Mei 272014
 

Berpihak Kepada Rakyat Kecil[1]

Prof. Dr. JH Hutasoit [2]

Saya baru mengenal Bapak Soeharto ketika saya diangkat menjadi Direktur Jenderal Peternakan, di Departemen Pertanian, pada tahun 1971. Karena pada waktu ini selain saya sudah dapat berbicara dengan beliau, beliau sendiri pun sudah mengenal saya. Sebelum tahun itu saya hanya mengetahui Bapak Soeharto dan peranannya melalui layar televisi saja. Bahkan saya termasuk orang kurang sabar melihat Pak Harto di sekitar tahun 1966 dan 1967 yang tidak langsung saja mengambil tindakan terhadap Presiden Soekarno. Pada waktu itu saya menjabat sebagai Ketua Dewan Rektorium IPB. Padahal surat-surat kabar sudah mengatakan “bawa Soekarno ke pengadilan”. Saya benar-benar setuju dengan pendapat bahwa Soekarno supaya dibawa ke pengadilan, agar lebih terbukalah siapa­siapa yang terlibat dalam peristiwa G-30-S/PKI.

Tetapi kemudian saya kagum terhadap pribadi Bapak Soeharto yang tidak membawa Presiden Soekarno ke pengadilan. Karena Pak Harto masih menghargai jasa-jasa Presiden Soekarno dan merasa tidak pantas untuk mengadilinya. Hanya mereka yang terlibat langsung sajalah yang diadili supaya ketahuan bagaimana tujuan sesungguhnya dari pemberontakan itu. Disamping itu beliau tetap tenang, dan tegar dalam mengh dapi gejolak dan problematik yang timbul akibat G-30-S/PKI.

Jadi, kontak pribadi dengan Presiden Soeharto baru terjadi untuk pertama kalinya setelah saya diangkat menjadi Direktur Jenderal Peternakan pada tahun 1971, tepatnya pada bulan April 1971. Waktu itu saya mendapat giliran menerangkan aspek-aspek pembangunan bidang peternakan dalam Pameran Nasional Departemen Pertanian di Bina Graha. Kontak kedua terjadi pada waktu saya memandu beliau berkeliling dalam acara Kontes dan Pameran Unggas Nasional yang berlangsung di lapangan parkir Istana Negara pada tanggal 2 Mei 1971.

Saya ingin menekankan pada kedua peristiwa ini karena dalam dialog antara saya dengan Presiden Soeharto waktu itu langsung timbul rasa percaya diri dan semangat berkarya. Ini berkat sikap beliau yang lemah lembut, tetapi berwibawa dan tidak otoriter. Beliau tidak pernah menanggapi semua keterangan saya dengan pertanyaan yang akan membuat kita “kelabakan”, melainkan menanggapinya dengan penuh perhatian sehingga kita dirangsang untuk memberikan penjelasan dengan seluas-luasnya. Malahan beliau memperlihatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan rasa ingin tahunya mengenai perkembangan peternakan unggas di Indonesia. Salah satu yang membanggakan saya ialah bahwa beliau menanggapi uraian saya mengenai apa yang kita pamerkan waktu itu dengan mengatakan: “Kenapa selama ini tidak pernah dilakukan Yang seperti ini?” Pertanyaan seperti ini sangat membanggakan saya, dan karena apa yang saya perbuat telah memuaskan hati beliau. Oleh sebab itu saya merasa dirangsang untuk berbuat yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Kontak-kontak dengan Presiden Soeharto yang saya uraikan di atas baru merupakan kontak yang bersifat fungsional. Kontak yang benar-benar bersifat pribadi terjadi sewaktu saya dan isteri, melalui Sesdalopbang, diperkenankan bertemu dengan keluarga Presiden Soeharto di villa beliau di Ciomas, Boger. Saya lupa waktunya yang.tepat, tetapi saya sudah menjadi Direktur Jenderal waktu itu.

Pertemuan ini pun tidak seluruhnya bersifat pribadi, tetapi ada hubungannya dengan fungsi saya. Ceriteranya demikian. Pada waktu itu saya sedang menggarap suatu proyek “Pembangunan Penelitian Peternakan” dengan pemerintah Australia yang akan dibangun di Ciawi, Bogor. Masalah yang ingin saya konsultasikan dengan Presiden ialah menyangkut pimpinan proyek. Semula, sesuai petunjuk Bappenas, saya telah mengajukan nama pimpinah proyek yaitu seorang ahli peternakan dari IPB. Tetapi sesudah berita itu disampaikan ke Australia, suatu delegasi secara mendadak tiba di Jakarta dan menyampaikan kepada saya bahwa proyek dibatalkan, jika bukan saya sendiri yang menjadi pimpinan proyeknya. Saya sangat khawatir mengenai persoalan ini karena menyangkut anggaran yang cukup besar, yaitu 40 juta dolar Australia yang berupa hibah. Disamping itu bilamana proyek ini tidak dilaksanakan, maka penelitian di bidang peternakan, baik fasilitas, peralatan maupun softwarenya akan tetap lemah. Hal ini karena peternakan merupakan satu-satunya bidang yang kurang memperoleh perhatian dibandingkan bidang pertanian. Baru sekarang ini sajalah, setelah Pak Harto, bidang peternakan agak terangkat sedikit.

Dalam pertemuan itu Presiden menjanjikan akan memecahkan persoalannya dengan Bappenas, dan berhasil, sehingga proyek ini dilaksanakan dan telah operasional. Sesudah proyek selesai, segera saya serahkan kepada Badan Litbang Departemen Pertanian. Tetapi nasibnya kini malah menjadi balai penelitian kelas dua, karena ongkos pemeliharaannya sangat tinggi, sementara dana dan peralatan dari departemen lebih diprioritaskan ke pertanian. Memang bidang peternakan tidak boleh melebihi pertanian. Masih untung, sampai sekarang sudah sekitar 40 Ph.D yang telah dihasilkan melalui lembaga penelitian peternakan di Ciawi ini.

Demikianlah berlanjut kontak-kontak pribadi yang bersifat fungsional secara berurutan pada acara-acara yang menyangkut bidang peternakan. Antara lain pada Cattle Show I di Ungaran, Jawa Tengah (1973), Kontes Ayam dan Pameran Unggas di Bandung (1974), Pameran dan Kontes Ternak Nasional II di Pandaan, Jawa Timur (1974), Pameran dan Kontes Ternak Nasional III di Kartasura, Jawa: Tengah (1978), Pameran dan Kontes Ternak Nasional IV di Cipanas, Jawa Barat (1981). Kontak-kontak semacam ini semakin intensif sewaktu saya menjadi Menteri Muda Urusan Peningkatan Peternakan dan Perikanan dalam Kabinet Pembangunan IV. Sebulan sekali saya melaporkan perkembangan produksi peternakan dan perikanan. Demikian pula pada kesempatan peresmian proyek­proyek peternakan dan perikanan. Sementara kontak-kontak yang bersifat pribadi berlanjut pada waktu saya menguniungi Ciomas dan Tapos, dimana kunjungan ini bersifat untuk lebih mendekatkan petugas-petugas di Tapos dengan Lembaga Penelitian Peternakan di Ciawi, Bogor.

Yang paling menarik bagi saya dari kepemimpinan Presiden Soeharto ialah konsentrasi perhatiannya terhadap nasib masyarakat kecil dan lemah, seperti petani, nelayan dan rakyat jelata di seluruh Indonesia. Sikap ini konsisten sekali, tidak pernah berubah. Beliau selalu bersikap tenang, bijaksana, tepat, berwibawa dan tetap konsisten terhadap falsafah “memperhatikan si kecil”. Hal ini, saya rasa, sangat sejalan dengan falsafah hidup yang saya anut. Salah satu pengalaman yang pernah saya lihat mengenai hal ini ialah keberanian dan keramahan beliau bila berbaur dengan massa rakyat petani-peternak pada waktu pameran-pameran yang telah saya sebutkan di atas. Sering saya lihat para petani berusaha sekadar menyentuh pakaian Bapak Presiden, dan saya selalu was-was terhadap keamanan Bapak Presiden, namun beliau tidak kelihatan gentar. Malahan saya lihat dari sikap dan paras muka beliau nampak beliau sangat bahagia dan sinar matanya kelihatan berbinar-binar bila berada di tengah-tengah rakyatnya. Beliau sungguh-sungguh kelihatan sebagai Bapak Rakyat. Hal inilah yang menimbulkan rasa hormat dan kagum pada diri pribadi saya.

Contoh lain yang memperlihatkan kecintaannya kepada nasib rakyat kecil terjadi ketika saya berkunjung ke Ciomas di tahun 1972. Tidak ada acara resmi ketika itu, hanya kunjungan kekeluargaan sajalah. Oleh karena itu suasananya santai sekali. Ketika kami baru mau mulai makan, tiba-tiba Pak Harto berdiri dan beranjak ke luar lalu mengatakan: “Eeh, supir-supir sudah makan apa belum?” Hal itu sangat menyentuh hati saya, karena sebagai Kepala Negani, beliau juga memperhatikan sampai kepada makanan bagi supir­supirnya. Sampai sekarang sikap ini menular pada saya, padahal dulu saya tidak pernah begitu terhadap supir.

Pengalaman saya selama menjadi Direktur Jerrderal Peternakan sampai menjadi Menteri Muda juga memperlihatkan bahwa beliau selalu memihak rakyat, lebih memihak rakyat petani, dan rakyat kecil. Dalam melaporkan semua perencanaan di bidang peternakan saya selalu menonjolkan segi-segi yang bermanfaat bagi rakyat.

Kalau dalam setiap laporan kita tidak menonjolkan hal itu beliau nampak agak kurang puas. Salah satu yang terakhir saya lihat, sudah agak lama juga, ada pengusaha ayam “Bromo”, melapor kepada Presiden tentang perkembangan unggas dengan teknologi tinggi. Ini merupakan satu-satunya pengusaha bibit ayam yang kita harapkan di Indonesia. Sewaktu Direktur Utama perusahaan itu melaporkan perkembangan pembibitannya, Presiden langsung mengatakan: “Coba kalian yang kuat modalnya, apa tidak bisa bantu rakyat? Panggil Pak Hutasoit, kita bicarakan hal ini.” Oleh karena itu, kemudian, kita susun konsepnya untuk mengembangkan petani peternak di Jawa Timur. Sebenarnya dari sinilah lahir Peternakan Inti Rakyat (PIR) Perunggasan di Indonesia. Pola PIR ini nantinya dipakai pula oleh Pak Probosutedjo di Cipendawa. Akan tetapi konsepnya sudah dilaksanakan lebih dahulu di Jawa Timur.

Ada lagi pengalaman pribadi yang menarik selama menjadi pembantu Presiden Soeharto. Bila bertemu di Ciomas atau Tapos, beliau sangat santai, dan sederhana baik dalam berpakaian maupun makanan. Terlebih lagi sikap beliau dimana beliau “feels very thoroughly at home” di tengah-tengah ternak. Bahkan beliau pernah mengatakan kepada rombongan tamu yang mengunjungi Tapos bahwa barangkali ada diantara saudara-saudara yang kurang senang dengan bau kandang dan kotoran ternak ini, tetapi bagi saya, bau “harum” ternak itu malahan menyegarkan sekali, jiwa dan raga.

Barangkali kesenangannya terhadap ternak telah menjadikan beliau memahami masalah peternakan, baik dari segi ilmu dan pengamalannya. Semua ini diperolehnya dari “segudang” pengalaman beternak dan “belajar” dari berbagai sumber. Hal ini membuat saya selalu diperkaya oleh pengamatan dan penalaran beliau mengenai masalah peternakan yang sangat tajam selama saya menjabat sebagai pembantu Presiden. Sebagai contoh misalnya pengalaman berikut ini. Pada suatu waktu dilakukan impor domba (untuk Banpres), dan sesuai dengan prosedur dilakukan pengamatan atau proses karantina selama 14 hari. Pada akhir masa karantina, domba-domba itu menunjukkan gejala keluar ingus, sehingga ternak harus ditahan lebih lama untuk dilakukan uji laboratoris. Sewaktu aparat Direktorat  Jenderal Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan lPB tengah sibuk melakukan kajian, Bapak Presiden secara tidak resmi dan mendadak melakukan peninjauan ke karantina. Dari hasil pengamatan, beliau dengan cepat telah mampu mengambil kesimpulan bahwa keluarnya ingus dari sebagian ternak yang di karantina bukan karena gejala penyakit. Beliau mempertimbangkan adanya pengaruh lingkungan, dimana lokasi karantina (di Pelabuhan Tanjung Priok) pada siang hari berhawa panas, sedangkan pada malam hari dingin berangin. Oleh karena itu, demi kepentingan para petani ternak yang telah lama menunggu, beliau memberikan petunjuk agar segera diakhiri masa karantina itu, kalau tidak ditemukan penyakit. Petunjuk segera saya laksanakan dan hasil pemeriksaan laboratoris menunjukkan bahwa memang tidak ditemukan adanya sesuatu penyakit.

Kesan saya yang lainnya terhadap Presiden Soeharto adalah sikapnya yang begitu menghargai kepercayaan yang dianut orang lain. Pada suatu hari Minggu saya datang di Tapos. Setiba di Tapos, Bapak Presiden mengatakan: “Pak Hutasoit kok, susah-susah datang ke sini”. Beliau menyangka bahwa saya mengabaikan hari Minggu saya dan gereja saya untuk datang ke Tapos. Kemudian saya jawab bahwa saya sudah dari gereja dan kebetulan tidak ada acara lain, jadi saya datang ke sini. Bagi saya, ini sangat mengharukan, karena beliau betul-betul menghormati agama yang saya anut. Saya hormati beliau sebagai seorang Pancasilais, karena menghormati agama lain. Malahan saya juga merasakan bahwa ucapan Pak Harto itu sebagai tegoran halus yang bermakna agar saya tidak mengutamakan hal-hal duniawi saja. Menurut saya,. Presiden Soeharto tidak pernah membatasi wewenang kita justru mendorong kita untuk berkarya, dan bahkan terbuka atas saran bawahannya. Pengalaman saya selama dua belas setengah tahun sebagai Direktur. Jenderal Peternakan dan selama lima tahun sebagai Menteri Muda menunjukkan hal itu. Seringkali saya berkonsultasi dengan Presiden mengenai pembangunan peternakan, dan perikanan, terutama yang menyangkut konsep pertumbuhan yang sekaligus mengandung makna pemerataan. Pola ini dikenal sebagai PIR di bidang pertanian, atau “bapak angkat” di Perindustrian. Hal ini karena konsep pertumbuhan dan pemerataan masih merupakan konsep yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan terus-menerus. Pada umumnya Pak Harto selalu terbuka mendiskusikannya, dan selalu menanggapi dengan sangat positif terhadap gagasan penyempurnaan atau gagasan baru. Beliau selalu mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang baik, malahan agar berani menerapkan suatu konsep baru, bila telah diadakan perundingan antar-instansi dan dirancang dengan matang. Selain itu, beliau selalu memberi. petunjuk yang berharga dan berbobot dan, tidak lupa, selalu lebih memihak rakyat kecil.

Berbicara mengenai keterbukaan ini ada dua pengalaman lain yang sangat menarik perhatian. Pada suatu hari Bapak Presiden mengatakan kepada saya bahwa beliau akan mendatangkan sapi Sarolais dari Prancis. Sapi ini merupakan hibah dari pemerintah Prancis. Setelah mempelajari lebih dahulu situasinya, saya melapor kepada beliau. Saya katakan kepada beliau bahwa bila kita akan melaksanakan pengiriman sapi tersebut, sebaiknya dikarantina terlebih dahulu di negara asal. Sebabnya, di Eropa masih berjangkit penyakit “kuku sapi” yang menular, sedangkan di Indonesia masih bersih dari jenis penyakit sapi seperti itu. Apalagi Prancis berada paling dekat dengan negara yang saat itu sedang terkena wabah penyakit tersebut, yaitu Luxemburg. Jadi kalaupun kita akan memasukkan sapi-sapi itu sebaiknya di karantinakan lebih dahulu (tiga bulan di Prancis dan tiga bulan di Indonesia) baru masuk ke daratan Indonesia. Kalau tidak hati-hati saya khawatir bahwa maksud mendatangkan sapi untuk memperbaiki kehidupan petani Indonesia, malah berdampak yang sebaliknya. Malahan akan merusak sapi rakyat. Hal itu saya sampaikan kepada beliau dan waktu itu beliau tidak menjawab. Setelah beberapa waktu kemudian saya mendapat kabar dari Pak Aryo Darmoko bahwa Bapak Presiden membatalkan pengiriman sapi-sapi tersebut. Saya senang juga mendengar kabar itu; karena beliau mau mendengar saran dari bawahannya.

Pengalaman lainnya ialah suatu ketika Gubernur Bali melaporkan pada saya bahwa ia berada dalam keadaan terjepit mengenai persoalan sapi Bali. Penyebabnya ialah ketika mengunjungi Bali, Pak Harto melihat sapi Bali sangat kecil sehingga menyarankan agar sapi Bali disilang saja dengan bibit unggul dari luar negeri. Padahal selama ini Gubernur berpegang pada pedoman yang saya berikan untuk memurnikan sapi Bali. Oleh karena itu saya menghadap Pak Harto untuk melaporkan permasalahannya. Saya katakan bahwa di Direktorat Jenderal Peternakan memang ada kebijaksanaan untuk memurnikan sapi Bali, kita perlu memelihara sapi Bali murni, karena sapi Bali murni memiliki keunggulan tertentu. Dahulu di zaman Belanda, sapi Bali bisa mencapai berat sekitar 600-800 kilogram. Itu sama seperti sapi dari luar negeri. Akan tetapi sekarang beratnya rata-rata hanya 300-400 kilogram, ini karena salah kebijaksanaan sebelumnya. Memang ada kebijaksanaan bahwa setiap sapi yang diekspor dikastrasi atau dimandulkan supaya bibitnya jangan diambil orang. Oleh karena itu para pengekspor sapi melakukan tindakan ini, termasuk bibit unggul sapi Bali. Sebenarnya tindakan mengkastrasi sapi ini hanya ditujukan bagi sapi-sapi yang tidak unggul saja agar supaya hanya sapi jantan yang unggul saja yang hidup berkeliaran. Tetapi malah jadi terbalik yang unggul dimandulkan, dan proses degradasi ini sudah berlangsung puluhan tahun. Akhirnya saya laporkan bahwa sekarang sudah saya masukkan bantuan dari Selandia Baru untuk peningkatan mutu sapi Bali dan masih terus berkerja sampai sekarang. Berikan saya waktu 10 sampai 20 tahun, saya yakin bobot sapi Bali bisa mencapai kondisi pada masa sebelum perang, yaitu 600-800 kilogram, dengan seleksi dan penyilangan ini. Selanjutnya saya katakan pula bahwa saya melaporkan soal ini kepada Bapak, karena Gubernur Bali merasa terjepit oleh komentar Bapak. Lalu Bapak Presiden mengatakan: “Ya, sampaikan tidak usah menjadi begitu”.

Dari dua pengalaman ini dapat saya simpulkan bahwa Presiden Soeharto tidak hanya terbuka, tetapi juga mau mendengar saran dari bawahannya. Saya kira apabila kita bisa meyakinkan Bapak Presiden, beliau mau mendengar dan dapat menerimanya. Meskipun demikian bila akan melapor, saya selalu menyusun laporan saya selengkap mungkin dan dapat memenuhi keinginan beliau. Bila kurang lengkap saya khawatir, laporan itu tidak dapat meyakinkan beliau. Biasanya setiap saya masuk untuk melaporkan masalah­masalah peternakan kepada Bapak Presiden, saya terus mempunyai rasa percaya diri. Segala apa yang hams dilaporkan terus terbuka, sampai tidak ada rem-rem lagi. Sebab ketika bertemu, langsung beliau memanggil “eeh, Soit”, dan bukan “Hutasoit”, dan kemudian berjabat tangan. Hal seperti ini menimbulkan suatu keberanian, suatu kepercayaan diri sendiri untuk melaporkan bagaimana keadaan yang sebenarnya, dan terus-terang.

Mengenai keterusterangan saya ini, memang, ada sebagian teman-teman yang mengkritik saya. Tetapi saya rasa, kita memang harus terus-terang dan terbuka kepada Pak Harto. Karena, seperti sudah saya katakan, bahwa Pak Harto juga mau menerima pendapat ataupun saran dari bawahannya. Selain itu bilamana pembangunan tidak berhasil, maka jangan salahkan Presiden Soeharto, tetapi, barangkali, karena kita yang tidak memberikan laporan yang sebenarnya. Saya kira kita harus bicara yang jelas dan jujur, dan jangan sungkan-sungkan atau terlalu berbunga-bunga sehingga memberikan informasi yang samar-samar. Bagaimana Bapak Presiden dapat membuat keputusan bila kita memberikan informasi yang samar-samar? Selama menjabat sebagai pembantu Presiden, saya selalu. berbicara terus-terang dan terbuka. Pak Harto sendiri selalu memberikan tanggapan positif. Belum pernah terlihat beliau marah, malahan tetap tertawa. Bahkan pernah saya melapor mengenai suatu keputusan yang berbeda dengan yang sebelumnya, dan saya katakan kepada Bapak Presiden: “Jadi Bapak betul setuju ini? Apakah saya boleh mengatakan hal ini kepada wartawan?” Saya berani mengatakan begini sebab nanti setelah keluar dari kamar ini, di luar saya dicegat oleh TVRI dan wartawan untuk menginformasikan hasil pertemuan. Lalu beliau menjawab: “Ya, sampaikan saja”. Begitu terbukanya beliau, maka saya pikir kita tidak perlu sungkan-sungkan dalam merumuskan sesuatu, asal kesopanan terhadap beliau tetap dijaga.

Selama menjadi pembantu beliau hanya sekali saya merasa sangat berkecil hati dan merasa kurang mampu meyakinkan beliau. Masalahnya ialah yang berkaitan dengan pengadaan kapal ikan yang diperlukan para nelayan agar dapat mengeksploitasi potensi perikanan di lautan kita yang sangat luas. Selain itu saya sendiri juga sangat prihatin melihat nasib para nelayan kita yang sampai saat ini belum terangkat derajatnya. Oleh karena itu saya akan menceriterakan sedikit sebagai latarbelakang mengapa peningkatan produksi perikanan Indonesia masih agak terbelakang dibandingkan pertanian. Semula kebijaksanaan Departemen Pertanian mengenai pengadaan kapal ikan adalah bahwa kapal bisa dibeli dari luar negeri dengan batas umur pakai kapal ikan. Bagi saya, kapal ikan semacam ini harganya sangat murah, yaitu sekitar 25 – 50% dari harga kapal baru. Sesuai dengan persetujuan di luar negeri, pembayarannya boleh dicicil dengan pola sewa-beli.

Saya setuju sekali dengan kebijaksanaan ini, karena dapat memberikan peluang bagi para nelayan kita agar lebih mampu mengeksploitasi hasil laut kita. Disamping juga, dengan adanya armada kapal ikan, maka pencurian ikan oleh nelayan asing di kawasan ekonomi eksklusif kita bisa diawasi secara baik. Karena, kapal-kapal ikan jenis ini mempunyai daya jelajah yang cukup besar, dan mempunyai mobilitas tinggi di lautan sehingga mampu mengadakan pemantauan dan dengan cepat menghubungi pos-pos patroli laut kita. Dan, saya kira ini cocok untuk mendukung tugas saya sebagai menteri yang bertugas meningkatkan produksi perikanan. Akan tetapi dengan adanya kebijaksanaan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan telah dibangunnya pabrik kapal oleh Menristek Habibie, maka kebijak anaan pembelian kapal ikan dari luar negeri harus dihentikan. Presiden Soeharto melalui pengarahannya kepada saya meminta agar semua kapal ikan yang baru harus dibangun di dalam negeri agar kita dapat teknologi pembuatan kapal ikan (dan teknologi ini sangat khusus).

Dilemanya bagi saya adalah bahwa kendala pengadaan kapal ikan baru seperti itu dapat menghambat tugas utama saya dalam Kabinet Pembangunan IV. Harga pembuatan kapal jenis ini sangat mahal bila dibuat di dalam negeri, itu pun kalau PT PAL sudah mampu membuat rancang-bangunnya. Sebagai akibatnya, sampai sekarang ini di perairan Indonesia, termasuk di Zone Ekonomi Eksklusif, masih beroperasi kapal-kapal asing. Pengusaha nasional dan para nelayan dengan sendirinya hanya “gigit jari” saja, karena tidak mempunyai modal untuk pengadaan kapal-kapal ikan baru di dalam negeri.

Memang sampai saat ini, nasib nelayan kita masih sedikit terabaikan, padahal kehidupan mereka dan perjuangan mereka di lautan yang ganas itu sangat keras. Di lain pihak kita sendiri belum mampu memahami perjuangan mereka di laut untuk mencari sesuap nasi. Barangkali, baru satu kali saya dapat meringankan beban nelayan Indonesia, yaitu soal penurunan harga bahan bakar solar bagi nelayan. Hal itu terjadi ketika saya berkunjung ke daerah nelayan di Cirebon. Sebagai hasil dialog, saya mendapat laporan bahwa para nelayan membeli harga solar cukup mahal dibandingkan dengan industri. Ketika saya cek di tempat pemrosesan ikan di Sumatera, saya mendapat laporan bahwa pengusaha dan nelayan yang bekerja untuk industri ini memang memperoleh minyak dari Pertamina dan membayar dengan harga pemerintah. Sedangkan para nelayan di luar tempat pemrosesan itu, harus menambah 30-50 rupiah untuk satu liter solar. Saya pikir justru mereka yang harus dibantu; lantas saya lapor kepada Presiden mengenai masalah harga solar bagi nelayan. Sambutan Presiden sangat positif dan langsung saya pergi ke Pak Soebroto, Menteri Pertambangan. Dua bulan sesudah saya melapor kepada Bapak Presiden Soeharto, maka kebijaksanaan itu sudah dilaksanakan. Sekarang ini harga solar bagi kaum nelayan sama dengan harga bagi pengusaha industri.

***


[1]     Daryatmo, “Berpihak Kepada Rakyat Kecil “, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun” (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 6-09-619.

[2]     Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan dalam Kabinet Pembangunan IV

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: