Jan 312015
 

Sampaikan RAPBN, Presiden Soeharto: Stabilitas Ekonomi Kunci Penting[1]

 

SENIN, 7 JANUARI 1979 Pukul 10.00 pagi ini, Presiden Soeharto menyampaikan RAPBN tahun 1980/1981 didepan sidang pleno terbuka DPR. Dalam pidato pengantarnya, Presiden mengatakan bahwa dalam RAPBN 1980/1981 ini penerimaan dan pengeluaran negara berimbang pada jumlah Rp 10,5 triliun lebih. Ini merupakan suatu kenaikan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan APBN tahun sebelumnya.

Dari penerimaan tersebut, penerimaan dalam negeri akan mencapai sekitar Rp 9 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp 1,5 triliun berasal dari bantuan luar negeri. Anggaran negara naik 52% lebih, penerimaan dalam negeri melonjak naik sekitar 66%, pengeluaran rutin meningkat sebanyak 60%, sedangkan pengeluaran pembangunan naik bertambah 44%.

Berbicara tentang dasar-dasar pemikiran yang melatarbelakangi RAPBN itu, Kepala Negara mengatakan bahwa dalam seluruh gerak pembangunan, kestabilan ekonomi tetap merupakan kunci yang penting. Itu berarti bahwa inflasi harus terkendali. Penyebab inflasi biasanya adalah defisit anggaran, yang berarti pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena itu Pemerintah tetap berpegang pada anggaran berimbang. Akan tetapi, untuk menjaga kemandekan, maka anggaran itu diusahakan seimbang, akan tetapi meningkat, sehingga menjadi suatu anggaran yang seimbang dan dinamis.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri rata-rata sebesar 50%. Dikatakannya bahwa kenaikan pengeluaran untuk gaji dan pensiun sebesar 50% itu adalah untuk memungkinkan memberikan kenaikan gaji dan pensiun pegawai negeri sipil dan ABRI dan pensiunan, yang cukup memadai tetapi tetap dalam batas-batas kemampuan keuangan negara.

Presiden juga menjelaskan bahwa erat hubungannya dengan prinsip yang terdahulu adalah prinsip untuk selalu meningkatkan kemampuan nasional sendiri, dan memperkecil secara relatif sumbangan atau peranan pembiayaan yang berasal dari luar. Karena masalah pembangunan tetap jauh lebih besar dari kemampuan yang dapat dikerahkan, maka Pemerintah harus menentukan prioritas yang tepat dalam penyusunan RAPBN ini. Karena itu kekuatan nasional hams diarahkan pada sektor-sektor strategis, yang akan dapat menjadi kekuatan penggerak pembangunan secara keseluruhan. Sebagai kelanjutan dari prinsip prioritas tadi, maka bangsa Indonesia harus bekerja berdasarkan program, dengan pengertian memperhatikan program nasional secara keseluruhan. (AFR)

__________________

[1] Dikutip langsung dari buku “Jejak Langkah Pak Harto 29 Maret 1978 – 11 Maret 1983”, hal 273. Buku ini ditulis oleh Team Dokumentasi Presiden RI, Editor: G. Dwipayana & Nazarudin Sjamsuddin dan diterbitkan PT. Citra Kharisma Bunda Jakarta Tahun 2003

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

%d blogger menyukai ini: