BUKAN “PROGRESS REPORT” SUKA RELA

BUKAN "PROGRESS REPORT" SUKA RELA

Pertanggung-jawaban Presiden Menurut UUD 1945

Jika kita perhatikan pemberitaan2 dan ulasan2 dalam berbagai mass-media, di negara. kita, khususnnya sesudah terlaksananya Pemilihan Umum pada tanggal 4 Mei 1982 yang baru lalu kita dapat mencatat, bahwa perhatian masyarakat sudah banyak terarahkan, bahkan boleh dikata sengaja diarahkah pada Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1982 yang menurut rencana akan berlangsung pada bulan Maret 1983 yang akan datang.

Mengingat UUD 1945 yang telah kita sepakati untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen itu maka di samping pemilihan Presiden dan wakil Presiden, yang juga sangat mendapat perhatian masyarakat luas adalah penetapan GBHN, yang menurut UUD 1945 termasuk tugas dan wewenang MPR.

Besarnya perhatian masyarakat terhadap materi persidangan MPR dapat kita fahami, mengingat kedudukan, wewenang serta tugas konstitusional lembaga2 yang bersangkutan.

Mengenai pertanggung-jawaban Presiden, nampaknya masih kurang mendapat perhatian. namun tidak kalah pentingnya bagi bangsa Indonesia yang bernegara dan berkonstitusi.

Pertanggung jawaban Presiden

Dari perkembangan ketata-negaraan Negara Republik Indonesia yang baru berusia 37 tahun, dapat dicatat, bahwa dalam sejarah ketata-negaraan Republik ini pernah dipersoalkan pertanyaan :

Apakah Presiden itu bertanggung-jawab kepada MPR ?

Kasusnya, untuk sekadar menyegarkan ingat kita, adalah mengenai pidato Presiden/ Mandataris MPRS di depan Sidang Umum MPRS pada tanggal 22 Juni 1966, yang berjudul "Nawaksara".

Pidato Presiden itu kemudian ditanggapi oleh MPRS yang kemudian menelorkan suatu Keputusan MPRS dengan pertimbangan yang menegaskan antara lain "Bahwa keseluruhan pidato Presiden/Mandataris MPRS yang disampaikan kepada MPRS pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara, yang meliputi batang-tubuh laporan dan lampiran2nya kurang memenuhi harapan rakyat, khususnya anggota Presiden, lampau, kini dan datang, ia, menurut UUD 1945 bertunduk dan bertanggung-jawab kepada MPR.

MPRS RI karena tidak memuat secara jelas pertanggung jawaban tentang kebijaksanaan Presiden/Mandataris MPRS mengenai peristiwa kontra-revolusi G-30- S/PKI beserta epilognya.

"Dan dalam Pasal 3 Diktum Keputusan MPR ini ditegaskan: Mengharapkan agar untuk selanjutnya Presiden merrtberi pertanggung-jawaban yang selengkap2nya sesuai dengan makna UUD 1945."

Atas tanggapan MPR tersebut Presiden Sukarno pada waktu itu berkata "Dalam UUD 1945 atau pun dalam Ketetapan dan Keputusan MPRS sebelum Sidang Umum MPRS ke-IV tidak ada ketentuan bahwa Mandataris harus memberi pertanggungan-jawab atas hal2 yang ‘cabang’.

Pidato saya (Presiden Sukarno) yang saya namakan "Nawaksara" adalah atas kesadaran dan tanggung-jawab saya sendiri, dan saya maksudkan sebagai semacam progress-report suka-rela tentang pelaksanaan mandat MPRS yang telah sayaterima terdahulu.

Di sinilah kita lihat permasalahannya, di satu pihak MPR(S) berpendirian adanya pertanggung-jawaban. Presiden/ Mandataris, MPR(S) menurut UUD 1945 sedang di lain pihak Presiden/Mandataris MPR(S) melihatnya bukan sebagai kewajiban memberikan pertanggung-jawaban. melainkan sekadar sebagai ‘progressreport sukarela’.

Untunglah di zaman Orde Baru situasinya sudah berubah. Baik pada Sidang Umum MPR tahun 1973, maupun pada Sidang Umum MPR tahun 1978 Presiden/Mandataris MPR sudah menyampaikan pertanggung jawabannya kepada MPR.

Setelah mempelajari dan membahasnya, dengan memberikan berbagai macam pertimbangan serta dengan mengingat beraneka ragam dasar hukumnya, maka MPR atas pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris MPR itu dalam Ketetapannya yang bersangkutan, memberikan penilaian akhir dengan judisium "Menerima baik pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR itu".

(lihat Tap MPR No. 111/MPR/ 1973 dan Tap MPR No.V/MPR/1978).(Catatan: Tap MPR no. 111/MPR/1973 berkata: Menerima baik pertanggungan Jawab Presiden sedang Tap. MPR No. VI MPR1978 berkata: Menerima baik pertanggung jawaban Presiden Kalau Lembaga Tertinggi negara kita itu kali ini mempergunakan istilah Pertanggungan Jawab Presiden, dan pada kesempatan lain mempergunakan istilah Pertanggung jawaban Presiden, maka di sinilah betul2 timbul suatu permasalahan siapa atau badan apa lagi yang berwenang untuk menetapkan mana yang benar dan yang harus dipergunakan oleh masyarakat.

Sambil menunggu penyelesaiannya, penulis karangan ini mempergunakan istilah Pertanggung-jawaban Presiden.

Dasar Hukum Koiistitusional

Kalau kita perilrna UUD 1945 yang terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasannya itu dapat dikemukakan beherapa dasar bagi adanya pertanggung jawaban Presiden/Mandataris MPR itu.

Beberapa di antaranya adalah sbb. Pertama Pasal pertama ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

Untuk menandaskan lagi pasal ini, dalam Penjelasan Umum dinyatakan, bahwa MPR-lah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis2 besar yang telah ditetapkan oleh MPR.

Sekalipun tidak dinyatakan secara "op de man af ‘, tetapi adanya kewajiban Presiden/Mandataris MPR untuk memberikan pertanggung-jawaban kepada MPR mengenai pelaksanaan haluan negara menurut garis2 besar yang telah ditetapkan oleh MPR, adalah sesuatu yang masuk akal dan bahkan merupakan sesuatu yang wajarjika tidak ingin mempergunakan istilah kewajiban.

Kedua, dari kalimat UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden dipilih oleh MPR. Majelis ini mengangkat Kepala Negara" dapat dipertanyakan: Apakah pengertian "pemilihan" dan "pengangkatan" Presiden/Kepala Negara oleh MPR itu tidak berarti adanya "pertanggung jawaban"? Jawabannya pasti tidak mungkin mengingkari adanya pertanggung jawaban itu.

Ketiga; Pengertian "mandataris" mencakup adanya pertanggung-jawaban dari yang menerima mandat kepada yang membelikan mandat itu.

Dalam hal ini sebagai bahan dapat kita pergunakan Ketetapan MPRS no. XVI/MPRS/1966 tentang pengertian Mandataris MPRS yang menjelaskan, bahwa pengertian tentang Mandatalis MPRS adalah:

(1) Mandataris MPRS adalah Presiden pemegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD 1945; (2) Mandataris MPRS berkewajiban melaksanakan putusan2 yang ditugaskan oleh MPRS untuk dilaksanakan; dan (3) Mandataris MPRS berkewajiban memberikan laporan pertanggungan jawab mengenai pelaksanaan putusan2 MPRS.

Selanjutnya dapat dikemukakan dua tempat dalam UUD 1945 yang dengan tandas dan jelas mempergunakan istilah "pertanggung-jawaban" yang tidak mungkin disalah tafsir.

Pertama: "…. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan2 Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan Negara yang telah ditetapkan oleh UUD atau MPR, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden", dan kedua kalimat Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawaban kepada Majelis.

Demikian beberapa dasar hukum konstitusional bagi pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris MPR yang kita dapati dalam UUD 1945 itu sendiri.

Pertanggung jawaban yang diuraikan itu adalah pertanggung" jawaban menurut UUD 1945 bagi setiap Presiden Republik Indonesia pada MPR, siapapun yang jadi lampau, kini dan dating, ia, menurut UUD 1945 bertunduk dan bertanggun jawab kepada MPR.

Kepada Siapa Presiden Bertanggung-Jawab

Dari uraian di atas jelas, bahwa Presiden/Mandataris MPR itu menurut UUD 1945 Bertanggung-jawab kepada MPR. Soalnya sekarang adalah: Bertanggung­jawab kepada MPR yang mana?

MPR yang tadinya memberikannya mandat itu, atau MPR yang baru, yang tidak memberikannya mandat, tetapi yang akan memilih dan menetapkan Presiden yang baru?

Mengenai hal ini di masa silam pemah ada persoalan. Satu pihak mengatakan bahwa menurut logikanya Presiden/Mandataris MPR itu haruslah bertanggung jawab kepada MPR yang memilih dan menetapkannya jadi Presiden serta mengangkatnya pula menjadi mandatarisnya.

Pihak lain mengatakan, bahwa menurut UUD 1945 Presiden/Mandataris MPR itu bertanggung jawab kepada MPR, dengan tidak membedakan MPR yang memilihnya atau MPR yang tidak memilihnya, pokoknya ia bertanggung jawab kepada MPR.

Praktek pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris MPR selama Orde Baru ini sudah menentukan pilihannya dan sudah memberikan putusannya dalam persoalan ini.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, Presiden/Mandataris MPR itu memberikan pertanggungan-jawabannya kepada MPR. Hal ini ada pula kaitannya dengan masa jabatan Presiden dan pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR/ MPR, yang pada waktunya akan memilih Presiden.

Pemilihan Presiden ini tentu ada kaitanya dengan penilaian MPR itu mengenai pertanggung jawaban Presiden/Mandataris MPR itu. Adalah masuk akal, jadi logis pula, apabila MPR yang mengadakan penilaian atas pertanggung-jawaban Presiden/Mandataris MPR.

MPR yang sama itu pula memilih dan mengangkat Presiden yang baru, jadi tempat Presiden/Mandataris MPR itu bertanggung-jawab adalah MPR, sesuai dengan ketentuan UUD 1945, yang mengatakan, bahwa Presiden bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Yang Harus Dipertanggung-Jawabkan

Selaku Presiden/Mandataris MPR, pada akhir masa jabatannya ia harus memberikan pertanggung-jawaban kepada MPR mengenai segala hasil pelaksanaan tugas2 konstisionalnya. Pertanggung-jawaban itu akan ditanggapi oleh MPR, dipelajari dan dinilai.

Hal itu oleh anggota yang terhormat MPR itu akan dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat seluruh Indonesia.

Mereka pulalah yang akan menentukan akibat2nya, juga sebagai pelaksana kedaulatan yang adalah di tangan rakyat seluruh Indonesia itu. Pertanggung-jawaban Presiden kepada MPR dan pemilihan Presiden baru oleh MPR yang sama satu sama lain ada kaitannya.

Demikian sekadar uraian mengenai pertanggung jawaban Presiden menurut UUD 1945, yang bukanlah merupakan "progress report sukarela" kepada MPR, melainkan yang mempunyai dasar2 hukum konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Orde Baru telah disepakati untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen. (RA)

Jakarta, Sinar Harapan

Sumber : SINAR HARAPAN (07/09/1982)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 817-821.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.