Jul 072018
 

Presiden dalam Sidang Ekuin :

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN HARUS DIPACU MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN [1]

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menegaskan agar departemen-departemen meningkatkan kegiatannya untuk memacu ekspor non-migas menghadapi perdagangan bebas ASEAN yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 1993. Kegiatan yang harus diperhatikan antara lain menyangkut bidang perizinan, pelayanan, kelancaran perkreditan dan seterusnya.

Dalam Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekuin di Bina Graha, Jakarta, hari Rabu(5/2),  Presiden menyerukan agar  tahun 1992 ini digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas ASEAN tersebut. Dianjurkan pula, agar bidang penelitian  atau  riset  dipikirkan  untuk jangka panjang  dalam  mengantisipasi peningkatan ekspor mendatang.

Seusai sidang yang dihadiri oleh Wakil Presiden Sudharmono kemarin, Menteri Penerangan Harmoko menjelaskan kepada para wartawan, hasil-hasil Konferensi TingkatTinggi (KTT) IVASEAN 27-28 Januari 1992tersebutmerupakan salah satu topik yang dibahas. Yang dilaporkan kepada sidang ini antara lain menyangkut kerangka persetujuan tentang peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN, deklarasi Singapura yang mencakup kerja sama  ekonomi Asia-Pasiflk serta  persetujuan tarif efektif.

Kemudian, Presiden memberi petunjuk agar hasil-hasil KTT ASEAN disebar-luaskan kepada lembaga-lembaga departemen dan nondepartemen. Selain itu Presiden minta agar para pejabat eselon I dikumpulkan dan diberikan peljelasan, khususnya mengenai hasil-hasil KTTASEAN supaya mampu melakukan persiapan­persiapan program sedini mungkin.

Presiden mengatakan, kita harus meningkatkan pula ekspor khususnya di bidang pertanian, misalnya beliau menyebut rempah-rempah, jambu mete termasuk kulitnya yang dapat diolah untuk minyak sebagai nilai tambah.

 

Daging dari India

Sidang kemarin juga mendengarkan laporan khusus pengamatan lapangan mengenai kasus pemasukan daging ke Batam dari India 20 ton per bulan. Menurut informasi, demikian keterangan Harmoko, hal itu telah beljalan empat sampai lima bulan.

“Upaya pemasukan daging dari India ini perlu dihentikan karena sampai saat ini Indonesia masih bebas dari penyakit hewan menular, sedang India belum”, kata Harmoko mengutip laporan dalam sidang tersebut.

Oleh karena itu katanya, hewan atau ternak atau bahan hasil ternak dari India dilarang masuk ke wilayah  Indonesia. Disebutkan, negara-negara asal impor daging yang bebas penyakit menular hewan adalah adalah Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Kanada. Selain tersebut harus berasal dari rumah pemotongan hewan (RPH) yang melakukan pemotongan dengan tata  cara  sehat dan halal.

Dijelaskan , langkah-langkah penanggulangan kasus di Pulau Batam itu telah dilakukan lewat operasi lapangan terpadu terhadap impor daging eks-India. Hasi lnya, telah disita serta dimusnahkan daging sebanyak 323 karton atau 8.045 kilogram dan pemasukan daging dari India ke Batam telah dihentikan.

Aparat yang menangani karantina hewan di Batam telah ditindak secara administratif. Para pengusaha pengimpor daging diberi penyuluhan. Masyarakat di Batam dan Propinsi Riau diminta agar tidak memasukkan dan memasarkan daging beku dari India.

Untuk mencegah terulangnya kasus Batam, telah diberitahukan kepada pihak Otorita dan masyarakat Batam agar impor daging dilaksanakan berdasarkan tata cara dan peraturan yang berlaku.

Untuk itulah sistem kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan menular perlu dilakukan Balai Penyelidikan Penyakit Hewan Wilayah II di Bukittinggi, Sumbar, juga diinstruksikan melakukan penyelidikan ke lapangan secara berkala.

Menanggapi hal ini, kata Harmoko, Presiden memberi petunjuk agar kasus Batam dijadikan pelajaran dan selanjutnya harus berhati-hati agar jangan sampai tetjangkit penyakit hewan yang dapat menurunkan dan merusak populasi temak.

 

Keuangan dan Moneter

Sidang kemarin dipimpin Presiden Soeharto. Perkembangan moneter dan keuangan negara dibahas. Jumlah uang beredar sampai akhir November 1991 Rp. 25,83 1 trilyun. Jumlah uang beredar dalam periode Januari sampai dengan November 1991 bertambah sebesarRp 2,12 trilyun atau 8,45 persen. Sedangkan dalam periode yang sama tahun sebelumnya,yaitu Januari sampai November 1990 bertambah dengan Rp 2,874trilyun. Jadi untuk tahun 1991 lebih kecil. Ini merupakan pengendalian yang cermat.

Indeks harga konsumen dikaitkan dengan inflasi bulan Januari 1992 adalah 0,44 persen. Dengan demikian inflasi tahun anggaran 8,87 persen, dan untuk tahun takwin sama dengan Januari, yakni 0,44 persen.

Penyebab inflasi ini adalah adanya perubahan kelompok indeks umum. Yaitu, kelompok makanan ada kenaikan. Jika bulan Desember 1991 kenaikan itu 0,25 persen, maka untuk Januari 1992 menjadi 0,61 persen. Kelompok peruma han dari 0,04 persen menjadi 0,32 persen. Kelompok sandang dari 0,40 persen menjadi 0,07 persen. Aneka barang dan jasa dari 0,15 persen menjadi 0,50 persen.

Di bidang Neraca Perdagangan , nilai seluruh ekspor untuk November 1991 berjumlah 2.368,1 juta dollar AS, sedangkan nilai impornya adalah sebesar 2.127,6 juta dollar. Sehingga untuk November 1991 terdapat surplus dalam neraca perdagangan Indonesia sebesar 240,5 juta dollar.

Dalam sidang juga dilaporkan pengendalian hama tanaman kopi di Timor Timur.

Kopi merupakan tanaman pertanian penting di Timor Timur. Areal tanaman kopi rakyat seluas 51.876 hektar dengan produktivitas tahun 1973 sampai 1976 rata-rata satu sampai 1.300 kg per hektar. Tahun 1988, turun menjadi 311 kg per hektar akibat serangan hama penggerek buah kopi dengan tingkat serangan 55 persen, kerugian di perkirakan Rp 9 milyar.

Untuk pengendaliannya melalui DIP P4 Daerah telah disediakan dana untuk tahun 1991 ABD sebesar Rp 739 juta untuk Kabupaten Temera dan Likuwisa seluas 24.125 hektar. Namun atas kebijaksanaan GubernurTimtim areal itu diperluas menjadi 41.516 hektar untuk enam kabupaten. Sedangkan pengembaliannya melibatkan aparat pemda, petani dan penduduk sekitar kebun. Hasil-hasil pengendalian hama ini akan terus  dipantau. (osd/sel)

 

Sumber: KOMPAS (06/02/ 1992

 

______________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XIV (1992), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 496-498.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: