Jan 092014
 

Menstabilkan Harga Pangan Dan Membangun Kembali Koperasi [1]

Bustanil Arifin, SH [2]

Pada awal tahun 1950-an, saya dengan beberapa perwira asal Aceh yang berada di Jakarta merencanakan untuk mengadakan reuni Divisi Gajah I di Jawa Tengah: Divisi Gajah I adalah sebuah divisi TNI di Aceh pada masa revolusi. Untuk melaksanakan rencana reuni tersebut, saya dengan seorang perwira lainnya menghadap Panglima Divisi Diponegoro waktu itu, Kolonel Soeharto. Pak Harto tidak saja meluangkan waktu untuk menerima kami, melainkan juga menyediakan  tempat reuni itu tanpa memungut bayaran.

Itulah awal mula perkenalan saya dengan Pak Harto. Kesan saya pada waktu itu ialah bahwa beliau adalah seorang perwira yang sangat baik hati, seorang yang rendah hati, selalu tersenyum,dengan wajah yang berseri. Kesan dari pertemuan-pertama 40 tahun yang lalu itu masih membayang di benak saya bahkan sampai hari ini. Dan kesan tersebut tetap tidak pernah berubah, sekalipun kini beliau telah menjadi seorang presiden, dan hampir 25 tahun saya bertugas langsung dibawah pimpinan beliau. Senantiasa terkesan oleh saya wajah beliau dalam pertemuan pertama yang bersifat mengayomi.

Setelah pertemuan pertama itu, saya masih bertemu lagi dengan beliau, yaitu seusai reuni. Pada kali yang kedua ini saya datang untuk melaporkan tentang penyelenggaraan reuni, sekaligus menyampaikan rasa terima kasih kami atas segala bantuan yang telah beliau berikan.

Pertemuan berikutnya dengan beliau terjadi lama sesudah itu, yakni setelah Pak Harto menjadi Panglima Kostrad. Ketika itu saya diajak oleh Kolonel Hartono, Direktur Peralatan Angkatan Darat, menghadap Pak Harto. Saya bertemu lagi dengan beliau pada peringatan Hari ABRI tahun  1964. Kemudian  kami berjumpa lagi di Komando Logistik Nasional (Kolognas). Pada waktu itu saya menjabat Asisten Khusus di Kolognas, dibawah pimpinan Brigjen. Achmad Tirtosudiro. Inilah, saya kira, awal keterlibatan saya dalam masalah perberasan  tingkat nasional. Keterlibatan ini berhulu pada masalah kesulitan beras yang kita hadapi pada masa itu, bulan Desember 1965.

Dalam rangka penanggulangan kesulitan beras ini, saya diperintahkan untuk mencari beras ke luar negeri. Saya ingat sekali bagaimana beratnya usaha ini. Dengan nota tertulis dari Waperdam Leimena[3] kepada Gubernur Bank Indonesia Jusuf Muda Dalam, telah dibuka L/C oleh Bank Indonesia sebesar US$2.000.000.- untuk sebuah perusahaan di Bangkok melalui sebuah bank di sana. L/C tersebut tidak dapat dicairkan karena Bank Indonesia diragukan kemampuannya untuk membayarnya. Oleh karena itu diusahakan pembelian dengan meminta jaminan pemerintah Thailand. Akan tetapi usaha inipun tidak berhasil, walaupun surat resmi dari Panglima KOTOE (Komando Tertinggi Operasi Ekonomi) telah dilengkapi dengan tandatangan dari beberapa tokoh seperti Sultan Hamengku Buwono IX, AH Nasution dan Adam Malik, yang sengaja dimintakan oleh pemerintah Thailand melalui Wakil Perdana Menteri dan Kepala Intelijen Angkatan Darat Thailand kepada saya.

Mereka kelihatannya tidak percaya kepada kita; mereka ragu­-ragu akan situasi di Indonesia yang baru saja bergolak dan belum stabil waktu itu. Pun bank di Bangkok mengharuskan L/C kita itu mendapat konfirmasi lebih dahulu dari salah satu bank kelas satu Amerika. Akhirnya kita berhasil juga memperoleh 20.000 ton beras dari Thailand setelah kita menjaminkan dua kapal muatan tembakau, yang sedang dalam perjalanan ke pelelangannya di Bremen, Jerman Barat, dengan persetujuan Menteri Perkebunan Drs. Frans Seda.

Usaha pencarian beras saya teruskan ke Rangoon dengan surat Pak Harto sebagai Panglima KOTOE dan mendapat dukungan spontan sekali dari Perdana Menteri Birma, Jenderal Ne Win. Birma waktu itu membantu kita dengan 20.000 ribu ton beras dengan kredit enam bulan dan dikenakan bunga 4% setahun. Pak Harto sangat berterima kasih kepada Birma, sebab bantuan tersebut diberikan Perdana Menteri Ne Win justru pada saat kita sedang sangat membutuhkan. Oleh karena itu pada waktu Pak Harto berkunjung ke Roma pada tahun 1972, beliau menyempatkan  diri untuk mampir di bandara Rangoon untuk menyampaikan rasa terima kasih beliau kepada Jenderal Ne Win. Jenderal Ne Win menerima Pak Harto di lapangan terbang Rangoon.

Setelah berhasil memperoleh beras itu, saya diangkat menjadi Deputi di Badan Urusan Logistik (Bulog); waktu itu Kolognas sudah dibubarkan dan diganti dengan Bulog. Setelah lima tahun bergulat dengan butir-butir beras di Bulog, dan Bulog berhasil menstabilkan harga beras serta menurunkan laju inflasi, maka Pak Harto memberikan “hadiah” kepada Bulog, yaitu berupa penempatan salah seorang stafnya sebagai Konsul Jenderal di New York. Penempatan ini juga sekaligus untuk mengurus bantuan pangan dari pemerintah Amerika yang disebut PL-480. Dan sayalah yang ditunjuk untuk ditempatkan di New York.

Belum setahun menjadi Konsul Jenderal, terbetiklah, berita bahwa saya akan ditarik kembali ke tanah air. Berita ini tentu saja mengagetkan saya, sebab saya masih senang akan pekerjaan saya di New York dan saya memang ingin menjadi diplomat. Genap, satu tahun saya menjadi Konsul Jenderal, saya menerima telex dari Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono, yang meminta saya segera pulang untuk konsultasi.

Setiba di Jakarta, keesokan paginya saya langsung menghadap Presiden Soeharto. Beliau bertanya kepada saya: “Apa sudah tahu maksud dipanggil?” Saya jawab: “Belum Pak”. Lalu beliau mengatakan: “Untuk ditempatkan di Bulog menggantikan Munadjad”. Brigjen. Munadjad adalah perwira yang menggantikan saya sebagai Deputi di Bulog ketika saya diangkat menjadi Konsul Jenderal. Tiga bulan setelah itu saya malah diangkat sebagai Kepala Bulog, meng­ gantikan Pak Achmad Tirtosudiro. Jadi, keinginan saya untuk kembali ke New York tidak dikabulkan Bapak Presiden.

Dalam kedudukan saya sebagai Kepala Bulog itulah saya sering bertemu dengan Pak Harto dan hadir dalam sidang kabinet terbatas bidang Ekuin setiap bulan dan sidang kabinet paripurna setiap tahun. Selama Pelita I, pada tahun-tahun pertama, Bapak Presiden memimpin sendiri rapat-rapat kabinet bidang Ekuin setiap hari Senin setiap minggu. Setelah itu diubah menjadi dua kali dalam satu bulan, disamping sidang Polkam satu kali dalam satu bulan dan sidang Kesra satu kali sebulan. Kemudian diubah lagi, sehingga bidang Ekuin menjadi satu kali dalam satu bulan, bidang Polkam dan bidang Kesra tidak lagi dipimpin oleh Presiden, melainkan oleh menteri koordinator masing-masing. Stabilisasi ekonomi menjadi sasaran mutlak, dan stabilisasi harga beras dijadikan ukuran didalam memerangi laju inflasi. Peranan Bulog yang begitu besar tentu saja mengharuskan saya berkonsultasi sesering mungkin dengan Kepala Negara.

Selama pertemuan-pertemuan saya dengan Pak Harto, ada satu sifat beliau yang sangat saya kagumi, yaitu ketenangan beliau. Biar apapun yang terjadi, beliau selalu bersikap tenang, Misalnya ketika terjadinyaperistiwa Malari pada tahun 1974. Waktu itu suasana hangat sekali, tetapi Pak Harto tetap tenang-tenang saja. Masih teringat oleh saya, seusai melepas keberangkatan PM Tanaka di lapangan terbang Halim, beberapa menteri dari bidang Ekuin dan Menhankam bersama Presiden dengan dua helikopter menuju Bina Graha untuk mengadakan sidang darurat. Saya turut dalam rombongan tersebut. Dengan wajah tenang dan serius beliau memimpin rapat. Beliau, melalui Menhankam, menyampaikan terima kasih pribadi kepada prajurit yang dengan sabar dapat mengatasi emosi, dan tidak menembakkan sebutir peluru pun terhadap para demonstran.

Dalam sidang tersebut, Kepala Bulog diperintahkan untuk mengamankan persediaan dan penyaluran beras, sayur, daging, telur ayam, dan bahan pokok lainnya untuk Ibu Kota. Untuk itu Bulog segera turun tangan menyalurkan sendiri bahan-bahan pangan tersebut langsung kepada konsumen. Dengan truk, Bulog menjual beras di jalan jalan utama, dan tidak hanya di pasar-pasar.

Setelah keadaan tenang, Pak Harto merasa lega. Beliau mengatakan kepada saya: “Apapun yang terjadi, masalah-masalah non ekonomi, boleh jebol, tetapi pangan, terutama beras, harus tersedia kapan saja dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Bulog adalah pertahanan saya yang terakhir, pertahanan ekonomi”. Ucapan ini memang saya pegang terus, sebab saya tahu itulah pesan Pak Harto. Bagi Pak Harto beras merupakan bahan strategis, bahan politis; dengan adanya stabilisasi bahan pangan, maka kita akan dapat menstabilkan bidang-bidang lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena waktu itu bobot beras dalam pengeluaran rumah tangga adalah 31-33%. Sedikit saja harga beras naik, semua harga barang lainnya langsung melonjak, dan pengaruh harga beras terhadap  laju inflasi besar sekali.

Sejak pangan menjadi prioritas, maka Bulog mulai membahgun gudang-gudang pengadaan pangan di seluruh pelosok. tanah air. Indonesia memang negara pengimpor beras setiap tahun, namun beberapa tahun terhenti dan dimulai lagi sejak tahun 1962. Biasanya harga impor lebih rendah dari harga dalam negeri; kadang-kadang memang sama, tetapi tidak pernah lebih tinggi. Namun pada tahun 1973 dan 1974 dunia dihadapkan pada krisis pangan, khususnya beras. Harga beras impor naik sampai 300% dan sulit untuk memperolehnya di mana pun di dunia. Pak Harto menyetujui Bulog mengimpor beras kualitas apa saja dan berapa tinggi pun harganya asal ada yang menawarkan. Mengenai subsidi untuk beras impor beliau mengatakan: “Biarlah pemerintah mensubsidi, daripada isin (malu) kepada rakyat”. Sejak itu tawaran parboiled rice pun kita beli. Pak Harto adalah juga seorang pemimpin yang sangat memegang prosedur dan aturan, serta seorang yang taat pada agama. Misalnya dalam memimpin rapat, beliau selalu membukanya dengan “Bismillahirrahmanirrahim”. Baik itu rapat kabinet bidang Ekuin ataupun rapat yayasan-yayasan yang beliau pimpin, beliau selalu memulainya dengan Bismillah, lalu membuka rapat. Kalau memimpin rapat yayasan, setelah membuka rapat, beliau mengemukakan. acara, membacakan notulen rapat terdahulu, lalu meminta persetujuan: mengenai notulen tersebut. Setelah notulen disahkan, beliau membacakan program tahun berikutnya, meminta pendapat dan saran pengurus lainnya mengenai program tersebut dan lain-lain.·Penutupan rapat juga selalu dilakukan dengan resmi, dengan ucapan terima kasih, jika tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh hadirin.

Pada suatu hari saya menghadiri rapat Yayasan Dharmais yang diadakan di Jalan Cendana; yang ikut hadir, lebih kurang 15 orang, antara lain Pak Amirmachmud dan Pak Adam Malik. Kebetulan saat itu adalah bulan puasa. Setelah berbuka puasa, beliau mempersilahkan kami untuk mengambil wudhu di kamar mandi. Ketika itu timbul sedikit “perdebatan” antara saya, Pak Amirmachmud, dan Pak Adam, mengenai siapa yang akan bertindak sebagai imam. Dengan berbagai alasan kami saling mendorong agar yang lainnya saja menjadi imam. Maka terdengarlah argumentasi diantara kami: “Situ dong …! Situ dong yang lebih tua …! Situ dong yang sudah haji …!” Akhirnya, kami bersepakat, bagaimana nanti sajalah.

Ternyata setelah kami keluar dari kamar mandi dan menuju ke ruangan sembahyang, kami melihat Pak Harto telah duduk di tempat imam; dan, kami tentu saja menjadi makmumnya. Menurut kebiasaan memang demikianlah seharusnya, yaitu yang empunya rumah yang menjadi imam. Dari sini tampak bahwa beliau mengerti benar mengenai tata tertib, termasuk tata tertib keagamaan. Pak Harto memang merupakan tauladan atau contoh yang konsisten dengan aturan-aturan yang ada.

Dalam bidang politik Pak Harto juga menunjukkan bahwa beliau sangat konstitusional, konsekuen dan konsisten dengan UUD 1945 ataupun undang-undang yang berlaku. Watak beliau memang sudah begitu. Satu hal lagi yang saya hormat sekali kepada Pak Harto ialah bahwa beliau tidak mau mendengar kalau ada orang mencela seorang menteri, sekalipun yang mencela itu adalah seorang menteri lainnya. Sebab, dalam pandangan beliau, kalau ada menteri yang salah, itu berarti beliaulah yang salah. Dan kalau orang menyalahkan seorang menteri, itu sama juga dengan menyalahkan beliau, karena seorang menteri diangkat oleh Presiden sebagai pembantu Presiden.

Hal ini juga saya alami ketika Bulog hendak membangun gudang-gudang di Tanjung Priok pada tahun 1974/1975. Sebagaimana biasanya, maka banyak tender yang masuk. Prinsip tender ter­sebut ialah the lowest responsible bid, artinya penawaran terendah, tetapi bertanggungjawab. Jadi kalau tawarannya terendah saja tetapi tidak bertanggungjawab, maka tawaran yang kita ambil adalah tawaran yang setingkat lebih tinggi namun bertanggungjawab. Karena prinsip ini saya pernah dilaporkan kepada Presiden, melalui seorang menteri, oleh seorang pengusaha terkemuka yang kalah dalam tender; beritanya malahan masuk koran juga. Akan tetapi, sikap Pak Harto dalam hal ini sudah jelas; pihak luar tidak boleh menuduh-nuduh pejabat jika policy yang dilaksanakan adalah benar.

Satu lagi sifat Pak Harto yang konsekuen dan patut menjadi tauladan ialah bahwa kalau beliau telah mempercayai seseorang untuk diangkat, maka beliau mempercayainya seratus persen. Kalau beliau telah mempercayai seseorang untuk diangkat dalam suatu jabatan, maka kepercayaan itu adalah seratus persen. Sebagai contoh, pada masa lalu jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI berada pada satu tangan, sehingga terlihat kekuasaannya terlalu besar. Oleh karena itu beberapa teman mengajukan sebuah usul kepada Pak Harto supaya memisahkan kedua jabatan tersebut. Tetapi, apa komentar Pak Harto ketika usul tersebut saya sampaikan kepada beliau? “Begini”, kata beliau, “kalau kita sudah percaya pada seseorang, maka kita harus percaya seratus persen. Jangan percaya separoh-separoh”. Walaupun demikian, dalam proses selanjutnya kedua jabatan tersebut dipisahkan juga melalui undang­undang.

Namun tidak berarti bahwa beliau tidak akan menegur orang kepercayaan beliau. Beliau pernah menegur para menteri, termasuk saya. Saya malah yang paling sering kena tegur. Suatu waktu dalam pertengahan tahun 1983, ada ribut-ribut mengenai produksi gula TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) yang menurun. Beliau lalu memanggil para direktur pabrik gula ke Bina Graha. Dalam dialog itu muncul saran supaya pembibitan tebu tidak diserahkan kepada KUD lagi melainkan dilakukan sendiri oleh pabrik. Padahal sebelumnya pembibitan sudah mulai dikerjakan oleh KUD. Keputusan tersebut di­sampaikan kepada beberapa menteri dalam suatu pertemuan di Bina Graha. Sebagai Menteri Muda Koperasi tentu saja saya berkeberatan terhadap usul tersebut. “Wah, jangan Pak”, kata saya kepada Pak Harto, “sebab ada beberapa KUD yang sudah bisa”. Mendengar sanggahan saya, Pak Harto marah: “Tahu apa kamu mengenai bibit­ bibit; apa itu bibit unggul atau bukan bibit unggul, apa kamu tahu itu” Saya diam saja, sebab tidak sopan kalau kita mendebat Presiden dalam kesempatan seperti itu.

Kejadian itu bukanlah pertama kalinya saya ditegur oleh Pak Harto. Pertama kali saya mendapat teguran beliau adalah pada tahun 1974. Pada suatu hari, sebelum sidang kabinet bidang Ekuin, Menko Ekuin Widjojo Nitisastro bersama beberapa menteri dan saya sebagai Kepala Bulog menghadap Presiden. Dalam rapat kecil tersebut, Menteri Pertanian Toyib Hadiwidjaja melaporkan tentang usul yang diajukan Gubernur Jawa Barat kepadanya. Gubernur Solichin menganjurkan pemerintah untuk menghajar para spekulan, yang telah menimbun beras di Jawa Barat, dengan cara melarang masuk beras dari daerah itu ke Jakarta, sementara pemerintah (Bulog) mendrop beras sebanyak mungkin di Ibu Kota. Dengan usul ini diharapkan harga beras di Jakarta akan turun, sehingga para spekulan di Jawa Barat akan terpaksa melepaskan beras yang mereka timbun, sebab mereka tidak akan sanggup membayar bunga bank, disamping karena beras tidak tahan lama bila disimpan.

Bapak Presiden memahami usul Gubernur Jawa Barat tersebut. Namun demikian saya sendiri menyarankan agar beras Jawa Barat jangan dilarang masuk Jakarta, sebab Bulog tidak mampu melakukan operasi pasar secara besar-besaran. Persediaan Bulog tidak terlalu besar, sehingga saya khawatir bahwa tujuan Gubernur Solichin tidak akan tercapai. Tetapi Bapak Presiden dengan wajah merah memerintahkan saya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas Bulog, yaitu mendrop beras di pasar, khususnya di Jakarta.

Pertemuan kecil di ruang kerja Presiden itu kemudian dilanjutkan dengan sidang kabinet bidang Ekuin di ruangan besar. Dalam sidang ini Menteri Pertanian kembali menyampaikan usul Gubernur Jawa Barat tadi. Tetapi kini sikap Pak Harto telah berubah: “Persediaan Bulog tidak besar untuk melakukan operasi pasar besar-besar an dan pemasukan beras dari Jawa Barat jangan dilarang. Saya khawatir apabila Bulog kehabisan stock, harga beras di Jakarta tidak terkendali dan spekulan tidak melemparkan berasnya ke pasaran, maka kedua tujuan tidak tercapai. Karenanya beras dari Jawa Barat menuju Jakarta jangan ditahan-tahan di perbatasan”.

Mendengar kata-kata Bapak Presiden itu saya menjadi sangat lega, karena keputusan tersebut adalah tepat sekali. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Pak Harto adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan pendapat orang lain, jika memang pendapat itu benar adanya. Walaupun demikian, sesudah pertemuan ini, masih ada beberapa kali lagi saya mendapat teguran dari beliau. Namun, teguran-teguran tersebut saya anggap sebagai nasihat beliau bagi saya di dalam melaksanakan tugas saya.

Hubungan saya dengan Pak Harto agak lain. Di malam Minggu saya sering ke Cendana untuk menonton film bersama beliau, terutama sekali di tahun 1966-1969. Demikian pula waktu beliau atau Ibu Tien merayakan ulang tahun, saya selalu datang. Begitu juga ketika beliau masih mengadakan open house untuk menyambut lebaran, saya menyempatkan diri untuk bersilaturrahmi dengan beliau bersama seluruh keluarga. Biasanya kami berbincang-bincang mengenai berbagai persoalan, dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Dari pertemuan-pertemuan semacam ini saya semakin mengenal pribadi Pak Harto.

Salah satu dari kepribadian beliau itu tercermin dalam sikap beliau terhadap keluarga beliau. Pada suatu hari saya bicara dengan salah seorang duta besar asing di Jakarta. Dia mengatakanbahwa kelemahan Pak Harto cuma satu, yaitu masalah usaha anak-anak beliau. Saya katakan kepada duta besar itu: “Apa salahnya?” Lalu kepadanya saya sampaikan prinsip Pak Harto seperti yang pernah saya dengar dari beliau sendiri. Beliau pernah mengatakan kepada saya: “Kalau anak-anak saya tidak boleh berusaha karena saya Presiden, maka lebih baik saya tidak menjadi Presiden”.

Kepada duta besar tadi saya katakan bahwa soal keterlibatan anak-anak Pak Harto dalam dunia usaha adalah lumrah. Mengapa orang lain boleh berusaha, dan mengapa putera-putera beliau tidak boleh. Saya katakan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Harto, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang paling stabil di dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonorninya yang tinggi. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Perbedaan Indonesia dibawah pimpinan Pak Harto sekarang ini dapat kita lihat sendiri.

Prinsip Pak Harto dalam hal kegiatan usaha anak anak beliau adalah bahwa mereka diperlakukan secara wajar saja. Beliau tidak menghendaki anak-anak beliau dibela-bela atau dibantu-bantu. Biarkan mereka berkembang sendiri tanpa fasilitas. Memang ada juga pejabat yang memberi fasilitas. Pada suatu waktu beliau menyampaikan keluhan kepada saya bahwa seorang menteri telah memberikan fasilitas kepada putera beliau dan menteri tersebut menyangka bahwa Pak Harto akan senang. Kemudian ternyata bahwa dalam pembentukan kabinet baru, nama menteri tersebut tidak lagi tercantum dalam daftar; kebetulan pula, menteri tersebut kurang dapat bekerjasama dalam teamwork dengan para menteri lainnya.

Saya juga melihat Pak Harto sebagai seorang pemimpin yang sangat humanist dan penuh rasa kekeluargaan. Sebuah contoh yang saya tahu persis adalah pengalaman seorang pengusaha Amerika yang menjadi agen Bulog untuk mengangkut bantuan pangan dari Amerika Serikat. Ia diminta oleh Presiden untuk menanamkan modalnya dalam bidang pertanian, yaitu dalam rangka usaha pemerintah untuk mengurangi impor bahan makanan. Dalam pelaksanaannya, Pak Harto menunjuk PT. Berdikari sebagai counterpart.

Setelah meneliti lahan-lahan di seluruh Indonesia, pengusaha Amerika ini membuka perkebunan kedelai seluas 3.000 hektar di Sulawesi Tenggara. Ketika perkebunan yang dikerjakan secara besar­besaran dan mekanis ini berjalan selama dua tahun, musibah pun datang dengan beruntun. Musibah  pertama  adalah tewasnya pengusaha Amerika itu. Ia dihanyutkan air bah yang datang secara mendadak, ketika ia bersama isteri dan anaknya sedang menyeberangi sungai dangkal dekat perkebunan itu dengan kendaraan jip di malam hari. Bencana kedua datang kemudian, berupa serangan hama yang cukup berat, sehingga menggagalkan panen. Meskipun penyemprotan anti hama telah dilakukan berkali-kali, tetapi hasilnya ”tidak effektif, sebab selalu disiram hujan begitu penyemprotan selesai. Akibatnya, perusahaan ini rugi besar, dan sulit untuk diteruskan lagi secara besar-besaran.

Pak Harto turut merasakan kemalangan yang dialami keluarga investor ini; bahkan beliau memikirkan betul nasib keluarga yang ditinggalkannya. Betapa tidak, setelah jiwanya sendiri hilang di situ, investasinya pun habis pula. Karena itu Pak Harto meminta PT. Berdikari untuk mengembalikan semua modal pengusaha tersebut. Sikap Pak harto yang demikian sangat menyentuh sanubari keluarga pengusaha itu, sehingga pada setiap tanggal 17 Agustus atau Hari Lebaran, anak dan isterinya selalu datang ke Jakarta hanya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada beliau secara pribadi.

Satu hal lagi yang membuat saya sangat kagum kepada Pak Harto adalah bahwa beliau penuh dengan ide-ide praktis yang cemerlang. Misalnya gagasan beliau menyangkut pengumpulan dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Pak Harto tidak akan memulai sesuatu kegiatan sosial tanpa terlebih dahulu mengumpulkan “dana abadi”. Dana abadi yang tidak akan habis-habis itu beliau depositokan di bank, dan hanya sebagian bunganya saja yang diambil untuk membiayai kegiatan dari yayasan-yayasan yang beliau pimpin. Ini merupakan pemikiran yang cemerlang, sebab sementara kegiatan berlangsung terus, dana abadi pun semakin berkembang.

Di luar semuanya itu, secara keseluruhan, Pak Harto adalah seorang pemimpin yang tegas dan konsisten, namun ketegasan hanya beliau perlihatkan pada waktunya yang tepat. Dalam hubungan dengan saya, ada kalanya ketegasan itu muncul dalam ucapan-ucapan beliau. Tetapi tidak jarang pula ketegasan itu tidak tampak dalam ucapan melainkan didalam tindakan yang beliau ambil. Bagaimanapun apa yang telah beliau pikirkan pasti akan beliau laksanakan. Umpamanya, saya pernah mengalami hal ini ketika pada suatu hari Jumat tahun 1978 beliau memanggil saya ke Cendana. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam setengah itu beliau bercerita tentang koperasi: “Nah, saya sudah dua minggu memikir-mikir, siang dan malam saya pikirkan, siapa yang sebaiknya memegang koperasi. Dan saya telah putuskan kamu.

Saya tersentak, dan segera saya katakan bahwa saya awam tentang koperasi. Beliau tetap pada pendirian beliau: “Yah, yang bisa hanya kamu itu”. Melihat ketetapan pendirian beliau, maka saya emberanikan diri untuk bertanya tentang posisi saya di Bulog. Beliau menjawab agar saya memegang dua-duanya, sebab keduanya berkaitan. Ketika itu saya sendiri belum mengerti dimana keterkaitan antara Bulog dengan koperasi.

Setelah menangani koperasi dalam kedudukan sebagai Menteri Muda yang diperbantukan pada Departemen Perdagangan, saya mulai menyadari kekhawatiran Pak Harto akan perkembangan koperasi di Indonesia. Keadaan kita memang sulit, karena selama ini koperasi telah dijadikan alat politis, sehingga citranya menurun. Dalam keadaan citra yang menurun itulah Pak Harto bertekad untuk membangun kembali koperasi. Tekad ini sudah merupakan sebuah kemauan politik Pak Harto sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Akan tetapi, sebenarnya, tekad inipun bukan sesuatu yang baru bagi beliau, sebab beliau sudah mulai membangun koperasi sewaktu beliau masih menjadi komandan batalion di Jawa Tengah.

Untuk menegaskan tekad beliau itu, beliau menugaskan saya berbicara secara mendalam dengan Bung Hatta. Akan tetapi hal ini tidak dapat terlaksana, karena Bung Hatta sedang sakit, dan akhirnya meninggalkan kita. “Sampaikan bahwa tujuan membangun koperasi oleh Pak Harto sama persis dengan tujuan Pak Hatta, namun Pak Harto ingin membangunnya dengan lebih cepat, dengan jalan pintas”. Demikian pesan yang seharusnya saya sampaikan kepada Pak Hatta.

Pembangunan koperasi merupakan amanat UUD 1945, dan Pak Harto konsekuen melaksanakannya, maka petunjuk-petunjuk beliau saya pegang teguh. Ini merupakan awal dari pada perbaikan kehidupan koperasi di negeri kita. Dalam masa jabatan saya selaku Menteri Muda  Koperasi, pengadaan pangan melalui KUD sudah berjalan dengan baik. Ratio susu impor dan susu produksi dalam negeri semakin mengecil. Ratio yang sebelumnya adalah 7:1 telah berubah menjadi 3: 1. Kemudian dalam Pelita V ada perbaikan lagi yaitu satu ton susu dalam negeri dibanding dengan 0,7 ton susu impor. Jadi produksi dalam negeri bertambah terus, padahal tingkat konsumsi juga meningkat. Perbaikan ratio ini dimungkinkan oleh perkembangan pesat dalam jumlah peternak sapi perah. Jumlah peternak sapi perah pada tahun 1977 adalah 900 orang, yang tergabung dalam dua koperasi primer, sedangkan pada tahun 1989 jumlah peternak sapi perah tercatat sebanyak 74.000 orang yang berkelompok dalam 190 KUD.·

Pak Harto sangat optimis akan perkembangan dan peranan koperasi selama Pelita III. Oleh sebab itu beliau memberikan perhatian yanglebih besar lagi terhadap koperasi. Sejalan dengan itu, beliau meningkatkan status lembaga yang menangani masalah perkoperasian menjadi satu depart emen tersendiri dalam Kabinet Pembangunan IV. Lehih jauh lagi, sejak tahun 1989 koperasi diharapkan dapat berfungsi sebagai alat pemerataan. Hal ini akan diupayakan antara lain melalui pembangunan KUD-KUD Mandiri, dari jumlah 7.000 KUD Mandiri yang telah ada dewasa ini. Apabila hal ini dapat dicapai, maka pemerataan seperti yang dicantumkan dalam trilogi pembangunan akan terwujud.

Sebagaimana juga halnya dengan pembinaan dalam bidang-bidang Iainnya, pembinaan yang dilakukan oleh Pak Harto demi kemajuan koperasi tidak kepalang tanggung. Beliau meminta kepada semua instansi pemerintah pada tingkat esselon I departemen, dalam dua kali sidang kabinet paripurna, untuk membantu pertumbuhan koperasi. Dan Pak Harto pun selalu memberikan penyuluhan dan motivasi mengenai pembangunan koperasi pada setiap kesempatan temuwicara dengan para petani, peternak, pengrajin dan nelayan. Setiap ada kesempatan berbincang-bincang dengan para petani, beliau tidak lupa menganjurkan para petani untuk masuk menjadi anggota KUD. Temu-wicara langsung dan spontan seperti ini merupakan ciri khusus Pak Harto sebagai Bapak Pembangunan, dikagumi oleh para duta besar negara asing, dan sangat menarik perhatian para hadirin.

Bahkan beberapa waktu yang lalu Pak Harto telah menghimbau para pengusaha besar untuk menyertakan koperasi dalam kegiatan usaha mereka. Dalam hubungan ini Pak Harto menganjurkan agar pihak swasta menjual sebagian saham mereka kepada koperasi dengan harga nominal. Saya kira himbauan ini bukan saja merupakan suatu pemikiran yang cemerlang dari Pak Harto, melainkan juga sebuah terobosan yang akan dapat lebih memantapkan lagi perkembangan koperasi di Indonesia.

Keterkaitan antara Bulog dengan koperasi, seperti yang dimaksudkan oleh Pak Harto. sebelum mengangkat saya menjadi Menteri Muda Koperasi, terlihat sekali dalam pengadaan pangan oleh petani. Para petani dapat menjual komoditi mereka, seperti beras, jagung, kedelai, dan kacang hijau, melalui KUD kepada Dolog. Dengan demikian petani akan mendapat jaminan pemasaran bagi produksi mereka. Selain itu Bulog menerapkan mekanisme harga dasar, seperti harga dasar gabah, jagung, kedelai, dan lain-lain. Dengan harga dasar itu petani tidak akan mengalami kerugian bilamana harga gabah turon, sebab Dolog akan tetap membeli dari petani dengan harga dasar yang telah ditentukan. Jadi, baik KUD maupun petani telah mendapat jaminan harga dan jaminan pemasaran bagi komoditi mereka.

Kebijaksanaan harga dasar berbagai komoditi itu, terutama gabah dan beras, merupakan salah satu pilar tercapainya swasembada beras. Prestasi ini sudah diakui dunia dan tercermin dalam coin emas, perak, dan logam yang dikeluarkan oleh FAO. Uang-uang logam itu bertulisan From Rice Importer to Self-Sufficiency di satu sisi, sedangkan di sisi lain terdapat profil wajah Bapak Presiden dengan peci, dan tulisan President of the Republic of Indonesia.

Demikianlah sedikit kesan saya tentang Pak Harto. Kesan ini memang hanya mencerminkan “apa dan bagaimana” Pak Harto dalam bidang pangan dan perkoperasian di Indonesia, tanpa bermaksud untuk mengecilkan peranan beliau dalam bidang-bidang lainnya. Sesungguhnya, bila disimak lebih teliti, kesan ini juga berbicara tentang stabilisasi dan pembangunan kembali koperasi di negeri ini dibawah kepemimpinan beliau. Beliau telah berhasil menjaga kestabilan harga dan menekan laju inflasi serta meningkatkan citra koperasi dari hanya sekadar alat politik menjadi sebuah pilar pemerataan dalam pembangunan perekonomian kita. Oleh sebab itu pada peringatan Hari Koperasi yang ke-39 di Institut Koperasi Indonesia di·Jatinangor, Bandung, beliau telah dinyatakan sebagai Bapak Pembangunan Koperasi.

Dirgahayu  Pak Harto dalam usia 70 tahun, semoga diberikan kesehatan dan kekuatan dalam tugas membimbing bangsa.

***



[1]     Bustanil  Arifin, SH; “Menstabilkan Harga Pangan Dan Membangun Kembali Koperasi”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 210-223.

[2]     Menteri  Koperasi  dalam  Kabinet  Pembangunan  V

[3] Nota Pak Leimena berbunyi: “Beste JMD het leger heeft geen korrel rijst meer, graag help  Arifin  met  L/C”.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: