Feb 242013
 

Defisit Perdagangan Terbesar dalam 51 Tahun

ORDE BARU TAK PERNAH DEFISIT

Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit terbesar sejak 1961. Barang impor, dari migas hingga nonmigas, membanjiri negeri ini. Ini memprihatinkan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia kurun Januari hingga Desember 2012 mencapai US$190,04 miliar atau turun 6,61 persen dibandingkan periode yang sama pada 2011. Sementara nilai impor pada 2012 mencapai US$191,67 miliar atau naik 8,02 persen dibandingkan 2011 senilai US$ 177,4 miliar. Dengan acuan data tersebut, neraca perdagangan Indonesia selama 2012 mengalami defisit hingga US$1,63 miliar. Menurut sektor, ekspor hasil industri turun sebesar 4,95 persen dibandingkan 2011. Demikian pula hasil tambang turun 9,57 persen dan pertanian 7,98 persen. Sementara ekspor migas turun 10,86 persen dibandingkan 2011.

Terbesar Sejak 1961

Defisit perdagangan pada 2012 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia, paling tidak sejak 1961. Tingginya tingkat impor sektor migas untuk memenuhi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dituding menjadi biang keladi defisit tersebut. Kalau defisit itu terus menerus berjalan, maka defisit migas kita akan bertambah tinggi,” ujar Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar. Mahendra mengatakan, upaya untuk mengurangi defisit perdagangan harus dilakukan dengan menekan konsumsi BBM bersubsidi pada 2013. Pemerintah juga harus mendukung kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang mendukung kebijakan pengurangan konsumsi BBM. Pemerintah pusat harus mendukung kebijakan Pemda dalam mengeluarkan pro pengurangan konsumsi BBM, seperti pengembangan moda transportasi massal,” kata Mahendra. Dia melanjutkan, tak ada cara lain untuk menahan laju defisit perdagangan nasional selain menjaga subsidi BBM dalam posisi terkendali. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab untuk terus menjaga besaran nilai subsidi. Harus menjaga dan mengendalikan tingkat volumenya dan juga efektivitasnya pun harus dijaga,” paparnya.

BBM Biang Keladi ?

Sektor migas menjadi penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Indonesia dengan nilai mencapai US$5,59 miliar. Beruntung penurunan masih dapat ditekan dengan perdagangan nonmigas yang mengalami surplus US$3,96 miliar. Impor BBM selama Januari-November sudah mencapai US$26 miliar, sedikit di bawah impor mesin dan peralatan mekanik sebesar US$26,2 miliar. Apalagi kuota BBM bersubsidi sudah ditambah dan tambahan itu berasal dari impor. Biang keladi dari pengganggu instabilitas perekonomian ternyata impor BBM.Pada 2011, impor BBM melonjak jadi US$28,1 miliar dari US$18,0 miliar pada 2010. Tak ada yang mengalahkan laju peningkatannya. Pemburukan neraca perdagangan 2012 merupakan kelanjutan dari yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya. Sedemikian parah sudah keadaannya sehingga defisit minyak kita tidak bisa lagi dikompensasikan oleh surplus gas. Untuk kedua kalinya setelah 2008, kini kita kembali mengalami defisit perdagangan migas. Jika pada 2008 defisit perdagangan migas baru US$1,4 miliar, pada Januari-November 2012 melonjak menjadi US$4,8 miliar. Kedaulatan energi kita kian rapuh.

Impor Non Migas Juga Naik

Namun, yang harus diperhatikan juga adalah turunnya ekspor nonmigas dan naiknya impor nonmigas. BPS mencatat ekspor nonmigas pada 2012 US$153,1 miliar atau turun 5,52 persen dibandingkan 2011. Sedangkan impor nonmigas pada 2012 US$149,1 miliar atau naik 9,05 persen dibandingkan 2011. Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Fadli Zon, mengatakan pemerintah harus membatasi kuota impor guna menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia tahun 2012 yang tercatat defisit. Bahkan, ketika krisis ekonomi 1997-1998 saja kita masih surplus,” katanya. Menurut Fadli, pemerintah harus membuat langkah strategis untuk menangani defisit tersebut, yakni menata ulang pola perdagangan dengan mengadakan “National Trade Policy” (Kebijakan Perdagangan Nasional) yang mengutamakan kepentingan nasional. Selama ini, kita telah membuka sebesar-besarnya perdagangan bebas, namun karena daya ekspor dan daya saing kita kurang, akhirnya malah Indonesia menjadi pasar bagi produk-produk asing,” ujarnya. Dia memperkirakan neraca perdagangan pada 2013 akan tetap mengalami defisit bila nilai impor masih lebih tinggi dibanding nilai ekspor. Perkiraan ekspor Indonesia pada 2013 mencapai 9,22 persen, namun impor bisa mencapai 9,24 persen,” kata Fadli. Dia mendesak pemerintah untuk segera membatasi kuota impor, khususnya kuota impor barang holtikultura, barang modal, dan migas. Sebab komoditas-komoditas itu yang mengalami peningkatan impor pada tahun lalu,” jelasnya.

Selain itu, dia menyarankan adanya penguatan sektor industri domestik untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri, dimana Indonesia tidak perlu mengimpor bahan baku dari luar jika memang tersedia di dalam negeri. Dia mengatakan, realisasi impor bahan baku pada 2012 Rp313,2 triliun dibandingkan target awal yang hanya Rp283 triliun.Selama ini, investasi modal selalu diiringi impor bahan baku. Inilah yang menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit,” ujarnya. Fadli menekankan bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi terhadap tata cara investasi dan perdagangan bebas yang diterapkan sekarang ini. Pola perdagangan bebas saat ini terbukti tidak tak mampu mendorong perkembangan ekonomi nasional sehingga hal ini harus dicegah agar neraca perdagangan kita tidak defisit terus-menerus,” katanya.

Orde Baru Tak Pernah Defisit

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai neraca perdagangan Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan zaman Orde Baru. Saat ini, menurut pihak Kadin, banyak aturan aneh dalam perdagangan yang membuat impor lebih besar daripada ekspor. Sekarang sering timbulkan kebijakan aneh. Kalau kita berbicara mengenai hambatan nontarif, biasanya ini untuk menekan impor. Justru hambatan itu malah banyak dilakukan untuk menekan ekspor,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistyo. Pada masa Orde Baru, dia bilang, Indonesia tidak pernah mengalami defisit atau impor melebihi ekspor. Namun saat ini telah terjadi peningkatan impor bahan baku dan barang modal. “Kami juga sampaikan ke pemerintah, ini sangat memprihatinkan.” Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan impor bukan ekspor. Permintaan ini bukan untuk untuk membatasi proses hilir tapi hulu dalam proses daya saing. Dunia usaha jangan hanya obyek regulasi, dunia usaha mendatang agar mampu berkontribusi bagi pembangunan,” kata dia.

Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Orde Baru Satrio Budihardjo Yudono meminta pemerintah tegas memainkan hambatan nontarif guna memperbaiki defisit neraca perdagangan terhadap sejumlah negara. Pengurangan tarif masuk bagi barang impor yang membuat Indonesia dibanjiri produk asing berharga murah harus diseimbangkan dengan pemberlakuan pengetatan hambatan nontarif. Selain defisit terhadap Singapura dan Thailand, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami nasib serupa terhadap Cina dengan besar defisit senilai US$1,174 miliar pada Januari 2012. Billy Yudono, demikian dia akrab disapa, menyarankan agar pemerintah mengantisipasi banjir impor produk negara tetangga dengan memberlakukan aturan mutu dengan konsisten.Pengetatan hambatan nontarif dinilainya efektif menyembuhkan defisit perdagangan. Billy juga mengaku prihatin dengan banjir produk impor yang berbahaya bagi produsen lokal.Kalau hambatan tarif dikurangi, sekarang yang dimainkan hambatan nontarif. Jadi tidak hanya mengenakan pada tarif saja. Barang-barang yang murah bisa masuk karena aturan mengenai mutu tidak diterapkan,” ujarnya.

Billy menyebut Standarisasi Nasional (SNI) sebagai salah satu hambatan nontarif yang dapat dimaksimalkan. “Itu salah satu dari banyak hambatan nontarif,” tandasnya. Dalam buku Panjangnya Jalan Politik, Mantan menteri Orde Baru Cosmas Batubara menulis kebijakan ekonomi Orde Baru fokus pada bagaimana memperbesar tabungan pemerintah dengan menjaga nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor. Impor pun hanya difokuskan kepada barang yang berfungsi menunjang proses industrialisasi. Hasilnya, tabungan pemerintah pada tahun anggaran 1993/1994 mampu membiayai lebih daripada setengah anggaran pembangunan.[]

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 8 Januari 2013

Feb 242013
 

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Fenomena Global?

REFORMASI JAUH DARI TARGET MGDs

REFORMASI telah memasuki tahun ke-15. Reformasi, bukan revolusi. Reformasi, esensinya , adalah memperbaiki yang belum baik dan meneruskan yang sudah baik. Konsistensi ini diperlukan, agar kita tidak meyimpang dari tujuan atau cita-cita pendiri bangsa.

Tetapi, reformasi yang berjalan ternyata berwajah mirip revolusi. UUD 1945 mengalami perubahan drastis, sistem ekonomi dan politik juga mengalami perubahan mendasar. Globalisasi ikut berperan, sehingga liberalisasi tidak terelakkan. Demokrasinya disindir “democrazy”, demokrasi yang penuh kegaduhan. Ekonominya mengalami liberalisasi, sehingga kemiskinan merebak dan kesenjangan ekonomi semakin lebar di tengah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Hal ini ditandai dengan Gini koefisiensi yang telah mencapai 0,41. Idealnya, di bawah 0,3. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial kemudian menjadi perhatian banyak kalangan, para pakar, dan politisi.

17 01 Infografis Jejak Langkah 2 Reformasi Jauh Dari Target MDGs

Reformasi Jauh dari target MDGs

Fenomena seperti itu sebenarnya juga fenomena global, khususnya di negara Barat yang menganut Kapitalisme, terutama Amerika Serikat. Bahkan juga di Cina, yang mengaku berpaham Komunis. Namun, sejak reformasi Deng Xiao Ping pada 1979, ketika memperkenalkan liberalisasi ekonominya, kesenjangan ekonomi juga tidak terelakkan. Kesenjangan ekonomi, dengan demikian, fenomena global.

Karena itu, ada baiknya kita mencermati peringatan Joseph E Stiglitz terhadap apa yang terjadi di Amerika Serikat, sebagaimana ia tulis dalam bukunya “The Price of Inequality”. Subjudulnya “How Today’s Divided Society Endangers Our Future”. Stiglitz, sebagaimana kita catat, pernah menjadi penasehat ekonomi Presiden Bill Clinton dan Bank Dunia, selain pemenang Hadiah Nobel ekonomi. Buku itu telah menjadi “NewYork Times Best seller”.

PDB dan kemiskinan

STIGLITZ menulis pada Maret 2012, ada 24 juta warga negara AS menganggur. Banyak rumah yang tidak lagi ditinggali penghuninya sementara “homeless” semakin meningkat. Sebenarnya, bahkan sebelum krisis pun (2008), meskipun PDB selalu meningkat, sebagian besar warga AS merasa kehidupan mereka semakin tergerus. Pendapatan mereka, kalau memperhitungkan angka inflasi, dalam sepuluh tahun terakhir malah menurun. PDB (Produk Domestik Bruto) ternyata tidak menggambarkan pendapatan rata-rata rakyat AS. Kalau Bill Gates, misalnya, mengalami kenaikan pendapatan yang luar biasa, itu tidak berarti akan menambah pendapatan sebagian besar rakyat AS. Mengapa?

Stiglitz memperkenalkan problema utama AS sebagai “America’s 1 Percent Problem”. Bahwa hanya 1 (satu) persen warga Amerika yang menikmati kue nasional secara berlebihan, sementara 99 persen rakyat menderita. Sebelum krisis 2008, kelompok 1 persen menkmati 65 persen pendapatan nasional. Perbedaaan yang besar ini memang tidak sekali jadi. Namun, tahun demi tahun, semakin meningkat.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, kenaikan gaji sekitar 90 persen masyarakat bawah hanya 15 persen sementara 1 persen penduduk lapisan atas mengalami kenaikan gaji sebesar 150 persen, bahkan 0,1 persen lapisan teratas mengalami kenaikan gaji sebesar 300 persen. Setelah krisis pun (2010), kelompok 1% itu menikmati 93 persen kenaikan pendapatan AS. Perbedaan pendapatan pern tahun antara para CEO perusahaan dengan rata-rata pekerja adalah sebesar 243 berbanding 1.

Fenomena seperti itu, ternyata tidak dapat diubah oleh sistem politik dan sistem ekonomi negara itu. Sebab, kelompok 1 persen itu berperan besar atas jalannya penyelenggaraan negara. Dampaknya, ekonomi AS menjadi tidak efisien, pertumbuhan yang rendah dan meningkatnya instabilitas. Besarnya PDB AS juga tidak sejalan dengan kualitas hidup rakyat AS. Hal ini, antara lain disebabkan, karena banyaknya penduduk AS yang tidak mampu membeli asuransi kesehatan, yang berjumlah sekitar 40 juta orang. Angka kematian bayi, yang merupakan salah satu indikator status kesehatan, lebih tinggi dibanding Malaysia. Angka Harapan Hidup lebih rendah dibanding Jepang. Demikian juga dibandingkan dengan negara maju lainnya. Besarnya PDB AS tidak tercermin dalam kualitas hidup warga negaranya.

Pelajaraan bagi Indonesia

Apa yang terjadi di Amerika Serikat telah melahirkan apa yang kemudian diperkenalkan Stiglitz sebagai “Divided Society” (masayarakat yang terbelah). Gerakan anti Wall-Street (misalnya), sebenarya memperoleh dukungan sebagian besar rakyat AS meskipun secara diam-diam. Ada semacam “the silent majority”. Dari fenomena inilah kemudian timbul pikiran untuk melakukan reformasi politik, ekonomi, dan juga demokrasi. Sebab, apa yang diimpikan sebagai “the Americandream itu ternyata semakin jauh. Iming-iming “equal opportunity” (kesempatan yang sama) sudah sulit terwujud. Kesempatan menikmati “equal opportunity” itu terbatas pada 1 persen penduduk, yang memiliki akses kepada segala bidang kehidupan: pendidikan, kesehatan dan sosial-ekonomi. Kesempatan mereka jauh melebihi kelompok 99 persen. Sebab, kelompok 1 persen ini dapat memperoleh pendidikan yang baik, sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, sehingga kesempatan (opportunity) memperoleh pekerjaan yang baik juga lebih besar. Gini Koefiseinsi AS adalah 0,47.

Indonesia, meskipun bukan negara Kapitalis, kalau sebagian prinsip kapitalisme kita adopsi, misalnya liberalisasi perdagangan dan prinsip ekonomi pasar bebas, mau tidak mau, akan melahirkan kesenjangan ekonomi sebagaimana sudah kita saksikan sekarang, dimana Gini Koefisiensi telah mencapai 0,41. Wajar, kalau banyak kalangan sudah memperingatkan.

Karena itu, sudah saatnya, kita mengkaji ulang, melakukan evaluasi jalannya reformasi, sebelum semakin jauh menyimpang dari cita-cita Negara didirikan, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945 sudah saatnya kita jadikan rujukan utama kebijakan perekonomian negara, sehingga wajah kebersamaan, gotong-royong tampak jelas dalam keseharian kita di bidang ekonomi. Mungkin, mirip negara Skandinavia, dimana pertumbuhan dan pemerataan menyatu, sehingga pertumbuhan ekonomi terbagi rata. Untuk itu, mungkin perlu dipertimbangkan, DPR atau pemerintah mengajukan inisiatif Undang-Undang tentang Perekonomian Nasional, sehingga jalannya perekonomian Indonesia konsisten dengan tujuan buat apa kita berbangsa dan bernegara. (Sulastomo)

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 18 Januari 2013

Feb 242013
 

Kemiskinan di Indonesia

PAK HARTO BERHASIL MENEKAN ANGKA KEMISKINAN

TELAH lebih dari 67 tahun bangsa kita terbebas dari penjajahan. Selama itu pula bangsa Indonesia berjuang mewujudkan cita-cita kemerdekaannya,yaitu: membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamaian abadi, dan keadilan sosial. Perjalanan bangsa kita selama lebih dari 67 tahun tersebut mengalami pasang naik dan pasang surut. Perjuangan tadi mengalami banyak keberhasilan dan berbagai kegagalan.

Setelah memproklamasikan kemerdekaan, bangsa kita harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari kaum penjajah yang ingin kembali menjajah. Melalu revolusi, perjuangan bersenjata, dan perjuangan diplomasi yang panjang, akhirnya kemerdekaan bangsa kita memperoleh pengakuan dunia.

Setelah berhasil menjadi bangsa yang merdeka, bangsa kita harus berjuang menata diri untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan teramat berat karena dilakukan dalam situasi dunia yang sedang dilanda Perang dingin blok Barat, yang mewakili ideologi kapitalisme dan blok Timur, yang mewakili ideologi komunisme. Sebagai negara yang baru merdeka dan menduduki tempat yang sangat strategis dalam kancah Perang Dingin tersebut, Indonesia jelas digunakan sebagai salah satu medan pergulatan. Karena itu, Indonesia terus meneurus berada dalam situasi yang tidak stabil meskipun para pendiri Negara telah mengamanatkan kepada kita untuk tidak menerima, baik paham kapitalisme maupun komunisme. Sebab, bangsa kita telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dan Negara Indonesia Merdeka, yang mereka dirikan adalah Negara yang berdasarkan pada Pancasila.

Meskipun menghadapi suasana yang kurang mendukung, bangsa kita berhasil mencapai berbagai kemajuan, misalnya di bidang pendidikan. Apabila pada masa penjajahan, tidak banyak anak Indonesia yang dapat menikmati pendidikan, sekalipun hanya pendidikan dasar, maka pada masa itu tidak sedikit anak Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan menengah, bahkan pendidikan tinggi. Apabila pada masa penjajahan, orang Indonesia yang mempunyai gelar akademik doktor dan profesor dapat dihitung dengan jari, maka pada saat itu telah cukup banyak jumlahnya. Namun harus kita akui bahwa kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang menjadi cita-cita utama kemerdekaan belum memperoleh kemajuan yang memadai.

Dengan terjadinya pemberontakan G-30-S/PKI pada 1965, yang kemudian dapat diredam, maka pertentangan ideologi mulai menyurut dan gejolak politik mulai mereda. Bangsa Indonesia dapat mulai mempersiapkan diri melaksanakan pembangunan. Saat itu, bangsa kita berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan: inflasi sangat tinggi, hingga mencapai lebih dari 600 persen, infrastruktur sangat minim dan sebagian di antaranya rusak, cadangan devisa kosong, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat tinggi. Dalam situasi yang demikian, Jenderal Soeharto yang dipercaya MPRS untuk memimpin pembangunan menyadari bahwa tugas membangun bangsa merupakan tugas sangat berat dan berjangka panjang. Tugas membangun bangsa dalam situasi yang demikian tadi juga akan sulit dilakukan tanpa bantuan dari bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, Jenderal Soeharto menggariskan pembangunan sebagai berikut:

  1. Pertama, tujuan pembangunan adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu Negara harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dan hal itu hanya mungkin terwujud kalau masyarakat bisa berubah menjadi adil dan makmur. Bentuk masyarakat adil dan makmur tentunya merupakan masyarakat industri maju yang didukung sektor pertanian tangguh.

  2. Kedua, masyarakat yang adil dan makmur tidak mungkin terwujud dalam jangka waktu yang pendek. Ia harus dibangun setahap demi setahap melalui pembangunan yang berjangka panjang yang berkesinambungan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pertama yang kemudian disusul dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kedua dan seterusnya). Rencana jangka panjang tadi dilakukan dengan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Recana Pembangunan Lima Tahunan dilaksanakan dengan Rencana Pembangunan Tahunan.

  3. Ketiga, pembangunan harus direncanakan sedemikian rupa, sehingga terus bergerak maju serta pembangunan yang dilaksanakan saat ini dapat menjadi landasan pembangunan berikutnya.

  4. Keempat, untuk mempercepat pembangunan, Indonesia tidak mengharamkan bantuan dari bangsa-bangsa lain.

Dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan tadi, upaya untuk menghilangkan kemiskinan dalam masyarakat menjadi sangat penting. Sebab mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tidak akan dapat secara optimal ikut melakukan pembangunan. Oleh sebab itu upaya untuk mengurangi dan meniadakan mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan harus menjadi perhatian utama.

Saat mulai membangun, jumlah mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sangat besar. Pada permulaan Repelita II saja, penduduk Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan berjumlah 54 juta jiwa atau lebih dari 40 persen jumlah penduduk pada masa itu. Namun berkat keberhasilan pembangunan yang kita laksanakan, jumlah tersebut terus menyusut sehingga pada 1996 jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 22,5 juta orang, atau hanya sekitar 11,34 persen dari seluruh penduduk Indonesia pada saat itu.

Penurunan jumlah penduduk miskin yang cepat ini merupakan prestasi besar. Keberhasilan ini juga merupakan hasil keberpihakkan Pemerintah untuk melindungi dan mengangkat mereka yang kurang beruntung untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Namun pada saat terjadi krisis moneter pada paruh kedua 1997, dan kemudian bereskalasi menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensi, kemiskinan meningkat kembali menjadi 24 persen, pada 2005 menjadi 16 persen, dan pada 2009 menjadi 14 persen. Pada 2011 September yang lalu penduduk yang hidup dalam kemiskinan berjumlah 29,89 juta atau sekitar 12,36 persen dari jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa selama kita melaksanakan reformasi jumlah penduduk miskin tidak berkurang tetapi sebaliknya bertambah.

17 01 Infografis Jejak Langkah 1 Pak Harto Berhasil Menekan Angka Kemiskinan

Presiden Soeharto Berhasil Menekan Angka Penduduk Miskin

Selama bangsa kita melaksanakan pembangunan berencana, pada masa Orde Baru, memang telah dilakukan intervensi secara mikro dalam upaya pengentasan kemiskinan. Upaya tadi dilakukan melalui berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

  1. Pertama, program yang memberi modal berupa tanah, direalisasikan dengan program transmigrasi bagi petani kecil dan buruh-tani dari Jawa ke Luar Jawa.

  2. Kedua, program yang memberi akses terhadap air bersih, pemeliharaan kesehatan, sanitasi, dan lingkungan hidup yang lebih baik, yang direalisasikan dengan program perbaikan kampung.

  3. Ketiga, program yang memberi kesempatan kerja bagi tenaga kerja yang sedang menganggur dan mau menerima upah yang relatif rendah, direalisasikan dengan Program Padat Karya.

  4. Keempat, program yang memberi investasi modal insani, direalisasikan dengan program pendidikan nonformal, seperti Paket Kejar A dan Paket Kejar B serta Program Pelatihan Kerja.

  5. Kelima, program yang memberi bantuan modal usaha. Bantuan modal usaha ini diberikan dengan berbagai cara, seperti Program Bantuan Kesejahteraan Sosial kepada kelompok usaha bersama, Program Inpres Desa Tertinggal, Kredit Murah, dan lain sebagainya.

Pengentasan kemiskinan memang memerlukan kebijakan, komitmen, organisasi, dan program serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu, diperlukan juga sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek.

Dalam mengatasi kemiskinan tadi, kita melihat bahwa salah satu prakarsa dunia adalah dengan mengadakan “Millenium Development Goals” 2015. Dalam MDGs 2015 tadi tercantum delapan sasaran yang ingin diwujudkan hingga 2015 yaitu: (1) melenyapkan kemiskinan dan kelaparan absolut; (2) mewujudkan pendidikan dasar universal untuk seluruh penduduk; (3) mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) memperbaiki kesehatan ibu; (6) memerangi HIV /AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya; (7) menjamin kelestarian lingkungan; (8) mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan.

Tujuan MDGs tadi perlu diwujudkan oleh semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya yang telah meratifikasi prakarsa tersebut. Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak anggota PBB yang telah meratifikasi Millenium Development Goals. Karena itu, Indonesia harus dapat mewujudkannya jika tidak mau diremehkan bangsa lain.

Tidak lama lagi kita akan sampai pada 2015. Kita melihat bahwa masih banyak hal yang harus kita lakukan agar dapat mewujudkan tujuan MDGs. Apabila kita melihat keadaan ekonomi kita sekarang, barangkali tidak sedikit di antara kita yang merasa pesimis kalau kita dapat mencapainya. Bangsa Indonesia yang dikaruniai Tuhan Yang Mahaesa dengan kekayaan alam yang melimpah, penduduk yang tidak sedikit dan tergolong tidak malas, tidak sedikit jumlah cendekiawan, mempunyai bekal yang memadai tetapi tidak mampu mewujudkan MDGs. Apaklah yang salah pada bangsa ini?[Soenarto S]

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 18 Januari 2013

Feb 242013
 

Detik-detik di Sekitar Berhentinya Pak Harto

PAK HARTO BUKAN SOSOK AMBISIUS

(BJ Habibie Orang Terakhir yang Menemui Pak Harto Sebelum Mengambil Keputusan Mengundurkan Diri dengan Membawa Copy Surat Pengunduran diri 14 Menteri)

 

PADA Kamis, 21 Mei 1998, pukul 09.05 WIB, di Istana Merdeka, H Muhammad Soeharto menyatakan “berhenti” sebagai Presiden RI yang kedua, setelah selama 32 tahun memegang tampuk kepemimpinan bangsa dan Negara. Berhenti atas keputusannya sendiri, dengan merujuk Pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi: “Jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis batas waktunya.”

Pak Harto mengundurkan diri F Pak Harto Bukan Sosok AmbisiusSejak beberapa waktu terakhir saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional demi terpeliharanya kesatuan dan persatuan bangsa, serta kelangsungan pembangunan nasional saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi saya menilai, bahwa dengan tidak dapat diwujudkan Komite Reformasi, perubahan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan Negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan Pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi-fraksi, saya menyatakan “berhenti” dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini, hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan DPR-RI yang juga adalah Pimpinan MPR pagi ini pada kesempatan silaturahmi.

Sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945, maka Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof Dr BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden/Mandataris MPR 1998-2003.

Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin Negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangan-kekurangannya, semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 1945-nya. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan VII “demisioner” dan pada pada menteri saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Pengucapan Sumpah di hadapan MPR, maka untuk menghindari “kekosongan” pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, kiranya saudara Wakil Presiden sekarang juga akan melaksanakan Pengucapan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”

Beberapa detik setelah itu, Wakil Presiden Dr BJ Habibie dilantik sebagai Presiden RI ketiga. Dan usai pelantikan, Jenderal Wiranto, selaku Panglima ABRI memberi keterangan singkat bahwa sesuai dengan warisan budaya bangsa, maka ABRI akan memberi jaminan keamanan bagi HM Soeharto dan keluarganya, sebagaimana juga dilakukan kepada keluarga mantan presiden lain.

Usai pelantikan Pak Habibie, Pak Harto menuju ke ruang Jepara, dimana pimpinan DPR menunggu. Disinilah, beberapa menit sebelum Pak Harto menyatakan berhenti, Pimpinan DPR/MPR diterima Pak Harto, masih sebagai Presiden. Pada pertemuan ini, Pak Harto menyampaikan niat pengunduran dirinya. Sekarang, dengan sikap “ngapu rancang” (Jawa), tangan bersilang di depan, di bawah perut, yang menunjukkan sikap hormat seseorang kepada orang yang dihadapinya, sebagaimana sikap seseorang yang menghadapi atasan, atau “kawula” terhadap “raja,” Pak Harto mengatakan:

Saudara-saudara sejak sekarang saya tidak menjadi Presiden lagi. Saudara-saudara selaku pimpinan DPR/MPR semoga ikut menjaga bangsa dan Negara ini. Terima kasih.”

Setelah itu, diikuti oleh Mensesneg Saadillah Mursjid dan Mbak Tutut, HM Soeharto meninggalkan Istana Merdeka, tidak menengok ke kanan dan ke kiri, menuju mobil yang telah tersedia. Tiba di Cendana 10, di kediaman HM Soeharto pribadi, di ruang keluarga, sebelum duduk di kursi, HM Soeharto menengadahkan tangannya ke atas, mengucapkan Allahu Akbar beberapa kali. Usai sudah beban di pundak ini, begitu Pak Harto berucap pelan. HM Soeharto bersyukur bahwa selama itu, ia telah berusaha untuk dapat mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negaranya. HM Soeharto memastikan niatnya untuk “Madeg Pandito.”

Gambaran seperti itu mungkin jauh dari perkiraan kebanyakan orang. Akan tetapi, itulah yang terjadi. Apabila kemudian Pak Harto dihujat tanpa henti, berhadapan dengan pengadilan, semua itu pasti di luar perhitungannya.

Barangkali, tidak ada di antara kita yang percaya, ketika pada 20 Mei 1998 malam, sekitar pukul 22.00 WIB, HM Soeharto, Presiden RI yang kedua, mengambil keputusan untuk berhenti. Orang terakhir yang menemui Pak Harto malam itu adalah BJ Habibie. Wakil Presiden RI itu bertemu dengan Pak Harto, setelah H Sudharmono, mantan Wakil Presiden RI. Ketika HM Soeharto menerima H Sudharmono, yang berlangsung sekitar pukul 19.30 sampai 20.30 WIB, tidak ada tanda-tanda Pak Harto akan mengambil keputusan untuk berhenti. Bahkan, Pak Harto masih menyatakan besok paginya akan mengumumkan Kabinet Baru, yang rencananya diberi nama Kabinet Reformasi. Selain BJ Habibie juga membawa fotokopi 14 menteri yang menyatakan tidak bersedia untuk duduk dalam Kabinet (Reformasi) yang akan dibentuk Pak Harto, surat asli 14 menteri itu ternyata sampai saat itu belum sampai ke tangan Pak Harto. Masih di tumpukan surat di meja ajudan Presiden.

Ketika sedang menerima Pak Habibie, Pak Harto memanggil Saadillah Mursjid untuk mempersiapkan pelantikan Kabinet Reformasi dan Komite Reformasi. Petunjuk itu diberikan di hadapan Habibie. Setelah Habibie pulang, Saadillah Mursjid langsung melaporkan bahwa beberapa anggota Komite Reformasi yang direncanakan tidak bersedia duduk dalam Komite Reformasi. Pada saat itu, Saadillah Mursjid juga menyampaikan informasi yang diperolehnya dari Yusril Ihza Mahendra, tentang adanya surat 14 menteri. Kalau acara pelantikan itu tetap diselenggarakan, hampir bisa dipastikan akan gagal.

Kembali ke ruangannya, ketika sedang memikirkan alternatif yang perlu dirumuskan, tanpa diduga, Pak Harto memanggil kembali Saadillah Mursjid. Pak Harto memberitahu, bahwa dia telah mengambil keputusan untuk berhenti. Setelah itu, Pak Harto memanggil putra-putrinya. Pak Harto memberi tahu keputusannya untuk berhenti dari jabatan presiden kepada putra-putrinya.(Tim Pelita)

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 11 Januari 2013

Feb 242013
 

Kilas Balik Orde Baru

PAK HARTO KENISCAYAAN SEJARAH INDONESIA

 

BAGI kebanyakan generasi muda, apa yang terjadi sekitar 45 tahun lalu mungkin saja tidak banyak memberi arti. Sebabnya (tentu saja), sebagian besar generasi muda tidak merasakan getaran sejarah, saat detik-detik peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Sehingga sejarah itu kurang memberi arti dalam melihat ke depan. Padahal, sejarah itu akan banyak memberi pelajaran, agar kita selalu dapat melangkah lebih baik dan tidak keliru. Karena itu, dalam melihat ke masa depan, rasanya sangat mustahil apabila kita tidak juga menengok ke belakang. Sedikitnya, kita bisa mengadakan introspeksi atau otokritik, sehingga langkah kita bisa lebih bijaksana.

***

Peralihan Orde Lama ke Orde Baru sesungguhnya ditandai dengan catatan yang tidak menyenangkan. Siapa pun orangnya, barangkali sependapat, bahwa kejadian Kudeta G30S/PKI pada 30 September 1965 adalah peristiwa hitam yang menandai sejarah kita. PKI telah melancarkan perebutan kekuasaan dengan diawali penculikan dan kemudian pembunuhan tujuh putra terbaik bangsa, yaitu Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan. Jenderal Ahmad Yani waktu itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) kita.

03 01 Foto Jejak Langkah 1 Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera I Juli 1966 Pak Harto Keniscayaan Sejarah Indonesia

Ketua Presidium Kabinet Letjen Soeharto sedang mengumumkan Kabinet Ampera I, Juli 1966

Peristiwa itu sesungguhnya antiklimaks dari sejarah bangsa ini pada masa Orde Lama. Partai Komunis Indonesia (PKI), yang selama Orde Lama mendapat angin untuk secara bertahap menguasai panggung politik, sejak 30 September 1963 terbalik menjadi “buronan” politik. Ini karena kekuatan Pancasilais bergabung menjadi satu kekuatan yang dahsyat menggagalkan kudeta itu. PKI kemudian bahkan dibubarkan oleh Jenderal Soeharto, selaku pengemban Surat Perintah 11 Maret pada 12 Maret 1966.

Bagaimana proses sejarah itu berjalan? Sungguh suatu pelajaran yang sangat berharga.

Sejak 1960, yang kemudian diperkenalkan sebagai awal pemerintahan Orde Lama, ketika Presiden Soekarno memperkenalkan “demokrasi terpimpin”, PKI dengan pandai lebih dapat memanfaatkan keadaan dibanding partai politik lain. Dengan berlindung di balik Bung Karno selaku Pemimpin Besar Revolusi, PKI selangkah demi selangkah menguasai percaturan politik. Satu demi satu lawan politik PKI dihabisi. Setelah Masyumi dan PSI dibubarkan, berturut-turut Partai Murba dan bahkan koran-koran yang tergabung dalam BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme). Alasan pembubaran/pembredelan koran-koran BPS adalah justru dengan Soekarnoisme mereka dituduh hendak menjatuhkan Soekarno. Dengan demikian, hanya koran-koran yang sejalan dengan garis PKI yang dibiarkan hidup.

Dua partai politik besar, yaitu NU dan PNI, ternyata tidak mampu mengimbangi PKI. PNI kemudian bahkan terbukti diinfiltrasi oleh PKI, sehingga suara PNI dan ormas-ormas pendukungnya sering sejalan dengan PKI. Ketika CGMI (Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), sebuah organisasi mahasiswa “onderbouw” PKI , menuntut pembubaran HMI, beberapa cabang dan tokoh GMNI hanyut oleh garis CGMI. Mereka sepakat mengeluarkan HMI dari PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) dan MMI (Majlis Mahasiswa Indonesia) dengan tuduhan HMI “kontrarevolusi,” anak Masyumi, dan lain-lain. DN Aidit sendiri selaku Ketua CC PKI terjun menuntut pembubaran HMI saat diselenggarakan Kongres CGMI di Jakarta pada 29 September 1965, dua hari sebelum G30S/PKI. Namun, Bung Karno tetap tidak mundur dengan desakan yang bertubi-tubi itu.

Selain itu, pemimpin-pemimpin yang dianggap berbahaya juga tidak lepas dari pengawasan pemerintahan Orde Lama. Bekas pemimpin Masyumi dan PSI hampir semuanya dipenjarakan. Bahkan Buya Hamka pun tidak lepas dari tuduhan “kontrarevolusi” dan dipenjarakan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dipenjarakannya tokoh-tokoh ini, sulit dibuktikan, karena semuanya tidak melalui proses hukum sampai mereka dibebaskan pada masa Orde Baru.

Dengan keadaan seperti itu, seolah-olah PKI sudah dapat berbuat apa saja. Bung Karno sendiri kabarnya memperoleh nasehat dari teman-teman dekat yang mengingatkan kenyataan itu. Namun, keadaan sudah demikian berjalan jauh. Hanya ABRI/Angkatan Darat yang secara politik dapat mengimbangi PKI. Suatu hal yang tampaknya “janggal,” sebab ABRI/Angkatan Darat bukan partai politik. Angkatan Darat tidak saja mengimbangi PKI di bidang politik, misalnya isu Nasakom versus Nasasos, tetapi juga di bidang militer dengan sikap tegasnya menolak pembentukan Angkatan Kelima yang diusulkan PKI. Dapat dikatakan, PKI hanya gagal membubarkan HMI dan SOKSI. Lawan-lawan politik lainnya telah berhasil dibubarkan, termasuk di bidang kebudayaan, yaitu kelompok Manifest Kebudayaan.

Keadaan sekitar 1960-1965 itu, yang didominasi oleh kegiatan politik yang luar-biasa, sudah tentu memberi dampak pada keadaan ekonomi bangsa. Inflasi per tahun, misalnya mencapai 600 persen, sehingga rakyat tidak mampu berbuat apa-apa. Kekacauan ekonomi, ternyata juga berhasil dieksploitasi PKI, sehingga menguntungkan garis politiknya. PKI berhasil menguasai mayoritas buruh dan tani.

Demikianlah, seandainya PKI tidak terprovokasi oleh sakitnya Presiden Soekarno, barangkali keadaan akan lain. Berita sakitnya Presiden Soekarno ternyata menjadi salah satu pertimbangan bagi PKI untuk mengadakan kudeta. Mendahului atau didahului, demikian barangkali pertimbangan PKI. Dan kemudian ternyata justru berakibat pada kehancuran PKI.

Komitmen perjuangan Orde Baru adalah kembali kepada Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Ada alasan (tentunya), mengapa kita perlu memperkuat kembali komitmen kita untuk kembali kepada Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam periode sebelum itu, sejak 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit untuk kembali kepada UUD 1945, meskipun UUD 1945 telah menjadi pegangan kita, pelaksanaannya dinilai banyak menyimpang.

Ketentuan-ketentuan konstitusi, sebagaimana termaktub dalam UUD 45, sampai 1965, tidak kunjung terlaksana. Pemilihan Umum (misalnya), yang merupakan sendi pokok kedaulatan rakyat, tidak terlaksana. Bahkan pada akhirnya, MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara), yang seluruh anggotanya diangkat dengan Keputusan Presiden, menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Demikian juga di bidang ekonomi, kita mengalami ketidakpastian luar biasa. Harga-harga barang kebutuhan rakyat naik dengan luar biasa dari hari ke hari. Sementara inflasi tidak terkendalikan lagi. Presiden Soekarno, bahkan sampai pada “penawaran” untuk mencari menteri yang dapat menurunkan harga. Baik politik, ekonomi maupun kehidupan sosial, dirasakan justru semakin jauh dari cita-cita Proklamasi, sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945. Inilah yang memberikan dorongan yang kuat pada tekad Orde Baru, untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun, dengan timbulnya G30S/PKI, untuk beberapa waktu, bangsa Indonesia harus menghadapi kenyataan “ketidakpastian” suasana politik yang sesungguhnya bisa rawan, apabila pemimpin-pemimpin kita tidak saling menahan diri.

Pada saat peristiwa G30S/PKI, sebuah pertanyaan yang muncul adalah, berhasilkah kudeta yang dilancarkan oleh PKI itu? Siapa kawan dan siapa lawan? Semuanya saling bertanya. Sementara itu, pada 4 September, dengan mengambil tempat di Taman Suropati, organisasi-organisasi yang anti-G30S/PKI telah mengadakan apel dan disitulah timbul pernyataan tuntutan pembubaran PKI, yang kemudian juga menjadi saat awal kelahiran Front Pancasila. Saat inilah konflik secara terbuka sesungguhnya telah terjadi, antara kekuatan G30S/PKI dengan Front Pancasila, yang diketuai oleh Subchan ZE (almarhum), yang juga Ketua PB NU.

Kenyataan seperti itu sesungguhnya telah mendorong bangsa ini dihadapkan pada situasi konflik yang sangat pelik. Hal ini disebabkan tuntutan pembubaran PKI tidak dapat terwujud dalam waktu yang singkat, sehingga situasi konflik itu menyebabkan jatuhnya korban di antara masyarakat. Modus operasi PKI yang disertai penculikan dan pembunuhan di berbagai daerah, sudah tentu menimbulkan rekasi yang sangat keras dari masyarakat. Dampaknya menimbulkan arus balik yang sangat besar. Korban yang jatuh, dapat dikatakan sangat besar. Luka-luka yang dalam ini, secara singkat, barangkali baru berakhir beberapa tahun kemudian ketika seluruh tahanan politik (tapol) diselesaikan.

***

Situasi konflik sebagaimana dikemukakan di depan, sudah tentu menimbulkan situasi politik yang semakin panas. Di seluruh Indonesia, tuntutan terhadap pembubaran PKI dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, yang tergabung di dalam kesatuan aksi dan Front Pancasila. Gerakan itu sudah demikian jauh, sehingga sulit untuk dikembalikan. Masalah pokok adalah Presiden Soekarno masih belum bersedia membubarkan PKI. Dapat dimengerti, kalau bangsa ini harus mencari penyelesaian sendiri, meskipun harus “berhadapan” dengan Bung Karno. Suatu hal, yang sesungguhnya juga mengandung pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya.

Dapat dikatakan, bahwa kita menyelesaikan konflik itu benar-benar ala Indonesia. Bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik yang demikian kompleks, tanpa berakibat porak-porandanya persatuan dan kesatuan bangsa. Disinilah (barangkali) kita dapat melihat kebesaran jiwa pemimpin-pemimpin bangsa kita karena pada saat yang demikian genting, pada akhirnya kepentingan bangsalah yang harus didahulukan.

Penyelesaian konflik itu dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, Sidang Umum Istimewa MPRS pada Juni-Juli 1966 dan kemudian Sidang MPR 1967. Tiga peristiwa itu, barangkali merupakan peristiwa yang patut kita renungi karena dengan tiga peristiwa itulah bangsa Indonesia (untuk pertama kalinya), melaksanakan “suksesi” kepemimpinan Nasional.

Lahirnya Surat Perintah 11 Maret, yang kemudian dikenal sebagai Supersemar, merupakan antiklimaks dari situasi konflik yang berkepanjangan karena tuntutan rakyat untuk pembubaran PKI tidak memperoleh tanggapan yang sewajarnya dari Presiden Soekarno. Demonstrasi yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan rakyat, dalam bentuk yang sangat besar, yang juga telah meminta beberapa korban mahasiswa, tetap tidak mengubah pendirian Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI.

Demikianlah, pada 10 Maret 1966 ketika Presiden Soekarno sedang memimpin Sidang Kabinet (100 menteri), sebuah demonstrasi besar terjadi di depan istana Negara. Presiden agaknya melihat gelagat yang kurang menggembirakan, sehingga meninggalkan sidang itu dengan helikopter ke Bogor. Beberapa menteri mengikuti Presiden Soekarno secara tergesa-gesa. Tiga perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Jenderal M Jusuf, Jenderal Amirmachmud dan Jenderal Basuki Rachmat “menyusul” ke Bogor dan akhir ceritera, ketiga perwira tinggi itu kembali ke Jakarta dengan membawa Surat Perintah 11 Maret. Surat perintah 11 Maret inilah yang kemudian memungkinkan Jenderal Soeharto mengambil langkah-langkah yang nyata memenuhi harapan rakyat, termasuk pembubaran PKI pada 12 Maret dan kemudian juga pembubaran Kabinet 100 Menteri. Beberapa anggota kabinet yang ada indikasi dengan G30S/PKI bahkan ditangkap dan kemudian juga diadili.

Meskipun demikian, keadaan belum mereda. Kesan adanya “dualisme” pada tingkat pimpinan nasional, menjadi sumber dari konflik-konflik yang ada di masyarakat. Demikianlah, pada Juni-Juli 1966, MPRS mengadakan Sidang Istimewa dan di sana ada dua TAP MPRS yang sangat penting. Pertama dikukuhkannya SP 11 Maret dengan TAP IX/MPRS/1966 dan kemudian TAP XII/MPRS/1966, yang menugaskan pemegang TAP IX/MPRS/1966 untuk membentuk kabinet bersama-sama dengan Presiden Soekarno.

Sebuah kabinet yang dipimpin oleh sebuah Presidium kemudian tersusun. Presidium Kabinet terdiri dari Jenderal Soeharto (Ketua) dengan anggota Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Sejak kabinet inilah berbagai langkah untuk memperbaiki ekonomi diambil dengan berbagai kebijaksanaan baru yang kemudian melandasi pembangunan selanjutnya.

Namun, situasi politik masih belum mereda. Bung Karno masih mengambil sikap untuk tidak mau membubarkan PKI, sungguh pun PKI telah dibubarkan oleh pemegang SP 11 Maret. Untuk mengatasi krisis itu, pada 23 Februari 1967, DPR telah menerima resolusi Djamaludin Malik (NU) yang isinya mengusulkan pada MPRS untuk memberhentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto selaku Pejabat Presiden. Presiden Soekarno sendiri sehari sebelum resolusi DPR itu telah mengeluarkan pengumuman yang sangat penting, dimana dinyatakan, bahwa sejak hari itu (22 Februari), menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Keputusan TAP No IX/MPRS/1966. Sidang Umum MPRS kemudian diselenggarakan pada Maret 1967. Dan di dalam Sidang Umum Istimewa MPRS inilah “diakhiri” masa jabatan Presiden Soekarno. Dengan TAP No XXIII/MPRS/1967 Jenderal Soeharto kemudian diangkat sebagai Pejabat Presiden.

Apa yang dapat kita tarik sebagai pelajaran dalam semua peristiwa itu?

Pertama adalah konsistensi di dalam bersikap konstitusional. Karena itu, banyak kalangan (waktu itu) yang tidak sabar untuk melihat perubahan itu, sehingga “menyindir” sebagai “alon-alon asal kelakon” (pelan-pelan, asal jalan dan terjadi).

Kedua adalah sikap Pak Harto terhadap Bung Karno. Pak Harto mengesankan “berat” menerima tugas-tugas itu, apalagi harus “menggantikan” Bung Karno. Sikap Pak Harto ini bahkan terus berlangsung ketika Pak Harto telah menjabat sebagai Pejabat Presiden. Di dalam buku “SOEHARTO, Pikiran, Ucapan dan Tindakan saya,” Pak Harto mengatakan: “Sementara itu saya masih menjabat sebagai Pejabat Presiden. Dalam kesempatan bertemu dengan Bung Karno, saya menyampaikan harapan saya. Saya tekankan kepadanya, bahwa mumpung masih sebagai Pejabat Presiden, saya mengharapkan Bung Karno masih akan bersedia memimpin negara ini dengan syarat seperti yang sudah dimakluminya, yakni menyetujui pembubaran PKI itu dengan jelas mengutuk G30S. Tetapi, beliau kukuh dengan pendiriannya. Dan sikapnya itu menetapkan tangga baru bagi saya.”

***

Demikianlah, apa yang terjadi sekitar 45 tahun yang lalu. Apa yang dikemukakan di atas barangkali, dapat saja dianggap sebagai satu versi dari berbagai pandangan yang mungkin ada. Harus diakui, sebuah sejarah selayaknyalah berdasar objektivitas, sehingga dapat menjadi pelajaran yang benar. Namun sayang, belum semua orang yang terlibat dapat memberi kesaksian. Bahkan sebagian tidak mungkin lagi memberi kesaksian, misalnya Bung Karno sendiri. Seandainya Bung Karno dapat memberi kesaksian atau sempat menuliskan apa yang menjadi pertimbangan berbagai langkahnya, niscaya akan besar manfaatnya. Demikian juga mantan Waperdam Dr Soebandrio yang jika masih diberi karunia usia panjang niscaya akan banyak memberi arti, seandainya ada kesempatan menulis. Dari segi yang lain, kita juga ingin menghargai tokoh-tokoh kita yang sudah menuliskan pengalamannya, misalnya Pak Harto, Pak Nas, dan lain-lainnya. Apabila ada kebiasaan menulis bagi para pelaku sejarah niscaya akan memperkaya khasanah kepustakaan sejarah kita.[]

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 4 Januari 2013

Feb 242013
 

Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Peranan Peternakan Tapos

TAPOS: SKENARIO PAK HARTO WUJUDKAN SWASEMBADA SAPI

 

PADA pokoknya pemenuhan dasar kebutuhan manusia terdiri atas pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kalau membaca hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang setiap tiga tahun dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, maka kita akan melihat total pengeluaran konsumsi per kapita penduduk Indonesia terus meningkat, baik secara nominal maupun secara riil. Tampak pula bahwa alokasi pengeluaran untuk konsumsi pangan masih sangat dominan. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengeluaran rumah tangga yang makin besar memungkinkan masyarakat meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi, sehingga dapat diperoleh pertumbuhan jasmani yang lebih baik. Sejalan hal itu, maka peningkatan pengeluaran untuk kesehatan akan menghasilkan masyarakat yang lebih sehat dan berkualitas. Disamping itu, peningkatan pengeluaran untuk pendidikan akan menghasilkan sumberdaya menusia yang makin tinggi keterampilan atau kemampuannya.

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada prinsipnya dilakukan oleh tiap-tiap individu di masyarakat. Namun, Negara (dalam hal ini Pemerintah) dapat mempercepat perbaikan pemenuhan kebutuhan warga, dengan cara memberdayakan pendapatan negara secara optimal. Dalam kaitan ini, Pasal 27 Undang Undang Dasar mengamanatkan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Hal ini menunjukkan Pemerintah harus memberi bantuan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusian. Perhatian Negara dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar warga, terutama pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dapat diketahui dari besarnya realisasi anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan tersebut.

6 12 Foto Jejak Langkah 21 Tapos: Skenario Pak Harto Wujudkan Swasembada Sapi

Presiden Soeharto dan PM Australia Malcolm Fraser saat Meninjau Peternakan Sapi Tapos, Ciawi-Bogor, Jawa Barat, 10 Oktober 1976

Indonesia negara agraris, yaitu negara yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya dan bagian terbesar dari Produk Domestik Brutonya berasal dari sektor pertanian. Sebagian terbesar petani Indonesia menanami lahan pertanian dengan padi. Meskipun demikian, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor beras, bahkan pernah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia.

Pada zaman penjajahan Belanda dahulu, rezim penjajah memang berusaha membuat harga beras murah dengan tujuan agar diperoleh tenaga kerja murah yang dapat dipekerjakan di sektor perkebunan. Kebijakan serupa terus diterapkan setelah Indonesia merdeka tapi dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Upah tenaga kerja yang murah diperlukan bagi pertumbuhan sektor industri sehingga diperlukan beras yang harganya murah agar terjangkau para pekerja, terutama yang berada di perkotaan.

Menghadapi situasi yang demikian, maka sejak memperoleh kesempatan membangun, Indonesia berusaha keras meningkatkan produksi beras sekaligus meningkatkan penghasilan petani. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa petani di Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat sempit. Di Jawa yang merupakan penghasil beras terbesar di Indonesia, tidak sedikit jumlah petani yang hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar.

Dalam upaya meningkatkan produksi beras, Pemerintah melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian dilakukan dengan mencetak sawah khusus di luar Jawa yang masih memiliki lahan yang luas. Adapun intensifikasi pertanian ditujukan untuk meningkatkan produksi beras setiap hektar sawah.

Kebijakan Pemerintah yang sangat signifikan dalam meningkatkan produksi beras per hektar dimulai dengan penetapan rumus tani pada 1968, dimana harga 1 kilogram pupuk urea sama dengan 1 kilogram beras atau 2 kilogram gabah. Untuk mengimplementasikan rumus tani tersebut, Pemerintah setiap tahun menetapkan harga jual pupuk kepada petani dan harga dasar pembelian gabah petani oleh Pemerintah melalui Bulog. Karena itu, sejak 1969, Pemerintah berusaha membangun pabrik-pabrik pupuk dengan memanfaatkan gas alam yang cukup banyak dikandung bumi Indonesia.

Di samping itu peningkatan produksi padi dilakukan dengan penyediaan sarana produksi, perluasan jaringan irigasi, pemberian subsidi harga pupuk dan insektisida, penyediaan kredit dengan bunga murah dan pelayanan penyuluhan. Dengan menempuh langkah-langkah tadi, maka pada 1984 saat memperingati Hari Ulang Tahun FAO (Organisasi Pangan Dunia), Presiden Soeharto menerima penghargaan atas keberhasilannya berswasembada beras. Peningkatan produksi beras juga diikuti oleh peningkatan produksi palawija, sehingga ketersediaan pangan dapat ditingkatkan.

Keberhasilan dalan upaya meningkatkan produksi beras juga diikuti dengan upaya meningkatkan produksi peternakan. Sebab, peternakan mempunyai peranan penting dalan meningkatkan kualitas pangan selain akan dapat menambah pendapatan petani. Peternakan penting untuk meningkatkan kualitas pangan karena produk-produk peternakan, seperti daging, telor, dan susu mengandung protein hewani yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan para ahli banyak mengatakan bahwa kecerdasan seseorang sangat ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangan otak saat kanak-kanak. Dan hal tersebut antara lain ditentukan oleh konsumsi protein hewani. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya peranan peternakan bagi upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Sampai dewasa ini, usaha peternakan di Indonesia untuk sebagian besar masih merupakan usaha peternakan rakyat. Usaha peternakan dilakukan sebagai usaha sambilan di samping usaha pertanian. Karena itu, jumlah ternaknya sangat terbatas dan seringkali digunakan sebagai tenaga kerja untuk membantu membajak sawah, teknologi yang digunakan sangat sederhana sehingga produktivitasnya rendah dan mutu produknya juga rendah. Padahal dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, bertambah pula jenis makanan yang dibutuhkan masyarakat, utamanya produk-produk peternakan. Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi, maka akan mendorong impor. Padahal impor produk peternakan, seperti ternak, daging, susu, dan produk-produk susu lainnya telah cukup besar dan terus meningkat. Untuk menghindari impor produk-produk peternakan yang terus meningkat tadi, diperlukan langkah yang tepat untuk meningkatkan usaha peternakan rakyat.

Langkah-langkah penting untuk mendorong berkembangnya peternakan rakyat adalah dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi serta memberi dukungan permodalan. Menyadari akan pentingnya peranan peternakan dalam membangun bangsa Indonesia, Pak Harto, yang berasal dari desa dan benar-benar mengenal kehidupan petani, membangun peternakan yang dikelola secara bisnis, Tapos.

Tapos bukan sekedar peternakan modern. Tapos merupakan peternakan yang mempunyai peranan untuk memajukan peternakan, khususnya peternakan rakyat di Indonesia. Sebab, peternakan dibangun dengan tujuan sebagai berikut.

  1. Pertama, menerapkan dan mengembangkan teknologi peternakan yang tepat bagi Indonesia. Di peternakan ini, dilakukan percobaan-percobaan untuk menghasilkan makanan ternak yang baik dari bahan-bahan yang murah dan mudah didapat, misalnya dengan melakukan vermentasi dami (pohon padi setelah dipanen). Di peternakan ini juga dicoba membudidayakan rumput yang cepat tumbuh dan baik untuk makanan ternak. Di Tapos, juga dilakukan penerapan dan pengembangan teknologi bagi peternakan sapi perah dan pedaging.
  2. Kedua, menghasilkan bibit ternak yang baik. Di peternakan ini dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki bibit ternak dengan melakukan persilangan antara berbagai jenis ternak. Dengan upaya ini diharapkan Tapos akan dapat menghasilkan bibit ternak yang tahan terhadap iklim negeri kita, namun dapat tumbuh dengan cepat. Juga diupayakan untuk menghasilkan bibit sapi perah yang dapat menghasilkan susu yang memadai. Upaya ini penting bagi upaya memperbaiki bibit ternak yang telah mulai menghasilkan ternak yang kurang baik mutunya. Di Tapos juga dikembangkan teknologi kawin suntik untuk memperbaiki ternak kita. Setelah didapat jenis ternak yang memadai, maka bibit tersebut disebarkan.
  3. Ketiga, Tapos juga menjadi tempat belajar bagi mahasiswa bidang peternakan serta bagi mereka yang ingin menjadi peternak. Sampai saat ini, banyak peternak yang datang dari daerah-daerah di Indonnesia untuk belajar berternak di Tapos.

Jika di Indonnesia dibangun banyak peternakan seperti Tapos, khusunya yang berpotensi untuk mengembangkan peternakan mungkin akan sangat bermanfaat bagi pengembangan peternakan di Indonesia dan bagi upaya memenuhi kebutuhan pangan. Lebih-lebih kalau kita mengingat pentingnya peranan protein hewani bagi upaya membangun manusia Indonesia yang berkualitas. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, kebutuhan akan produk-produk peternakan tentu akan terus bertambah besar. Impor daging, susu, dan produk-produk peternakan yang terus bertambah besar memang perlu mendapat perhatian kita bersama dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.[]

Sumber: Jejak Langkah/Harian Pelita 7 Desember 2012/Soenarto S

Feb 242013
 

Sulitnya Swasembada Sapi

REFORMASI BELUM MAMPU WUJUDKAN SWASEMBADA SAPI

 

Kelangkaan daging sapi mengancam kebijakan swasembada sapi pada 2014. Mengapa sulit sekali Indonesia berswasembada sapi?

DI INDONESIA, persoalan sapi saja bisa membuat banyak orang pening. Pasalnya, beberapa pekan terakhir daging sapi langka di pasar. Kontan, harganya pun melonjak tajam. Di Jakarta, misalnya, harga daging sapi per kilogram dari Rp. 70.000 naik menjadi Rp. 85.000 hingga Rp. 90.000.

6 12 Infografis Jejak Langkah1 Reformasi Belum Mampu Wujudkan Swasembada Sapi

Potret Ketergantungan Daging Sapi Impor

Tingginya harga membuat konsumen di tingkat rumah tangga enggan membeli daging sapi dan memilih mengonsumsi daging ayam atau ikan. Padahal tingkat rata-rata per kapita konsumsi daging sapi Indonesia paling rendah di Asia Tenggara: cuma 2 kilogram per tahun. Akibatnya, pasar lesu dan pedagang pun buntung.

Kalangan importir daging sapi dan sapi bakalan, yang didominasi korporasi bermodal jumbo, juga berteriak. Mereka menuntut Pemerintah menambah kuota impor daging sapi. Maklum, Pemerintah memang memangkas kuota impor cukup radikal: dari 100.000 ton daging sapi menjadi 34.000 ton.

Sementara itu, Pemerintah jadi bimbang. Tekad mencapai swasembada sapi pada 2014 dengan menekan impor daging sapi hanya pada kisaran 13,83 persen dari kebutuhan nasional seakan mulai dilupakan. Pemerintah mulai tergiur memperbesar keran kuota impor sapi. Peternak sapi nasional pun mewanti-wanti agar Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan swasembada sapi. Jika kuota impor sapi ditambah, maka hasil peternakan mereka bakal tak terserap oleh pasar.

Sebagai catatan, pada 2012 Kementerian Pertanian memperkirakan kebutuhan daging sapi mencapai 484.070 ton. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh produk dalam negeri sebesar 399.320 ton (82,49 persen) dan produk impor sebesar 84.740 ton (17,51 persen). Produk impor terdiri dari impor daging beku sebesar 33.970 ton dan 282.596 ekor sapi bakalan yang menghasilkan daging setara 50.830 ton.

Nah, persoalan lain muncul. Menteri Pertanian Suswono mengatakan bahwa meskipun Indonesia akan memangkas kuota impor daging sapi hingga 32.000 ton pada 2013, impor sapi bakalan malah bakal meningkat menjadi 288.000 ekor. Padahal pada tahun ini Indonesia berhasil memangkas impor sapi bakalan dari sekitar 400.000 ekor hingga 282.596 ekor. Lantas, sudah lupakah Pemerintah dengan program swasembada sapi pada 2014.

Persoalan impor sapi bakalan sangat erat terkait dengan kepentingan Australia. Sebab, nyaris 100 persen impor sapi berasal dari sana. Indonesia seakan sudah cinta mati dengan sapi asal Negeri Kanguru itu. Kebiasaan lama mengimpor sapi dari Australia kerap dituding telah menghambat upaya budidaya sapi di dalam negeri.

Ketergantungan akut kepada Australia dalam soal sapi ini tak ayal kerap berdampak buruk. Tahun lalu, Australia memblokade ekspor sapi ke Indonesia. Sebabnya, sebuah video menayangkan kebiadaban di rumah jagal Indonesia. Banyak orang menilai Australia sedang melancarkan perang dagang. Mereka konon kecewa dengan kebijakan swasembada sapi Indoensia.

Tapi Canberra salah kalkulasi. Blokade malah lebih menyakitkan kalangan peternak sapi Australia. Dalam hitungan bulan, setidaknya 274.000 sapi di seputaran Darwin terlantar dan saat yang sama, nilai ekspor terpangkas separuh dari awalnya US$ 300 juta per tahun. Indonesia membalas blokade dengan memangkas kuota impor. Australia jadi pecundang. Canberra mencabut sendiri blokade. Apalagi DPR kemudian mengisyaratkan akan menutup total impor sapi dari Australia dan menggantikannya dengan impor dari India dan Brazil.

Mencari alternatif sapi impor dari negara lain, seperti India dan Brazil, sebenarnya sudah lama dilakukan. Tapi sayang, sejumlah kalangan mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan. Mereka menggugat aturan yang membolehkan impor sapi berdasarkan zona dan berhasil. Akibatnya, Indonesia tak punya celah mengimpor sapi dari negara selain Australia. Sebab, impor harus berdasarkan negara sedangkan India dan Brazil belum mendapatkan status bebas penyakit kuku dan mulut meskipun beberapa zona di kedua negara itu sudah bebas dari penyakit tersebut.

Australia dikabarkan tak akan pernah rela jika ada pemain lain dalam perdagangan sapi di Indonesia. Bukan apa-apa, mereka sudah keluar banyak uang pada era 1980-an untuk membantu Indonesia terbebas dari penyakit kaki dan mulut.

Lantas mengapa Indonesia terus bergantung kepada Australia? Padahal, data Sensus Sapi 2011 menunjukkan bahwa populasi sapi di Indonesia mencapai 14,8 juta ekor. Jika konsumsi daging sapi 2 kilogram per kapita dan sekitar 200 kilogram daging per sapi yang dapat dikonsumsi, maka Indonesia membutuh 350.000 hingga 400.000 ekor per tahun. Artinya, bukankah Indonesia bisa mencukupi kebutuhan daging sapi sendiri alias swasembada?

Fakta di lapangan, tidak semua populasi sapi itu berupa stok aktif sapi potong. Itu karena sekitar 4,6 juta peternak lokal menyimpan 3 ekor sebagai investasi. Pemerintah jelas harus melakukan survei lanjutan yang mengukur stok aktif siap potong. Ini harus dilakukan di setiap kabupaten sehingga neraca pasokan dan kebutuhan daging sapi dapat diestimasi secara lebih akurat.

Selain itu, untuk mewujudkan tekad swasembada sapi pada 2014, pakar pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menyarankan agar Pemerintah melakukan langkah-langkah berikut.

Pertama, penyediaan sapi bakalan dari dalam negeri lewat pengembangan breeding farm secara sistematis dengan landasan akademik memadai. Kemampuan teknis para pemulia ternak dan praktisi peternakan di dalam negeri sudah sangat mumpuni. Pemerintah hanya perlu memberi dukungan penuh bagi peternak dalam negeri, termasuk skala kecil dan menengah, dengan menyediakan akses permodalan dan pembiayaan bagi peternak yang mampu melakukan pembibitan. Penyediaan program Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) saja tidak cukup. Perlu pendampingan spartan dan pengawalan di tingkat lapangan.

Kedua, Pemerintah perlu mendorong sektor perbankan agar serius dalam melaksanakan penyaluran KUPS. Di sini diperlukan kerja sama lebih erat dengan petugas teknis peternakan, saling memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Di tingkat politis, anggota DPR bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Pertanian wajib mencari titik temu pembahasan skema pembiayaan dan asuransi pertanian dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ketiga, Pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan memperbaiki reproduktivitas ternak sapi lokal, dengan dukungan bimbingan teknis dan ekonomis kepada peternak, serta pemberian insentif dan fasilitasi ekonomi yang memadai kepada mereka. Apabila BUMN secara serius berminat melakukan usaha penggemukan sapi, melalui integrasi dengan kebun sawit, misalnya, hal itu perlu melibatkan kaum profesional peternakan yang telah teruji keandalannya.

Jika semua itu dilakukan, maka swasembada sapi pada 2014 tak akan sulit dicapai dan sapi pun tak akan selalu membuat bangsa ini pusing tujuh keliling.[]

Sumber: Jejak Langkah, Harian Pelita, 7 Desember 2012

Feb 242013
 

Kemiskinan dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan Lebih Merata Jaman Orba

 

Amanat Konstitusi

SALAH satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga kini adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada masa penjajahan dulu, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan sudah menjadi masalah bangsa ini. Bahkan, penguasa penjajahan waktu itu menyatakan kaum pribumi cukup hidup dengan “segobang” sehari sementara para penjajah dan mereka yang menjadi alat penjajah berpenghasilan sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan pribumi.

Kenyataan tersebut menjadi salah satu alasan utama pemimpin pada masa itu berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Mereka ingin menciptakan kemakmuran dan keadilan. Sedemikian pentingnya upaya menciptakan kemakmuran dan keadilan, sehingga mereka merasa perlu untuk menuangkan hal tersebut dalam Pembukaan Undang Undang Dasar dari negara yang mereka dirikan.

Maka, simaklah Pembukaan Undang Undang Dasar Alinea kedua yang dengan jelas mengamanatkan, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,yang merdeka bersatu berdaulat, adil, dan makmur.”

Alinea di atas selain menunjukkan rasa kebahagiaan para pendiri Negara, yang telah berhasil mengantarkan bangsa ke depan pintu gerbang kemerdekaan, juga mengharapkan agar di alam kemerdekaan itu, generasi penerus bangsa dapat meneruskan perjuangan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa yang yang merdeka, bersatu, dan berdaulat ini.

Namun, sejarah menunjukkan bangsa kita tidak dapat segera mewujudkan amanat para pendiri negara untuk mewujudkan cita-cita mereka. Sebab, bangsa ini harus mempertahankan kemerdekaan dari agresi penjajah. Perang dan revolusi pun meletus. Perang Kemerdekaan memakan waktu cukup panjang. Sekitar lima tahun bangsa ini harus melakukan perjuangan bersenjata melawan penjajahan.

Setelah memperoleh pengakuan kemerdekaan dari masyarakat internasional, bangsa ini pun masih harus menghadapi berbagai gejolak susulan akibat perang dan revolusi. Setelah berhasil meredam gejolak tadi, bangsa masih harus menghadapi dampak akibat Perang Dingin antara Blok liberal-kapitalis melawan Blok sosialis-komunis.

Era Orde Baru

Baru pada 1969, setelah lebih dari 25 tahun menjadi bangsa merdeka, Indonesia dapat mulai membangun untuk mewujudkan cita-cita pendiri negara. Dalam mewujukkan cita-cita tersebut, satu hal paling penting adalah mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Sebab, apalah arti menjadi bangsa merdeka, bersatu, dan berdaulat jika belum dapat mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat.

Suatu masyarakat dapat dikatakan makmur apabila terbebas dari kemiskinan. Keadilan (dalam konotasi ekonomi) pun dapat dikumandangkan lantang apabila tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Bangsa yang adil dan makmur adalah masyarakat yang terbebas dari kemiskinan sementara distribusi pendapatan di antara rakyat realtif merata. Upaya tadi tentu tidak mungkin diwujudkan dalam jangka waktu pendek. Upaya tadi hanya dapat diwujudkan melalui upaya terus-menerus dalam jangka waktu panjang.

Kita merasa bersyukur bahwa sejak 1969, bangsa ini mulai dapat memfokuskan diri pada pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan. Tentu upaya suatu bangsa—apalagi upaya mewujudkan kemakmuran dan keadilan—tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun kenyataan menunjukkan tantangan terbesar adalah tantangan dari dalam diri, yaitu para pelaksana pembangunan itu sendiri.

Kemiskinan merupakan masalah sangat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan tidak saja masalah ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan politik, budaya, dan sosial. Namun secara ekomomi, kemiskinan dapat ditentukan dengan membandingkan kemampuan seseorang dengan batas garis kemiskinan yang sudah disetujui. Namun untuk menentukan garis kemiskinan itu sendiri tidaklah sederhana. Ada berbagai metode dengan banyak aksioma yang dipergunakan.

Secara umum dapat dikatakan indikator kemiskinan terdiri dari dua macam, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut dikaitkan dengan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan pokoknya yang diukur dengan garis kemiskinan absolut. Sedangkan ukuran kemiskinan relatif ditentukan oleh distrbusi pendapatan di antara berbagai golongan penduduk. Kedua ukuran tersebut selalu dihitung Badan Pusat Statistik, yang akan kita jadikan patokan dalam tulisan ini.

Sebagai hasil pembangunan yang dilakukan antara 1969-1998, jumlah penduduk miskin terus berkurang. Apabila pada 1976, penduduk miskin berjumlah sekitar 54 juta, maka pada 1999 menjadi 37,5 juta jiwa atau berkurang dari 40,08 persen pada 1976 menjadi 18,17 persen pada 1999. Berkurangnya jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut menjadi kian berarti karena batas garis kemiskinan yang digunakan juga terus meningkat selama periode 1976-1999. Sesungguhnya jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 1999 bisa lebih kecil karena pada 1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia pernah mencapai 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,34 persen. Tapi terjadi krisis moneter datang mendera pada pertengahan kedua 1997. Tak ayal, jumlah penduduk miskin pada 1999 pun melonjak. Naiknya harga berbagai barang kebutuhan pokok dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor menjadi penyebabnya.

Pemerataan Pendapatan: Orba Lebih Baik

Ketimpangan pembagian pendapatan dan kemiskinan merupakan dua masalah yang selalu muncul bersama-sama dalam perkembangan suatu masyarakat. Jika kemiskinan menujukkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum, maka ketimpangan pembagian pendapatan menunjukkan perbedaann pendapatan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Semakin besar jurang pendapatan antara kelompok kaya dengan miskin, maka semakin besar pula variasi distribusi pendapatan. Dengan kata lain perbedaan kualitas hidup antara si kaya dengan si miskin juga semakin besar.

Apabila ini terjadi, bukan saja akan melemahkan ketahanan nasional bangsa tetapi juga akan mempersulit keinginan bangsa ini untuk membangun demokrasi. Lebih dari itu, ini jelas sangat jauh dari amanat para pendiri Negara, yang menginginkan masyarakat Indonesia hidup dalam keadilan dan kemakmuran.

Ketimpangan pembagian pendapatan akan terus berlangsung apabila tidak ada usaha khusus untuk memberdayakan mereka yang berada pada posisi kurang beruntung. Karena itu, upaya ini tidak bisa begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar. Upaya ini harus dilakukan Negara.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembagian pendapatanpara, ahli telah mengembangkan berbagai ukuran dan metode. Sungguh pun demikian ukuran yang paling sering digunakan adalah Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Karena itu, tulisan ini akan menggunakan kedua ukuran tersebut.

28 11 Infografis Jejak Langkah Distribusi Pendapatan Lebih Merata Jaman Orba

Perbandingan Gini Ratio Era Orba dan Reformasi

Perhitungan Gini Ratio telah lama digunakan di Indonesia. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Makin besar angka Gini Ratio, maka makin timpang distrbusi pendapatan. Gini Ratio 0 berarti pemerataan telah terjadi secara sempurna. Itu bermakna setiap penduduk mempunyai tingkat pengeluaran sama. Sedangkan jika Gini Ratio 1, itu berarti ketimpangan terjadi secara sempurna (tentu saja hal ini tidak akan pernah terjadi).

Cara lain yang banyak digunakan di Indonesia untuk menunjukkan tingkat pembagian pendapatan di antara golongan penduduk adalah menggunakan Kriteria Bank Dunia. Menurut Kriteria Bank Dunia, ketimpangan pendapatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: [1] ketimpangan pendapatan disebut serius jika 40 persen penduduk termiskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan; [2] ketimpangan pembagian pendapatan disebut menengah jika 40 persen penduduk termiskin menerima 12 hingga 17 persen pendapatan; [3] ketimpangan pendapatan disebut rendah jika 40 persen penduduk termiskin menerima lebih dari 17 persen pendapatan.

Ukuran ini bukan ukuran distribusi pendapatan yang bersifat menyeluruh karena hanya memperhatikan pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin. Menurut Bank Dunia, selama melaksanakan pembangunan antara periode 1978-1999, Indonesia termasuk kategori rendah dan kondisinya terus membaik. Kalau pada 1978, 40 persen penduduk termiskin hanya menerima 18,13 persen dari total pendapatan, maka pada Agustus 1999 jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk termiskin meningkat menjadi 20,32 persen.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian pendapatan di Indonesia pada masa itu juga terus bertambah merata seiring meningkatnya pendapatan yang diterima 40 persen penduduk termiskin, persentase pendapatan yang diterima 20 persen penduduk terkaya juga semakin berkurang. Kalau pada 1978, 20 persen penduduk terkaya menguasai 45,34 persen total pendapatan, maka pada 1999, jumlah pendapatan yang diterima oleh 20 persen penduduk terkaya tinggal 42,19 persen. Sedangkan jumlah pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan menengah tidak banyak berubah selama periode 1978-1999, yaitu berkisar antara 35 sampai 37 persen.

Data tadi menunjukkan bahwa dengan melaksanakan pembangunan sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh rakyat melalui MPR, perekonomian bangsa terus meningkat (selama melaksanakan pembangunan dari 1969 hingga pertengahan 1998, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat rata-rata lebih dari 5 persen per tahun). Pembagian pendapatan juga makin merata.

Kita merasa prihatin bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi saat ini lumayan besar, atau lebih dari 6 persen, distribusi pendapatan tidak bertambah baik. Hal ini tampak pada bertambah besarnya angka Gini Ratio yang mencapai 0,38.[]

Sumber: Jejak Langkah, Harian Pelita, 29 November 2012/Soenarto S