Mar 312013
 

Breafing Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto Kepada Pelaksana Dwikora

 

Breafing Ketua Presidium Kabinet AMPERA Jenderal Soeharto Kepada Para Penguasa Pelaksanaan Dwikora Daerah dan Panca Tunggal Dalam Rapat Kerja Pemerintah Pusat dan Penguasa/Pemerintah Daerah pada tanggal 1 September 1966. Selengkapnya, briefing tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Mar 312013
 

Keterangan Pemerintah oleh Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto (Peningkatan Pajak)

 

Keterangan Pemerintah oleh Ketua Presidium Kabinet AMPERA Jenderal Soeharto tentang kebijaksanaan pemerintah dalam usaha meningkatkan Penerimaan Negara dengan jalan mengintensifkan pemungutan pajak pada bulan September 1966. Selengkapnya pidato tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Mar 312013
 

Sambutan Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto (Satu Seperempat Abad Gereja “Immanuel” Jakarta)

Sambutan Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto pada peringatan satu seperempat abad gedung Gereja “Immanuel” Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1966. Pidato selengkapnya dikemukakan sebagai berikut:

Mar 292013
 
Mar 292013
 

Di Tengah Konflik Yang Menekan

(Menjadi Ketua Presidium Kabinet Ampera)[1]

 

Saya mengerti, masyarakat menunggu, bagaimana rupa kabinet baru sesudah Sidang Umum MPRS 1966 itu. Rundingan dilakukan dengan pelbagai pihak, dengan pelbagai kekuatan yang nyata pada waktu itu. Juga dengan Presiden Soekarno tentunya. Maka, sementara pangkat saya saya sudah naik jadi Jenderal penuh, terbentuklah “Kabinet Ampera” yang mau tidak mau masih menunjukkan kompromi antara pikiran lama dan pendapat baru. Beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan Presiden Soekarno masih masuk dalam kebinet ini, dan saya ditetapkan sebagai Ketua Presidium Kabinet/ Menteri Utama Hankam.

Tetapi sekarang, secara praktis, sayalah yang menjabat Kepala Pemerintahan. Saya tidak menyimpang dari pikiran semula. Saya bersungguh-sungguh untuk bertindak tepat dan secara konstitusional.

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Dalam pada itu saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya memerlukan bantuan dari beberapa orang yang saya percayai. Sebab itu, saya di dampingi oleh beberapa asisten pribadi.

Lalu saya dihadapkan lagi kepada para mahasiswa yang tentunya tidak sendirian. Saya menyatakan dengan nada tenang di depan mereka, bahwa Bung Karno masih Presiden kita yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mesti menghormatinya.

Di tengah tahun kedua, saya hapus lembaga-lembaga yang didirikan oleh extra-konstitusional, seperti Front Nasional, dan KOTI (Komandan Operasi Tertinggi). Begitupun Kogam, Kotrar (Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi, Kolognas (Komando Logistik Nasional) dan beberapa lagi.

*

Sementara itu persoalan hubungan dengan Malaysia menjadi salah satu pemikiran pokok untuk cepat direalisasikan.

Menilai kembali situasi semasa “Dwikora” itu, saya berfikir, bahwa hal-hal yang telah terjadi jelas hanya merupakan “proyek mercu suar”. Waktu itu, terang Indonesia tidak konsekuen. Malaysia memperoleh kemerdekaannya. Mengapa Indonesia harus tidak senang dengannya, semata-mata karena kemerdekaan Malaysia itu diberikan oleh Inggris?.  Waktu itu fokusnya dikaburkan, Malaysia digambarkan sebagai alat imperialis, dan karena itu harus ditentang.

Setelah kita pelajari, ternyata policy itu cuma taktik PKI untuk melibatkan kita ke dalam sebanyak mungkin konfrontasi, supaya PKI bisa menghimpun kekuatan yang akhirnya bisa memberontak dan memegang kekuasaan.

Memang benar, waktu itu ambisi Bung Karno adalah ingin menjadi tokoh dunia. Sedangkan, perekonomian kita sedang rusak-rusaknya.

Waktu itu Bung Kano memikirkan politik saja. Dan begitulah manifestasinya.

Adam Malik, yang sudah jadi Menlu berusaha mencari penyelesaian. Ia berangkat ke Bangkok dan berunding dengan Tun Abdul Razak. Team Ali Murtopo dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari Ramly, Benny Murdani dan Sumendap cs yang dalam konfrontasi ditugasi membentuk kantong-kantong infiltrasi dari utara (Bangkok), saya alihkan tugasnya untuk mengadakan kontak dengan pejabat-pejabat resmi Malaysia.

Dengan bantuan Des Alwi dapat dilakukan kontak dengan Tun Abdul Razak dan Gazali. Akhirnya kedua belah pihak setuju, konfrontasi harus berhenti, rujuk kembali harus segera terwujud.

Inilah yang membuka jalan perundingan secara resmi antara Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Bangkok dan akhirnya pada bulan Agustus 1966 normalisasi hubungan kita dengan Malaysia itu ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak melalui hambatan-hambatan yang cukup besar. Rundingan sebelumnya di Bangkok mendapat kritik tajam dari sementara tokoh penting. Presiden Soekarno dalam pidatonya masih juga menyebut “Malaysia adalah suatu proyek neokolonialisme” dan menyatakan bahwa “konfrontasi dengan Malaysia akan dilanjutkan.” Saya mengusulkan, menunda pengakuan resmi sampai pemilihan umum dilakukan di Sabah dan Serawak. Usul saya itu diterima Pihak Malaysia, disetujui oleh Presiden Soekarno serta meredakan kritik dari pihak kita sendiri. Persetujuan pun akhirnya ditandatangani 11 Agustus 1966.

*

Kehidupan ekonomi yang mencekik waktu itu mesti dapat diperbaiki. Maklumlah, inflasi pada tahun 1965 mencapai 500% dan harga beras naik 900%. Defisit anggaran belanja tahun itu mencapai 300% dari pemasukan. Jika pembayaran hutang kepada luar negeri harus dilakukan menurut rencana pada tahun 1966, hampir seluruh pendapatan dari ekspor negara akan dibutuhkan untuk itu.

Sementara itu di bulan Agustus (1966) dilangsungkan Seminar II Angkatan Darat di Bandung yang merumuskan “Orde Baru”, didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Seminar itu menetapkan, “Orde Baru menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealism perjuangan. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan idiologi perjuangan anti kolonialisme dan anti imperialism. Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi ekonomi. Orde Baru pada hakekatnya adalah suatu tatanan, sedangkan tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seminar ini juga menghendaki pemilihan umum diselenggarakan secara distrik. Oleh karena itu rencana yang disampaikan Pemerintah dalam RUU tentang pemilu itu didukung sepenuhnya oleh ABRI.

*

Pemerintah baru menghadapi masalah yang luar biasa besarnya. Jalan yang dianggap bijaksana waktu itu ialah harus cepat mendapatkan bantuan luar negeri. Pertama-tama untuk menunda pembayaran kembali hutang-hutang yang ada, kemudian menambah pinjaman baru. Dan jendela yang bisa kita buka waktu itu ialah yang pertama-tama yang menghadap ke Barat. Tetapi kemudian Negara-negara Timur pun menyetujui penangguhan pembayaran kembali hutang Indonesia itu.

Saya percayakan bidang ekonomi kepada ahli-ahli dari dunia universitas. Saya minta bantuan Widjoyo Nitisastro, Sumitro Djoyohadikusumo, Muhammad Sadli, dan beberapa ahli lainnya yang di kemudian hari terus menjadi pendukung saya dalam mengelola perekonomian kita.

*

Setelah normalisasi hubungan dengan Malaysia ditandatangani, Bung Karno yang waktu itu masih Presiden, mendapat kesempatan untuk berpidato pada perayaan “17 Agustus” di Istana Jakarta. Beliau bacakan “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah yang terkenal dengan singkatan “Jas Merah” dengan nada seperti biasa beliau lakukan. Tapi terasa sekali, bahwa beliau mengkritik keputusan-keputusan yang diambil MPRS yang baru lalu. Maka timbullah reaksi keras, bahkan terjadi bentrokan di beberapa tempat antara para pemuda yang tidak suka kepada Bung Karno di satu pihak dengan pendukung setia beliau di pihak lain.

Konflik politik semasa itu terasa menekan, bukan saja bagi kami, tetapi juga  bagi masyarakat luas. Benturan pendapat yang membahayakan terjadi. Sementara di satu pihak berusaha mendapatkan bantuan dari luar dan mengesampingkan soal “Nefos” dan “Oldefos”, Presiden Soekarno terus berpidato dalam pelbagai kesempatan dengan idealism yang sama.

Saya berusaha keras mengekang kembali agar jangan sampai terjadi benturan antara pasukan yang satu dengan pasukan lainnya. Konflik senjata akan membawa kita binasa.

*

Lalu kami beranggapan, hubungan dengan dunia luar harus cepat diperbaiki. Maka dengan tidak susah, masuklah kembali Indonesia kedalam PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya di akhir September 1966.

Tetapi suasana yang panas, terutama setelah pidato “Jas Merah” itu, berkelanjutan. Pemuda-pemuda dan para mahasiswa masih terus berkumpul-kumpul. Dan kemudian mereka berdesakan menyaksikan pengadilan beberapa bekas menteri yang dimulai dengan bekas Menteri Urusan Bank Sentral Jusuf Muda Dalam.

Penjaga keamanan repot dengan tugasnya. Pengadilan itu harus berjalan dengan tidak terganggu.

Dalam sidang pengadilan itu Jusuf Muda Dalam dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebelum pelaksanaan hukumannya itu dijalankan, ia sudah meninggal.

Di pihak laing Bung Karno terus berpidato lagi. Beliau mengejek tentang dilarangnya Marxisme, Komunisme. Beliau teguh dengan pendiriannya tentang “Nasionalis-Agama-Komunis” atau “Nasionalis-Agama-Sosialis” atau “Nasionalis-Agama dan apa saja” itu. Lagi-lagi pidato Bung Karno mengundang reaksi dan demonstrasi.

Subandrio dapat giliran, diajukan ke pengadilan. Para pemuda dan mahasiswa turun ke jalan lagi dan berdemonstrasi ke daerah Istana Merdeka dan ke tempat dilangsungkannya sidang pengadilan itu, kini gedung Bappenas.

Bentrok pun tak terelakkan. Sejumlah peluru lepas dari senapan yang dipegang oleh penjaga keamanan yang tidak kuat menahan emosinya. Seorang wartawan dari surat kabar mahasiswa tertembak. Dan kejadian ini menambah gaduh yang menghebat lagi di tengah para pemuda dan mahasiswa itu. Kabar pun kemudian didapat, bahwa setelah dirawat di Belanda, wartawan mahasiswa itu, Zainal Zakse, meninggal.

Dalam pada itu sidang pengadilan Subandrio harus terus berjalan dan tidak  boleh terganggu. Keadilan mesti ditegakkan. Akhirnya keputusan pun dijatuhkan: Subandrio dikenakan hukuman mati. Tetapi pelaksanaan hukuman itu tidak dijalankan. Sekian waktu kemudian saya memberikan grasi kepadanya dan hukuman diubah menjadi seumur hidup.

Sekali lagi Bung Karno mendapat kesempatan berpidato di depan orang banyak. Kali ini di tengah sekian banyak hadirin waktu dilangsungkannya peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad, S.A.W. Pidatonya itu amat berbahaya. Beliau mengemukakan, bahwa beliau akan mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad S.A.W dalam kata-katanya, perbuatannya dan bahkan sikap diamnya.

“Ya,” Kata Bung Karno, “Ya, aku akan bersabar, akan tetapi sabar seperti Nabi Muhammad S.A.W. Ketika Nabi direndahkan, dicaci maki, difitnah dan bahkan dilempari kotoran di Thaif, ia bersabar. Akan tetapi setelah itu Nabi mulai mengambil tindakan, bahkan pergi berperang di samping melakukan tindakan-tindakan lain. Aku juga akan mengikuti contoh Nabi Muhammad.” Begitu Bung Karno berpidato.

Mungkin pidatonya itu disebabkan oleh cegahan saya terhadapnya. Rencananya beliau esok harinya akan ke Surabaya untuk merayakan  Hari Pahlawan di ibukota propinsi Jawa Timur itu. Tetapi saya mencegahnya. Saya melihat bahaya kalau sampai beliau terbang kesana. Keselamatan kesatuan bangsa yang harus saya jaga.

Suhu politik tambah meningkat lagi sewaktu dilangsungkan sidang pengadilan Omar Dhani. Proses pengadilan ini di publikasikan secara luas. Reaksinya menambah sengit mereka yang ingin melihat jatuhnya Bung Karno.

Saya berusaha menekan suasana yang panas itu karena berpegangan pada ajaran yang saya junjung tinggi. Bagaimana pun Bung Karno adalah pejuang yang patut di hormati.

Omar Dhani dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi pelaksanaan hukumannya itu tidak dilakukan dan sekian waktu kemudian saya beri dia grasi dengan mengubah hukumannya itu menjadi seumur hidup.

Kehidupan kita waktu itu amat berat. Semua diombang-ambingkan oleh konflik politik, sementara kita dihadapkan pada kesulitan beras yang memuncak.

Di tengah suasana ini mulai terdengar seruan-seruan keras yang meminta saya untuk menjabat Presiden, menggantikan Bung Karno. Saya tidak pedulikan suara-suara tadi.

Tetapi kemudian ternyata beberapa orang yang dekat dengan saya mengemukakan pendapat serupa itu. Beberapa tokoh masyarakat mendorong saya untuk menduduki jabatan itu, menjadi pemimpin tertinggi Negara.

Saya jawab mereka, “Saya tidak mempunyai cita-cita untuk itu.” Waktu itu saya memeriksa diri saya sendiri. Saya tidak pernah menyiapkan diri untuk itu. Tidak pernah sekolah untuk itu. Malahan mimpi pun tidak mengenai hal itu. Waktu itu saya mengaku saya tidak mempunyai kemampuan untuk memangku jabatan tertinggi itu.

***



[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 1989), Hal. 179-184)

 Posted by at 10:33 pm
Mar 292013
 
Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Tak Ingin Goncangan Lebih Keras

(Detik-Detik Pergantian Presiden Soekarno-Presiden Soeharto)[1]

 

Tanggal 27 Maret 1966 Presiden Soekarno mengumumkan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi, terdiri atas Presidium Kabinet dengan enam Waperdam. Saya diantara keenam Waperdam ad interim merangkap Men. Hankam/Panglima AD/Kas Koti itu bersama dr. Leimena, Pak Idham Chalid, Dr. Roeslan Abdulgani, Sri Sultan Hamengku Buono IX, dan Pak Adam Malik.

Keputusan Presiden Soekarno ini bukan menyenangkan orang banyak melainkan malahan menjadi cemoohan. Kabinet ini mendapat julukan “Kabinet 100 Menteri”. Pro dan kontra muncul lagi dengan hangat. Dan Demonstrasi pun bergerak lagi.

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera, 1 Juli 1966

Mengenai susunan kabinet yang baru itu saya jelaskan bahwa ini adalah tahap pertama dan bukan merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai. Memang suasana waktu itu masih berada dalam jalur gagasan Presiden Soekarno, dalam merumuskan konfrontasi terhadap Malaysia, mengganyang Nekolim dan bersiap untuk menyelenggarakan Conefo.

Sementara itu anggota-anggota DPR-GR yang dari PKI atau ormasnya sudah diganti dengan tokoh-tokoh baru, dengan tokoh-tokoh yang mendukung Orde Baru. Dan Jenderal Nasution yang tidak duduk dalam Kabinet sudah dicalonkan menjadi Ketua MPRS.

Di perjalanan ini sudah ada bisik-bisik kepada saya, untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan. Tapi tak pernah terlintas satu kalipun dibenak saya untuk melakukannya. Maka saya menghindarkan diri dari godaan untuk berbuat seperti apa yang dibisikkan di telinga saya itu. Saya tetap berfikir, memberi nafas pada kehidupan demokrasi sangat perlu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tetap teguh dalam pendirian, tidak akan mewariskan lembaran sejarah hitam dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menggunakan kekuatan senjata merebut kekuasaan (atau coup) sebab sekali terjadi akan terus bisa terjadi seperti di Amerika Latin atau Afrika.

***

Pada bulan Juni 1966 dilaksanakan Sidang Umum IV MPRS yang memilih Jenderal Nasution sebagai ketua MPRS dan menetapkan pengukuhan atas “Supersemar”.  Dengan ini, saya mendapat mandat dari MPRS untuk menjalankan segala sesuatu yang berkenaan dengan “Supersemar” itu. Mandat ini mempermudah saya untuk bertindak. Di samping itu sidang MPRS ini mensahkan pembubaran PKI, memutuskan melarang Marxisme-Leninisme, Komunisme di atas bumi Indonesia ini dan mengusulkan dibentuknya sebuah panitia peneliti tentang ajaran Pemimpin Besar Revolusi. MPRS juga membubarkan Kabinet Dwikora yang dipimpin oleh Bung Karno dan saya diminta membentuk satu kabinet baru.

Saya melaporkan pada pembukaan sidang MPRS itu apa-apa yang sebenarnya, dengan berusaha mengelakkan timbulnya emosi yang tidak kita inginkan.

Saya bicara sehati-hati mungkin. Saya tidak menginginkan goncangan yang lebih keras terjadi di negeri kita ini.

Berkenaan dengan tuduhan keterlibatan Bung Karno dalam Peristiwa 30 September itu, saya katakan, “dengan latar belakang atau dengan tujuan untuk mengamankan garis-garis besar politik sebagai yang diterangkannya, Presiden, yang menurut perasaan kita yang adil dan benar mestilah mengambil tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku utama dari Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia, telah membiarkan pelaku-pelaku itu. Sebaliknya beliau telah bertindak untuk keuntungan yang tidak langsung bagi G.30.S/PKI dan telah melindungi pemimpin-pemimpin G.30.S/PKI. Tindakan-tindakan tersebut telah menjelaskan dan menunjukkan satu kenyataan, membuktikan pelanggaraan undang-undang pidana, sekalipun tujuannya yang utama bukanlah untuk membantu G.30.S/PKI, tetapi untuk menyelamatkan politiknya”.

Saya tahu, bahwa di luar gedung MPRS itu mahasiswa-mahasiswa dan Kesatuan-kesatuan Aksi mengerahkan barisan-barisan mereka, memenuhi jalanan Jakarta untuk menunjang wakil-wakil rakyat yang berada di dalam gedung MPRS. Kecaman mereka terhadap Presiden Soekarno semakin bertambah hebat. Dan sejumlah orang yang berada di dalam gedung MPRS itu punya pikiran yang sama dengan mereka yang berhati panas itu.

Dalam pada itu saya katakana di depan sidang itu, kita mesti sanggup membarengi kekuasaan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat ini. Evaluasi kita tentang realitas yang terdapat dalam masyarakat adalah adanya suatu konflik sekarang ini tidak saja menimbulkan satu konflik secara konstitusional antara Presiden Soekarno dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, tetapi juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan politik di antara berbagai lapisan masyarakat, baik sipil maupun anggota-anggota Angkatan Bersenjata, sekalipun mereka sudah mempunyai pikiran dan motif yang sama.

Saya mengingatkan anggota-anggota MPRS itu untuk tidak mengambil sesuatu tindakan yang terlampau drastis, yang jelas akan menimbulkan ketegangan politik dan yang akan menimbulkan pertentangan fisik, Karena Angkatan Bersenjata akan terlibat di dalamnya, sehingga sebagian besar rakyat akan terganggu hidupnya dan Orde Lama akan mendapat angin.

“Jangan biarkan generasi ini disalahkan oleh generasi yang akan datang karena tindakan-tindakan mereka yang tidak sesuai terhadap seorang pemimpin rakyat yang patriotik,” kata saya.

Dalam kesempatan ini Presiden Soekarno yang diminta pertanggungjawabannya, berpidato dengan judul “Nawaksara”. Tetapi sidang menghadapinya dengan nada tidak puas, meminta kepada Presiden untuk melengkapi laporan tentang pertanggungjawabannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, khususnya tentang sebab-sebab peristiwa G.30.S/PKI dan epilognya serta sebab-sebab menurunnya keadaan ekonomi dan moral.

Sidang itu mencabut gelar “Pemimpin Besar Revolusi” dan gelar “Presiden seumur hidup” dinyatakan tidak mengandung kekuatan hukum.

Namun, saya tidak mempunyai niat untuk menggeser Bung Karno dari kedudukannya sebagai Presiden, sekalipun saya tahu dan sudah saya dengar bahwa sementara pihak menghendaki demikian.

Sidang Umum MPRS itu menetapkan, Pemilu dicanangkan untuk diadakan paling lambat tanggal 5 Juli 1968. Dalam pada itu kedudukan Bung Karno sebagai Presiden tidak diganggu gugat oleh Sidang Umum MPRS ini. Beliau masih tetap sebagai Presiden.

Di luar sidang MPRS itu mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda gerah dengan kecaman mereka terhadap Presiden Soekarno semakin bertambah. Saya mencoba menenangkan mereka, menenangkan perasaan dan pikiran mereka yang menyangkut masalah Bung Karno. Saya jelaskan, tidak ada persoalan memihak atau menentang Bung Karno. Keadilan yang mesti kita tegakkan !. Dan saya harapkan, mereka akan mengerti apa yang saya ungkapkan di Sidang Umum MPRS itu.

***


[1] Penuturan Presiden Soeharto, dikutip langsung dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya”, (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 1989), Hal. 175-178)

Mar 292013
 

Sambutan Ketua Presidium AMPERA Jenderal Soeharto pada Munas PELMASI-SOKSI

 

Sambutan Ketua Presidium Kabinet AMPERA Jenderal Soeharto pada Munas Musyawarah Nasional II PELMASI-SOKSI yang disampaikan pada tanggal 9 Agustus1966. Selengkapnya, pidato tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Mar 282013
 

Presiden Soeharto Benahi Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa

(Peran IAI dalam Pengembangan Pasar Modal)[1]

RABU, 31 MARET  1976, Pagi ini, pukul 09.00, Presiden Soeharto menerima para pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Cendana. Selain Ketua Pengurus Pusat IAI, Drs.Radius Prawiro, dan penasehat Pengurus Pusat Prof. Sumardjo Tjiptosidojo, hadir pula pengurus-pengurus inti lainnya, yaitu Drs. Utomo Josodirjo, Drs. Basuki Sidharta, Drs. Sujono dan Drs. Soebagjo.

Pada kesempatan itu, Presiden meminta IAI untuk membantu pengembangan pasar uang dan modal di Indonesia. Menurut Kepala Negara, bantuan yang dapat diberikan oleh para akuntan antara lain adalah menilai perusahaan yang akan menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Dengan bantuan IAI yang menunjukkan mana perusahaan yang terbaik, maka diharapkan bahwa kepentingan calon pembeli saham akan terlindungi. Demikian harapan Presiden.

Presiden soeharto hari ini menetapkan Peraturan Pemerintah No. 11/1976 tentang penyempurnaan ekspor, impor, dan lalu lintas devisa. Dengan berlakunya peraturan yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 16/1970 ini, maka para pengekspor dapat memperoleh nilai lawan rupiah dari hasil penjualan seluruh devisa umum yang diperolehnya dari hasil ekspor dengan terlebih dahulu dikurangi pajak ekspor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16/1970 yang telah dicabut itu, pengekspor hanya memperoleh nilai lawan rupiah sebanyak 9% dari hasil penjualan devisa umumnya, yang diperoleh dari hasil ekspor dengan kurs yang terjadi pada bursa valuta asing. Sisa yang 10% harus diserahkan kepada pemerintah pusat, kecuali untuk barang jadi seperti kerajinan rakyat. (AFR)



[1]  Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal.349-350.

Mar 282013
 

Presiden Soeharto: Membayar Pajak Merupakan Realisasi Falsafah Pancasila

(Masalah Perpajakan Perlu Diajarkan di Sekolah)[1]

SELASA, 30 MARET  1976, Presiden Soeharto menyatakan pendapatnya bahwa membayar pajak kepada negara merupakan realisasi kehidupan Pancasila, oleh karena itu sistem perpajakan di Indonesia harus pula sesuai dengan falsafah Pancasila. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, demikian Presiden, maka masalah perpajakan dapatlah hendaknya diajarkan di sekolah-sekolah, terutama sejak SMA. Hal ini dikemukakan Kepala Negara kepada para wartawan yang meliput kunjungan pribadinya di kantor Inspeksi Pajak Jakarta Pusat IV pagi ini, untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pendapatan tahun 1975, dan pajak kekayaan tahun 1976.

Dikatakan pula oleh Presiden bahwa warganegara yang sanggup, harus membayar pajak, sedangkan yang tidak mampu, sudah pasti tidak akan membayar pajak. Menurut Kepala Negara, dengan cara demikianlah perpajakan mencerminkan semangat kegotongroyongan bangsa kita dalam membangun negara. Kemudian Presiden menghimbau instansi perpajakan agar mempermudah orang yang akan membayar pajak dengan membuat SPT yang sederhana.  (AFR)



[1]  Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal.349.

Mar 282013
 

Presiden Soeharto Lantik Enam Duta Besar Baru

(ASEAN Bukan Untuk Menghadapi Kelompok Manapun)[1]

SABTU, 27 MARET  1976, Enam orang Duta Besar baru dilantik oleh Kepala Negara pukul 09.00 pagi ini di Istana Merdeka. Keenam duta besar itu adalah Duta besar Adlinsyah Jenie untuk Sri Lanka, Duta Besar Utayo Sutoto untuk Suriname, Duta Besar Hardi SH untuk Republik Demokrasi Vietnam, Duta Besar R Kusumasmoro MA untuk Argentina, Duta Besar Djanamar Adjam untuk Kerajaan Saudi Arabia, dan RAS Hardojo untuk Ethiopia.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden mengatakan bahwa ASEAN tidak ditujukan untuk menghadapi kelompok lain yang manapun. Ditegaskannya bahwa kerjasama ASEAN bertujuan agar bangsa-bangsa yang tergabung di dalamnya segera dapat menikmati kemajuan, dan merasakan kesejahteraan serta hidup dalam suasana damai. Akan tetapi diingatkan bahwa sikap ASEAN yang sedemikian janganlah hendaknya dipandang sebagai kelemahan atau sikap minta belas kasihan. Demikian antara lain dikemukakan Presiden. (AFR)



[1] Dikutip Langsung dari Buku Jejak Langkah Pak Harto 27 Maret 1973-23 Maret 1978, hal.348-349.