Sep 012017
 

BAPENAS PERTEMUAN IEC MASALAH EKONOMI DI JKT

 

 

Akibat mengecilnya kemampuan keuangannya Pemerintah kini tidak bisa lagi menjadi mesin tunggal penggerak pertumbuhan ekonomi, dan berharap pihak swasta bisa menjadi mesin penggerak kedua.

Untuk itu, lebih daripada yang sudah-sudah usaha-usaha pemerintah harus diselaraskan dan melengkapi apa yang dilakukan pihak swasta, demikian Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. J.B. Sumarlin menyatakan di depan anggota Indonesian Executive Circle (IEC) di Jakarta Selasa.

Berbicara tentang dampak anggaran pendapatan dan belanja baru Indonesia terhadap iklim usaha, Sumarlin mengatakan kenyataan bahwa pemerintah mengharapkan penerimaan dari pajak lebih besar daripada penerimaan dari minyak merupakan bukti peranan penting yang harus dimainkan swasta sebagai penggerak ekonomi.

RAPBN 87/87 yang disampaikan Presiden Soeharto kepada DPR tanggal 6 Januari lalu berjumlah Rp 22,7 trilyun, naik 6,4 persen dibandingkan APBN 1986/87 yang berjumlah Rp 21,4 trilyun secara nominal.

Tapi Sumarlin mengakui, secara riiljika dihitung tingkat inflasi dan akibat devaluasi rupiah sebesar 31 persen tanggal 12 September 1986, RAPBN itu lebih kecil daripada anggaran yang kini berjalan.

Tanggap Akan Keprihatinan Swasta

Untuk merangsang pertumbuhan pihak swasta, pemerintah akan terus melanjutkan tindakan deregulasi dan debirokratisasi yang telah dimulai sejak beberapa tahun lalu seperi Paket 6 Mei dan paket 25 Oktober 86, yang bertujuan meningkatkan ekspor non migas dan menggalakkan investasi, katanya.

Pemerintah kini sedang melakukan inventarisasi untuk melakukan serangkaian tindakan deregulasi dan debirokratisasi lanjutan, katanya. Ia belum bersedia menyebutkan suatu tanggal yang pasti dan jenis tindakan baru yang akan diambil pemerintah.

Tapi yang jelas, menurut Sumarlin, pemerintah kini tidak melihat perlunya tindakan devaluasi baru dan pembatasan lalu lintas devisa seperti yang di desas-desuskan sementara pihak akhir-akhir ini.

Dana dari Sumber Asing

Menjawab pertanyaan tentang semakin besarnya ketergantungan Indonesia akan pinjaman dari luar negeri, Sumarlin mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan lebih mengutamakan pinjaman lunak.

Pinjaman yang persyaratannya berat, termasuk kredit ekspor, akan dibatasi jumlahnya.

Sementara itu, dalam sidang IGGI (kelompok donor Indonesia) mendatang Indonesia akan meminta komponen dana pendamping rupiah yang lebih besar dalam bantuan proyek.

Kredit ekspor sesuai dengan Inpres No.8 1984 jumlahnya akan terus dikurangi. Padu kredit ekspor untuk tahun anggaran 1985/86 berjumlah 1,2 milyar dolar dan dalam tahun 86/87 jumlah itu diturunkan menjadi hanya 600 juta dolar.

Selama ini besarnya dana rupiah itu adalah sekitar 20 persen dari seluruh pinjaman.

Akibat kekurangan dana rupiah, Pemerintah Indonesia menghimbau pemberi pinjaman agar prosentase itu dinaikkan sehingga sebuah proyek yang dibiayai pinjaman asing bisa dilaksanakan.

Acara pertemuan IEC itu dihadiri oleh sekitar 100 orang anggota terdiri dari para eksekutif perusahaan nasional dan asing, sejumlah duta besar asing dan Presiden IEC Drs. Bakir Hasan MBA. (RA)

 

 

Jakarta, Antara

Sumber : ANTARA (21/01/1987)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IX (1987), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 374-376.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: