ASI AKAN SEDIAKAN SEMEN BAGI PEMBANGUNAN RS DAN RSS

ASI AKAN SEDIAKAN SEMEN BAGI PEMBANGUNAN RS DAN RSS[1]

 

Jakarta, Antara

Asosiasi Semen Indonesia (ASI) akan membantu para developer yang membangun rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS) dengan menyediakan se­men di tempat yang membutuhkannya. Seusai melapor kepada Presiden Soeharto di Cendana, Senin tentang pelaksanaan konsep pembangunan perumahan 1:3:6, Menpera Akbar Tanjung mengatakan kepada pers bahwa janji pengusaha semen anggota ASI itu disampaikan dalam rangka memperlancar pembangunan RS dan RSS.

Akbar mengemukakan pula untuk menghindari terganggunya pembangunan RS dan RSS dari bergejolaknya harga semen, maka pembangunan rumah-rumah ini akan didorong untuk memanfaatkan semen impor. Ia juga menyatakan pemerintah akan tetap berusaha memanfaatkan kayu sitaan yang merupakan hasil curian bagi pembangunan rumah murah itu.

Kepada Kepala Negara, juga dilaporkan basil sidang pertama Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional di Jakarta baru-baru ini. Badan itu, yang dipimpin Akbar beranggotakan beberapa menteri antara lain Menteri Negara Agraria, Menteri PU serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas.

Para pejabat itu telah membahas pelaksanaan konsep pembangunan perumahan 1:3:6 yaitu setiap developer yang akan membangun satu rumah mewah diwajibkan membangun pula tiga rumah menengah dan enam rumah sederhana atau sangat sederhana. Masalah itu perlu dibahas kembali karena ternyata ketentuan ini belum berjalan efektif karena tidak akan petunjuk pelaksananya. Karena itu, badan baru ini sepakat untuk menetapkan bahwa seorang developer yang lahannya di atas 200 ha wajib menerapkan konsep inipada lahan yang sama. Jika lahan developer itu luasnya dibawah 200 ba, maka rumah sederhana atau rumah sangat sederhana itu bisa dibangun pada areal yang lain asal di daerah tingkat dua yang sama pula.

“Kalau para developer melanggamya maka pernerintah akan mengenakan sanksi mulai dari pencabutan izinnnya hingga mengenakan sanksi pidana,” kata Akbar. (T/Eu02/EU07/31/10/9412:14/RB2).

Sumber: ANTARA(31/10/1994)

_______________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVI (1994), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 399-400.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: