HM Soeharto dalam berita

DARI SUDUT PENTRAPAN DEMOKRASI MERUPAKAN SUATU LANGKAH MAJU

Soal pencalonan Presiden

DARI SUDUT PENTRAPAN DEMOKRASI MERUPAKAN SUATU LANGKAH MAJU [1]

Jakarta, Pelita

Ditinjau dari sudut pentrapkan demokrasi, peristiwa akhir2 ini sekitar pencalonan Presiden merupakan suatu langkah maju. Demikian penegasan anggota Komisi III DPR-RI dari Partai Persatuan, Amin Iskandar, atas pertanyaan “Pelita” kemarin di Jakarta.

“Setelah lebih dari 30 tahun merdeka kini orang tidak merasa takut2 untuk mengemukakan calon Presiden yang bukan pejabat sekarang,” katanya.

Yang dicalonkan tidak merasa khawatir sedang yang tidak dicalonkan pun tidak menunjukkan rasa tersinggung. Permulaan yang baik ini hendaknya dapat dipupuk sebaik2nya. Hingga pada satu saat nanti tercapai kedewasaan berdemokrasi.

Dalam pada itu jelas kiranya bahwa ada perbedaan antara pemilihan Presiden seperti di AS atau di Perancis yang bersifat langsung dengan sistim di Indonesia dengan melalui MPR.

Menurut Amin Iskandar, Pemilihan Presiden yang dilakukan majelis seperti di sini mempunyai cara2 tersendiri yang berbeda dengan pemilihan langsung seperti di AS itu. Bagi kita di Indonesia, musyawarah untuk mufakat sudah merupakan konsensus nasional. Dengan demikian boleh saja mempunyai lebih dari seorang calon, hanya penyelesaiannya dengan cara konsensus sehingga pada forum resmi tercapai kesepakatan atau kebulatan mengenai calon tunggal.

Hal ini sama sekali tidak melanggar azas2 demokrasi, lebih2 demokrasi Pancasila. Ciri demokrasi bukan pada adanya calon lebih dari satu, tetapi pada adanya musyawarah suatu negara menghendaki suatu jabatan di PBB atau IPU (International Parliamentary Union). Jauh sebelum sidang resmi maka utusan2 mengadakan pendekatan atau lobby lebih dahulu dengan sesama negara anggota untuk mendapatkan sokongan. Sehingga di tiap sidang resmi hanya tinggal calon tunggal yang diterima secara aklamasi. Hal ini akan lebih memantapkan yang terpilih untuk memangku jabatannya.

Mengenai pertanggungjawaban Presiden, Amin Iskandar mengatakan, MPR dengan sadar telah menentukan TAP no. 6/’73 dimana pertanggunganjawaban Presiden diberikan pada akhir masa jabatannya. Hal ini kiranya tidak perlu dipertentangkan atau ditafsirkan lain. Adalah tugas MPR hasil Pemilu ’77 nanti apabila dikehendaki perubahan2 dalam TAP2 yang lalu. Sebab sidang istimewa hanya dapat dilakukan bila mandataris dianggap telah menyimpang dari GBHN setelah DPR melakukan upaya lain. (DTS)

Sumber: PELITA (20/07/1977)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 358.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.