Agu 102018
 

ALATAS KEMBALI TEGASKAN DUKUNGAN RI TERHADAP BOSNIA[1]

NewYork, Antara

Menlu Ali Alatas kembali menegaskan pemerintah dan rakyat Indonesia akan terus memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan sah pemerintah dan rakyat Bosnia-Herzegovina, untuk memperoleh penyelesaian permasalahan yang dihadapinya secara adil dan langgeng.

Ketika berbicara pada sidang ke-48 Majelis Umum PBB di New York, Jumat sore, Alatas juga menyayangkan penolakan Dewan Keamanan terhadap pencabutan embargo senjata Bosnia serta kegagalannya menghentikan agresi dan praktek “pembersihan etnis”, sehingga dua pertiga wilayah Bosnia kini berada dalam pendudukan Serbia dan Kroasia.

Menlu mengemukakan, di bawah ancaman perang tidak seimbang yang berkelanjutan, Bosnia kini dipaksa menerima penyelesaian berupa pembagian wilayah berdasarkan etnis.

Pada akhirnya akan menyebabkan wilayah Bosnia menjadi daerah kantong muslim dalam apa yang disebut Kesatuan Republik Bosnia-Herzegovina.

Pemerintah Bosnia-Herzegovina di bawah kepemimpinan Presiden Izet Begovich menentang pembagian etnis tersebut, namun menerima upaya perundingan secara bersyarat sebagai bagian dari persetujuan menyeluruh yang akan menjamin kepentingan sah Bosnia dalam hal wilayah, ekonomi dan keamanannya.

Alatas mengemukakan pula bahwa penyelesaian yang dipaksakan secara sepihak akan menyebabkan berlanjutnya kekerasan, penderitaan dan ketidakamanan serta akan merupakan preseden yang berbahaya bagi masa yang akan datang.

“Kekuatan hukum jangan sampai dikalahkan oleh hukum kekuatan,” tegas Menlu dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Sidang ke-48 Majelis Umum PBB Samuel Rudolph Insanally dari Guyana, Amerika Latin itu.

Alatas menyinggung pula perkembangan yang menggembirakan di Timur Tengah, Kamboja dan Afrika Selatan, namun mengemukakan kekhawatiran mengenai krisis politik dan keamanan yang masih terjadi di Somalia.

Ia juga menjelaskan perkembangan yang menggembirakan di bidang perluncuran senjata nuklir dan menekankan perlunya restrukturisasi dan reformasi Dewan Keamanan PBB serta menegaskan perlunya kerjasama ekonomi internasional.

Menurut dia, Indonesia menyambut baik penandatangan persetujuan damai Israel-PLO, namun kembali menyerukan agar Israel menarik pasukannya dari seluruh wilayah Palestina dan Arab yang diduduki secara tidak sah, termasuk Jerusalem, Dataran Tinggi Golan dan Lebanon Selatan.

Mengenai Kamboja, Indonesia menyambut baik diumumkannya konstitusi dan pembentukan pemerintah baru Kamboja serta menyatakan kegembiraan rakyat Indonesia atas dilantiknya Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Kepala Negara Kamboja.

Dialog Utara-Selatan

Pada bagian lain, Alatas menyatakan bahwa Indonesia dan negara-negara Non-Blok dalam Sidang Majlis Umum itu menyerukan pengaktifan kembali dialog yang konstruktif antara Utara dan Selatan.

Dalam hubungan ini Menlu menyinggung pertemuan antara Presiden Soeharto selaku Ketua Gerakan Non-Blok (GNB) dan PM Miyazawa sebagai Ketua Kelompok Tujuh Negara Industri Maju (G-7) di Tokyo Juli lalu.

Presiden Soeharto pada kesempatan tersebut menyampaikan pesan GNB beljudul “An Invitation to Dialogue” (Undangan untuk Dialog) kepada negara-negara maju.

Pada waktu itu inisiatif Ketua GNB mengenai perlunya dialog untuk menciptakan suatu pendekatan yang lebih konstruktif terhadap berbagai issu dan kepentingan bersama disambut baik oleh Ketua G-7 dan para pimpinan negara-negara industri maju lainnya, sebagaimana tercermin dalam Deklarasi Ekonomi KTT G-7.

Ketua GNB dan Ketua G-7 juga menyetujui perlunya melaksanakan suatu pendekatan menyeluruh terhadap berbagai issu menyangkut perdagangan, investasi dan utang negara berkembang.

Dalam hubungan itu Alatas menyatakan bahwa GNB dan negara-negara berkembang lainnya bermaksud menyampaikan draft resolusi mengenai perlunya dialog antara negara maju dan berkembang, sementara Sekjen PBB diharapkan menyediakan laporan mengenai modalitas dan cara untuk mengaktifkan dialog semacam itu.

“Kita percaya bahwa hal ini akan melengkapi laporan mendatang Sekjen mengenai ‘AnAgenda for Development’ yang berisi suatu analisa dan rekomendasi tentang cara meningkatkan peran PBB dalam memajukan kerjasama internasional untuk pembangunan,” tambahnya.

(U.KL04/AS/EL02/ 2/ 10/93 12:47/RU3)

Sumber : ANTARA (12/10/1993)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 249-251.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: