran Bimas dan Inmas telah muncul dengan problim-problim psikologisnya sendiri terhadap kaum tani.

Meskipun problim-problim psikologis tadi tidak sampai muncul menjadi suatu antagonisme sosial yang tajam, tetapi ia mempunyai implikasi sendiri dalam rasa-peka kaum tani serta kepercayaan kaum tani.

Ini sedikit banyak bisa mempengaruhi politik pertanian Pemerintah, tidak terkecuali tujuan menaikkan produksi pangan. Dan dilema ini juga diakui oleh DPR sebagai tersimpul dalam pernyataan para anggota yang bersangkutan tentang handikap yang dihadapi dan fikiran mereka tentang cara.

Kedua, mengenai kesediaan menerima kritik. Ini adalah hal yang kianjadi penting buat masyarakat. Sudah sejak lama pada Rakyat timbul kesan kuat mengenai begitu sensitifnya para pejabat Pemerintah terhadap kritik sehingga seluruh sikap umum yang berhubungan dengan itu selaku ditafsirkan dari segi yang kurang menguntungkan.

Efeknya yang memasygulkan menyentuh inti masalah pengembangan danpenumbuhan demokrasi di negeri ini pada satu fihak. Sedangkan difihak lain ia membuka persoalan tentang karakter kekuasaan dari Demokrasi Pancasila, yang hakekat maupun mekanismenya selalu menjadi pusat pemerhatian politik.

Ketika menerima kritik memang bisa membuat kesulitan dalam penyelenggaraan hidup bernegara. Bisa lahir tokoh-tokoh Pemerintah yang selalu tidak mau mengerti keadaan, suatu tipe yang kini mulai dijumpai pada beberapa tokoh-tokoh inti Pemerintahan kita, termasuk beberapa menteri inti dalam kabinet. Sinisme yang lahir dari sikap khas birokrasi puncak ini dengan sendirinya mengkambing-hitamkan semua tingkah-laku politik masyarakat yang dinamis, bahkan mencurigainya sebagai subversi. Ini tentu saja kurang baik.

Kita percaya bahwa setiap kritik yang diajukan terhadap Pemerintah bukanlah untuk mendiskreditkan prestasi-prestasi baik yang telah ada. Tetapi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang masih ada. Dengan demikian kesediaan untuk mengakui kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan kesulitan-kesulitan yang diakibatkan oleh pembangunan. Inilah yang telah menjadi pusat perhatian para mahasiswa, pers, kekuatan-kekuatan sosial politik maupun DPR, mengenai perlunya Pemerintah bersifat terbuka dalam menyelenggarakan Pemerintahan agar dengan demikian segala kesulitan yang lahir dapat disadari bersama, dibahas bersama dan ditanggulangi bersama demi suksesnya pembangunan negeri.

Soal ketiga ialah pendapat Presiden bahwa sepuluh tahun pembangunan ini telah melahirkan kemajuan dan kesejahteraan yang kian dirasakan. Soal ini kita kira bukan soal Pemerintah saja, sebab penghayatan pembangunan melibatkan tidak saja Pemerintah tapi juga seluruh Rakyat sebagai subyek pembangunan itu.

Disini kita bisa melihat apakah yang digambarkan oleh Pemerintah dari atas, berdasarkan pola perbelanjaan dan catatan-catatan statistik resmi. Pembangunan kita kira bukan saja berhubungan dengan pencitaan prasarana serta sarana-sarana fisik maupun non fisik, tetapi juga meliputi pembentukan kondisi untuk membina perasaan umum bagi kebahagiaan yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Disini diperlukan indikator-indikator visuil untuk mencatat kemajuan-kemajuan yang nampak tetapi juga indikator-indikator indriawi untuk mendeteksi irama pembangunan itu dalam perasaan Rakyat.

Jelas bahwa belum bisa dikeluarkan pendapat apriori bahwa “kemajuan dan kesejahteraan” dalam arti total telah bisa dirasakan. Indikator-indikator sosial-politik yang tergambar  dalam  reaksi  masyarakat, mahasiswa, kekuatan-kekuatan sosial-politik, DPR maupun ahli-ahli sosiologi kita, telah mencanangkan adanya berbagai “setback” dalam sikap mental dan kepercayaan rakyat, hal yang telah turut melahirkan problim-problim sosio-politis yang mempengaruhi kondisi dansituasi politik Negara dalam tahun-tahun belakangan ini.

Suara-suara ini bukan suara dari rumah sakit jiwa tetapi suara-suara hidup dari keresahan masyarakat, yang dapat direkam secara politik, ilmiah maupun kemanusiaan. Ia akan hidup dan bersipongang terus jika penyelenggaraan pembangunan tidak melihat manusia sebagai fokus statistik semata, tetapi faktor kompleks dalam kehidupan yang perlu dibela dan dibina tidak secara mekanis tetapi dengan cara-cara manusiawi yang layak dalam proses kreativitas daripada eksistensi.

Jadi, menurut hemat kita, yang perlu ialah kita semuanya harus memandang spektrum perkembangan dan pertumbuhan nasional kita kini tidak dari satu ujungnya saja tapi secara integral.

Ini membuat kita tidak saja perlu mawas diri dan melihat kedalam segi-segi yang tak tampak dari berbagai masalah yang ada, tetapi menukik kebawah permukaan untuk melihat arus bawah yang tak nampak dari atas. (DTS)

Sumber: MERDEKA (30/11/1977)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 422-424.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: